Nagekeo, Investigasi.News – Penantian panjang Valentina Bara untuk memperoleh kepastian hukum atas kasus dugaan penganiayaan yang dialaminya belum juga berakhir. Hampir 13 bulan sejak peristiwa tersebut terjadi, penanganan perkara di Polres Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menjadi perhatian pihak kuasa hukum.
Kondisi tersebut mendorong Koalisi LAKKI Associates Law Firm mengambil sikap lebih tegas. Tim kuasa hukum yang mendampingi Valentina Bara menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum melalui permohonan praperadilan terhadap Polres Nagekeo.
Direktur Koalisi LAKKI Associates Law Firm, Cosmas Jo Oko, mengatakan pihaknya prihatin melihat kondisi psikologis korban yang hingga kini masih menunggu kejelasan atas perkara yang dilaporkannya.
Menurut Cosmas, lamanya proses penanganan perkara tanpa perkembangan yang memberikan kepastian telah menimbulkan kekecewaan mendalam bagi Valentina Bara.
“Sungguh sedih hati kami sebagai kuasa hukum. Valentina Bara hampir setiap hari menangis dan selalu bertanya apakah keadilan masih ada untuk dirinya. Sudah hampir 13 bulan sejak peristiwa penganiayaan yang dialaminya, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan penanganan perkara,” ungkap Cosmas Jo Oko.
Ia menerangkan, berdasarkan informasi yang pernah diterima pihaknya, perkara tersebut sebelumnya telah melalui gelar perkara dan disebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Akan tetapi, sampai sekarang belum terdapat penetapan tersangka. Situasi inilah yang kemudian menjadi perhatian serius pihak kuasa hukum karena mereka menilai perkembangan penanganan perkara belum memberikan kepastian mengenai tindak lanjut proses hukum.
UPAYA KOMUNIKASI DENGAN PENYIDIK BELUM MEMBUAHKAN HASIL
Dalam proses pendampingan hukum, Cosmas mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Berbagai upaya komunikasi dan koordinasi telah dilakukan dengan Polres Nagekeo untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut.
Pihak kuasa hukum, kata dia, selama ini berusaha mengedepankan komunikasi secara baik dengan harapan penyidik dapat memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
Namun, upaya tersebut dinilai belum menghasilkan kejelasan sebagaimana yang diharapkan.
“Sebagai kuasa hukum, kami sudah berulang kali berusaha membangun komunikasi yang baik dengan Polres Nagekeo terkait penanganan kasus ini. Akan tetapi, kami melihat niat baik dan upaya komunikasi yang kami lakukan seolah-olah tidak mendapatkan respons sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Cosmas menilai, dalam setiap proses penegakan hukum, komunikasi dan keterbukaan informasi kepada pihak yang berkepentingan merupakan hal penting. Terlebih, korban yang telah menunggu hampir 13 bulan membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan perkara yang dialaminya.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut tidak boleh terus berlangsung tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
SIAP AJUKAN PRAPERADILAN, GUNAKAN DASAR KUHAP BARU
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan hukum kliennya, Koalisi LAKKI Associates Law Firm memastikan akan menempuh mekanisme praperadilan terhadap Polres Nagekeo.
Cosmas menjelaskan, langkah tersebut dimaksudkan untuk menguji dugaan adanya penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Pihaknya ingin agar persoalan tersebut mendapatkan penilaian melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Dalam rencana permohonan tersebut, pihaknya akan menggunakan Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), yang mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus persoalan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah.
Selain ketentuan tersebut, tim kuasa hukum juga akan mempelajari dan mengkaji sejumlah ketentuan hukum lain yang dianggap relevan untuk memperkuat argumentasi dalam permohonan praperadilan.
“Kami sebagai kuasa hukum tentunya tidak akan tinggal diam. Kami akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polres Nagekeo atas dugaan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru serta ketentuan hukum lainnya yang relevan,” tegas Cosmas.
KUASA HUKUM MINTA POLRES NAGEKEO BERIKAN PENJELASAN
Koalisi LAKKI Associates Law Firm berharap Polres Nagekeo dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penganiayaan tersebut.
Cosmas menegaskan, korban memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana laporan atau pengaduan yang disampaikan telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena itu, proses penanganan perkara harus berjalan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagi pihak kuasa hukum, persoalan ini bukan sekadar menyangkut lamanya waktu penanganan perkara, tetapi juga menyangkut hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
Rencana pengajuan praperadilan tersebut menjadi langkah lanjutan yang dipilih Koalisi LAKKI Associates Law Firm setelah berbagai upaya komunikasi dilakukan. Mereka berharap melalui mekanisme hukum tersebut, persoalan yang selama ini dipertanyakan dapat memperoleh kejelasan.
“Kami berharap ada perhatian serius terhadap perkara ini. Korban juga manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Jangan sampai penantiannya terus berlanjut tanpa kejelasan,” tutup Cosmas.
Hingga berita ini dipublikasikan, Investigasi.News masih berupaya memperoleh konfirmasi dan penjelasan dari pihak Polres Nagekeo terkait perkembangan penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Valentina Bara, termasuk alasan belum adanya penetapan tersangka.
(Severinus T. Laga)














