Kupang, Investigasi.News – Aktivitas pemeliharaan ternak babi milik warga di lingkungan RT 005/RW 001, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, mendapat sorotan menyusul keluhan mengenai bau tidak sedap yang dinilai telah mengganggu kenyamanan warga sekitar.
Berdasarkan informasi awal yang diterima, aroma menyengat yang diduga berasal dari kandang dan kotoran ternak babi tersebut menjadi persoalan bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut hak seseorang untuk memelihara hewan ternak, melainkan juga hak masyarakat untuk menikmati lingkungan tempat tinggal yang bersih, sehat, dan nyaman.
PEMELIHARAAN TERNAK TIDAK BOLEH MENGORBANKAN KENYAMANAN TETANGGA
Kegiatan peternakan, sekalipun dilakukan di atas tanah milik pribadi, tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
Terlebih lagi, Kota Kupang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak.
Pasal 2 ayat (2) Perda tersebut menegaskan bahwa kandang tidak boleh menimbulkan bahaya maupun mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan, dan kepentingan umum.
Pasal 3 ayat (2) juga mewajibkan pemilik ternak menyediakan tempat pembuangan limbah dengan sistem tertutup.
Bahkan, Pasal 6 ayat (1) mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari tetangga terdekat yang langsung berbatasan untuk pemeliharaan ternak kecil, termasuk babi, dengan pengesahan Ketua RT dan diketahui lurah.
Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah kegiatan pemeliharaan babi yang dikeluhkan warga Oebufu telah memenuhi persyaratan perizinan dan pengelolaan limbah?
PEMERINTAH DIMINTA TIDAK MENUNGGU PERSOALAN MEMBESAR
Keluhan ini semestinya menjadi perhatian pihak Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satpol PP Kota Kupang.
Pemerintah daerah diharapkan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kandang, sistem pembuangan kotoran, serta kelengkapan izin pemeliharaan ternak.
Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, tindakan penertiban perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan penutupan kegiatan peternakan apabila persyaratan sanksi terpenuhi.
Jangan sampai persoalan bau dan limbah ternak yang sebenarnya dapat diselesaikan sejak awal justru berkembang menjadi konflik antartetangga karena tidak ada penanganan yang memadai.
HAK MEMELIHARA TERNAK HARUS BERJALAN BERSAMA TANGGUNG JAWAB
Tidak ada persoalan dengan kegiatan masyarakat mencari penghasilan melalui peternakan. Namun, kegiatan ekonomi tidak boleh mengabaikan hak warga lain.
Karena itu, pemilik ternak diharapkan memperhatikan keluhan lingkungan dan segera melakukan perbaikan apabila ditemukan kondisi pemeliharaan yang mengganggu masyarakat.
Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan tidak membiarkan keluhan warga berlarut-larut.














