Ende, Investigasi.News – Upaya memperjuangkan hak dan perlindungan korban tindak pidana di Kabupaten Ende dan Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memasuki perkembangan baru. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan Permohonan (SPDPP) terhadap dua permohonan perlindungan yang diajukan untuk Simona Ndopo dan Veronika Epi Yurlin.
Terbitnya dua surat resmi tersebut menandakan bahwa permohonan perlindungan yang diajukan melalui Kantor Hukum Bernadetha Bupu, S.H. & Partners telah memenuhi persyaratan administrasi atau persyaratan formil dan memasuki tahapan penelaahan lebih lanjut.
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi Investigasi.News, surat pertama bernomor R-11282/4.1.PPP/LPSK/10/2026, tertanggal 30 Oktober 2026, ditujukan kepada Advokat Bernadetha Bupu, S.H., terkait permohonan perlindungan atas nama Simona Ndopo.
Sementara itu, surat kedua bernomor R-11601/4.1.PPP/LPSK/11/2026, tertanggal 5 November 2026, berkaitan dengan permohonan perlindungan atas nama Veronika Epi Yurlin.
Kedua surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si., selaku Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK.
LOLOS PERSYARATAN FORMIL, MASUK TAHAP PENELAAHAN MATERIIL
Dalam kedua surat pemberitahuan tersebut, LPSK menyampaikan bahwa kelengkapan berkas permohonan perlindungan telah dipenuhi dan dinyatakan memenuhi persyaratan formil.
Selanjutnya, LPSK akan melakukan penelaahan terhadap pemenuhan persyaratan materiil dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak surat pemberitahuan diterbitkan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Pimpinan LPSK.
Tahapan ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap permohonan perlindungan sebelum LPSK mengambil keputusan lebih lanjut.
Dengan demikian, terbitnya SPDPP tidak serta-merta berarti kedua pemohon telah ditetapkan sebagai penerima perlindungan. Namun, hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan mereka telah memasuki tahapan penelaahan materiil.
LPSK SIAP HADIR SETELAH PENETAPAN TERSANGKA
Advokat Bernadetha Bupu, S.H., menjelaskan bahwa pihak LPSK telah melakukan komunikasi langsung dengannya untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kedua perkara tersebut.
Menurut Bernadetha, LPSK juga telah menghubungi pihak penyidik, termasuk Kanit Reskrim di Ende dan Riung, guna melakukan koordinasi serta meminta informasi terkait perkembangan penanganan perkara.
Ia menyampaikan bahwa kehadiran LPSK untuk memberikan pendampingan terhadap korban diharapkan dapat dilakukan ketika proses hukum telah sampai pada tahap penetapan tersangka.
“Intinya, LPSK siap hadir apabila sudah ada penetapan tersangka. Mereka juga sudah menelepon Kanit Reskrim Ende dan Riung terkait perkembangan kasus,” jelas Bernadetha.
Menurutnya, terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penelaahan permohonan tersebut menjadi perkembangan penting karena menunjukkan bahwa proses pengajuan perlindungan terhadap kedua korban telah berjalan.
Pihaknya berharap penanganan perkara oleh aparat kepolisian, baik di Polres Ende maupun jajaran kepolisian di wilayah Riung dan Polres Ngada, dapat segera memberikan kepastian hukum bagi para korban.
Bernadetha juga mendorong agar proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum, termasuk percepatan penanganan perkara menuju tahap berikutnya apabila alat bukti dan persyaratan hukum telah terpenuhi.
PENDAMPINGAN DAN RESTITUSI MENJADI PRIORITAS
Selain perlindungan dan pendampingan, terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian dalam permohonan kepada LPSK, yakni pemenuhan hak korban atas pendampingan serta restitusi atau ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Restitusi merupakan salah satu instrumen pemulihan hak korban tindak pidana. Melalui mekanisme tersebut, korban dapat memperjuangkan penggantian kerugian yang dialami berdasarkan persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Karena itu, keterlibatan LPSK diharapkan tidak hanya memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan keamanan korban, tetapi juga membantu memastikan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana memperoleh perhatian sebagaimana mestinya.
DORONG POLRES ENDE DAN POLRES NGADA BERIKAN KEPASTIAN HUKUM
Perkembangan permohonan perlindungan kepada LPSK tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap proses penanganan kedua perkara di tingkat kepolisian.
Advokat Bernadetha Bupu berharap penyidik Polres Ende dan jajaran kepolisian di wilayah Riung serta Polres Ngada dapat memberikan perkembangan penanganan perkara secara jelas dan terukur.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara LPSK, kuasa hukum, serta penyidik menjadi penting agar proses perlindungan dan pemenuhan hak korban dapat berjalan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dalam sistem peradilan pidana, pemenuhan hak korban tidak hanya berkaitan dengan penanganan perkara terhadap pihak yang dilaporkan, tetapi juga mencakup perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan hak atas restitusi sesuai ketentuan hukum.
Oleh karena itu, publik menantikan perkembangan konkret dari kedua perkara tersebut, termasuk tindak lanjut penyidikan dan kepastian mengenai tahapan hukum selanjutnya.
(Severinus T. Laga)














