Banner iklan

Kuasa Hukum Ketua DPRD Ende Apresiasi Polres Ende yang Serius Memproses Dugaan Penghinaan oleh Advokat Erles Rareral

More articles

ENDE, Investigasi.News – Pada tanggal 28 September 2026, kami selaku Kuasa Hukum dari Ketua DPRD Ende atas nama Fransiskus Taso alias Fery Taso telah menyambangi Polres Ende untuk mengajukan pengaduan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP Baru yang dilakukan oleh Advokat atas nama Erles Rareral, S.H., M.H., terkait pernyataan-pernyataannya dalam beberapa pemberitaan media online yang telah menyerang kehormatan dan nama baik klien kami, Fransiskus Taso.

Kami sudah mendapatkan informasi dari penyidik Polres Ende bahwa telah dilakukan panggilan pemeriksaan terhadap Advokat Erles Rareral, S.H., M.H., guna dilakukan klarifikasi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap klien kami, Fransiskus Taso. Sehingga, kami patut mengapresiasi keseriusan Polres Ende tersebut.

Kasus ini berawal dari dilaporkannya klien kami, Fransiskus Taso, pada tanggal 1 September 2026 oleh Hironimus Irwan Kila Pelo sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/95/IX/2026/SPKTSatreskrim/Res.Ende/Polda NTT tanggal 1 September 2026, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. LIdik/350/IX/Res.1.6/2026/Satreskrim tanggal 1 September 2026.

Laporan pidana oleh Hironimus Irwan Kila Pelo terhadap klien kami, Fransiskus Taso, itu terkait kasus dugaan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP, yang terjadi di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Ende pada tanggal 1 September 2026.

Sampai dengan dibuatnya pengaduan pidana terhadap Advokat Erles Rareral, S.H., M.H., pada tanggal 28 September 2026 itu, status hukum dari laporan pidana Hironimus Irwan Kila Pelo terhadap klien kami, Fransiskus Taso, masih dalam tahap penyelidikan sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. LIdik/350/IX/Res.1.6/2026/Satreskrim tanggal 1 September 2026.

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20/2025 tentang KUHAP menegaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Oleh karena proses penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan sama sekali belum sampai pada tahapan penetapan tersangkanya karena hal tersebut merupakan ranahnya penyidikan, maka negara belum boleh bertindak terlalu jauh untuk membatasi hak seseorang secara berlebihan, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan upaya paksa lainnya.

Walaupun negara melalui institusi Polres Ende belum mendapat kepastian yuridis mengenai adanya tindak pidana dalam laporan pidana Hironimus Irwan Kila Pelo terhadap klien kami, Fransiskus Taso, dikarenakan penyelidikan oleh Polres Ende harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun Kuasa Hukum dari Hironimus Irwan Kila Pelo, yaitu Erles Rareral, S.H., M.H., telah membuat pernyataan-pernyataan di media online yang meminta agar klien kami, Fransiskus Taso, ditangkap.

Pernyataan-pernyataan Sdr. Erles Rareral, S.H., M.H., yang meminta klien kami, Fransiskus Taso, ditangkap padahal proses kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, antara lain termuat dalam pemberitaan media online tutur.co.id tertanggal 18 September 2026 berjudul: “Kasus Dugaan Penganiayaan Ketua DPRD Ende, Erles Rareral: ‘Segera Tangkap!'”.

Dalam pemberitaan itu terdapat pernyataan Erles Rareral, S.H., M.H., yaitu: “Semua orang sama di mata hukum. Proses segera dan bila perlu tangkap pelaku,” ujarnya.

Secara hukum, seseorang tidak bisa ditangkap atas permintaan pelapor ataupun kuasa hukumnya jika status perkaranya masih dalam tahap penyelidikan, sebab penangkapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya boleh dilakukan pada tahap penyidikan, bukan penyelidikan.

Ada dua pengecualian seseorang bisa ditangkap, yaitu tertangkap tangan saat sedang melakukan kejahatan atau sesaat setelah melakukan kejahatan, atau dalam kondisi tertentu (mangkir dan tidak kooperatif dalam pemeriksaan), penyelidik bisa melakukan penangkapan guna menjalankan perintah resmi dari penyidik untuk kepentingan penyidikan yang sedang berjalan, bukan atas diskresi mandiri di tahap penyelidikan.

Pernyataan Erles Rareral, S.H., M.H., yang meminta klien kami, Fransiskus Taso, ditangkap pada saat proses hukum masih dalam tahap penyelidikan bisa dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, sebab pernyataan tersebut disebarkan ke publik tanpa bukti dan dasar hukum yang sah.

Selain melanggar asas praduga tak bersalah, permintaan agar klien kami, Fransiskus Taso, ditangkap tersebut tentu telah menyerang kehormatan atau nama baik klien kami, Fransiskus Taso, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP Baru.

Dengan pernyataannya itu, Erles Rareral, S.H., M.H., bisa disebut menuduh klien kami, Fransiskus Taso, telah melakukan kejahatan berat yang membuatnya “layak ditangkap”, padahal status hukumnya belum terbukti.

Dalam pemberitaan media online REPORTASE JAKARTA tertanggal 3 September 2026 berjudul: “Pengacara Erles Rareral Minta Kapolres Ende Segera Panggil Fery Taso dan Tes Urin Terkait Kasus Dugaan Penganiayaan di DPRD”, yang di dalam isi pemberitaannya terdapat pernyataan Erles Rareral, S.H., M.H., sebagai berikut:

“…Dalam wawancaranya by celular Erles Rareral mengatakan dengan nada tegas, ‘Ini bukan hanya persoalan pribadi. Ini sudah menyangkut marwah lembaga legislatif. Karena itu saya minta Kapolres Ende segera memanggil terlapor dan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, termasuk tes urin, serta berkoordinasi dengan Polda NTT, Kamis (3/2026).

Erles menilai langkah tes urin penting dilakukan untuk memastikan tidak ada faktor lain yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Menurutnya, transparansi dan profesionalitas aparat sangat dibutuhkan agar proses hukum berjalan objektif….”

Pernyataan Erles Rareral, S.H., M.H., untuk meminta dilakukannya tes urine terhadap klien kami, Fransiskus Taso, tersebut tentu saja tidak ada relevansinya dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilaporkan oleh Hironimus Irwan Kila Pelo, sehingga permintaan tes urine itu telah menyerang kehormatan atau merusak nama baik klien kami, Fransiskus Taso, karena seolah-olah diri klien kami telah dipersamakan dengan pelaku penyalahgunaan narkoba.

Terkait tindak pidana penganiayaan ringan yang dilaporkan oleh Hironimus Irwan Kila Pelo pun, perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 19 November 2026 dengan menghukum klien kami, Fransiskus Taso, untuk membayar denda sebesar Rp5 juta, dan sama sekali tidak ada penghukuman berupa pidana penjara. Sehingga, pernyataan-pernyataan Erles Rareral, S.H., M.H., sebelumnya yang meminta Fransiskus Taso ditangkap dan dilakukan tes urine adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk secara sengaja dan serampangan menodai kehormatan Fransiskus Taso.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Hak imunitas Advokat berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bukanlah kekebalan mutlak dan bisa gugur jika Advokat bertindak keluar dari koridor hukum dan etika profesi.

Dan menurut kami, pernyataan-pernyataan Erles Rareral, S.H., M.H., yang meminta agar Fransiskus Taso ditangkap dan dilakukan tes urine adalah pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melenceng dari profesionalitas, dan mencederai kode etik profesi, sehingga Polres Ende harus memproses Erles Rareral, S.H., M.H., sesuai Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP Baru.

(MERIDIAN DEWANTA, S.H. – ADVOKAT PERADI / KUASA HUKUM KETUA DPRD ENDE FRANSISKUS TASO)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest