Tujuh Fraksi DPRD Agam sampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DRPD Agam Senin (14/6) di Aula Utama DPRD Agam
Rapat Paripurna penyampaian Padangan umum terhadap Ranperda Pertanggung jawaban APBD tahun 2020 dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Agam Suharman didampingi Wakil Ketua Marga Indra Putra dan dihadiri Bupati Agam yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs.Martias wanto MM,Forkopimda,Kepala OPD dan seluruh Anggota DPRD Agam
Dalam penyampaianya, Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Nesi harmita,ST memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah berserta jajaran atas pencapian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut katanya
” ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah betul-betul serius mengelola keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kami berharap dengan adanya pencapian seperti ini menjadi motifasi untuk kedepanyan dan bisa dipertahankan dan di tingkatkan jelasnya
Disamping itu Selama tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar 98,59 persen.”Nah yang menjadi pertanyaan kami dari Fraksi Gerindra bagaiman penjelasan Pemerintah Daerah dimasa Pademi ini,dimana semua pendapatan masyarakat menurun dan ekonomi terpuruk,namun agam justru berhasil merealisasikan
“Terkait dengan penggunaan anggaran dalam penangganan Covid-19,kami meminta penjelasan lebih detail.Terkait masalah tagihan PJU yang mencapai lebih kurang 1,5 Miliyar pertahunya,kami menilai tagihan tersebut cukup besar,maka dari itu fraksi gerindra meminta data yang lebih rinci tentang tagihan PJU yang harus dibayarkan Pemerintah Daerah setiap tahunya jelasnya
Hal senada juga disampikan oleh Fraksi PKS Safrudin,SS,MM kita perlu mencermati bersama sejauh mana tingkat kemiskinan yang berkurang dengan stimulan APBD,berapa tingkat pengganguran diatasi serta apkah semua jenis pelayanan sudah memenuhi standar pelayan katanya
terkait laporan pelaksaan keuangan dan laporan keterangan pembangunan menjadi alat ukur sekaligus cermin kinerja atas upaya Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anata rencana dan realisasi.
Secara substantif Laopran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2020 berupa Laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih,Neraca,Laporan Operasional,Laporan Arus Kas,dan Laporan Peubahan Ekuitas tuturnya
Selain itu Fraksi Demokrat-Nasdem Syahruddin juga menyampaikan bahwa Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang diusulkan oleh Anggota DPRD.Berdasarkan risalah rapat dengar pendapat penyerapan aspirasi melalui reses sebagaimana rapat terakhir antara Banggar dengan TAPD bahwa Pokir DPRD segera dilaksanakan,namun saat ini kami melihat belum ada tanda-tanda dilaksanaka,untuk itu kami dari Farkasi Demokrat Nasdem mempertanyakan,kapan dilaksanan Pokok-pokok Pikiran DPRD ini mohon dijelaskan
Disamping itu Fraksi PAN yang di sampaikan oleh Antonis,S,HI menyebutkan bahwa kenaikan angka silpa sampai 11 Miliyar lebih,walaupun dipengaruhi oleh sissa anggaran penangganan Covid-19,dari sini kita melihat adanya kegagalan di aspek perencanaan sehingga pelaksanaan tertunda
Selain itu untuk lebih transparan dan mudah dipahami,mohon juga rincian secara persentase dari 93,59 persen belanja daerah yang terealisasi yang digunakan untuk 4 hal yang tertuang dalam nota Pengantar yakni pertama Belanja operasi,kedua belanja Modal,ketiga belanja tidak terduga keempat belanja transfer
Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Fairisman,DT.Piranggo menyeutkan adanya penurunan nilai aset disebabkan penghapusan aset akibat rusak berat dan hiah kepada pihak lain senilai Rp.60.727.377.032,13 kami mohon penjelasan apa saja aset aset tersebut dan dihibahkan kepada pihak lain,siapa pihak lain tersebut,mohon penjelasanya
“Yopi Eka Anroni,SE,ME dari Fraksi PPP juga menyampaikan bahwa untuk pembahasan rinci pertanggung jawaban APBD ini,fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) mengusulkan untuk membentuk pansus mengenai Pendapatan dan Belanja Daerah
Terakhir Fraksi PBB dan HANURA,BERKARYA yang di sampaikan oleh M,Ater DT.Manambun juga menyebutkan bahwa pengelolan BUMD selama ini masih kurang efektif dan efisien.Untuk itu kedepanya kami sarankan agar lebih efektif dan efisein lagi
terkait langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mohon penjelasanya
Terkait Realisasi pajak Daerah tidak mencapai 100 persen,hanya 86,01 persen mohon penjelasanya.Ditambah saat sekarang ini kita sedang dilanda masa pandemi covid-19 semenatara sisa anggaran penanganan Covid-19 malah berlebih.Apa permasalahanya mohon penjelasnya.
(Humas Dprd Agam)
