DPRD Kabupaten Dharmasraya mengadakan sesi diskusi terbuka pada Senin, 12 Februari 2024, membahas dua Ranperda Inisiatif DPRD yang telah disepakati dalam penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sumatera Barat pada 22 Januari 2024. Diskusi tersebut dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Defrino Anwar, S.H,M.Pd, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat serta perwakilan Kemenkumham Sumatera Barat.
Perhatian masyarakat terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan mencerminkan relevansinya dengan permasalahan yang sering dihadapi di tengah masyarakat. Kehadiran tokoh petani dan undangan lainnya memberikan kontribusi berharga dalam diskusi mengenai Naskah Akademik (NA) dari dua ranperda tersebut.
Defrino Anwar,S.H,M.Pd menjelaskan bahwa tujuan dari ranperda tersebut adalah memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan bagi petani, meningkatkan kapasitas mereka, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Langkah ini mendapat apresiasi dari Kemenkumham Sumatera Barat atas inisiatif DPRD Dharmasraya dalam mengatasi permasalahan yang terabaikan di daerah tersebut.
Selain itu, melalui diskusi publik ini, DPRD Kabupaten Dharmasraya juga menegaskan komitmennya untuk melibatkan secara aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh mereka. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan hasil akhir dari Ranperda ini dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Dharmasraya. Hal ini juga menjadi langkah positif dalam memperkuat partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah.
Selain itu, kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan harapan mereka terhadap implementasi Ranperda yang diusulkan. Dengan demikian, proses pembahasan dan penyusunan Ranperda dapat lebih inklusif dan dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan sebagian besar masyarakat Dharmasraya. Hal ini merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih responsif dan transparan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ardi
