Bupati Solok Selatan Diperiksa Terkait dugaan Korupsi Lahan Hutan

More articles

spot_img
Padang, Investigasi.news – Sorotan publik kembali tertuju pada Bupati Solok Selatan, Khairunas, yang hari ini mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat (Sumbar) dalam kasus dugaan korupsi yang mengguncang daerah tersebut.

Berawal dari laporan masyarakat pada Maret 2024, dugaan korupsi terkait penggunaan lahan hutan negara tanpa izin menjadi sorotan tajam. Khairunas, bersama kelompok tani yang dikelola adik iparnya, diduga menggunakan lahan hutan negara seluas 650 hektar untuk menanam sawit tanpa izin Hak Guna Usaha (HGU), menimbulkan potensi kerugian negara yang besar.

Kehadiran Khairunas di Kejati Sumbar tidak lepas dari perhatian media yang memantau setiap langkahnya. Tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan mobil Pajero Sport, Bupati Solok Selatan langsung diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar di lantai 4.

Baca Juga :  Bahas Empat Ranperda, DPRD Solok Selatan Gelar Paripurna

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman saat memberikan keterangan. (Foto: Butet Hsb)

Dua jam penuh pemeriksaan intensif dilakukan terhadap Khairunas, yang tak jarang diiringi dengan pertanyaan penyidik. Meski mengenakan kemeja putih, namun sikapnya terlihat tegang saat turun dari lantai 4. Di hadapan wartawan, Khairunas enggan memberikan komentar apa pun, hanya meminta mereka untuk menanyakan langsung kepada penyidik.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman, menjelaskan bahwa, “Khairunas dimintai keterangan selama 2 jam dengan total 25 pertanyaan”, terangnya. Namun, dia menegaskan bahwa pemeriksaan belum selesai dan Khairunas akan dipanggil kembali jika diperlukan.

Tak hanya Khairunas, dua saksi lainnya juga telah dimintai keterangan terkait kasus ini. Total sudah 16 saksi yang diperiksa, termasuk pejabat daerah dan kelompok tani yang terlibat dalam penggunaan lahan hutan negara tersebut.

Baca Juga :  Bupati Solok Selatan Ajak seluruh Elemen Aktif Meriahkan HUT Kemerdekaan

Sementara itu, riak kekhawatiran masyarakat semakin meningkat mengingat besarnya potensi kerugian negara akibat kasus ini. Dengan terus mengikuti perkembangan kasus ini, masyarakat menuntut agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta pelaku korupsi harus dihukum seberat-beratnya demi keadilan dan tegaknya supremasi hukum.

Butet Hsb

spot_img
spot_img

Latest

spot_img