Pulang Pisau, Investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan 1 tahun sidang 2024 di Gedung DPRD setempat, Senin (13/5/2024).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau H Ahmad Rifai didampingi Wakil Ketua I H Ahmad Fadli Rahman, dan Wakil Ketua II Sentot Siswanto, dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau serta perwakilan Forkopimda.
Dari pejabat daerah, diwakili oleh Asisten I Setda Pulang Pisau, Hayes Hendra dan dihadiri sejumlah Kepala OPD atau Sekretaris Dinas OPD di lingkup Pemkab Pulang Pisau.
Rapat Paripurna ke 8 Penutupan Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024 dibacakan oleh wakil ketua II, bahwa produk DPRD Kabupaten Pulang Pisau masa persidangan 1 tahun sidang 2024, DPRD Kabupaten Pulang Pisau telah menyelesaikan beberapa tahapan, yakni mengeluarkan persetujuan bersama atas Raperda Penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus serta Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pulang Pisau.
Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024, membentuk panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan LKPj Kepala Daerah TA 2023, mengeluarkan persetujuan bersama tentang KKpj TA 2023, PE penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, dan fasilitas tindak lanjut laporan masyarakat, ” kata Sentot Siswanto Lebih lanjut Sentot Siswanto mengatakan bahwa hari ini DPRD Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2024 dan selaku pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau mengingatkan kepada rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau bahwa memasuki masa sidang berikutnya akan ada beberapa tugas menanti yang tergambar dalam fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan yang akan kita jalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten Pulang Pisau.
“Kami ingatkan kembali bahwa dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda, DPRD membahas bersama Bupati Pulang Pisau dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda, kemudian mengajukan usulan rancangan Perda serta menyusun program pembentukan Perda (Propemperda) bersama Bupati, ” ucapnya.
Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPRD melalui alat kelengkapan DPRD bertugas membahas KUA dan PPAS, membahas rancangan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD serta membahas rancangan Perda tentang LKPj pelaksanaan APBD, Lanjutnya.
“Kemudian untuk menjalankan fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.
Zulmi
