Kabupaten Bekasi, investigasi.news – Kegiatan studi tiru para Kepala Desa bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menuju Provinsi Kuta Bali kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi.
Ujang HS salah satu warga Kabupaten Bekasi seorang aktivis yang sudah malang melintang, dia menyampaikan keprihatinannya terhadap kegiatan studi tiru Bimtek ke Kuta Bali yang dianggapnya diduga tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut dia, kegiatan Bimtek tersebut hanya berujung pada jalan-jalan berkedok Bimtek dengan total anggaran mencapai 15 juta rupiah per orang. Setiap kegiatan Bimtek, mau tidak mau setiap desa harus membayar puluhan juta rupiah.
“Sementara manfaatnya diragukan, diduga dana tersebut kemungkinan besar diserap dari dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya bukan kepentingan BPD Dan Kepala Desa,” cetus Ujang kepada awak media Selasa (7/5/2024).
Lanjutnya, pentingnya pengelolaan dana desa dengan bijaksana dan transparan. Mendagri Dan Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta untuk mengkaji ulang kegiatan Bimtek Kepala Desa agar lebih efektif dan efisien serta melakukan evaluasi terhadap manfaat nyata yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Transparansi penggunaan dana desa serta evaluasi terhadap manfaat nyata yang diperoleh dari kegiatan Bimtek ke Provinsi Bali juga menjadi perhatian utama.
“Saya selaku warga meminta agar setiap pengeluaran dana desa dipertanggungjawabkan dengan baik, dan bahwa kegiatan seperti Bimtek harus memberikan dampak yang nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.
Lebih lanjut Ujang, dalam menanggapi sorotan ini Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan untuk lebih proaktif dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kalau masalah anggaran sesuai dan tidaknya ya itu kan urusan mereka seperti apa, tetapi yang kita permasalahkan juga kenapa acara Bimtek tersebut tidak dilaksanakan di wilayah Jawa Barat. Setidaknya biar Pendapatan Hasil Daerah (PHD) nya bisa mengalir kembali ke Kabupaten Bekasi, Kenapa harus di Bali,” ujarnya.
Sampai berita ini di muat, ketika awak media mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mempertanyakan Bimtek Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Bekasi menemui salah satu staf di bidang Pemerintahan Desa (Pemdes).
“Terkait itu saya No Commen, coba abang tanya saja ke bagian IO nya, orang pojokan dan coba tanya langsung kepada Kepala Desa terkait tentang kegiatan Bimtek studi tiru Ke Bali tersebut,” jawab salah satu Staf Bidang Pemdes.(Roni)
