Malut, Investigasi.news – Baru kemarin Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus merotasi sejumlah Pejabat (PJ) Kepala Desa lingkup pemerintahan daerah (Pemda) Kab. Kepulauan Sula, diantaranya Kades Baruakol di Kecamatan Mangoli Tengah dan memberhentikan Junan Mojo PJ. Kades Mangon Kecamatan Sanana Kota dan menggantinya dengan Bakri Titdoy.
SK pemberhentian pejabat Kades Baruakol dan Mangon infonya tanggal 23 April 2024, hal demikian Bupati Ningsi dituding melanggar surat edaran (SE) menteri dalam negeri Tito Karnavian.
Mendagri Tito dalam SE nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek kepegawaian, surat yang ditujukan untuk Gubernur/PJ. Gubernur, Bupati/PJ. Bupati serta Walikota/PJ. Walikota menyebutkan pada poin 1 ayat (2) bahwa: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota *Dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.*
Sedangkan tanggal penetapan pasangan calon sesuai jadwal KPU RI adalah tanggal 22 September 2024, sehingga jika dihitung Bupati Ningsi mengeluarkan SK mutasi dan pergantian pejabat Kepala Desa tanggal 23 April 2024, maka telah melampaui SE Mendagri Tito Karnavian.
“Mungkin mereka mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri”, ujar salah seorang ASN Pemda Sula, kepada investigasi (25/4).
Namun, ASN yang minta namanya disembunyikan juga mengatakan, jika hal demikian sudah menjadi hal yang lumrah di pemerintahan ini.
“Bagi dorang (mereka-red) hal biasa, habis dilantik saja langsung menabrak berbagai aturan, soal demosi pejabat eselon II dan III kemarin “, sahut ASN tadi.
Sementara itu sampai berita ini ditayangkan, awak media kami masih mencoba mengkonfirmasi Bupati Ningsi, termasuk juga bagian pemerintahan Pemda Kab. Kepulauan Sula.
( RL )
