PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengingatkan generasi muda agar mampu memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara bijak, tanpa kehilangan karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis. Menurutnya, kemajuan teknologi harus tetap berada dalam kendali manusia.

Pesan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Literasi AI Program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis (3/9/2026). Kegiatan yang digelar Yayasan Ruangguru bersama ASEAN Foundation tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan pelajar dan pendidik dalam menghadapi perkembangan AI.

Mahyeldi mengapresiasi kolaborasi antara Yayasan Ruangguru, ASEAN Foundation, dan Pemprov Sumbar dalam menghadirkan program literasi AI. Ia menilai teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas, mempercepat pekerjaan, serta menciptakan efisiensi, khususnya di bidang pendidikan.

“AI memberikan banyak kemudahan, efisiensi, dan percepatan. Namun, teknologi tidak memiliki karakter dan moral. Karena itu, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kemanusiaan agar AI menjadi alat yang kita kendalikan, bukan justru mengendalikan kita,” tegas Mahyeldi.

Menurutnya, perkembangan teknologi juga menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi. Sementara itu, para siswa perlu dibiasakan untuk tidak menerima begitu saja setiap informasi yang diperoleh melalui teknologi digital maupun AI, tetapi mampu menguji dan mempertanyakannya.

“Anak-anak kita jangan hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga harus mampu mempertanyakan informasi tersebut. Kemampuan bertanya, memeriksa, dan berpikir kritis harus terus kita tumbuhkan,” ujarnya.

Mahyeldi menambahkan, kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari karakter masyarakat Minangkabau yang terbiasa menggunakan akal dan pertimbangan dalam menyikapi berbagai persoalan. Karena itu, pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan kejujuran, akhlak, dan karakter generasi muda.

“Generasi muda adalah penentu masa depan bangsa. Kuasai teknologi, tetapi jangan kehilangan karakter, kejujuran, dan akhlak. Jangan sampai teknologi menguasai kita; kitalah yang harus mengendalikan dan memanfaatkannya untuk kebaikan,” katanya.

Head of Programme ASEAN Foundation, Ilan Asqolani menjelaskan Program AI Ready ASEAN yang didukung Google.org diarahkan untuk memperkuat kesiapan masyarakat ASEAN dalam menggunakan AI secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 8,6 juta penerima manfaat di 10 negara ASEAN.

Khusus di Indonesia, AI Ready ASEAN telah menjangkau lebih dari 5,4 juta penerima manfaat, melampaui target awal sekitar 2,7 juta orang. Ilan menegaskan, program tersebut tidak sekadar mendorong masyarakat menjadi pengguna AI, tetapi juga membangun kemampuan untuk memahami, mempertanyakan, serta mengenali risiko dan keterbatasan teknologi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Mahyan melaporkan pelatihan diikuti seluruh kepala SMA/SMK se-Sumbar beserta wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sebanyak 1.000 siswa SMA/SMK dari Kota Padang hadir secara langsung, sementara peserta dari daerah lainnya mengikuti kegiatan secara daring.

“Kami berharap pelatihan ini mendorong guru melahirkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, sekaligus memahami etika dalam pemanfaatan AI,” ujar Mahyan. (adpsb/cen/bud)

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak pemerintah provinsi tetangga untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul kondisi kabut asap yang turut memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah di Sumbar.

Mahyeldi mengatakan, penanganan karhutla secara bersama dan terpadu perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi dampak yang lebih serius terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Terlebih, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Padang yang dilaporkan mencapai sekitar 600 kasus.

“Kita berharap koordinasi dan sinergi antar seluruh pihak terkait terus diperkuat dalam penanganan karhutla. Ini penting agar dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat dapat kita minimalisir,” ujar Mahyeldi di Padang, Jum’at (4/9/2026).

Menurutnya, kondisi kualitas udara ini perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan, khususnya ketika kondisi udara sedang dipengaruhi kabut asap.

“Untuk masyarakat, kita imbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus beraktivitas di luar, gunakan masker sebagai perlindungan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan,” katanya.

Mahyeldi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan. Upaya tersebut penting untuk mencegah munculnya sumber asap baru yang dapat memperburuk kondisi kualitas udara.

“Kita mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah dan tidak melakukan pembakaran lahan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan kualitas udara Sumatera Barat agar tetap sehat dan nyaman,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar, Kuartini Deti Putri menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan periode 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB, tercatat sebanyak 19 titik hotspot di wilayah Sumbar.

Hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak lima titik, Lima Puluh Kota satu titik, Pasaman tiga titik, Pesisir Selatan lima titik, dan Sijunjung lima titik.

“Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 19 titik hotspot yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, dan Sijunjung,” jelas Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Kuartini Deti Putri.

Selain hotspot yang terpantau di wilayah Sumbar, juga terdapat titik hotspot dalam jumlah cukup signifikan di sejumlah provinsi tetangga yang berpotensi menjadi sumber asap dan turut memengaruhi kualitas udara di Sumbar. Berdasarkan data SIPONGI yang dihimpun untuk periode 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB, tercatat 301 titik hotspot di Provinsi Jambi, 229 titik di Riau, 13 titik di Bengkulu, 46 titik di Sumatera Utara, serta 2.422 titik di Sumatera Selatan.

Keberadaan hotspot di wilayah sekitar tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai karena asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat terbawa oleh kondisi angin dan atmosfer menuju wilayah lain, termasuk Sumatera Barat. Namun, pengaruhnya terhadap kualitas udara sangat bergantung pada dinamika cuaca, arah dan kecepatan angin, serta kondisi atmosfer pada saat kejadian.

Sementara itu, hasil pemantauan kualitas udara melalui Stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) Padang Pasir di kawasan Kantor Gubernur Sumbar menunjukkan PM2,5 sebagai parameter dominan, dengan konsentrasi rata-rata 19,88 µg/m³ dan maksimum 21,71 µg/m³.

“Untuk indikatif ISPU PM2,5 berada pada rentang 55,9–58,4 atau masih dalam kategori sedang,” terang Deti.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dari kanal resmi pemerintah serta meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi perubahan kondisi udara. Masyarakat juga diharapkan turut berperan dalam menjaga kualitas udara dengan menghindari aktivitas pembakaran terbuka, baik pembakaran sampah maupun lahan. (adpsb/bud)

JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan dukungan investasi Danantara untuk mempercepat pengembangan sejumlah infrastruktur strategis di Sumbar. Usulan tersebut disampaikan Gubernur saat bertemu dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Sejumlah sektor yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan investasi tersebut meliputi pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan kawasan Muara Padang, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Sumbar.

Mahyeldi mengatakan, pengembangan berbagai infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya Sumbar menyelaraskan potensi daerah dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Yang kita dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Untuk sektor energi, Pemprov Sumbar mengusulkan lima proyek dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029. Kelima proyek tersebut meliputi PLTS Terapung Singkarak berkapasitas 50 MWac/76 MWp, PLTS Sijunjung Ground Mounted 50 MWac/76 MWp, PLTS Mentawai untuk dediselisasi sebesar 30 MWac/47 MWp yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), PLTS Pessel Bukik Ameh 50 MW, serta PLTG Sijunjung Blok Sinamar berkapasitas 25 MW.

Menurut Mahyeldi, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memperkuat reserve margin sistem kelistrikan Sumbar, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, mempercepat pemanfaatan potensi gas bumi, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Khusus PLTS Mentawai, pengembangannya diharapkan dapat memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel.

Di sektor kepelabuhanan, Mahyeldi mendorong pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur untuk memperkuat konektivitas logistik dan mendukung aktivitas industri, khususnya komoditas CPO. Pengembangan secara bertahap telah direncanakan melalui pembangunan dermaga baru, reklamasi kawasan, instalasi pipa CPO, serta breakwater hingga jangka panjang.

Gubernur juga menyampaikan potensi pengembangan kawasan Muara Padang yang diarahkan untuk sektor pariwisata dan rekreasi, kuliner, komersial dan ritel, jasa kreatif, serta properti dan perhotelan. Pengembangan kawasan tersebut antara lain didukung rencana pembangunan Maritime Center yang saat ini proses perizinannya tengah berjalan.

“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” kata Mahyeldi.

Menanggapi usulan tersebut, COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa sejumlah proyek yang ditawarkan Sumbar sejalan dengan prioritas Pemerintah Pusat sehingga sehingga dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan secara bertahap. Di antaranya pengembangan PLTS Mentawai, PLTG Sijunjung Blok Sinamar, serta percepatan penetapan beberapa WPR yang sebelumnya telah diusulkan.

“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony.

Khusus terkait pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, menurut Dony, perlu terlebih dahulu diselaraskan dengan dokumen tata ruang Kota Padang. Revisi RTRW dan RDTR menjadi penting agar rencana pengembangan kawasan pelabuhan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.

Ia juga melihat adanya peluang pemanfaatan material hasil galian pembangunan terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi yang direncanakan sepanjang sekitar 5,8 kilometer untuk mendukung kebutuhan material dalam rencana perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Hal tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung kebutuhan material untuk pengembangan kawasan pelabuhan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara Pemprov Sumbar dan Danantara dalam mengidentifikasi serta merealisasikan peluang investasi strategis di Sumbar, khususnya yang memiliki dampak langsung terhadap ketahanan energi, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. (adpsb/bud)