JAKARTA,INVESTIGASI – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Posko PPKM Mikro Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/6/2021).

Dalam sidak itu, Sigit menekankan kepada pihak empat pilar setempat untuk melakukan pengawasan ketat terhadap warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri (isoman). Tujuan agar mencegah penyebaran virus corona ke masyarakat setempat lainnya.

Selama isoman, Sigit juga meminta untuk empat pilar memberikan bantuan pasokan makanan ataupun obat-obatan yang dibutuhkan oleh warga ketika menjalani isoman.

“Pastikan dan yakini yang positif tidak keluar-keluar rumah. Tapi pastikan juga kebutuhan obat dan bahan pokok terpenuhi,” kata Sigit dalam sidak tersebut.

Eks Kabareskrim Polri itu mengingatkan kepada penanggungjawab Posko PPKM Mikro di Ulujami, untuk memajemen soal prosedur penanganan wilayab zona merah, oranye dan hijau.

Selain itu, Sigit menyebut, kedepannya perlu didirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga setempat. Kemudian, harus dilakukan penyisiran dari awal dengan melaksanakan tracing.

“Yag bisa masuk hanya petugas. Lockdown selama 14 hari kedepan setelah dinyatakan positif. Kebutuhan obat sudah tersedia oleh Puskesmas dan keputusan bersama yang menyatakan isolasi mandiri,” ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Disisi lain, Sigit menyebut, untuk wilayah Ulujami, nantinya bakal dilakukan kembali proses vaksinasi massal untuk masyarakat setempat.

Sementara, Panglima TNI meminta kepada jajarannya untuk membantu menyiapkan Velbed bagi masyatakat setempat. Serta, prosedur penanganan warga yang isolasi mandiri juga diatur sedimikian rupa.

“Kepada Pangdam agar bantu siapkan Velbed untuk warga. OTG tidak apa-apa dengan prosedur yang sudah, namun kalau ODG harus laksanalan isolasi terkendali atauterpadu,” kata Hadi di kesempatan yang sama.

Senada, Menkes Budi menekankan soal penguatan penanganan bagi warga yang sudah dinyatakan positif terpapar virus SARS-CoV-2 tersebut.***

JAKARTA,INVESTIGASI – Rapat Paripurna DPRD yang berujung pertikaian sejumlah anggotanya mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla mempertanyakan etika wakil rakyat.

Pertikaian yang berujung nyaris adu jotos terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (23/6/2021) lalu. Permasalahan berawal dari protes sejumlah anggota DPRD Sulsel yang tidak setuju pimpinan sidang menyelipkan agenda tambahan dalam rapat paripurna.

Pimpinan DPRD Sulsel yang dimaksud bahkan sampai menggebrak meja saat berdebat dengan salah satu anggota dewan. Pria tersebut juga sempat menyampaikan ‘tidak ada yang saya takuti’ ketika peristiwa terjadi.

“Saya memahami Rapat Paripurna memang sering terjadi dinamika perdebatan. Hanya saja kurang etis bila membanggakan tidak ada yang ditakuti. Wakil rakyat tidak boleh arogan, bahaya sekali untuk demokrasi kita,” ungkap LaNyalla, Jumat (25/6/2021).

Senator Jawa Timur itu mengatakan, pimpinan dewan legislatif seharusnya memberi contoh. LaNyalla juga menyayangkan keributan yang terjadi di DPRD Sulsel menjadi perhatian publik.

“Sikap setiap wakil rakyat menentukan marwah dari lembaga tempatnya bernaung. Anggota dewan harus bisa menjaga etika dalam setiap kesempatan karena mata publik tertuju langsung kepada wakil rakyat,” tuturnya.

Menurut LaNyalla, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan dengan baik-baik. Tidak dengan cara yang anarkis, ataupun kasar.

“Kita ini menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat sebagai amanat Pancasila sila keempat. Jangan gunakan cara-cara yang mengedepankan emosi, sehingga bisa berbuntut hilangnya kondusivitas. Akhirnya rakyat juga yang akan dirugikan,” kata LaNyalla.

Para anggota DPRD Sulsel yang bertikai tersebut pada akhirnya sepakat berdamai. Meski begitu, LaNyalla berharap agar persoalan ini menjadi pelajaran untuk setiap lembaga legislatif.

“Bukan sekali dua kali kita dipertontonkan arogansi para wakil rakyat. Tidak sedikit perkelahian terjadi saat sidang-sidang di lembaga legislatif. Saya harap jangan sampai terjadi lagi. Malu sama rakyat,” tutup mantan Ketua Umum PSSI tersebut. (*)