Gubernur Sumatera Barat menilai peningkatan pelayanan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar (DPMPTSP) mendapatkan penilaian positif dari pemerintah pusat.

“Salah satu pengakuan itu terbukti dengan masuknya Sumbar dalam nominasi Pemerintah Provinsi yang bekinerja sangat baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanan Berusaha (PPB) Pemerintah Provinsi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Investasi,” kata Mahyeldi Ansharullah disela-sela kegiatan hari ini di Jakarta , Rabu (23/6/2021).

Mahyeldi mengatakan, masuk nominasi lima besar nasional itu adalah bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Dalam penilaian untuk menjadi yang terbaik nasional, ia meminta DPMPTSP untuk memaparkan semua keunggulan dan terobosan yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar dalam memberikan pelayanan terbaik dalam hal perizinan.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi mengatakan Sumbar akan bersaing dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan untuk bisa menjadi yang terbaik.

Maswar mengatakan penilaian awal untuk PTSP dan PPB itu sudah dilaksanakan oleh tim Kementerian Investasi pada 18 Juni. Selanjutnya tim Pemprov Sumbar akan memberikan pemaparan lebih dalam di Jakarta pada 30 Juni 2021.

Ia menjelaskan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah.

Sementara penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) adalah Penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.

Menurutnya kinerja PTSP pemerintah daerah diukur berdasarkan ketersediaan PTSP di Pemda Provinsi dan Pemda kabupaten/kota meliputi kelembagaan dan kewajiban Pemda dalam melaksanakan fungsi PTSP yang melekat pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pelayanan Online Single Submission (OSS) dan pengawalan upaya realisasi penanaman modal atas Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS.

Untuk memenuhi kinerja PTSP dan PPB tersebut, DPMPTSP Sumbar telah melaksanakan beberapa hal diantaranya perubahan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kemudian melakukan pendampingan terhadap masyarakat pelaku usaha dalam mengakses dan memperoses perizinan melalui OSS.

Terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan antara lain pemanfaatan aplikasi pelayanan perizinan secara online dengan SIP Sakato, penandatangan perizinan secara elektronik dengan aplikasi Sakato Sign, pelayanan bersama langsung lapangan untuk perizinan perikanan tangkap, pelayanan Perizinan 3 Jam (Nan Tajam), lalu mobile tracking dan SMS gateway Perizinan.

Sumbar juga telah melakukan peningkatan SDM aparatur pelayanan dengan mengikuti berbagai diklat teknis perizinan, membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang terdiri dari berbagai stakeholders dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha untuk dapat segera berinvestasi di daerah.

Kemudian melakukan rapat koordinasi dalam rangka memecahkan berbagai persoalan dan kebuntuan dalam pelaksanaan berusaha dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan yang optimal.

Maswar mengatakan perwakilan Pemprov Sumbar akan memaparkan keunggulan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanan Berusaha (PPB) itu dihadapan Tim Penilai di Jakarta pada 30 Juni 2021. Rel

Jakarta – Masih banyaknya nagari/desa di Sumatera Barat (Sumbar) yang belum terjangkau oleh jaringan komunikasi (internet) atau blank spot. Ini menjadi salah satu hal penting dalam memajukan pembangunan daerah terutama dalam memajukan dunia pendidikan hari ini dan masa datang.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, berbagai persoalan yang ditimbulkan karena masih adanya blank spot tersebut diantaranya adalah, tidak maksimalnya capaian dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang saat ini sedang berlangsung.

“Dengan kondisi ini, perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian kominfo untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di Sumbar”, harap Mahyeldi

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar juga mengundang secara langsung kehadiran Menteri Kominfo RI untuk datang ke Ranah Minang.

“Dalam rangka Rapat Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk bahas Nagari/Desa blank spot, penerapan SPBE dan ducting bersama, kami mengundang pak Menteri untuk hadir di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

Menanggapi hal tersebut, Menkominfo mengatakan pembangunan jaringan infrastruktur jaringan komunikasi di daerah 3T yang diusulkan oleh daerah, telah dikontrakkan dengan pihak ketiga dan akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti.

“Ada 9 ribu lebih Kel/desa di daerah 3T akan segera terlayani jaringan komunikasi dan akan selesai tahun 2022. Untuk 3.500 kel/desa daerah Non 3T telah dibicarakan oleh operator seluler dan akan dibangun secara bersama,” ungkap Johnny.

Menteri yang berlatar belakang politisi ini juga menyinggung terkait 2.700 Pusat data yang dibangun oleh pemerintah daerah, hanya 3 persen saja yang sesuai standar.

“Pemerintah pusat akan bangun Pusat data, yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak perlu lagi bangun Pusat data, sehingga daerah dapat melakukan efisiensi anggaran,” jelas Johnny.

Selain itu, dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menkominfo juga sampaikan, bahwa untuk mendukung smart city, perlu dilakukan, elektronik edukasi, digital ekonomi, layanan hidup yang sehat, e-Goverment.

“Kita berharap pemprov Sumbar selalu koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam memajukan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, agar berjalan optimal di Sumbar,” pinta Jhonny.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas, Sekretaris, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfotik Sumbar. Rel