Beranda blog Halaman 4912

Camat Palupuh Buka Kegiatan Capasity Building Aparat Pemerintah Nagari SE Kecamatan

0

Agam, Investigasi.news

Hasrizal Camat Palupuh buka kegiatan Capasity Building Aparat Pemerintah Nagari se Kecamatan Palupuh dalam pembuatan Peraturan Nagari. kegiatan yang dipusatkan di Aula Utama Kantor Camat Palupuh tersebut, sebagai Narasumbernya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Andalas serta diikuti oleh 4 orang perwakilan dari Nagari se Kecamatan Palupuh, berjalan sukses (22/9/21).

“Terimakasih kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. Busyra Azheri, SH, MH beserta Tim, serta terimakasih kepada para undangan yang terdiri dari 4 orang utusan Nagari yang ada di Kecamatan Palupuh, yaitu Nagari Koto Rantang, Nagari Pasia Laweh, Nagari Pagadih, Nagari Nan Limo Persiapan dan Nagari Nan Tujuah. Ucap Hasrizal.

Kepada peserta manfaatkanlah waktu ini dengan baik, ikutilah dengan seksama, semoga besar manfaatnya bagi kita semua. Harapnya

“Pendidikkan saat ini sangat penting, timbalah ilmu semoga dapat meningkatkan kapasitas kita dalam bertugas dan di tengah tengah masyarakat”. Imbuhnya.

Sementara Prof. Dr. Busyra Azheri, SH, MH mengucapkan terimakasih kepada Hasrizal Camat Palupuh, atas terselenggaranya kegiatan Capasity Building ini, semoga apa yang kami berikan bersama Tim dapat bermanfaat bagi kita semua dan Aparatur Nagari yang ada.

“Kebutuhan nagari, tentu kita sebagai aparat nagari yang lebih mengetahuinya.

Biasanya yang menjadi masalah pada saat merumuskan peraturan Nagari , banyak yang bertentangan dengan undang undang yang berlaku.

Jadi sebelum melahirkan aturan Nagari lakukanlah perumusan dan pengkajian ulang aturan Nagari sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Paparnya

“Kita berharap kepada perumus aturan Nagari, lahirkanlah peraturan Nagari yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Nagari, sehingga dari aturan yang dibuat, dapat meningkatkan kemakmuran, keamanan serta kenyamanan terhadap masyarakat Nagari
Kata Busra Azeri.

“Capasity Building bertujuan
bagaimana kami bisa membantu Bapak/Ibuk peserta acara untuk merumuskan peraturan Nagari, sehingga dapat melahirkan peraturan Nagari dan melahirkan dihati bagaimana
membangun semangat bernagari. Ulasnya.

“Insya Allah 2 bulan kedepan kita akan bertemu lagi, namun polanya berbeda dari saat ini, kita berharap kepada Bapak/ Ibuk pada pertemuan berikutnya kami minta agar membawa draf peraturan Nagari, guna nantinya akan kita bagi kelompok dan dampingi oleh Dosen serta kita rumuskan bersama bagaimana cara perumusan peraturan Nagari. Tutupnya.

(Ary Plp)

Terkait Pemekaran Nagari, Komisi I DPRD Agam Kunjungi Kecamatan Tilatang Kamang

0

Agam, Investigasi.news

Terkait dengan pemekaran nagari, Komisi I DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tilatang Kamang, Rabu (22/9).

Kunjungan tersebut dalam rangka mencari informasi sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh nagari-nagari yang akan dimekarkan di Kecamatan Tilatang Kamang.

Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tilatang Kamang tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Agam Syaflin, Wakil Ketua Komisi Zulfahmi, Anggota Komisi Feri Adrianto, Guswardi, dan Mardisal Athan, Camat Tilatang Kamang Ade Herlien. Pertemuan tersebut menghadirkan walinagari dan Pj. walinagari persiapan se Kecamatan Tilatang Kamang.

Dalam pertemuan tersebut, Camat Tilatang Kamang Ade Herlien mengatakan di kecamatan tersebut terdapat dua nagari di Kecamatan Tilatang Kamang yang akan dimekarkan, dimana masing-masing 4 nagari persiapan pemekaran di Nagari Koto Tangah dan 3 nagari persiapan pemekaran di Nagari Gaduik.

Sementara itu, Pj. Walinagari dari beberapa nagari persiapan yang hadir pada pertemuan tersebut mengharapkan pemekaran tersebut secepatnya dilaksanakan, karena masyarakat nagari sudah mendesak.

Untuk persyaratan sendiri, seluruh nagari persiapan di Kecamatan Tilatang Kamang sudah melengkapinya, mulai dari jumlah penduduk, tapal batas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Agam Feri Adrianto mengatakan DPRD Agam akan memberikan dukungan penuh terkait dengan pemekaran nagari tersebut. Ia menyebut, dijadwalkan pada akhir bulan September Bupati Agam akan menyampaikan nota penjelasan tentang pemekaran nagari tersebut.

“Setelah itu, kami di DPRD Agam akan bergerak cepat untuk melakukan pembahasan terkait Ranperda tentang pemekaran nagari. Jika kita bergerak cepat bukan tidak mungkin Perda tentang Pemekaran Nagari ini sudah dalam evaluasi Gubernur Sumatera Barat pada bulan Desember,” jelas Feri.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Agam Syaflin berharap kepada seluruh nagari persiapan untuk selalu mengecek kembali persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, agar nantinya tidak terjadi permasalahan-permasalahan pada masa yang akan datang.

“Kita juga berharap, nantinya tidak ada permasalahan terkait dengan tapal batas, kita hanya membagi batas administrasi bukan membagi adat,” ujarnya.

Daji

PBM Telah Berjalan, Komisi IV DPRD Agam Kunjungi SDN 06 Lasi Mudo Candung

0

Agam, investigasi.news

Setelah diberlakukannya PBM Sekolah tatap muka di Kabupaten Agam, Komisi IV DPRD Agam langsung melakukan pengawasan dan kunjungan ke salah satu sekolah di Kabupaten Agam salah satunya SDN 06 Lasimudo Kecamatan Canduang.

Dalam kunjungan ini dihadiri, Anggota Komisi IV, Ais Bakri, Asnidar, Suhermi, S.Pd, Gema Saputra, ST, Bulqaini,S.Fil, Edwar Dt, Salman Linover, dan turut hadir Plt. sekwan Arnel, S.Pd.MM dan pendamping dari sekretariat DPRD.

Rombongan diterima langsung Kepala Sekolah, Ofianis, S.Pd dan majlis Guru SDN 06 Lasimudo. (22/9).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SDN 06 menjelaskan keadaan dan kondisi Sekolah saat ini. Yang mana masih kekurangan tenaga pengajar, yang awalnya tahun lalu berjumlah 8 rombel yang sekarang menjadi 7 rombel, Hal tersebut dikarenakan, adanya guru yang pensiun.

Mengahadapi kondisi tersebut, b
anyak keluhan dan aspirasi dari Kepala Sekolah dan beberapa guru pengajar kepada Anggota Komisi IV DPRD Agam khususnya.

Sementara, Ais Bakri dalam sambutannya menyampaikan kedatangan rombongan dari Komisi IV DPRD Agam meninjau langsung ke SDN 06 Lasi, mengenai proses belajar mengajar dimasa Pandemi Covid-19 dan keluhan lain dari para Guru pada saat ini. Yang mana Aspirasi dan keluhan dari guru-guru semua akan kami tampung dan akan menjadi masukan kami nantinya sebagai bahan dalam rapat kerja Komisi IV minggu besok dengan Dinas Pendidikan.

“Terima kasih kepada ibuk Kepala Sekolah dan majlis guru sekalian atas kunjungan kami dari Komisi IV DPRD Agam”, Permasalahan-permasalahan yang ada saat ini dapat terselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya.

” Kami sebagai Anggota Dewan hanya menjadi perpanjangan tangan Ibu Guru dengan Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya . Dan janganlah menjadikan permasalah sekolah ini menjadi beban ibu ibu guru semua “Tutup” Ais

(Daji)

Anggota DPRD Kabupaten Agam Hendrizal Pakiah Mudo jabat ketua Umum PPSKS

0

Agam, Investigasi.news

Anggota DPRD Kabupaten Agam Hendrizal Pakiah Mudo jabat ketua Umum Payuang Panji Suku Koto Sadunia (PPSKS)cabang Agam-Bukittinggi, kegiatan yang berlokasi di Amelia Cafe dan Resto Garegeh tersebut berjalan dengan baik (21/9/21).

Semoga dengan terbentuknya organisasi Payuang Panji Suku Koto Sadunia (PPSKS cabang Agam dan Bukittinggi ini, hendaknya dapat mengakomodir seluruh dunsanak yang bersuku Koto”. Harapnya.

Untuk pengurus terdiri dari Kabupaten Agam dan Bukittinggi, masing masing unsur diambil dari keterwalikan dari Kabupaten Agam dan Bukittinggi, meliputi dari unsur Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan generasi muda”. Paparnya.

Untuk ketua Alhamdulillah Dunsanak suku Koto mempercayainya kepada kami, wakit Ketua Mardizon, Guslizar DT. Tumangguang, DT. Sampono, Irwan ST. Bagindo, S. ST. Tumangguang, sekretaris Mirawati Nurmatias, Wakil Sekretris Andrioni Satria, Reni Jenita, Syafrida, Zelni, Leni, serta disusul oleh Bendahara Umum Rahma Nurazizah dan wakil Bendahara Wati, tutup Hendrizal yang juga Anggota DPRD Kab. Agam.

Ary

Lapas Bukittinggi Adakan Ceramah Agama

0

Bukittinggi, investigasi.news

Sebagai bagian dari pembinaan kerohanian dan penguatan wawasan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakat (WBP), Lapas Bukittinggi, melaksanakan kegiatan ceramah agama yang menghadirkanUstadz M. Rum, Rabu pagi (22/09).

“Pelaksanaan bimbingan Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh sebuah Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu bagian dari program pembinaan yang dijalankan,” kata Kasubsi Bimaswat, H Harahap, didamping Pelaksana Kegiatan, Zulherman.

Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid At-Taubah itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Selanjutnya dilakukan kegiatan siraman rohani oleh Ustadz M. Rum.
“Para WBP sangat serius mengikuti kegiatan rohani, dan diharapkan mereka semua dapat mengambil makna penting dari isi ceramah kerohanian yang diberitakan Ustadz,” harap H Harahap yang diamini Zulherman.

Ditempat terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Marten, menambahkan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan dalam rangka membangun ketakwaan para WBP kepada Allah SWT.

“Poin penting dari kegiatan kerohanian ini adalah untuk membangun mental para WBP. Sehingga ketika mereka bebas nanti akan dapat pula beribadah lebih baik. Dengan demikian tentunya prilaku mereka akan lebih baik pula dan bisa berbaur kembali dengan masyarakat,” harap Marten.

Marten menambahkan, para WBP terus diberikan penguatan mulai dari pembinaan kepribadian melalui kegiatan Pramuka, kemudian peningkatan keahlian melalui kegiatan pelatihan pembinaan kemandirian WBP dan untuk pembinaan ahklak, budi pekerti serta penguatan keimanan yaitu melalui kegiatan kerohanian secara berjamaah.

“Semoga berbagai kegiatan yang yang telah diberikan Lapas Bukittinggi ini akan dapat menjadikan WBP lebih percaya diri dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik saat bebas nanti,” pungkas Marten. (JR)

Aliansi Mahasiswa Solok Sebagai Representasi Peran Serta Anak Nagari

0

Sebagai Social Control Dan Agent Of Change Siap Menjadi Mediator Perwakilan Rakyat Solok

Oleh : Anggra Islami Dasya (Ketua Aliansi Mahasiswa Solok Se-indonesia)

Solok saat ini sedang dihadapkan pada problematika yang sangat rumit di segala bidang baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, moral, dan lainya. Misalnya dalam bidang ekonomi seperti masih tingginya angka kemiskinan, apalagi dengan adanya pandemi covid-19, masyarakat nyaris kembali pada krisis ekonomi.

Dilanjutkan lagi dalam bidang pendidikan seperti pendidikan yang tidak merata, kualitas pendidikan yang masih stage, dan banyaknya tawuran antar pelajar. Pada bidang sosial seperti demoralisasi anak nagari sebagai penerus di masa yang akan datang.

Di bidang hukum, disinyalemen belum meratanya masyarakat memperoleh keadilan, hukum masih dianggap „pandang bulu‟, dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai tujuan utama dari hukum diciptakan. Permasalahan paling krusial dewasa ini adalah demoralisasi yang terjadi di kalangan masyarakat baik di kalangan pejabat tinggi, wakil rakyat, pegawai, mahasiswa, pelajar SMA bahkan pelajar SMP dan SD pun mengalami krisis moral tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nampak memudar.

Sungguh dramatis dan miris sekali jika kita lihat beberapa waktu lalu, di hampir semua layar kaca dan media informasi lain yang menayangkan bagaimana krisis moralitas para petinggi daerah yang menjadi penerus suara rakyat di lembaga tinggi daerah. Aliansi Mahasiswa Solok sebagai bibit-bibit pejuang selanjutnya yang menjadi agent of change di segala bidang dan menjadi social control yang akan terus menjunjung tinggi keterbukaan dan transparansi dalam melaksanakan pemerintahan agar lebih mensejahterakan rakyatnya dan meminimalisir tingkat penyelewengan di tingkat aparatur negara.

Aliansi Mahasiswa Solok bertujuan mengontrol keadaan daerah; bukan untuk sekedar mengkritik, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang riil untuk perubahan yang lebih baik (agent of social control) baik berupa apresiasi kebijakan maupun turun langsung kelapangan. Sebagai kaum intelektual ,Aliansi Mahasiswa Solok akan tetap bersikap berani dan kritis, berani untuk mendobrak zaman ke arah kemajuan dan kritis terhadap kebijakan para pemegang roda pemerintahan. AMS akan terus berkontribusi sebagai transportasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tentu Beban dan tanggung jawabnya sangatlah besar. AMS akan terus menyampaikan kebenaran tanpa menutupi kebohongan, selalu meneriakkan keadilan, sehingga semua harapan rakyat dan juga janji manis para politisi yang selalu berkoar dengan dalih demi kesejahteraan atas nama rakyat bisa terealisasikan, bukan hanya sekedar omong kosong belaka.

Namun, itu semua hanya akan menjadi label yang hampa tanpa makna jika AMS tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakatdan daerah, serta tidak mampu menjaga harkat dan martabat sebagai „agent of intellectual‟.

AMS SIAP MENJADI MEDIATOR KEDUA BELAH PIHAK
Mahasiswa sebagai Social Control Perubahan, adalah satu kata yang sangat didambakan untuk membawa kemajuan bagi daerah, dan mahasiswa dituntut untuk memulai perubahan itu. Merubah iklim hedonisme di pemerintahan menjadi iklim yang penuh dengan hawa intelektualitas dan progresifitas. AMS mengimplementasikan kemampuannya di kampus dan juga lingkungan tempat tinggalnya sehingga keberadaannya sebagai mahasiswa akan sangat berpengaruh positif Mahasiswa sebagai social control “Pemerintahan”, selalu mengawal apa yang baik dari pemerintah kepada rakyatnya, dan akan memberikan masukan kepada pemerintah melalui mekanisme „public participation‟. Artinya, bahwa ada channel dimana Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya, yaitu melalui „public participation‟, seperti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan/atau saat pemilihan para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Kujungan progresif yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Solok beberapa waktu belakangan merupakan bentuk upaya menjaga control social terhadap dinamika persoalan politik yang hangat di berita dan media sosial.

AMS menggaris bawahi bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Masyarakat Solok hari ini membutuhkan sinergitas semua kalangan terutama pemerintah agar mampu merealisasikan program-program yang strategis. Sudah saatnya kedua belah pihak saling berlapang dada dan berekonsiliasi agar tercipta kembali iklim politik yang sehat dan sejuk demi kemajuan kabupaten solok. Dalam rangka mencapai situasi tersebut AMS siap untuk memfasilitasi mediasi nan badunsanak terhadap pihak terkait.

Dukung Pengembangan Pariwisata, Komisi III DPRD Agam Kunjungi Pokdarwis Sabai Nan Aluih Padang Tarok

0

Padang Tarok, investigasi.news

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menyambangi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sabai Nan Aluih di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Rabu (22/09).

Kunjungan itu merupakan bentuk dukungan anggota legislatif terhadap inisiatif swadaya masyarakat dalam memajukan sektor kepariwisataan di Kabupaten Agam, khususnya di Nagari Padang Tarok.

Ketua Komisi III DPRD Agam, Aderia saat kunjungan mengatakan, upaya Pokdarwis Sabai Nan Aluih beserta masyarakat setempat dalam memajukan dunia pariwisata di Nagari Padang Tarok patut diapresiasi.

Pokdarwis Sabai Nan Aluih beserta masyarakat dan pemerintah setempat yang telah berswadaya membuka jalan wisata perlu mendapatkan dukungan, baik dari DPRD maupun stakeholder terkait.

“Upaya Pokdarwis Sabai Nan Aluih dalam menarik partisipasi masyarakat, baik di rantau maupun di ranah sungguh luar bisa. DPRD Agam khususnya Komisi III akan memberi dukungan anggaran pembangunan untuk mengembangan wisata Pokdarwis Sabai Nan Aluih di Nagari Padang Tarok,” ujarnya.

Menurut Aderia, antusiasme masyarakat yang telah terbangun diharapkan dapat menjadi motivasi sejumlah unsur menjadikan kawasan tersebut sebagai desa wisata.

“Kita minta kepada Dinas Pariwisata untuk memberi dukungan dan memotivasi Desa Wisata Sabai Nan Aluih dan perlu duduk bersama antara DPRD dan Dinas Pariwisata untuk menjemput bola ke Kementerian Pariwisata,” ujarnya.

Aderia mengucapkan terima kasih atas usaha masyarakat baik perantau maupun yang di kampung, dan juga pemerintah kecamatan hingga nagari, jorong serta tokoh masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Agam yang juga putra daerah Padang Tarok, Doddi ST mengatakan dana swadaya dari masyarakat sudah hampir mencapai Rp.200 juta.

Menurutnya, kedepan perlu dorongan dari DPRD Agam dan Dinas Pariwisata. Doddi juga berharap terjalin koordinasi yang solid dengan OPD terkait yang membidangi.

Doddi,ST mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota komisi III karena permintaan dari masyarakat melalui wakilnya yang duduk di Dprd Doddi,ST untuk mendatangkan anggota Dprd ke Pokdarwis Sabai Nan Aluih hari jadi kenyataan.

Sekretaris Kecamatan Baso, Mohammad Noviardi Ismail mengatakan pihak kecamatan juga turut dalam penjajakan dan mendorong bukan di pariwisata saja, tapi juga kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya berharap, DPRD Agam dapat mendorong pengembangan wisata melalui daa pokir dan DAK.

“Semoga apa yang telah direncanakan cepat tercapai,” ujarnya berharap.

Wali Nagari Padang Tarok, H. Dt. Bandaro Pucuak menambahkan, pengembagan sektor wisata di daerah itu murni dari anak Nagari Padang Tarok, khususnya Jorong Titih.

“Ini murni sumbangan swadaya masyarakat di kampung dan di rantau. Kami berharap juga ada sokongan dari DPRD dan Dinas Pariwisata dan dimasukan kedalam RKP untuk tahun 2022,” ujarnya.

Diketahui, kunjungan anggota legislatif ke Nagari Padang Tarok dipimpin langsung Ketua Komisi III, Aderia, beserta anggota, Humas DPRD Agam, Hasneril serta pendamping komisi III dari Sekretariat DPRD.

Turut dalam rombongan, Kepala Dinas Pariwisata, Satria, Sekretaris Dinas Pariwisata, Subchan. Rombongan disambut oleh Sekcam Kecamatan Baso, Mohammad Noviardi Ismail, Walinagari Padang Tarok, H Dt Bandaro Pucuak,
Wali Jorong, Titih Deni Wahyu Putra,SH, Sekretaris Pordarwis Sabai Nan Aluih beserta tokoh masyarakat.

(Daji)

Dewan Sumber Daya Air Berperan Dalam Ketahanan Pangan

0

Padang. Investigasi.com

Dewan Sumber Daya Air berperan untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air dalam rangka meningkatkan ketahanan air dan pangan secara nasional dan sumbar khususnya.

“Pengelolaan sumber daya air ini seiring dengan program unggulan provinsi di bidang pertanian yang pada muaranya adalah ketahanan pangan nasional,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat pelantikan Dewan Sumber Daya Air Sumbar periode 2021-2026 di Hotel Pangeran Beach Padang, Rabu (22/09/2021).

Ia mengatakan untuk bisa mendukung ketahanan pangan nasional itu dan menjadi pintu ekspor produk pertanian, Sumbar membutuhkan dukungan dan perhatian khusus dari pusat.

Perlu juga dukungan dari Dewan SDA untuk memberikan jaminan kepada masyarakat akan pengelolaan air karena amanat UU negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat termasuk air.

Dewan SDA nantinya diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah provinsi terkait pengelolaan sumber daya air termasuk menertibkan pabrik dan bangunan di sekitaran sungai atau sumber air lainnya.

Pembentukan Dewan Sumber Daya Air sesuai dengan Keputusan Gubernur No 610-622-2021 tentang pembentukan Dewan Sumber Daya Air Sumbar periode 2021 – 2026.

Dewan tersebut diisi tiga puluh orang profesional yang terdiri dari  unsur pemerintah dan unsur non pemerintah yang telah melewati proses seleksi.

Kepala Dinas PSDA Sumbar Rifda Suryani mengatakan Dewan SDA bertujuan agar dapat menjadi wadah tempat merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan sda dalam rangka meningkatkan ketahanan air dan pangan secara nasional.

Dewan tersebut diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada seperti ekploitasi air tanah, konflik lahan dan degradasi sumber air.

“Dalam pengelolaan SDA harus ada koordinasi dan sinkronisasi karena hulu sungai banyak berada di Sumbar tetapi hilirnya di provinsi lain sehingga menjadi tantangan,” ujarnya.

Pengukuhan Dewan SDA Provinsi Sumbar turut dihadiri ketua sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional DR.IR. Happy Mulia, ME, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Dirjen Sumber Daya Air Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih. MA, kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Rifda Suryani,ST.SP. Rel/ns

Ini Kritikan Dan Saran F-SAM Untuk Pemerintah Kota Solok

0

Kota Solok. Investigasi.News

Perencanaan kegiatan yang dilahirkan Organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintahan kota Solok, harus berdasarkan azas manfaat, sehingga serapan anggaran tepat sasaran, efektif, dan tidak terjadi pemubaziran. Dan pendapatan daerah harus ditingkatkan setelah terjadi penurunan sebesar 3.10%.

Kritikan dan saran F-SAM DPRD kota Solok disampaikan oleh Ade Marta, dalam rapat paripurna DPRD kota Solok, dengan agenda Pandangan umum Fraksi terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD kota Solok tahun anggaran 2021, Senin 20 September 2021, di gedung Legislatif tersebut.

Menurut F-SAM, untuk mencapai visi misi walikota Solok yang telah dituangkan dalam RPJMD 2021-2026, dibutuhkan OPD yang memiliki Kapabilitas, sehingga dapat melahirkan inovasi dalam menjalankan tupoksinya.

Pandemi virus Corona berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga anggaran yang telah ada keperuntukannya, terpaksa dialihkan untuk penanganan Covid-19, dan jelas hal tersebut berpengaruh terhadap pembangunan yang direncanakan, berdasarkan dari pada itu, perintah daerah harus mampu menggali sumber pendapatan daerah, yang diiringi dengan inovasi yang inovatif yang wajid diadakan oleh masing masing OPD.

Dalam kesempatannya itu, Ade Marta juga menyampaikan masih adanya iklan rokok dipusat kota Solok, sementara itu pemerintah daerah setempat telah mengsosialisasikan Perda nomor 01 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok, terkait dengan hal itu, F-SAM menyarankan agar pemerintah daerah mengambil tindakan tegas untuk siapapun yang melanggar Perda tersebut.

Sehubungan dengan kondisi pasar semi modern yang semakin memperhatinkan karena tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, F-SAM menegaskan, agar pemerintah kota Solok melalui OPD terkait menyiapkan langkah strategis terkait manajement dan pengelolaan pasar tersebut, sehingga dapat mendongkrak PAD kota Solok.

Dan selain itu, F-SAM juga menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian khusus untuk penyandang Disabilitas, agar mereka bisa berpenghasilan, menurut F-SAM hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kerja.

Terkait dengan kebersihan kota, pemerintah harus mampu memberikan pandangan terhadap masyarakat, dan OPD terkait agar lebih profesional lagi dalam menjalankan tupoksinya, terkhusus tentang pengambilan sampah dilingkungan masyarakat.

(Gia Wiranda)

Kurangnya Pengawasan, DPRD Sorot Kinerja Dinas PUPR Sawahlunto

0
pengawasan

Sawahlunto, Investigasi.news

DPRD Sawahlunto menyorot lemahnya pengawasan pekerjaan infrastruktur di kota itu. Diantaranya pekerjaan masih dilakukan sementara jangka waktu pelaksanaan sudah habis berdasarkan kontrak.

Juru bicara Fraksi PKPI Masril menyatakan terkait dengan Pembangunan Infrastruktur yang sedang dilaksanakan di Kota Sawahlunto, terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum selesai dilaksanakan, sementara jangka waktu pelaksanaan sudah habis berdasarkan kontrak.

“ Dalam hal ini fraksi PKPI mohon penjelasan bagaimana OPD terkait mensiasatinya. Sebagaimana yang kita ketahui kondisi ini mengakibatkan ada nya sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan. Fraksi PKPI juga mengkhawatirkan hal-hal seperti akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari” kata Masril pada rapat paripurna dewan, Rabu (22/9/2021)

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Eka Wahyu yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan Wakil Walikota Zohirin Sayuti itu, Masril mengungkapkan Terhadap pelaksanaan paket pekerjaan jalan Talawi – Kumanih Ateh, Fraksi PKPI melalui saudara Walikota meminta OPD terkait agar melakukan pengawasan yang optimal.

“ banyak bagian pekerjaan seperti halnya pengedaman yang asal jadi, asal pasang sehingga jauh dari kualitas yang diharapkan. Fraksi PKPI tidak ingin masyarakat kecewa, karena jalan yang dibangun hanya bertahan sementara karena ketidak seriusan kontraktor dan pengawas dalam menjalankan kewajibannya” sebut Masril

Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Ramon Liadi yang berharap Pengawasan Pekerjaan Pisik yang ada di Kota Sawahlunto lebih ditingkatkan sehingga kualitas pekerjaan lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Sawahlunto.

“ Dari beberapa pekerjaan yang ditenderkan sangat banyak penawaran yang turun sampai diatas 20 persen yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap rendahnya kualitas atau mutu dari pekerjan tersebut, disamping masih ada pekerjaan fisik yang molor dari waktu pengerjaannya” ungkapnya. (T.Ab)