BANYUASIN, SUMSEL — Dugaan pungutan dalam pengurusan surat pindah siswa di MTs DDI Tirta Kencana, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, kian menuai sorotan. Seorang wali murid mengaku telah menyerahkan uang Rp300 ribu untuk pengurusan surat pindah anaknya. Namun, setelah uang dibayarkan, dokumen yang dijanjikan justru tak kunjung selesai.

Yang membuat persoalan ini semakin mengusik, wali murid disebut malah diminta mengurus sendiri surat pindah tersebut ke Pangkalan Balai.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan serius: jika pada akhirnya orang tua harus mengurus sendiri, untuk apa uang Rp300 ribu tersebut dibayarkan?

Dugaan pungutan ini bukan lagi sekadar soal nominal. Persoalannya menyentuh transparansi pelayanan administrasi pendidikan dan pertanggungjawaban pihak sekolah kepada orang tua siswa.

Wali murid yang telah mengeluarkan uang tentu berhak memperoleh kejelasan. Apakah Rp300 ribu tersebut merupakan biaya resmi? Jika memang resmi, apa dasar hukumnya, siapa yang menerima, dan untuk layanan apa dana itu dipungut?

Sebaliknya, apabila tidak memiliki dasar yang jelas, dugaan pungutan tersebut patut mendapat pemeriksaan serius dari instansi berwenang.

Nama Muhammad Rois, S.Pd., yang disebut sebagai Kepala MTs DDI Tirta Kencana, ikut terseret dalam persoalan tersebut. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak terkait.

Upaya awak media untuk meminta penjelasan juga disebut tidak berjalan mulus. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Muhammad Rois diduga memblokir nomor awak media sebelum berita ini diterbitkan.

Alih-alih memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan pembayaran Rp300 ribu, komunikasi justru terputus. Sikap tersebut semakin membuat persoalan ini layak dipertanyakan secara publik, meski pemblokiran komunikasi itu sendiri belum dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin perlu turun tangan untuk memastikan apakah terdapat pungutan dalam pelayanan surat pindah siswa di madrasah tersebut, apakah pungutan itu memiliki dasar resmi, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban uang yang telah dibayarkan wali murid.

Sebab, pelayanan pendidikan bukan ruang untuk membiarkan orang tua berjalan dalam ketidakjelasan. Ketika uang sudah dibayar tetapi dokumen tak kunjung diterima dan orang tua justru diminta mengurus sendiri, maka wajar jika publik menuntut penjelasan yang terang.

Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya pada angka Rp300 ribu. Yang jauh lebih penting adalah memastikan tidak ada praktik pungutan yang membebani masyarakat dan tidak ada pelayanan administrasi pendidikan yang berjalan tanpa transparansi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak MTs DDI Tirta Kencana belum memberikan klarifikasi mengenai dugaan pembayaran Rp300 ribu, keterlambatan surat pindah, maupun alasan wali murid diarahkan mengurus sendiri ke Pangkalan Balai.

Suprene

OGAN ILIR — Kepolisian Resor Ogan Ilir jajaran Polda Sumatera Selatan menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesehatan masyarakat di tengah memburuknya kualitas udara akibat asap dan debu dari titik panas serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda wilayah Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Ogan Ilir.

Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti, S.H., S.I.K., M.H., bersama personel Polres Ogan Ilir turun langsung ke masyarakat membagikan masker pada Minggu (23/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana menyampaikan imbauan agar warga meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap serta berperan aktif mencegah Karhutla.

Pembagian masker dilakukan di dua lokasi strategis:

– Jalan Lintas Timur Palembang–Indralaya KM 35, Kecamatan Indralaya Indah — menyasar pengguna jalan, terutama anak-anak yang dinilai lebih rentan terpapar asap dan debu. Personel juga menyampaikan imbauan keselamatan berkendara.
​
– Kawasan Wisata Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya — menyasar keluarga yang berwisata di hari libur, sekaligus menunjukkan kehadiran kepolisian dalam memperhatikan kesehatan warga yang tetap beraktivitas di luar ruangan.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi. Masker ini kami bagikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan.” — AKBP Rizka Aprianti

Berdasarkan pemantauan lapangan, kualitas udara di sejumlah wilayah Ogan Ilir terpantau kurang baik. Pada pagi dan sore hari, asap masih menyelimuti beberapa kawasan, mengurangi jarak pandang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan roda dua maupun roda empat.

Kapolres mengimbau:

“Ketika jarak pandang terganggu akibat asap, masyarakat harus lebih berhati-hati. Nyalakan lampu kendaraan, kurangi kecepatan, dan jangan memaksakan diri berkendara dengan kecepatan tinggi.”

Selain antisipasi dampak kesehatan, Kapolres juga mengajak warga berperan aktif mencegah Karhutla:

“Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membakar sampah sembarangan dan jangan membakar lahan maupun kebun. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.”

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan langkah Polres Ogan Ilir merupakan bagian dari upaya Polda Sumsel menghadirkan perlindungan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Kepedulian terhadap masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Perlindungan kesehatan di tengah kondisi udara yang terdampak asap menjadi bagian dari kehadiran Polri, sekaligus menguatkan pesan bahwa pencegahan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama.” — Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan kepada kepolisian maupun instansi terkait.

Kehadiran Kapolres Ogan Ilir bersama personel di tengah masyarakat menegaskan komitmen Polda Sumsel dalam memperkuat pencegahan Karhutla sekaligus memberikan perlindungan langsung terhadap masyarakat dari dampak asap dan debu. M. Buddy