Menu
Search
Subscribe
Beranda blog Halaman 58

Kembangkan Edukasi Gigi Anak Berbasis Website, Ketua DWP Sumbar Arymbi Pujiastuty Raih Doktor

Penulis
Admin
-
0
Ketua DWP Sumbar Arymbi Pujiastuty memaparkan disertasinya dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Fakultas Kedokteran Unand, Padang, Senin (24/8/2026).

PADANG — Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arymbi Pujiastuty resmi menyandang gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand), Senin (24/8/2026).

Istri Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi tersebut meraih yudisium Sangat Memuaskan setelah mempertahankan disertasi berjudul “Pengembangan Model Edukasi Parenting Gigi Sehat Berbasis Website Melalui PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) untuk Meningkatkan Perilaku Orang Tua dalam Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Usia Dini: Studi pada PAUD di Kota Padang.”

Sidang terbuka yang berlangsung di Aula M. Syaaf Fakultas Kedokteran Unand, Kampus Jati, Padang, tersebut diikuti setelah Arymbi menyelesaikan seluruh tahapan akademik, mulai dari ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian disertasi, seminar, hingga ujian pra-promosi.

Keputusan yudisium “Sangat Memuaskan” dibacakan setelah tim penguji mempertimbangkan disertasi, pembelaan Arymbi atas berbagai pertanyaan dan sanggahan, laporan tim promotor, serta seluruh proses akademik yang telah dilaluinya.

Disertasi tersebut berangkat dari masih tingginya persoalan kesehatan gigi pada anak usia dini, khususnya karies pada gigi susu. Arymbi menilai masih terdapat anggapan di kalangan orang tua bahwa kerusakan gigi susu bukan persoalan serius karena nantinya akan digantikan oleh gigi tetap.

Padahal, pengabaian kesehatan gigi sejak usia dini dapat berkembang menjadi early childhood caries yang menimbulkan nyeri, mengganggu aktivitas makan dan mengunyah, bahkan berpengaruh terhadap asupan gizi dan kualitas hidup anak.

Dalam penelitian itu, Arymbi menempatkan orang tua sebagai salah satu kunci utama pencegahan. Orang tua tidak hanya berperan memberikan pemahaman, tetapi juga membimbing, mengingatkan dan menyediakan fasilitas agar anak terbiasa menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini.

Menurut Arymbi, satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat menjadi pintu masuk yang efektif untuk memperkuat edukasi kepada orang tua melalui program parenting. Dalam konteks tersebut, program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) dinilai memiliki ruang strategis untuk memperkuat pembinaan kesehatan gigi dan mulut anak.

Namun, media edukasi yang tersedia selama ini masih memiliki keterbatasan. Materi kesehatan gigi dalam Buku KIA dinilai belum cukup komprehensif, komunikatif dan interaktif. Sementara metode penyampaian yang masih konvensional membuat jangkauan edukasi belum optimal.

Berangkat dari kondisi tersebut, Arymbi mengembangkan Model Edukasi Parenting Gigi Sehat Berbasis Website. Model tersebut dikembangkan melalui need assessment untuk memastikan materi sesuai dengan kebutuhan orang tua, sekaligus lebih informatif, interaktif dan mudah diakses tanpa terbatas ruang dan waktu.

Kota Padang dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih menghadapi persoalan early childhood caries, memiliki jumlah anak usia dini dan satuan PAUD yang cukup besar, serta telah mencanangkan Kota Layak Anak dan Smart City. Kondisi tersebut dinilai mendukung pengembangan edukasi kesehatan berbasis digital.

Promotor Prof. Nursyirwan Effendi mengatakan, disertasi Arymbi telah melalui berbagai tahapan penyempurnaan akademik dan mengangkat persoalan nyata yang masih banyak ditemukan di masyarakat, terutama mengenai peran orang tua dalam menjaga kesehatan gigi anak.

“Orang tua tentu memiliki peran yang penting, apakah akan mengabaikan atau tidak tentang kesehatan gigi dan mulut anak usia dini. Perilaku orang tua akan berdampak semakin tingginya angka penyakit gigi dan mulut pada anak usia dini,” ujar Nursyirwan.

Ia menegaskan, early childhood caries tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Jika dibiarkan, kerusakan gigi dapat memberikan dampak yang luas terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Terlebih, anak usia dini belum memiliki kemampuan maksimal untuk menjaga kesehatan giginya secara mandiri sehingga pendampingan orang tua sangat dibutuhkan.

Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Penguji Eksternal Prof. Dr. drg. Sri Susilawati, M.Kes., Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Gigi Unand Dr. drg. Nila Kasuma, M.Biomed., Ketua Sidang Prof. Dr. dr. Rima Semiarty, MARS, Sp.KKP, Sp.O-K, serta jajaran tim promotor dan penguji.

Raihan gelar doktor dengan yudisium Sangat Memuaskan tersebut sekaligus menandai tuntasnya perjalanan akademik Arymbi dalam mengembangkan model edukasi kesehatan gigi berbasis digital.

Lebih dari sekadar capaian akademik, penelitian tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi model edukasi yang aplikatif bagi orang tua dan satuan PAUD, sehingga upaya membangun kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat dimulai sejak anak berada pada usia paling dini. (adpsb/cen/bud)

Dua Rumah Permanen di IV Koto Agam Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp450 Juta

Penulis
INVESTIGASI
-
0
Rumah di IV Koto Agam saat Terbakar. (Foto: Daji)

AGAM — Kebakaran hebat menghanguskan dua unit rumah permanen di Jorong Gantiang, Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Senin (24/8/2026) malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp450 juta.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20.14 WIB. Api diketahui telah membesar ketika salah seorang saksi, Rahmat Alhapis, keluar dari Masjid Nurul Iman di Jorong Gantiang.

Melihat kobaran api, saksi kemudian menanyakan kepada seorang pria yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut dan saat itu berada di depan masjid. Kepada saksi, pria tersebut diduga mengakui telah membakar rumah.

Warga bersama saksi kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran dan berupaya melakukan pemadaman secara manual guna mencegah api merembet ke bangunan lain.

Sekitar pukul 20.25 WIB, armada pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 21.30 WIB.

Proses pemadaman melibatkan tiga unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Agam, satu unit dari Kota Bukittinggi, serta satu unit dari Kota Padang Panjang.

Dua bangunan yang terbakar diketahui merupakan rumah permanen beratap seng, masing-masing berukuran sekitar 3 x 8 meter. Rumah tersebut masing-masing diketahui milik Erizon (67) dan Nina (51), warga Jorong Gantiang.

Dalam penanganan awal, masyarakat bersama personel Polsek IV Koto dan Koramil 09 Koto Tuo mengamankan seorang pria berinisial K (28), yang disebut sebagai anak dari salah seorang pemilik rumah dan diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran tersebut.

Berdasarkan keterangan salah seorang korban yang merupakan orang tua terduga pelaku, sebelum kejadian sempat terjadi persoalan di dalam keluarga. Terduga pelaku disebut meminta uang kepada orang tuanya, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Menurut keterangan tersebut, penolakan itu kemudian memicu kemarahan dan ancaman terhadap rumah. Saat keluarga tidak berada di rumah karena sedang mengurus sejumlah dokumen rehabilitasi di Kota Payakumbuh, kebakaran kemudian terjadi.

Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan terduga pelaku serta motif di balik kebakaran tersebut. Status dan fakta hukum mengenai dugaan pembakaran akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang ditemukan penyidik.

Atas kejadian tersebut, masyarakat dan keluarga meminta agar terduga pelaku untuk sementara tidak berada di lingkungan Jorong Gantiang karena dinilai meresahkan. Terduga pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Mako Polresta Bukittinggi untuk penanganan lebih lanjut.

Kapolsek IV Koto, AKP Aiga Putra, S.H., melalui jajaran kepolisian telah melakukan sejumlah langkah penanganan, mulai dari mendatangi lokasi kejadian, mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), mencari dan mengamankan barang bukti, mendata saksi-saksi, serta melaporkan perkembangan kasus kepada pimpinan.

Hingga api berhasil dipadamkan, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Sementara total kerugian material sementara diperkirakan mencapai Rp450 juta.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab dan rangkaian kejadian kebakaran tersebut secara menyeluruh.

Daji

Usai Diberitakan Investigasi.News, PLT Kadis PU Pidie Jaya Pastikan Jalan Rusak Segera Dikoordinasikan

Penulis
INVESTIGASI
-
0
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pidie Jaya, Ir. Edi Saputra, S.T., M.T., (foto: ist)

 

PIDIE JAYA — Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan protokol di depan Mapolsek Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Pemerintah daerah memastikan persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Aceh agar segera mendapat penanganan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pidie Jaya, Ir. Edi Saputra, S.T., M.T., memberikan klarifikasi menyusul pemberitaan media ini mengenai kondisi ruas jalan yang mengalami kerusakan, Senin (24/8/2026).

Edi menjelaskan, ruas jalan yang melintasi kawasan Kota Meureudu tersebut bukan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, melainkan merupakan aset Pemerintah Aceh.

Menurutnya, jalan tersebut merupakan bagian dari ruas Trienggadeng–Batas Bireuen, yang kewenangan pemeliharaan dan penanganannya berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

“Jalan tersebut merupakan kewenangan PUPR Aceh. Seluruh kegiatan pemeliharaan, peningkatan maupun rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan,” ujar Edi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Meski kewenangan berada di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bawah kepemimpinan Bupati H. Sibral Malasyi, S.Sos., M.E., menurut Edi, tidak tinggal diam. Pemkab Pidie Jaya melalui Dinas PU terus melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Aceh agar kondisi jalan tersebut segera mendapat perhatian.

“Hasil koordinasi kami mendapat respons yang sangat baik. Dinas PUPR Aceh berkomitmen akan segera menindaklanjuti melalui program pemeliharaan jalan, khususnya pada ruas yang melintasi kawasan Kota Meureudu,” katanya.

Respons tersebut menjadi langkah pemerintah dalam menjawab keresahan masyarakat yang selama ini menggunakan ruas jalan tersebut sebagai salah satu akses utama di pusat Kota Meureudu.

Sebelumnya, Investigasi.News memberitakan kondisi jalan protokol di depan Mapolsek Meureudu yang berada sekitar 100 meter dari Pendopo Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya. Sejumlah titik mengalami kerusakan berupa lubang yang diperparah genangan air ketika hujan turun.

Kondisi tersebut dinilai cukup membahayakan pengguna jalan. Lubang yang tertutup genangan air membuat pengendara sulit memperkirakan kedalaman maupun posisi kerusakan, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah pengguna jalan telah menjadi korban akibat kondisi tersebut.

Kerusakan jalan di kawasan pusat pemerintahan itu pun memunculkan pertanyaan publik mengenai langkah penanganannya. Dengan adanya koordinasi antara Pemkab Pidie Jaya dan Dinas PUPR Aceh, masyarakat kini menunggu realisasi perbaikan di lapangan.

Bagi masyarakat, persoalan kewenangan memang penting sebagai dasar penanganan. Namun yang tak kalah penting adalah memastikan jalan yang setiap hari dilalui warga tersebut segera kembali dalam kondisi aman dan layak digunakan.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap tindak lanjut dari PUPR Aceh dapat segera direalisasikan sehingga keresahan masyarakat sekaligus potensi kecelakaan akibat kerusakan jalan dapat diminimalkan.

(Herry)

Terungkap, Cucu Habisi Ibu Dan Nenek, Dipukul Pakai Kayu

Penulis
Malin
-
0
Jajaran Polres Pasaman Barat (Pasbar) menggelar konferensi pers terkait kasus tindak pidana pembunuhan terhadap seorang nenek dan anaknya yang diduga dilakukan oleh cucu korban. (Foto: Malin)

Pasaman Barat, Investigasi.news — Jajaran Polres Pasaman Barat (Pasbar) menggelar konferensi pers terkait kasus tindak pidana pembunuhan terhadap seorang nenek dan anaknya yang diduga dilakukan oleh cucu korban.

Dalam keterangan pers tersebut, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto didampingi Kasat Reskrim Iptu A. Agung Nugraha Santa mengungkapkan, pelaku berinisial HB (32) diduga memukul kedua korban beberapa kali menggunakan sepotong kayu.

“Pelaku memukul kedua korban beberapa kali menggunakan sepotong kayu,” kata Agung saat konferensi pers di Aula Tatag Trawang Polres Pasaman Barat, Senin (24/8/2026).

Agung menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (10/8/2026) di rumah korban yang berada di Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan informasi bahwa pelaku diduga kerap mengonsumsi lem merek Aibon untuk mendapatkan efek tertentu. Namun, polisi masih mendalami kondisi dan motif pelaku saat peristiwa pembunuhan terjadi.

Dalam kasus tersebut, pelaku diduga menganiaya ibu kandungnya yang berinisial HP (56) dan nenek kandungnya berinisial R (67) hingga keduanya meninggal dunia.

“Atas kejadian tersebut, kami telah menerbitkan Laporan Polisi Nomor LP/B/182/VIII/2026/SPKT/POLRES PASAMAN BARAT/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 11 Agustus 2026. Saat ini pelaku sudah diamankan dan meringkuk di sel tahanan Polres Pasaman Barat,” ujar Agung.

Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan, di antaranya satu helai kaus oblong warna cokelat kekuningan bermotif garis-garis hitam ukuran L, satu helai celana jeans pendek warna biru bertuliskan CDTRAUSS 505, serta satu potong kayu bulat padat dengan panjang sekitar 50 sentimeter.

Selain itu, polisi mengamankan satu helai mukena bernoda darah, satu helai daster warna pink bernoda darah, satu kain sarung warna hitam kombinasi kuning-merah bernoda darah, satu helai daster warna hitam kombinasi kuning bernoda darah, serta satu celana pendek warna cokelat yang juga terdapat noda darah.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 458 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 466 ayat (1) dan ayat (3), dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Kasus tersebut masih dalam proses penyidikan guna mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa, motif, serta kondisi pelaku saat melakukan aksi kekerasan terhadap kedua korban. (Malin)

Kadis Sosial Tapteng Tutup Pendataan Jadup, Warga Protes: “Pintu Darurat Verifikasi Harus Dibuka”

Penulis
INVESTIGASI
-
0
Kadis Sosial Tapteng, Faisal Fahmi Lubis, S. Sos, saat memberikan keterangan pada Senin (24/8/2026).

TAPANULI TENGAH, INVESTIGASI.NEWS — Kepala Dinas Sosial Tapteng Faisal Fahmi Lubis, S.Sos menyatakan pintu pemutakhiran data Jaminan Hidup Jadup telah resmi ditutup. Tidak ada lagi proses input nama baru ke dalam sistem, per Senin [24/8/2026].

Pernyataan itu disampaikan Faisal di hadapan sejumlah warga dari Kelurahan Aek Sitio-tio dan Kelurahan Kalangan yang mendatangi Kantor Dinas Sosial. Kedatangan warga untuk menuntut kejelasan data penerima Jadup bagi korban bencana tanah longsor dan banjir bandang November 2025.

“Data sudah kita tutup. Kalau ada warga yang merasa keberatan, silakan datang ke kantor camat dan lurah untuk mengajukan keberatan,” kata Faisal.

WARGA KELUHKAN DATA TIDAK SESUAI
Sebelumnya, warga memprotes adanya ketidaksesuaian data. Mereka menyebut korban dengan rumah rusak berat tidak terdaftar, sementara warga yang tidak terdampak justru masuk daftar penerima karena diduga dekat dengan perangkat.

Bagi warga, penutupan data sepihak di tengah masih adanya korban yang belum terdata memunculkan kekhawatiran baru.

PENUTUPAN DATA SEPIHAK
Keputusan Dinsos Tapteng menutup pendataan Jadup berpotensi menimbulkan 3 dampak sosial serius:

Pertama, hilangnya Kepercayaan.
Ketika warga merasa rumahnya rusak berat tapi tidak masuk daftar, sementara yang tidak terdampak justru dapat, maka kepercayaan kepada pemerintah dan perangkat desa akan runtuh. Warga akan menganggap pendataan tidak adil.

Kedua, Kecemburuan Sosial.
Bantuan pascabencana yang tidak tepat sasaran adalah pemicu utama konflik horizontal. Kalimat “dekat dengan perangkat” yang muncul di aksi adalah bukti awal benih kecemburuan itu sudah tumbuh di tengah masyarakat.

Ketiga, Melemahkan Pemulihan Pascabencana.
Tujuan Jadup adalah memulihkan kehidupan korban. Jika korban yang paling terdampak justru tidak terbantu karena terkunci administrasi, maka pemulihan akan berjalan lambat dan tidak merata.

PEMERINTAH DIMINTA BUKA “PINTU DARURAT VERIFIKASI”
Penutupan data tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memverifikasi. Pemerintah perlu berani membuka “pintu darurat” verifikasi.

Transparansi bukan hanya mengumumkan daftar, tapi juga berani mengoreksi jika ada kesalahan.

Peringatan Hari Jadi Tapteng ke-81 seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bukan justru mengujinya.

(wr warasi)

HUT Tapteng ke-81 Diwarnai Aksi Warga Tuntut Kejelasan Data Penerima Jadup

Penulis
INVESTIGASI
-
0
Masyarakat yang didampingi Anggota DPRD Tapteng saat bertemu dengan Kadis Sosial Tapteng, Fasial Fahmi Lubis, S. Sos di Kantor Dinas Sosial Tapteng pada Senin (24/8/2026).

Tapanuli Tengah, Investigasi.news — Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng ke-81 pada Senin [24/8/2026] diwarnai aksi unjuk rasa. Puluhan warga dari Kelurahan Sitio-tio dan Kelurahan Kalangan mendatangi sejumlah kantor pemerintahan untuk mempertanyakan kejelasan data penerima Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban bencana.

Aksi menyasar Kantor Dinas Sosial Tapteng, Kantor Camat Pandan, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Massa mempertanyakan lambannya kepastian data penerima Jadup bagi warga yang mengaku terdampak bencana.

WARGA Keluhkan Ketidaksesuaian Data.
Kekecewaan warga memuncak karena menilai ada ketidaksesuaian dalam pendataan penerima bantuan.

Salah seorang warga peserta aksi mengatakan, rumah warga yang rusak berat akibat bencana justru tidak terdata sebagai penerima. Sebaliknya, warga yang tidak terdampak bencana malah tercatat mendapat bantuan karena diduga memiliki kedekatan dengan perangkat pemerintahan.

“Banyak data yang tidak sesuai. Yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak mendapat. Rumah kami rusak berat, tetapi tidak masuk. Sementara ada yang tidak terkena bencana sama sekali malah mendapat bantuan karena diduga dekat dengan perangkat,” ujar warga tersebut.

Menurut warga, persoalan ini bukan sekadar administrasi. Data Jadup menyangkut hak korban bencana yang sedang berjuang memulihkan kehidupan. Kesalahan pendataan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

DINSOS: Penerimaan Data Baru Sudah Ditutup.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Tapteng Faisal Fahmi Lubis, S.Sos menyatakan proses penerimaan data baru telah ditutup.

“Data sudah kita tutup, tidak ada lagi penerimaan data. Kalau ada warga yang merasa keberatan, silakan datang ke kantor camat dan lurah untuk mengajukan keberatan. Sementara data baru sudah tidak bisa lagi kami terima,” ujar Kadis Sosial Tapteng.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan baru di tengah warga. Jika masih ada korban terdampak yang belum terdata, bagaimana nasib mereka jika pintu penerimaan data sudah ditutup?

AKSI Dilanjutkan ke Kantor Camat Pandan.
Usai dari Dinas Sosial, massa melanjutkan aksi ke Kantor Kecamatan Pandan untuk kembali mempertanyakan hak-hak mereka.

Dalam aksi tersebut, massa juga didampingi beberapa perwakilan anggota DPRD Tapteng. Kehadiran wakil rakyat diharapkan dapat menjadi jembatan agar aspirasi warga ditindaklanjuti.

Pemkab Tapteng kini dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk memastikan mekanisme verifikasi data Jadup berjalan transparan, valid, dan tidak ada korban bencana yang kehilangan hak karena persoalan administrasi.

(wr warasi)

Tol Malang–Kepanjen Mulai Dibidik, Konektivitas ke JLS Jadi Kunci Buka Ekonomi Selatan

Penulis
INVESTIGASI
-
0
Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, S.T., M.T

MALANG — Kawasan selatan Kabupaten Malang perlahan disiapkan untuk memasuki babak baru. Rencana pembangunan Jalan Tol Malang–Kepanjen mulai diarahkan bukan sekadar sebagai proyek transportasi, melainkan sebagai pintu pembuka konektivitas menuju kawasan wisata Pantai Selatan sekaligus penggerak ekonomi baru Jawa Timur bagian selatan.

Jalan tol yang diproyeksikan memiliki panjang sekitar 30–33 kilometer itu dirancang memiliki empat titik keluar, masing-masing di Pakisaji, Gondanglegi, Kromengan, dan Kepanjen. Dari titik-titik tersebut, jaringan jalan akan dikembangkan agar terkoneksi dengan Jalur Lintas Selatan (JLS) hingga menuju kawasan pesisir, termasuk poros Gondanglegi–Balekambang.

Konektivitas inilah yang dinilai menjadi nilai strategis proyek. Ketika tol bertemu dengan JLS, akses menuju destinasi wisata, sentra ekonomi, kawasan pendidikan, hingga jalur distribusi logistik di wilayah selatan akan semakin terbuka.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, S.T., M.T., mengatakan pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan kementerian untuk mendorong masuknya investor.

“Saat ini kementerian sedang menjaring investor, karena jalan tol itu bukan dari anggaran APBN, tetapi dari swasta dan KPBU,” kata Khairul saat ditemui media di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, keberadaan investor nantinya bukan hanya menyelesaikan pembangunan fisik jalan tol. Infrastruktur tersebut harus mampu menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat yang berada di sepanjang koridor tol.

“Tidak hanya menghitung tarif jalan tolnya saja. Kalau disesuaikan dengan nilai ekonomi yang ada di sekitar wilayah jalan tol, tentu punya nilai tambah,” ujarnya.

Nilai investasi proyek Tol Malang–Kepanjen diperkirakan mencapai Rp10 triliun hingga Rp10,7 triliun, di luar pembebasan lahan. Pemerintah daerah mengaku telah menyampaikan konsep konektivitas proyek tersebut kepada kementerian, terutama hubungan antara Tol Malang–Kepanjen dengan JLS.

Khairul menyebut tahapan perencanaan proyek terus berjalan dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Setelah tahapan tersebut, pembangunan fisik diharapkan mulai bergerak pada 2027.

“Kita sudah memberikan sosialisasi kepada kementerian yang ingin berinvestasi. Kita juga sudah menunjukkan skema konektivitas dengan JLS yang nantinya akan menjadi nilai tambah jalan tol Malang,” ungkapnya.

Bagi pemerintah Kabupaten Malang, konektivitas tersebut menjadi bagian penting dari upaya mengangkat kawasan selatan yang selama ini memiliki potensi besar, tetapi membutuhkan akses infrastruktur yang lebih kuat.

Tak berhenti pada pembangunan tol, pemerintah juga menyiapkan sejumlah ruas jalan penghubung menuju JLS. Salah satunya jalur Pagak yang direncanakan terkoneksi ke arah selatan hingga Pujiharjo.

“JLS ini direncanakan nyambung dengan Pagak ke arah utara sepanjang sekitar 35 kilometer. Semua jalur baru dan rutenya sudah ada,” jelas Khairul.

Pembangunan jaringan tersebut dilakukan bertahap. Untuk jalur Pagak, Kalipare, Donomulyo hingga Pujiharjo, pemerintah sebelumnya mengusulkan anggaran sekitar Rp125 miliar. Namun, realisasinya disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dilakukan secara bertahap.

Saat ini, fokus pemerintah diarahkan pada pembangunan jalur Pagak yang terkoneksi dengan kawasan Sekolah Taruna Nusantara. Ruas tersebut juga telah mendapatkan pekerjaan jalan hotmix.

“Kalau memang anggaran Rp25 miliar itu tidak cukup, kita akan kolaborasikan dengan anggaran APBD,” katanya.

Untuk ruas Kalipare–Donomulyo, pemerintah mengajukan anggaran sekitar Rp60 miliar. Sedangkan untuk jalur menuju Pujiharjo, kebutuhan yang diajukan mencapai sekitar Rp10 miliar.

Khairul menyebut seluruh ruas tersebut merupakan bagian dari empat poros yang disiapkan menuju JLS. Jalur provinsi menuju Sendang Biru menjadi salah satu poros di sisi timur, sedangkan jalur barat disebut telah selesai.

Kini perhatian diarahkan pada poros tengah Gondanglegi–Balekambang serta Kepanjen–Donomulyo yang masih dalam proses pembangunan.

“Semua jalur yang kita bangun itu merupakan empat poros jalan menuju JLS. Jalur barat sudah tuntas, tinggal poros tengah Gondanglegi ke Balekambang dan Kepanjen–Donomulyo yang masih proses,” terang Khairul.

Ia juga menyinggung perkembangan pembangunan JLS di wilayah Blitar yang kini disebut tinggal menyisakan sekitar lima kilometer. Jika ruas tersebut rampung, konektivitas lintas selatan Jawa Timur akan semakin kuat.

Khairul optimistis Tol Malang–Kepanjen dapat dikerjakan dalam waktu satu hingga dua tahun setelah masuk tahap konstruksi, meski pelaksanaannya tetap bergantung pada kontrak dan skema pembangunan yang ditetapkan.

“Pemerintah tentu sudah lebih maju dari sebelumnya karena sudah mau direview. Tinggal menunggu pelaksanaan proyek di tahun 2027,” tutupnya.

Guh

Ketua TP Posyandu Asahan Tinjau Posyandu Manggis, Dorong Deteksi Dini TBC dan Pelayanan Terpadu

Penulis
INVESTIGASI
-
0

ASAHAN – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, meninjau Posyandu Manggis di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Senin (24/8/2026). Kunjungan tersebut dirangkai dengan kegiatan tracing Tuberkulosis (TBC) yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kabupaten Asahan.

Dalam kunjungannya, Ny. Yusnila meninjau langsung berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat di Posyandu Manggis. Selain itu, ia juga menyaksikan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak TBC yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan.

Sebanyak lima penerima manfaat menerima bantuan secara simbolis berupa beras, telur, gula merah, minyak goreng, kacang hijau, susu, teh, serta uang tunai. Selain bantuan dari Baznas, para penerima juga memperoleh suplemen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan. Pada kesempatan yang sama turut dilakukan penyerahan rompi kepada kader Posyandu.

Camat Teluk Dalam, Zulpahmi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan beserta rombongan. Menurutnya, kehadiran TP Posyandu Kabupaten menjadi motivasi bagi seluruh jajaran di Kecamatan Teluk Dalam untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu.

“Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan dan mengoptimalkan penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), terlebih dalam menghadapi perlombaan Posyandu tingkat Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.

Sementara itu, Ny. Yusnila Indriati Taufik menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat secara berkala dan mendeteksi berbagai penyakit sejak dini.

Ia menjelaskan, transformasi Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah berkembang mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

“Posyandu Manggis merupakan salah satu Posyandu yang telah menerapkan konsep Posyandu 6 SPM. Dengan transformasi ini, berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara terpadu,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar penyuluhan mengenai TBC yang disampaikan oleh dokter spesialis paru, dr. Dinia Tina. Ia menjelaskan bahwa TBC merupakan penyakit infeksi yang paling sering menyerang paru-paru, meski dapat pula menyerang organ tubuh lainnya.

Menurutnya, tracing TBC dilakukan untuk menemukan kasus secara dini, termasuk pada masyarakat yang belum menunjukkan gejala. Pemeriksaan juga difokuskan kepada kelompok berisiko dan mereka yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC.

“Jika ditemukan indikasi, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan foto rontgen. Deteksi dan pengobatan sejak dini sangat penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.

Usai kegiatan di Posyandu Manggis, rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau calon penerima bantuan bedah rumah di Desa Air Teluk Kiri. Program tersebut direncanakan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan peran Posyandu dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga. Selain itu, kegiatan tersebut juga mempererat sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, Baznas, kader Posyandu, serta berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sidabutar

Bupati Asahan Tinjau Tiga Proyek Strategis, Dorong Ekonomi Warga dan Produktivitas Pertanian

Penulis
INVESTIGASI
-
0

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin meninjau tiga lokasi pembangunan strategis di Kabupaten Asahan, Senin (24/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Sei Kamah Baru, Kecamatan Sei Dadap. Pada kesempatan tersebut, Taufik Zainal Abidin menjelaskan bahwa saat ini terdapat 114 unit KDMP yang sedang dibangun di Kabupaten Asahan, termasuk yang berada di Desa Sei Kamah Baru.

Menurutnya, koperasi tersebut telah memiliki kepengurusan dan diharapkan dapat segera beroperasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“KDMP ini hadir untuk menyediakan berbagai kebutuhan warga. Dengan beroperasinya koperasi ini, diharapkan roda perekonomian masyarakat semakin bergerak dan kesejahteraan warga meningkat,” ujarnya.

Usai meninjau koperasi, rombongan melanjutkan kunjungan ke Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Sei Kamah Baru, Kecamatan Sei Dadap, dengan Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur.

Jembatan sepanjang 87 meter tersebut dibangun melalui program pemerintah pusat. Bupati menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat membantu mobilitas masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI atas pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini. Kehadiran jembatan ini sangat membantu masyarakat dalam mengakses pusat kota, baik untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan maupun pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, jembatan tersebut tidak hanya memperpendek waktu tempuh warga, tetapi juga menjadi jalur alternatif yang dapat mengurangi kemacetan serta risiko kecelakaan lalu lintas.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap kebutuhan transportasi masyarakat.

“Jembatan ini merupakan wujud kepedulian Presiden RI untuk memperlancar akses transportasi masyarakat. Saat ini terdapat tujuh titik jembatan yang dibangun dan ke depan jumlahnya akan terus bertambah,” ujarnya.

Ia menyebut proses pembangunan Jembatan Perintis Garuda hampir rampung dan diperkirakan dapat digunakan sepenuhnya dalam waktu sekitar satu minggu ke depan.

Kunjungan kerja kemudian ditutup dengan peninjauan Daerah Irigasi Sungai Silau Tua Dam Alam Bali di Desa Silau Maraja, Kecamatan Setia Janji. Bupati menjelaskan bahwa jaringan irigasi tersebut mengairi sekitar 430 hektare lahan persawahan milik masyarakat.

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Pemerintah Kabupaten Asahan berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar guna merehabilitasi saluran primer dan sekunder di kawasan irigasi tersebut.

“Dengan saluran irigasi yang lebih baik, distribusi air ke lahan pertanian akan semakin optimal sehingga hasil panen petani diharapkan meningkat secara signifikan,” kata Taufik.

Melalui peninjauan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat infrastruktur pendukung ekonomi, transportasi dan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. ( Sidabutar)

Wisuda ke-144 UNP Kukuhkan 1.395 Lulusan, Rektor Dorong Jadi Pemimpin dan Inovator Masa Depan

Penulis
Admin
-
0
Rektor UNP menyerahkan ijazah kepada salah satu lulusan pada Wisuda ke-144 UNP di Auditorium UNP, Senin (24/8/2026).

Padang — Universitas Negeri Padang (UNP) mewisuda 1.395 lulusan pada Wisuda ke-144 periode Agustus 2026 yang dilaksanakan selama dua hari, 24–25 Agustus 2026, di Auditorium UNP. Prosesi wisuda hari pertama berlangsung pada Senin (24/8/2026) dengan mengukuhkan sebanyak 694 lulusan dari berbagai program dan fakultas.

694 lulusan itu terdiri atas 122 lulusan S2 dan S3 Pascasarjana dan seluruh fakultas, 309 lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), 87 lulusan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), 108 lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), serta 68 lulusan Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK).

Rektor UNP, Ir. Krismadinata, Ph.D dalam pidatonya menyampaikan bahwa hari wisuda merupakan titik penting dalam kehidupan para lulusan. Menurutnya, wisuda bukan sekadar tanda bahwa mahasiswa telah menyelesaikan studi, tetapi menjadi kesaksian atas perjalanan yang telah ditempuh, berbagai proses yang telah dilalui, serta harapan yang terus menyertai para lulusan.

Rektor juga menyampaikan pesan kepada para lulusan agar tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik. “Lulusan diharapkan terus tumbuh sebagai insan pembelajar, pemimpin masa depan, inovator, dan penggerak perubahan yang tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Lebih lanjut Rektor menyampaikan UNP berharap para lulusan dapat dikenal sebagai pribadi yang cerdas pikirannya, baik budi pekertinya, tangguh langkahnya, serta luas manfaatnya. Rangkaian wisuda hari pertama juga diisi dengan penyerahan Surat Keputusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNP.

Wisuda ke-144 UNP juga menjadi bagian dari komitmen UNP dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4: Pendidikan Berkualitas (Quality Education). (Utr/Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis)

1...575859...4,994Halaman 58 dari 4,994
Logo Investigasi 2026

About us

Investigasi.news, di bawah naungan PT Gema Media Kita, merupakan perusahaan pers yang telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers, berkomitmen menghadirkan jurnalistik yang profesional, independen, berimbang, dan berintegritas sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dengan mengedepankan akurasi dan kepentingan publik, Investigasi.news hadir sebagai media kontrol sosial yang mengawal transparansi pemerintahan, pembangunan, serta penggunaan APBN dan APBD di Sumatera Barat dan Indonesia.

Company

The latest

Pemprov Sumbar Siap Kawal Percepatan Tol Bukittinggi–Sicincin, Kedepankan Dialog dengan Masyarakat

PEMPROV SUMBAR 0
PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan...

DPUBM Kabupaten Malang Genjot Perbaikan Jalan, Dua Ruas Senggreng Kini Mulus

DPUBM KAB. MALANG 0
Malang — Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten...

Wagub Vasko Dorong Penguatan Literasi Demokrasi Masyarakat Menuju Pemilu 2029

PEMPROV SUMBAR 0
PESISIR SELATAN — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar),...

2021 copyright © PT Gema Media Kita