MUBA – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersiap melakukan langkah strategis dalam menata tata kelola investasi dan pemanfaatan lahan. Atas arahan langsung Bupati Muba HM Toha Tohet SH, seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut akan menjalani penataan administrasi dan kepatuhan, terutama terkait dokumen Hak Guna Usaha (HGU) serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Bupati HM Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen dalam mewujudkan iklim investasi yang tertib, transparan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Muba, Drs. Syafaruddin MSi, menegaskan bahwa penertiban HGU dan Amdal merupakan instruksi prioritas kepala daerah yang akan dilaksanakan secara menyeluruh dan terukur.
“Bupati menginginkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muba menjalankan aktivitas usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, aspek legalitas lahan maupun kepatuhan lingkungan akan menjadi fokus penataan pemerintah daerah,” ujar Syafaruddin.
Untuk memastikan proses berjalan efektif, Pemkab Muba akan membentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah perangkat daerah serta unsur teknis terkait. Tim ini akan bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan evaluasi terhadap dokumen perusahaan yang berkaitan dengan HGU maupun Amdal.
Menurut Syafaruddin, langkah tersebut bukanlah bentuk pembatasan terhadap dunia usaha, melainkan upaya menghadirkan kepastian hukum dan menciptakan tata kelola investasi yang lebih sehat.
“Tim akan bekerja secara profesional, objektif, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Tujuannya bukan menghambat investasi, tetapi memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya secara proporsional,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan HGU yang jelas dan dokumen Amdal yang sesuai menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah. Selain memberikan kepastian bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap kedua instrumen tersebut juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta melindungi kepentingan masyarakat.
Pemkab Muba berharap seluruh perusahaan dapat bersikap kooperatif dan mendukung proses penataan yang akan dilakukan. Pemerintah daerah menilai sinergi antara dunia usaha dan pemerintah menjadi kunci terciptanya investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Yang ingin kita bangun adalah iklim investasi yang sehat, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah maupun masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh perusahaan untuk mendukung kebijakan ini demi kemajuan Kabupaten Muba,” pungkas Syafaruddin.
Herlan
