Malut, Investigasi.News-, Di tengah dinamika penyelenggaraan event Gabalil Hai Sua (GHS) yang semakin mendapat perhatian publik, saya melihat ada satu lompatan berpikir yang patut diapresiasi sekaligus dikritisi secara konstruktif, gagasan panitia untuk mendorong GHS memperoleh legitimasi sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb), baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Bagi saya, ini bukan sekadar ide administratif yang lahir dari euforia event tahunan. Ini adalah gagasan besar, sebuah upaya sadar untuk menempatkan Gabalil Hai Sua dalam kerangka sejarah dan identitas kebudayaan masyarakat Sula. Panitia, dalam hal ini, tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi mulai bergerak sebagai aktor kebudayaan yang memikirkan keberlanjutan nilai.
Kita perlu memahami bahwa dalam sistem pengakuan WBTb yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebuah tradisi tidak serta-merta diakui hanya karena populer atau ramai diikuti. Ada prasyarat yang ketat: harus memiliki nilai historis, diwariskan lintas generasi, hidup dalam praktik sosial masyarakat, serta mengandung makna filosofis yang kuat. Pertanyaannya, apakah Gabalil Hai Sua memenuhi kriteria itu?
Jika ditelisik secara mendalam, GHS memiliki fondasi yang cukup kuat. Ia tidak lahir sebagai event modern semata, tetapi berakar pada jejak narasi leluhur, tentang perjalanan, pengorbanan, dan relasi manusia dengan ruang hidupnya. Dalam praktiknya, GHS juga tidak berdiri sendiri, ia terhubung dengan memori kolektif masyarakat, bahkan mulai membentuk identitas baru yang mengikat generasi muda dengan sejarahnya.
Namun demikian, saya melihat bahwa ide besar ini masih membutuhkan penguatan serius. Tantangan utama bukan pada niat, tetapi pada kesiapan konseptual dan akademik. Legitimasi WBTb mensyaratkan dokumentasi yang komprehensif: mulai dari sejarah lisan, struktur ritual, nilai simbolik, hingga bukti keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa itu, GHS berisiko dipersepsikan hanya sebagai event olahraga atau pariwisata, bukan sebagai tradisi budaya.
Di titik ini, saya memandang penting adanya kolaborasi lintas sektor. Panitia tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada keterlibatan akademisi untuk menyusun naskah akademik, budayawan untuk menggali makna simbolik, serta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan regulatif dan administratif. Ini adalah kerja kolektif, bukan kerja event semata.
Lebih jauh, ide ini juga harus dibaca sebagai strategi kebudayaan. Ketika GHS diakui sebagai WBTb, maka implikasinya tidak hanya pada pengakuan simbolik, tetapi juga pada perlindungan dan pengembangan. Negara akan hadir untuk menjaga, sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi berbasis budaya. Namun di sisi lain, kita juga harus waspada terhadap potensi komodifikasi berlebihan yang dapat menggerus nilai-nilai sakral dari Gabalil Hai Sua itu sendiri.
Karena itu, saya melihat “Ide dan Gagasan Besar Panitia GHS” ini sebagai momentum penting, bukan hanya untuk mengejar pengakuan formal, tetapi untuk menata kembali cara kita memahami tradisi. GHS harus diposisikan bukan sekadar sebagai event, tetapi sebagai representasi nilai, identitas, dan ingatan kolektif masyarakat Sula.
Pada akhirnya, keberhasilan ide ini tidak diukur dari seberapa cepat sertifikat WBTb itu diperoleh, tetapi dari seberapa dalam kita mampu merawat makna yang terkandung di dalamnya. Sebab, pengakuan negara hanyalah legitimasi formal, sementara legitimasi sejati tetap berada di tangan masyarakat yang hidup dan tumbuh bersama tradisi itu sendiri.
Oleh: Mohtar Umasugi
