Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat langkah transformasi digital hingga ke pelosok desa. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja reses Anggota DPR RI Komisi I, Andina Theresia Narang, yang diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng di Aula Kanderang Tingang, Senin (5/1/2026).
Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional memaparkan berbagai capaian strategis Pemprov Kalteng dalam memperluas akses internet dan mendorong literasi digital masyarakat.
Dalam paparannya, Rangga menegaskan bahwa Pemprov Kalteng secara konsisten mengakselerasi digitalisasi, khususnya dalam mendukung pelayanan publik berbasis desa. Hingga awal Januari 2026, pihaknya telah mengusulkan 203 titik akses internet melalui aplikasi Signal sebagai bagian dari upaya mengatasi wilayah blank spot.
“Pemprov Kalteng juga telah mendistribusikan 376 unit Starlink ke kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan di tingkat desa kini pada dasarnya sudah berjalan secara online,” jelasnya.
Meski demikian, tantangan geografis Kalimantan Tengah yang luas masih menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, khususnya Base Transceiver Station (BTS).
Tingginya biaya operasional di wilayah pedalaman kerap menjadi pertimbangan operator, sehingga membutuhkan dukungan dan intervensi pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi I, Andina Theresia Narang, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan digitalisasi Kalteng di tingkat pusat. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Kalimantan Tengah memperoleh alokasi 50 titik akses internet dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
“Sebarannya mencakup Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara, dengan fokus pada sekolah, Koramil, serta kantor pelayanan desa,” ujarnya.
Andina juga menyoroti pentingnya penanganan BTS yang telah terbangun namun belum berfungsi optimal. Ia meminta Pemprov Kalteng melalui Diskominfosantik untuk segera menyampaikan data rinci terkait wilayah blank spot dan BTS bermasalah, guna mempercepat koordinasi langsung dengan pihak terkait di pusat.
“Kita ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Kalteng bersama DPR RI juga memberi perhatian serius terhadap literasi digital. Ancaman konten negatif, judi online, dan pinjaman online ilegal yang menyasar generasi muda menjadi perhatian bersama.
Dalam hal ini, Pemprov Kalteng menyatakan kesiapan untuk menggelar program literasi digital secara masif dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota, sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif.
Sinergi antara Pemprov Kalteng dan DPR RI ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses digital sekaligus membentuk generasi muda Kalimantan Tengah yang cerdas, kritis, dan berdaya saing di era teknologi.
Zulmi
