Deli Serdang – Pembangunan gedung di SD Negeri 101774 Sampali, Jalan Irian Barat, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan. Pasalnya, di lokasi bangunan tidak terlihat papan informasi pekerjaan maupun plang yang menerangkan status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi pembangunan yang disebut-sebut menggunakan anggaran pemerintah. Terlebih, masyarakat hingga kini belum mengetahui secara terbuka berapa nilai anggaran yang dialokasikan, siapa pelaksana pekerjaan, serta spesifikasi teknis bangunan yang dikerjakan.
Saat dikonfirmasi, pihak sekolah menyebut pembangunan tersebut bersumber dari APBD. Namun, ketika ditanyakan mengenai besaran anggaran, pihak sekolah belum memberikan keterangan berapa nominal dana yang digunakan.
Tidak hanya persoalan anggaran dan PBG, kualitas serta standar material bangunan juga menjadi pertanyaan. Publik berhak mengetahui apakah material yang digunakan, seperti besi, semen, beton, rangka maupun material konstruksi lainnya, telah memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan dan standar SNI yang dipersyaratkan.
Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan bukan hanya menyangkut tampilan fisik bangunan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan, kualitas dan ketahanan bangunan yang nantinya digunakan para siswa dan tenaga pendidik.
Karena itu, pihak terkait perlu menjelaskan secara terbuka nilai anggaran, sumber dana, pelaksana pekerjaan, spesifikasi teknis, status PBG serta standar material yang digunakan dalam pembangunan tersebut.
Apalagi dana yang digunakan disebut berasal dari APBD, sehingga keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dinas Pendidikan Deli Serdang dan instansi teknis terkait diharapkan tidak tinggal diam dan dapat memberikan penjelasan secara transparan. Jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk mengenai PBG, spesifikasi teknis dan standar material, tentunya hal tersebut dapat dijelaskan dan dibuktikan kepada publik.
Masyarakat pun berharap pembangunan sarana pendidikan yang menggunakan uang negara benar-benar dikerjakan sesuai perencanaan, memenuhi standar mutu dan tidak meninggalkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran.
(AN)
