Banyuasin, Investigasi.News — Dugaan berkumpulnya sejumlah kepala sekolah SD dan SMP di Kecamatan Talang Kelapa saat jam kerja kembali memantik sorotan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Yosi, diduga mengumpulkan para kepala sekolah di kantor Koordinator Wilayah (Korwil), Jalan Talang Betutu Lama KM 15, Kelurahan Sukajadi, pada Jumat (16/10/2026), sekitar pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, ketika kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berlangsung.
Yang menjadi persoalan bukan semata-mata adanya pertemuan, melainkan tujuan, urgensi, dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas pendidikan. Berdasarkan keterangan yang diterima awak media, pertemuan tersebut disebut-sebut sebagai ajang “ngumpul-ngumpul manis” karena Yosi dikabarkan akan memasuki masa pensiun.
Jika keterangan itu benar, publik patut mempertanyakan apakah pertemuan tersebut merupakan agenda kedinasan resmi atau sekadar kumpul-kumpul yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan pelayanan pendidikan. Sebab, jam kerja bukan ruang bebas untuk mengesampingkan tanggung jawab, terlebih ketika sekolah sedang menjalankan kegiatan pembelajaran.
Kepala SDN 7 Gasing juga disebut menyampaikan bahwa kegiatan tersebut hanya sebatas “ngerumpi” atau “ngumpul-ngumpul manis”. Pernyataan itu perlu dikonfirmasi secara langsung agar konteks dan maksudnya tidak disalahartikan.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan istilah. Dinas Pendidikan harus menjelaskan siapa yang mengundang, apa agenda pertemuannya, apakah terdapat surat atau instruksi resmi, serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan PJJ tetap dijalankan selama kegiatan berlangsung.
Apabila pertemuan tersebut memang merupakan agenda kedinasan, Dinas Pendidikan semestinya dapat menjelaskan tujuan dan dasar pelaksanaannya secara terbuka. Namun, jika hanya berupa kegiatan informal tanpa urgensi yang jelas, wajar apabila masyarakat mempertanyakan penggunaan waktu kerja oleh pejabat dan kepala sekolah.
Bupati Banyuasin dan Inspektorat juga diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini. Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan kedinasan dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pendidikan.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait. Yosi dan pihak sekolah yang disebut dalam pemberitaan perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi serta hak jawab agar persoalan ini terang berdasarkan fakta, bukan sekadar klaim sepihak.
Masyarakat kini menunggu penjelasan terbuka: apakah pertemuan itu benar-benar untuk kepentingan pendidikan atau justru kegiatan informal yang berlangsung di tengah jam kerja?
M Budy
