Banner iklan

Kuitansi Rp330 Ribu Bongkar Dugaan Pungli SMKN 7 Palembang!

More articles

Palembang, Investigasi.News — Dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan kembali mencuat. Kali ini, sorotan mengarah ke SMK Negeri 7 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah yang dipimpin Aliyas, S.Pd., M.Pd., tersebut dilaporkan membebankan biaya sebesar Rp330.000 kepada orang tua siswa baru kelas X Tahun Ajaran 2026/2027.

Dugaan ini bukan sekadar cerita yang beredar di tengah masyarakat. Tim media menerima laporan wali murid yang disertai bukti fisik berupa kuitansi Tanda Terima Pembayaran Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMKN 7 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027.

Dalam kuitansi tersebut, tercantum tiga komponen pembayaran, yakni asuransi siswa selama tiga tahun sebesar Rp100.000, kartu pelajar Rp80.000, dan foto siswa Rp150.000. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp330.000 untuk setiap siswa.

Pada bukti pembayaran yang diterima tim media, nama Nuraida Nasution tercantum sebagai pihak penerima.

Kertas kuitansi tidak bisa berdusta! Selembar bukti pembayaran bertanda tangan Nuraida Nasution kini menjadi saksi bisu praktik pungutan yang diduga dipaksakan kepada setiap orang tua siswa baru di SMK Negeri 7 Palembang. Rp330.000 per kepala siswa — dikalikan ratusan siswa baru, nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Ke mana uang itu mengalir? Siapa yang menikmatinya? Dan mengapa tidak ada satu pun dokumen resmi yang bisa ditunjukkan pihak sekolah?

Tiga pos tagihan itu terlihat sederhana, namun sangat mencurigakan: Asuransi siswa Rp100.000, Kartu Pelajar Rp80.000, dan Foto Siswa Rp150.000. Angka Rp150.000 untuk sekadar foto siswa adalah yang paling mencolok dan memalukan. Berapa harga cetak foto sesungguhnya? Apakah ada alat bukti pembeliannya? Atau itu sekadar angka yang dimainkan untuk memperbesar pundi-pundi pribadi?

Permendikbud sudah tegas sampai ke tulang sumsum: pungutan di sekolah negeri wajib sukarela, dilarang diwajibkan, harus ada persetujuan tertulis wali murid, dan laporan pertanggungjawaban wajib dibuka secara terang benderang. Di SMKN 7 Palembang, aturan ini diduga diinjak-injak begitu saja.

Sejumlah wali murid mengeluhkan bahwa pembayaran ketiga komponen tersebut diduga diperlakukan sebagai kewajiban administratif bagi peserta didik baru. Jika dugaan ini benar, persoalannya tidak lagi sebatas biaya kartu pelajar atau dokumentasi siswa, melainkan menyangkut dugaan pembebanan biaya pendidikan yang perlu diperiksa secara serius.

Untuk pembayaran asuransi siswa sebesar Rp100.000 selama tiga tahun, pihak sekolah perlu menjelaskan perusahaan penyedia asuransi, manfaat perlindungan, masa berlaku, serta bukti polis atas nama setiap siswa yang telah membayar.

Sementara itu, untuk kartu pelajar sebesar Rp80.000 dan foto siswa Rp150.000, sekolah juga perlu membuka rincian biaya produksi, penyedia jasa, jumlah siswa yang dikenakan pembayaran, serta dasar penetapan nominalnya.

Hingga berita ini disusun, tim media belum memperoleh penjelasan tertulis dari pihak sekolah mengenai rincian tersebut.

Tim media juga mencatat belum diperolehnya tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan kepada pihak terkait. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi keterbukaan informasi, bukan menjadi alasan untuk menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terverifikasi.

Kepala SMKN 7 Palembang, Aliyas, S.Pd., M.Pd., perlu memberikan penjelasan terbuka. Apakah pungutan Rp330.000 tersebut berdasarkan keputusan resmi? Apakah telah melalui mekanisme yang sesuai ketentuan? Dan apakah orang tua diberikan pilihan untuk tidak membayar tanpa konsekuensi terhadap hak pendidikan anaknya?

Ketentuan pembiayaan pendidikan harus menjadi perhatian serius. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menjadi bagian dari regulasi yang perlu dicermati dalam menilai mekanisme pembiayaan tersebut.

Perlu dibedakan secara tegas antara sumbangan yang bersifat sukarela dan pungutan yang ditetapkan dengan nominal serta kewajiban pembayaran. Persetujuan, transparansi, mekanisme pengumpulan, dan pertanggungjawaban dana tidak boleh diabaikan.

Asuransi siswa pun perlu dijelaskan secara terbuka. Orang tua berhak mengetahui siapa penyelenggara asuransi, apa manfaatnya, bagaimana mekanisme klaimnya, dan apakah pembayaran tersebut benar-benar merupakan pilihan atau justru menjadi persyaratan masuk sekolah.

Apabila nantinya terbukti terdapat pemaksaan pembayaran atau penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang relevan.

Dugaan ini membutuhkan pemeriksaan, bukan sekadar klarifikasi normatif. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, serta aparat penegak hukum didesak melakukan verifikasi menyeluruh terhadap laporan dan bukti kuitansi yang telah diterima tim media.

Ada sejumlah hal yang harus dijawab secara terang:

  1. Apakah terdapat surat keputusan atau dasar resmi yang menjadi landasan penarikan Rp330.000 per siswa?
  2. Siapa yang menetapkan tiga komponen pembayaran tersebut dan siapa yang bertanggung jawab menerima serta mengelola dananya?
  3. Apakah pembayaran benar-benar sukarela atau terdapat tekanan maupun konsekuensi bagi siswa yang tidak membayar?
  4. Apakah seluruh siswa yang telah membayar asuransi memperoleh polis perlindungan yang sah?
  5. Berapa total dana yang terkumpul dan bagaimana laporan pertanggungjawabannya?
  6. Apa dasar penetapan biaya foto sebesar Rp150.000 dan kartu pelajar Rp80.000 per siswa?

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan juga perlu melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dapat menelaah kemungkinan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan apabila memenuhi unsur kewenangannya.

Aparat penegak hukum juga diharapkan melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi tindak pidana berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan.

Persoalan ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan negeri. Jangan sampai orang tua yang berjuang membiayai pendidikan anak justru dibebani tagihan yang tidak memiliki kejelasan dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban.

Jika pembayaran tersebut memang sah, pihak sekolah seharusnya tidak kesulitan menunjukkan dasar kebijakan, rincian anggaran, bukti kerja sama penyedia jasa, serta pertanggungjawaban dana.

Namun, jika pemeriksaan menemukan adanya pemaksaan atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan tanpa memandang jabatan maupun kedudukannya.

Jabatan kepala sekolah bukan tameng untuk menghindari pemeriksaan. Begitu pula institusi pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang kebal terhadap pengawasan publik.

Pendidikan merupakan amanah negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan lahan untuk memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Hingga berita ditayang, belum ada jawaban dari Kepala SMKN 7 Palembang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maupun pihak terkait lainnya.

M Budy

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest