Palembang, Investigasi.News – Transparansi penggunaan uang negara kembali menjadi sorotan. Kali ini, proyek revitalisasi gedung SD Negeri 123 Palembang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp4.580.650.000 justru diwarnai dugaan penghalangan terhadap awak media yang hendak menjalankan fungsi kontrol sosial.
Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Tim 4 Gabungan Media Investigasi mendatangi SD Negeri 123 Palembang, berlokasi di Lorong SD No. 2, Sugi Waras, Kelurahan Karya Maju, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, untuk melakukan penelusuran langsung terhadap pekerjaan revitalisasi sekolah.
Kedatangan tim bukan untuk mengganggu aktivitas belajar-mengajar, apalagi mengambil gambar siswa. Awak media menyatakan telah membawa identitas pers dan menjelaskan bahwa tujuan kunjungan hanya untuk mendokumentasikan kondisi fisik pekerjaan serta melakukan verifikasi terhadap proyek yang dibiayai menggunakan uang negara.
Namun, langkah jurnalistik tersebut justru berhadapan dengan penolakan di pintu gerbang sekolah.
Seorang petugas keamanan bernama Bambang Barkah disebut menolak kehadiran tim media dan melarang awak media memasuki lingkungan sekolah maupun mengambil foto lokasi pekerjaan. Menurut keterangan yang disampaikan petugas tersebut, larangan itu merupakan perintah langsung kepala sekolah.
Dalam percakapan tersebut, nama Rusma, yang disebut sebagai istri Julinto, juga disinggung oleh petugas keamanan sebagai pihak yang berkaitan dengan pengendalian proyek revitalisasi.
Pernyataan ini tentu memunculkan pertanyaan serius. Siapa sebenarnya Rusma? Apa kapasitas dan kewenangannya dalam proyek tersebut? Apakah yang bersangkutan merupakan bagian dari struktur resmi pelaksana kegiatan, atau hanya disebut dalam percakapan petugas keamanan?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi. Dinas Pendidikan Kota Palembang dan pihak pengelola proyek perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Berdasarkan papan informasi proyek yang berada di lokasi, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan rincian:
- Sumber dana: APBN Tahun Anggaran 2026.
- Nilai anggaran: Rp4.580.650.000.
- Pelaksana: P2SP.
- Masa pekerjaan: 28 September hingga 31 Desember 2026.
Dengan nilai anggaran lebih dari Rp4,58 miliar, proyek ini bukan pekerjaan kecil yang dapat luput dari perhatian publik. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, kualitas pekerjaan, maupun kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku.
Publik berhak mengetahui apakah pembangunan berjalan sesuai spesifikasi, bagaimana mekanisme pengelolaannya, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah hasil pekerjaan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menyisakan pertanyaan mengenai keterbukaan dan akuntabilitas.
Perlu ditegaskan, sekolah memang memiliki kewenangan mengatur keamanan lingkungan, melindungi anak-anak, serta membatasi akses ke area pekerjaan yang berisiko. Namun, pengaturan tersebut semestinya disertai alasan yang jelas dan tidak boleh dijadikan dalih untuk menutup seluruh ruang konfirmasi maupun peliputan kepentingan publik.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Artinya, persoalan dugaan penghalangan kerja jurnalistik perlu dilihat berdasarkan fakta, bentuk tindakan, unsur kesengajaan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Tidak setiap pembatasan akses otomatis merupakan tindak pidana, tetapi juga tidak boleh setiap penolakan dianggap sebagai kewenangan tanpa batas.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi landasan penting. Informasi mengenai penggunaan APBN, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, harus dapat diakses masyarakat melalui mekanisme yang berlaku.
Atas kejadian tersebut, Tim 4 Gabungan Media Investigasi meminta sejumlah instansi mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.
Pertama, Dinas Pendidikan Kota Palembang diminta segera memberikan klarifikasi mengenai proyek revitalisasi SD Negeri 123, termasuk identitas dan kewenangan pihak pengelola, mekanisme pelaksanaan, serta alasan adanya larangan terhadap awak media.
Kedua, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan diminta menelaah apakah terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan informasi maupun penyelenggaraan kegiatan tersebut apabila ditemukan dasar dan unsur pelanggaran kewenangannya.
Ketiga, Polrestabes Palembang diharapkan menerima dan menelaah apabila terdapat laporan resmi mengenai dugaan penghalangan kerja jurnalistik, dengan memeriksa keterangan para pihak secara objektif dan profesional.
Keempat, DPRD Kota Palembang, khususnya komisi yang membidangi pendidikan, diminta menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau pelaksanaan revitalisasi serta memastikan penggunaan anggaran negara sesuai peruntukannya.
Ada satu hal yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak sekolah dan instansi terkait: mengapa awak media yang datang membawa identitas pers dan menyampaikan tujuan peliputan justru ditolak tanpa penjelasan tertulis yang memadai?
Jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai aturan, transparansi semestinya menjadi kekuatan, bukan sesuatu yang harus dihindari.
Tim 4 Gabungan Media Investigasi menegaskan bahwa penelusuran ini bukan bentuk penghakiman terhadap kepala sekolah, petugas keamanan, maupun pihak yang disebut dalam percakapan. Namun, penggunaan anggaran negara bernilai miliaran rupiah wajib berada dalam pengawasan publik.
Hingga berita ini ditayang tim masih berusaha menghubungi pihak terkait lainnya. Tim














