Sorong, Investigasi.News — Jaringan transmisi air baku yang diproyeksikan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong hingga kini belum berfungsi. Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat mengakui ketersediaan anggaran menjadi kendala penyelesaian dan pengoperasian jaringan tersebut.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, Iswandi,kepada media ini sabtu, (26/9/2026 )menjelaskan jaringan distribusi 12 AU untuk kebutuhan masyarakat telah berfungsi. Jaringan ini berbeda dengan transmisi menuju KEK yang hingga kini belum dapat dioperasikan.
Iswandi mengatakan air pada jaringan 12 AU merupakan air baku sehingga pada bagian tertentu dapat terlihat keruh. Proses penyaringan dilakukan pada bagian atas sistem sebelum air didistribusikan kepada masyarakat.
“Kalau yang 12 AU itu sudah berfungsi. Itu untuk kebutuhan masyarakat. Sedangkan transmisi ke KEK sampai sekarang belum ada anggarannya,” ujar Iswandi.
Terkait kondisi sejumlah fasilitas, pemeliharaan dilakukan secara berkala berdasarkan periode anggaran triwulanan. Pembersihan sejumlah fasilitas yang belum tertangani dijadwalkan mulai awal Oktober.
Untuk menyelesaikan jaringan transmisi menuju KEK Sorong, BWS Papua Barat sebelumnya mengusulkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Namun, usulan tersebut belum terealisasi akibat pemangkasan anggaran yang menurut Iswandi berdampak terhadap sejumlah program pemerintah di berbagai daerah.
Iswandi juga menyebut pembangunan jaringan transmisi tersebut pernah diperiksa aparat penegak hukum. Menurutnya, Kejaksaan Tinggi Papua Barat turun langsung ke lokasi dan pemeriksaan tersebut difasilitasi BWS Papua Barat.
“Proyek ini sudah pernah dipantau Kejaksaan Papua Barat. Kami sudah berdiskusi sampai tim pusat dan berdasarkan hasil pembahasan, tidak ditemukan persoalan,” ujar Iswandi.
Pernyataan mengenai hasil pemeriksaan tersebut berasal dari pihak BWS Papua Barat dan belum dikonfirmasi secara langsung kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Karena itu, penjelasan mengenai proses dan hasil pemeriksaan masih perlu dikonfirmasi kepada pihak Kejaksaan.
Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (LSM WGAB), Yerri Basri Mak, mempertanyakan kelanjutan jaringan transmisi menuju KEK Sorong yang belum berfungsi.
Yerri meminta BWS Papua Barat menjelaskan status pekerjaan, penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan, bagian pekerjaan yang telah selesai maupun belum selesai, serta rencana penyelesaiannya.
Menurut Yerri, pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis perlu disertai kepastian mengenai kelanjutan dan pemanfaatannya agar fasilitas yang telah dibangun dapat memberikan manfaat sesuai tujuan pembangunan.
WGAB juga meminta penjelasan mengenai pemeriksaan yang disebut pernah dilakukan Kejaksaan, termasuk hasil dan tindak lanjutnya, agar informasi mengenai proyek tersebut dapat diketahui secara utuh oleh publik. Jhons
