Pidie Jaya | Investigasi.News – Tabir kelemahan organisasi guru di Pidie Jaya akhirnya terbuka terang. Di hadapan publik dan para pemangku kepentingan pendidikan, fakta pahit itu diakui tanpa tedeng aling-aling: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setempat selama ini nyaris tak bergerak—bahkan terkesan “mati suri”.
Situasi memprihatinkan itu mencuat dalam Konferensi XXIII PGRI Pidie Jaya yang digelar Rabu (29/04/2026), sebuah momentum yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi, namun justru berubah menjadi panggung evaluasi keras terhadap kinerja organisasi selama ini.
Dalam forum yang dibuka langsung oleh Bupati Pidie Jaya tersebut, hadir pula Ketua PGRI Provinsi Aceh, jajaran pemerintah daerah, hingga perwakilan guru se-kabupaten. Namun di balik seremoni itu, terselip kritik tajam yang mengguncang legitimasi organisasi guru di daerah tersebut.
Ketua PGRI Provinsi Aceh, Al Munzir, secara terbuka mengakui bahwa PGRI Pidie Jaya selama ini gagal memainkan perannya.
“Saya akui, selama ini PGRI di Pidie Jaya kurang aktif. Nyaris tidak ada kegiatan yang signifikan. Ini menjadi catatan serius,” tegasnya, tanpa berusaha menutupi realitas yang ada.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik biasa. Lebih jauh, Al Munzir menegaskan bahwa organisasi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan guru justru kehilangan arah dan fungsi.
“PGRI seharusnya hadir memberi perlindungan, bimbingan, dan menjadi rumah bagi para guru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya—perannya tidak terasa,” lanjutnya, menekan.
Di tengah sorotan tajam tersebut, konferensi tetap melanjutkan agenda utamanya: pemilihan kepengurusan baru. Hasilnya, nama Muhalil muncul sebagai ketua terpilih secara aklamasi—sebuah keputusan yang kini memikul beban besar untuk membangkitkan organisasi dari keterpurukan.
Namun demikian, terpilihnya Muhalil bukan akhir dari persoalan. Justru sebaliknya, ini menjadi titik awal ujian berat: mampukah kepengurusan baru menghidupkan kembali organisasi yang selama ini dianggap stagnan?
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya yang turut membuka konferensi tidak tinggal diam. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pendidikan—namun dengan nada yang tak kalah keras.
Ia memastikan bahwa pemerintah akan mendukung penuh sektor pendidikan, mulai dari rehabilitasi sekolah rusak hingga pembenahan fasilitas penunjang. Tetapi dukungan itu dibarengi dengan peringatan tegas kepada pihak sekolah.
“Saya tidak akan hanya duduk di kantor. Saya akan turun langsung ke sekolah-sekolah, melihat proses belajar mengajar, bahkan sampai ke kondisi MCK,” tegas Bupati.
Lebih jauh, ia melontarkan ultimatum yang memberi sinyal kuat bahwa tidak ada lagi toleransi terhadap kelalaian.
“Kalau saya temukan sekolah dalam kondisi kotor dan amburadul, kepala sekolah harus siap menerima konsekuensi,” ujarnya dengan nada keras.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa pembenahan pendidikan di Pidie Jaya tidak lagi bersifat wacana, melainkan akan diikuti dengan tindakan nyata—bahkan jika harus disertai sanksi.
Adapun dalam struktur awal (prematur) kepengurusan PGRI Pidie Jaya, telah ditetapkan:
- Ketua: Muhalil
- Wakil Ketua I: Taufik
- Wakil Ketua II: Jurwanis
- Wakil Ketua III: Shalahuddin
Meski demikian, kepengurusan definitif baru akan ditetapkan dan dilantik dalam waktu mendatang.
Kini publik menunggu: apakah kepengurusan baru ini mampu menjawab kritik keras dan mengembalikan marwah PGRI sebagai organisasi perjuangan guru—atau justru kembali terjebak dalam siklus lama yang penuh stagnasi.
(Herry)
