KOTAMOBAGU,Investigasi.News — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menegaskan komitmennya memperluas dan mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026.
Rakorwil tersebut digelar di NDC Hotel & Resort Manado, Rabu (29/7/2026), dan menjadi forum koordinasi pemerintah daerah bersama otoritas sektor jasa keuangan untuk membahas strategi memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan inklusi keuangan di daerah.
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Melky Mokoginta, S.T., mengatakan kehadiran Wakil Wali Kota dalam agenda tersebut menjadi bentuk nyata keseriusan Pemkot Kotamobagu membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sektor keuangan.
Menurut Melky, kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah provinsi, lembaga keuangan, dan stakeholder terkait menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang semakin luas.
“Kehadiran Bapak Wakil Wali Kota merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan OJK, Pemerintah Provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendorong peningkatan akses keuangan bagi masyarakat,” ujar Melky.
Ia menjelaskan, Rakorwil TPAKD Sulawesi Utara dan Gorontalo memiliki posisi strategis karena menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antarpemerintah daerah sekaligus menyusun langkah konkret dalam memperluas jangkauan layanan keuangan.
Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah pembukaan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Sektor tersebut dinilai membutuhkan dukungan pembiayaan yang mudah dijangkau agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat perekonomian masyarakat.
“Forum ini penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis, khususnya dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi para pelaku UMKM serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin inklusif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Melky.
Bagi Pemkot Kotamobagu, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan memperoleh pembiayaan. Upaya tersebut juga mencakup peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan serta penguatan ekosistem usaha agar masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara tepat.
Melalui TPAKD, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat maupun pelaku UMKM dalam mengakses layanan keuangan. Selanjutnya, berbagai kendala tersebut dapat dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor.
Kehadiran Wakil Wali Kota Kotamobagu dalam Rakorwil tersebut sekaligus memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan inklusi keuangan.
Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Provinsi Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M., Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulawesi Utara Jemmy Ringkuangan, AP., M.Si., serta Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar.
Selain itu, hadir pula para pimpinan daerah dan sejumlah pimpinan perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta pemerintah kabupaten/kota di kedua provinsi.
Pemkot Kotamobagu berharap sinergi melalui TPAKD dapat menghasilkan program dan kebijakan yang semakin konkret dalam memperluas akses keuangan. Dengan akses pembiayaan yang lebih terbuka dan layanan keuangan yang inklusif, pelaku UMKM diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.(**)
