Padang Pariaman, Investigasi.News — Rapat musyawarah terkait proses menuju Nagari Definitif Kuranji Hilir Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, diwarnai kekecewaan sejumlah tokoh masyarakat.
Pasalnya, Pejabat (Pj.) Nagari Persiapan Kuranji Hilir Timur disebut tidak hadir dalam rapat yang digelar panitia bersama masyarakat pada Jumat (2/10/2026) di Surau Nur Ikhlas, Lampanjang.
Padahal, berdasarkan surat undangan Nomor 02/PP-NKHT/IX/2026 tertanggal 29 September 2026 yang diterima Investigasi.News, rapat tersebut secara jelas diagendakan untuk membahas penentuan lokasi kantor Nagari Persiapan Kuranji Hilir Timur sebagai bagian dari proses menuju nagari definitif.
Ketidakhadiran Pj. Nagari Persiapan dalam forum yang membahas masa depan pemerintahan nagari tersebut pun memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Sejumlah tokoh yang hadir mempertanyakan alasan ketidakhadiran pejabat yang semestinya memiliki peran penting dalam proses komunikasi dan koordinasi terkait pembentukan nagari persiapan.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan unsur terkait. Kehadiran para tokoh dinilai menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian serius terhadap kelanjutan proses Nagari Persiapan Kuranji Hilir Timur.
Ironisnya, ketika masyarakat dan tokoh-tokoh hadir untuk bermusyawarah, pejabat yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Nagari Persiapan justru disebut tidak tampak dalam forum tersebut.
Kondisi ini dinilai sejumlah tokoh sebagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Apalagi, keberadaan Nagari Persiapan Kuranji Hilir Timur bukan sekadar wacana. Nagari tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 29 Tahun 2025.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana proses menuju nagari definitif dapat berjalan maksimal apabila komunikasi antara pejabat nagari persiapan dengan masyarakat dan panitia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Kami datang untuk bermusyawarah dan membicarakan kepentingan nagari. Tetapi Pj. Nagari Persiapan justru tidak hadir. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Menurut masyarakat, kehadiran Pj. Nagari Persiapan sangat penting dalam forum semacam ini, terutama untuk menyerap aspirasi, menjelaskan perkembangan proses pembentukan nagari, sekaligus membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat.
Apalagi, Pemkab Padang Pariaman pada 2026 juga telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 20/KEP/BPP/2026 tentang pengesahan 15 pejabat wali nagari persiapan. Selain itu, Keputusan Bupati Nomor 68/KEP/BPP/2026 mencantumkan pembentukan Tim Pembentukan Nagari Persiapan.
Karena itu, ketidakhadiran Pj. Nagari Persiapan dalam rapat tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat juga meminta pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Mereka berharap proses menuju Nagari Definitif Kuranji Hilir Timur tidak tersendat akibat lemahnya komunikasi maupun koordinasi di tingkat lapangan.
“Kalau memang ada alasan yang membuat Pj. Nagari Persiapan tidak bisa hadir, tentu masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Jangan sampai rapat penting seperti ini berjalan tanpa kehadiran pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam proses nagari persiapan,” ungkap tokoh masyarakat lainnya.
Masyarakat berharap persoalan tersebut menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan Nagari Persiapan Kuranji Hilir Timur.
Jangan sampai proses yang seharusnya mempercepat terbentuknya nagari definitif justru tersendat karena persoalan komunikasi dan ketidakhadiran pejabat dalam forum masyarakat.
Hingga berita ini ditayang, belum diperoleh keterangan dari Pj. Nagari Persiapan Kuranji Hilir Timur mengenai alasan ketidakhadirannya dalam rapat tersebut.
Ari Koto
