Ende, Investigasi.News — Tim Koalisi Lakki Associates Law Firm resmi menyerahkan Surat Kuasa Khusus untuk mendampingi Maltidis Mensi Tiwe, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Kabupaten Ende periode 2020-2025, dalam proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan surat kuasa tersebut dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Ende. Maltidis Mensi Tiwe saat ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-21/N.3.14/Fd.2/08/2026.

Surat kuasa khusus tersebut tercatat dengan Nomor 444/SKK/KLALF/VIII/2026 dan ditandatangani di Ende pada 24 Agustus 2026.

Dalam keterangannya, Direktur Koalisi Lakki Associates Law Firm, Cosmas Jo Oko, mengatakan pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh hak hukum kliennya tetap terlindungi selama proses penyelidikan maupun penyidikan berlangsung.

“Kami taat hukum, menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Ende. Tetapi kami juga memastikan hak-hak hukum klien kami tidak diabaikan,” kata Cosmas.

Menurutnya, berdasarkan kajian awal tim hukum, kliennya meyakini telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

Selain menyerahkan surat kuasa, tim hukum juga menyoroti munculnya narasi di ruang publik dan media sosial yang mengaitkan Maltidis Mensi Tiwe dengan dugaan kasus dana senilai Rp49 miliar.

Cosmas membantah apabila kliennya diposisikan seolah-olah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab terhadap persoalan dana tersebut.

Ia menyatakan, berdasarkan kajian tim kuasa hukum, persoalan dana Rp49 miliar tersebut bukan merupakan domain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Rp49 miliar itu bukan domain Dinas PK. Kepala BPKAD yang harus bertanggung jawab karena Kepala BPKAD diduga telah menyalahgunakan kewenangannya untuk pengalihan penggunaan dana tersebut,” ujar Cosmas.

Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan dan argumentasi dari pihak kuasa hukum, dan masih perlu diuji melalui proses hukum serta pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Cosmas juga mempertanyakan mekanisme pengalihan dana tersebut. “Pertanyaannya, atas perintah siapa Kepala BPKAD mengalihkan dana tersebut?” katanya.

Pertanyaan tersebut, menurut tim hukum, penting untuk dijelaskan secara terbuka agar konstruksi perkara tidak hanya diarahkan kepada pihak tertentu tanpa melihat seluruh rangkaian proses pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Koalisi Lakki Associates Law Firm menegaskan tidak bermaksud mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Ende.

Sebaliknya, mereka meminta proses tersebut dilakukan secara profesional, transparan, objektif, serta berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Cosmas menyatakan penegakan hukum membutuhkan kesungguhan dari aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara secara utuh, termasuk menelusuri siapa yang mengambil keputusan, bagaimana proses pengalihan dana terjadi, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.

Menurutnya, keterbukaan dalam proses hukum penting agar tidak menimbulkan spekulasi dan tanda tanya di tengah masyarakat.

Di sisi lain, tim kuasa hukum juga menyoroti beredarnya foto klien mereka di media sosial yang disertai narasi yang dinilai menyudutkan.

Cosmas meminta pihak-pihak yang menggunakan akun palsu untuk menyebarkan foto dan narasi yang merugikan kliennya agar menghentikan tindakan tersebut.

Ia menegaskan, apabila penyebaran konten yang dinilai merugikan tersebut terus dilakukan, pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum.

“Kami mengingatkan akun-akun palsu yang mengunggah foto wajah klien kami dengan narasi menyudutkan untuk segera menghentikannya. Kalau terus berlanjut, kami akan mengambil langkah hukum,” tegasnya.

Perkara yang menjadi dasar pendampingan hukum tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.

Penyidikan sebagaimana disebut dalam surat kuasa merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ende Nomor PRINT-01/N.3.14/Fd.2/06/2025 tertanggal 29 Juni 2026, juncto PRINT-01.a/N.3.14/Fd.2/07/2026 tertanggal 16 Juli 2026.

Dalam perkara ini, Maltidis Mensi Tiwe masih berstatus saksi, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atau sebagai pelaku tindak pidana.

Seluruh dugaan dan tudingan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

Kini publik menunggu langkah Kejaksaan Negeri Ende dalam mengungkap secara terang konstruksi perkara tersebut, termasuk asal-usul, mekanisme pengelolaan, serta penggunaan dana yang disebut mencapai Rp49 miliar.

(Severinus T. Laga)

Manggarai Timur, Investigasi.News — Tim LBH Nusa Komodo sekaligus Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Nusa Tenggara Timur mendesak Polres Manggarai Timur melalui Unit Pidum untuk segera melakukan penyelidikan terkait kematian seorang ibu hamil yang meninggal dunia di RSU Borong.

Desakan tersebut disampaikan Ketua LPPDM NTT, Marsel Ahang, S.H. Menurut Ahang, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu diperiksa secara serius, terutama menyangkut proses penanganan medis terhadap pasien sebelum akhirnya meninggal dunia.

Ahang mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi pasien sebelumnya telah mendapat informasi medis bahwa air ketuban sudah kering dan pasien dianjurkan untuk menjalani tindakan operasi. Namun, menurut dia, tindakan tersebut tidak segera dilakukan dan pasien justru disebut mendapatkan suntikan perangsang secara berulang.

“Pasien sudah diinformasikan untuk dirujuk dan dioperasi, tetapi informasi tersebut tidak diindahkan. Bahkan pasien diberikan suntikan perangsang berulang kali hingga kondisinya semakin lemah,” kata Ahang.

Ia menilai rangkaian tindakan tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran standar pelayanan medis atau bentuk kelalaian yang mempunyai hubungan sebab-akibat dengan meninggalnya pasien.

Karena itu, Ahang meminta Unit Pidum Polres Manggarai Timur tidak berhenti pada informasi awal, tetapi segera melakukan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui penanganan pasien, termasuk penanggung jawab RSU Borong dan tenaga medis yang menangani pasien.

Menurutnya, pemeriksaan juga penting untuk memastikan secara terang apa yang sebenarnya terjadi sejak pasien mendapatkan pelayanan kesehatan hingga meninggal dunia.

“Polisi harus segera mengendus dan mendalami kasus ini. Perlu dimintai keterangan pihak penanggung jawab rumah sakit, tenaga medis yang menangani, keluarga pasien, serta pihak lain yang mengetahui proses penanganan pasien,” tegas Ahang.

Selain meminta kepolisian melakukan penyelidikan, Ahang yang juga merupakan Ketua LBH Nusa Komodo Manggarai dan berprofesi sebagai advokat menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada keluarga korban apabila keluarga memutuskan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Ia menegaskan pendampingan tersebut diberikan agar keluarga korban memperoleh ruang untuk mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kematian anggota keluarganya, termasuk apabila kemudian ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.

Ahang juga mengingatkan keluarga korban agar berhati-hati terhadap berbagai tawaran atau skema penyelesaian yang menurutnya berpotensi mengalihkan perhatian dari substansi persoalan.

Ia secara khusus menyinggung adanya kemungkinan pembicaraan mengenai pengasuhan atau adopsi anak yang ditinggalkan korban. Menurutnya, persoalan mengenai masa depan anak harus dipisahkan dari proses untuk mengungkap secara terang penyebab kematian ibunya.

“Jangan sampai keluarga tergiur dengan cara-cara tertentu, termasuk soal adopsi anak, apabila hal itu kemudian justru menghilangkan atau menutup persoalan dugaan tindak pidana yang harus diproses,” ujar Ahang.

Dalam pandangan Ahang, apabila terdapat dugaan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kematian, maka persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan secara administratif. Namun, ia menekankan bahwa pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana tetap harus dilakukan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai hukum.

Ahang menyebut ketentuan mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian antara lain diatur dalam Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta secara khusus berkaitan dengan tenaga kesehatan dalam Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ia juga menyebut adanya ancaman pidana serta konsekuensi terhadap hak menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Namun demikian, penerapan pasal-pasal tersebut, menurutnya, harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian, termasuk apakah benar terdapat tindakan atau kelalaian tenaga medis yang mempunyai hubungan kausal dengan kematian pasien.

Untuk memperkuat pendampingan terhadap keluarga korban, Ahang menyebut Gregorius Antonius Bocok, S.H. dan Adrianus Trisno Rahmat dari Tim LBH Nusa Komodo Manggarai sebagai bagian dari tim yang siap memberikan pendampingan hukum.

Desakan LPPDM NTT ini sekaligus menempatkan Polres Manggarai Timur pada posisi penting untuk memberikan kepastian atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Publik, khususnya keluarga korban, tentu membutuhkan jawaban yang terang: apakah kematian ibu hamil tersebut merupakan komplikasi medis yang tidak dapat dihindari, atau terdapat dugaan kelalaian dalam proses pelayanan yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan kelalaian tersebut masih merupakan pernyataan dan informasi dari pihak LPPDM NTT. Belum terdapat kesimpulan hukum bahwa tenaga medis tertentu maupun pihak RSU Borong telah melakukan tindak pidana. Karena itu, pemeriksaan secara objektif oleh pihak berwenang menjadi penting agar fakta medis dan fakta hukum dalam perkara ini dapat diketahui secara utuh.

(Severinus T. Laga)