Beranda blog Halaman 18

Gubernur Mahyeldi: PKK Harus Hadir Menjawab Persoalan Keluarga dan Masyarakat

0
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi (tengah) Membuka Acara Jambore PKK tahun 2026 di dampingi Ketua PKK Ny. Harnely Mahyeldi(kiri) ketua BKOW Ny.Dianita Maulin Vasko (kiri), ketua DWP Ny. Arymbi Arry Yuswandi (kiri), Walikota Bukittingi M. Ramlan Nurmantias (kanan), Kadis DPMD Sumbar Yazarwardi Usama Putra (kanan), Bukittingi, Istana Bung Hatta , Rabu (02/09/2026). Foto: Dok. Makopim/Adp

BUKITTINGGI — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka Jambore Kader PKK ke-XXII sekaligus Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Rabu (2/9/2026). Gubernur menekankan pentingnya peran PKK dalam memperkuat keluarga sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan daerah.

Kegiatan yang mengusung tema “Bersinergi, Berprestasi dan Menginspirasi Melalui 10 Program Pokok PKK, Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut diikuti kader-kader PKK dari 18 kabupaten/kota se-Sumbar. Menurut Mahyeldi, jambore menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, sekaligus memotivasi para kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

“Saya percaya yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang berprestasi di daerah masing-masing. Untuk itu, saya berharap pembinaan terhadap penguatan ketahanan keluarga di Sumbar dapat lebih diperkuat,” ujar Mahyeldi.

Gubernur mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, PKK memiliki posisi strategis karena kader dan kelompok Dasawisma berada dekat dengan keluarga serta memiliki jaringan hingga tingkat nagari dan kelurahan.

“Kesuksesan, keberhasilan akan sulit kita hadirkan tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas dari seluruh pihak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, semua pihak mesti berperan,” katanya.

Karena itu, Mahyeldi meminta agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK terus dipertajam dan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan pemerintah. Program PKK, menurutnya, tidak boleh berhenti pada kegiatan rutin dan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kegiatan nyata yang menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan ketahanan pangan keluarga. Mahyeldi mendorong kader PKK untuk menjadi penggerak pemanfaatan potensi pangan di lingkungan masing-masing, termasuk memperkuat kelompok-kelompok yang dikelola PKK di tingkat nagari dan kelurahan.

Selain ketahanan pangan, Gubernur juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya pengurangan sampah. Menurutnya, upaya tersebut harus dimulai dari lingkungan terkecil, terutama rumah tangga, dan membutuhkan keterlibatan aktif kader PKK dan Dasawisma.

“Tidak ada pilihan bagi kita sekarang selain bagaimana mengurangi sampah dari rumah dan dari kantor. Kader-kader PKK dan Dasawisma barangkali akan bisa berperan untuk itu,” ujar Mahyeldi.

Ia mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar yang telah menerbitkan buku 101 Cara Penanggulangan Sampah. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi kader PKK dan Dasawisma dalam mengembangkan berbagai upaya sederhana dan praktis untuk mengurangi serta mengelola sampah di lingkungan masing-masing.

Lebih jauh, Mahyeldi menegaskan bahwa penguatan keluarga merupakan bagian penting dari pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Keluarga yang kuat, sehat, dan memiliki ketahanan sosial diyakini akan menjadi fondasi dalam mencegah dan meminimalisasi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Kalau masing-masing kita, pengurus PKK sampai kepada kelompok Dasawisma betul-betul menjalankan 10 Program Pokok PKK, kita yakin hal-hal yang terjadi pada saat ini, apakah itu narkoba, pergaulan bebas, LGBT yang ada di daerah kita, kita bisa meminimalisir,” katanya.

Gubernur mengingatkan agar penguatan karakter keluarga senantiasa berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau. “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumbar, Harneli Mahyeldi mengatakan HKG PKK ke-54 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh jajaran PKK dalam mengoptimalkan 10 Program Pokok PKK sekaligus mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki peran besar dalam membentuk kualitas dan karakter bangsa.

“Gerakan PKK harus kembali meneguhkan jati dirinya dengan memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagai fondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” ujar Harneli.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyerahkan Piagam Penghargaan Adhi Bhakti Utama dari Ketua Umum TP PKK kepada Erma Yunita, S.Sos., atas karya bakti dan pengabdiannya selama 25 tahun atau lebih secara terus-menerus sebagai kader/pengurus TP PKK di Provinsi Sumbar. Jambore yang berlangsung pada 1–3 September 2026 tersebut juga diisi penandatanganan MoU TP PKK dengan BNNP Sumbar, pemberian bantuan kepada 100 kader PKK dan masyarakat kurang mampu melalui kerja sama dengan BAZNAS Sumbar, serta berbagai lomba dan kegiatan peningkatan kapasitas kader.

Melalui Jambore dan HKG PKK ke-54 ini, Mahyeldi berharap gerakan PKK semakin kuat, inovatif, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat. “Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi, sehingga 10 Program Pokok PKK benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berkualitas,” pungkasnya. (adpsb/rmz/bud)

Korban Dugaan Pelanggaran Kesusilaan ITE di Ndondo-Ende Menanti Tujuh Bulan Tanpa Kepastian Hukum, Ada Apa?

0
Bidang Humas Koalisi Lakki Associates Law Firm bersama korban dugaan pelanggaran kesusilaan berbasis ITE yang masih menanti kepastian penanganan atas laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.

ENDE, Investigasi.News — Penanganan laporan dugaan tindak pidana terkait pelanggaran kesusilaan berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilaporkan di wilayah hukum Polsek Maurole, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, mendapat sorotan dari kuasa hukum korban.

Kasus tersebut dilaporkan oleh korban berinisial MALFSS terhadap seorang pria berinisial DD, terkait dugaan tindak pidana yang disebut terjadi di Dusun Loboniki, Desa Ndondo, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, pada Jumat, 9 Januari 2026 sekitar pukul 19.20 WITA.

Laporan polisi tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/01/I/2026/SPKT/Sektor Maurole/Res. Ende/Polda NTT, tertanggal 15 Januari 2026.

Kuasa hukum korban dari Koalisi Lakki Associates Law Firm mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut yang hingga kini, menurut mereka, belum memberikan kepastian hukum kepada korban dan keluarganya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Martinus Goa Rega, S.H., dari Bidang Humas Koalisi Lakki Associates Law Firm, dalam keterangan pers yang diterima Investigasi.News, Rabu (2/9/2026).

Martinus mengatakan, pihaknya meminta Kapolsek Maurole dan penyidik yang menangani perkara agar serius, profesional, dan transparan dalam menangani laporan tersebut.

Menurutnya, perkara itu telah berjalan sekitar tujuh bulan sejak laporan dibuat. Namun, berdasarkan informasi yang diterima pihak kuasa hukum, terduga pelaku disebut belum pernah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polsek Maurole.

Kondisi tersebut, kata Martinus, menimbulkan pertanyaan dari pihak korban dan kuasa hukum mengenai sejauh mana proses penyelidikan telah dilakukan.

“Kami meminta kepada Kapolsek Maurole dan penyidik agar profesional dalam menangani kasus tersebut dan tidak mengabaikan kasus-kasus lama hanya karena lebih mengutamakan kasus-kasus baru,” ujar Martinus dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mencampuri kewenangan penyidik, tetapi meminta agar proses hukum terhadap laporan kliennya berjalan secara serius dan memberikan kejelasan kepada korban.

Kuasa hukum mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah melakukan konfirmasi kepada penyidik Polsek Maurole mengenai perkembangan perkara tersebut.

Konfirmasi pertama dilakukan pada 11 Mei 2026, kemudian kembali dilakukan pada 26 Agustus 2026 melalui aplikasi WhatsApp.

Namun, menurut Martinus, hingga kini pihaknya belum memperoleh penjelasan yang dianggap cukup jelas mengenai tahapan penanganan perkara tersebut. “Kami belum mendapatkan informasi yang jelas dari penyidik mengenai proses penanganan kasus tersebut,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Koalisi Lakki Associates Law Firm meminta agar perkara tersebut mendapat perhatian lebih serius dari jajaran kepolisian.

Selain meminta adanya kejelasan mengenai perkembangan perkara, pihak kuasa hukum juga meminta agar penanganan kasus tersebut dapat dilimpahkan kepada Polres Ende, khususnya unit yang berwenang menangani perkara terkait, apabila secara kewenangan dan prosedur memungkinkan.

Permintaan itu disampaikan dengan alasan agar proses penanganan perkara dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya.

“Kami minta kepada Kapolsek Maurole dan penyidik yang menangani kasus tersebut agar segera melimpahkan kasus ini ke Polres Ende bagian Tipidter untuk dapat menangani kasus tersebut,” ujar Martinus.

Menurutnya, kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan proses hukum, termasuk korban dalam perkara tersebut.

Martinus menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal laporan tersebut sampai terdapat kejelasan mengenai proses hukumnya.

Ia juga meminta agar aparat kepolisian tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, objektivitas, dan persamaan di hadapan hukum.

“Pada dasarnya semua orang sama di depan hukum. Korban dan keluarga korban juga berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan,” tegasnya.

Pihak kuasa hukum juga menyebut perkara tersebut telah menjadi perhatian publik. Karena itu, mereka berharap proses penanganannya dapat dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

(Severinus T. Laga)

Bupati Jember dan Disdik Umumkan 7.566 Mahasiswa Lolos Seleksi Beasiswa Malam Ini Pukul 20.00 WIB

0
Bupati Jember bersama jajaran Dinas Pendidikan saat menyampaikan pengumuman seleksi beasiswa bagi ribuan mahasiswa Jember.

Jember, Investigasi.news – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Jember dijadwalkan akan mengumumkan daftar resmi penerima beasiswa yang lolos seleksi pada hari ini, Rabu (2/9/2026).

Pengumuman penting yang dinantikan oleh ribuan mahasiswa ini akan dirilis secara serentak tepat pada pukul 20.00 WIB.

Program beasiswa ini merupakan salah satu agenda strategis Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi warga kurang mampu yang berprestasi.

Proses seleksi ketat yang meliputi verifikasi berkas administrasi hingga validasi lapangan kini telah rampung diselesaikan oleh tim dinas terkait.

Bupati Jember menyampaikan bahwa alokasi beasiswa tahun ini difokuskan untuk memastikan keberlanjutan studi para generasi muda Jember, baik di tingkat perguruan tinggi.

“Pemerintah daerah berharap bantuan finansial ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat serta memicu semangat belajar para generasi muda.” Ungkap Bupati Jember.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdin) Kabupaten Jember, Hafid, mengungkapkan bahwa proses penyaringan berjalan sangat kompetitif. Dari total kurang lebih 11 ribu pendaftar yang masuk, sebanyak 7.566 mahasiswa dinyatakan lolos untuk melaju ke babak berikutnya.

“Malam ini pukul 20.00 WIB, Bapak Bupati bersama Dinas Pendidikan akan resmi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang lolos. Dari sekitar 11 ribu pendaftar, ada 7.566 mahasiswa yang berhasil melewati tahap ini dan berhak mengikuti tahap berikutnya,” ujar Hafid.

Sebanyak 7.566 pendaftar yang lolos tersebut nantinya harus bersiap menghadapi tahapan selanjutnya, yaitu proses seleksi lanjutan yaitu wawancara.

Rangkaian seleksi ini akan terus berjalan hingga didapatkan kuota final sebanyak 4.200 mahasiswa penerima beasiswa.

Pengumuman resmi mengenai daftar nama peserta yang lolos dapat diakses oleh seluruh pendaftar mulai malam ini melalui kanal resmi yaitu bergema.jemberkab.go.idyang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Wakil Bupati Asahan Serahkan Bantuan Beras kepada 262 Penerima di Bandar Pulau

0
Wakil Bupati Asahan Rianto menyalurkan bantuan beras dari Pemerintah Pusat kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Gajah Sakti. ( Foto: Sidabutar)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan Rianto menyalurkan bantuan beras dari Pemerintah Pusat kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu turut dihadiri unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Camat Bandar Pulau Kamarul Zaman, Kepala Desa Gajah Sakti, para penerima bantuan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Camat Bandar Pulau Kamarul Zaman mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Tercatat sebanyak 262 penerima bantuan pangan menerima bantuan tersebut di Kecamatan Bandar Pulau,” ujarnya.

Menurutnya, program bantuan beras tersebut merupakan program Pemerintah Pusat yang disalurkan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan bahwa bantuan beras yang diberikan merupakan program Pemerintah Pusat yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas perhatian yang diberikan melalui program bantuan pangan ini,” kata Rianto.

Dalam kesempatan itu, Rianto mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan agar memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan apa pun.

Ia juga meminta kepala desa untuk mengawasi proses penyaluran sehingga bantuan dapat diterima utuh oleh masyarakat yang berhak.

“Jangan ada pemotongan dalam penyaluran ini. Apabila ada pemotongan, segera laporkan kepada saya. Bantuan ini murni program Pemerintah Pusat untuk masyarakat Asahan,” tegasnya.

Rianto menjelaskan, bantuan beras tersebut diberikan selama tiga bulan berturut-turut, yakni mulai Juli hingga September 2026. Setiap penerima bantuan pangan mendapatkan alokasi sebanyak 10 kilogram beras setiap bulan.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap program bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat yang telah terdata dalam program bantuan pemerintah. Sidabutar

Imran Pimpin Monev Pascabanjir Pidie Jaya, Progres Pemulihan Tembus 40 Persen

0
Imran Pimpin Monev Pascabanjir Pidie Jaya. Foto: ist

Pidie Jaya, Investigasi.News – Komitmen mempercepat pemulihan Kabupaten Pidie Jaya pascabencana banjir hidrometeorologi terus diperkuat. Di bawah koordinasi berbagai pihak, termasuk Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRRP) Pusat bersama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, proses penanganan dampak banjir terus menunjukkan perkembangan.

Ketua Tim Satgas PRRP Pusat, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A., C.D., turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah lokasi terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (2/9/2026).

Kehadiran Imran di lapangan menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta melihat langsung perkembangan penanganan di berbagai sektor.

Dari hasil monitoring tersebut, progres penanganan pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 40 persen. Meski demikian, Imran menyebut masih terdapat sejumlah sektor yang membutuhkan percepatan dan perhatian lebih serius.

“Secara keseluruhan perkembangan (progres) penanganan banjir di Pidie Jaya ini sudah mencapai 40 persen lebih. Malah ada yang sudah lebih, dan harus kita akui juga ada yang masih sangat kurang. Namun, secara keseluruhan hasil monev hari ini sudah 40 persen lebih,” kata Imran.

Menurut Imran, monitoring di lapangan penting dilakukan untuk memastikan setiap program pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi sektor yang masih mengalami kendala sehingga dapat segera dicarikan solusi.

Sejumlah penanganan telah dilakukan sejak hari pertama pascabencana, mulai dari perbaikan sarana transportasi, penyaluran bantuan dana tunai, pemberian jaminan hidup (jadup), pembangunan hunian sementara (huntara), hingga proses normalisasi Krueng Meureudu.

Di sisi lain, Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, M.A.S.Sos., menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terus memberikan dukungan dalam proses pemulihan daerah tersebut.

Sibral menegaskan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak akan berhenti bekerja sebelum berbagai kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara optimal.

“Sejak pascabanjir kami sudah bekerja hingga hari ini dan kami akan terus bekerja untuk pemulihan ini. Kepada masyarakat, kami mohon doa dan bersabar karena hingga hari ini belum semuanya tertangani dengan baik,” ujar Sibral.

Bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, proses pemulihan pascabencana bukan sekadar mengembalikan kondisi fisik wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial secara normal.

Monitoring Tim PRRP kali ini menyasar sejumlah wilayah di Kecamatan Meurah Dua dan Meureudu, dengan fokus pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi masyarakat pascabanjir.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan terus bergerak lebih cepat. Capaian lebih dari 40 persen menjadi salah satu indikator bahwa upaya pemulihan terus berjalan, meski masih menyisakan pekerjaan yang harus dituntaskan.

(Herry)

Personel Sihumas Polres Sibolga Ikuti Pelatihan Fotografi dan Video Sinematik di Bidhumas Polda Sumut

0
Personel Sihumas Polres Sibolga Ikuti Pelatihan Fotografi dan Video Sinematik di Bidhumas Polda Sumut

Medan, Investigasi.News — Personel Sihumas Polres Sibolga Briptu Juhri Bintang, S.H. mengikuti Pelatihan Peningkatan Kemampuan Fotografer dan Pembuatan Video Sinematik yang diselenggarakan Bidang Hubungan Masyarakat Bidhumas Polda Sumatera Utara, Rabu (2/9/2026).

Pelatihan dilaksanakan di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara dengan menghadirkan narasumber profesional di bidang fotografi dan produksi video.

Dalam pelatihan tersebut peserta mendapatkan materi teknik fotografi meliputi pemilihan sudut pengambilan gambar, komposisi, pencahayaan, penentuan objek, hingga teknik menghasilkan foto yang memiliki nilai informasi dan estetika.

Selain fotografi, peserta juga diberikan materi pembuatan video sinematik. Materi yang diberikan mencakup teknik pengambilan gambar, pergerakan kamera, pengaturan komposisi visual, pemilihan angle, hingga penyusunan rangkaian gambar agar dapat membangun alur cerita yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut menyampaikan pelatihan ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas personel Humas Polri dalam mengelola dan menyajikan informasi kepada masyarakat melalui produk visual yang berkualitas.

Kemampuan fotografi dan videografi dinilai penting bagi personel Humas seiring perkembangan teknologi informasi dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, aktual, dan dikemas menarik melalui platform digital dan media sosial.

Melalui pelatihan ini personel Sihumas Polres Sibolga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dokumentasi setiap kegiatan kepolisian, baik kegiatan pelayanan masyarakat, kegiatan operasional, kegiatan sosial, maupun kegiatan lainnya.

Dengan kemampuan yang semakin baik, informasi mengenai kegiatan dan pelayanan Polres Sibolga dapat disampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran Humas dalam membangun komunikasi publik yang transparan, profesional, dan responsif.

Sihumas Polres Sibolga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengembangkan kemampuan di bidang fotografi dan videografi guna mendukung pelaksanaan tugas kehumasan. Hasil dari pelatihan tersebut akan diterapkan dalam setiap kegiatan dokumentasi dan publikasi Polres Sibolga.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam beradaptasi dengan perkembangan komunikasi digital dan memperkuat kehadiran institusi Kepolisian di tengah masyarakat melalui penyajian informasi publik yang profesional dan berkualitas.

(Humas Polres Sibolga/Wr Warasi)

Tabiang Barasok Kembali Bergeliat, UNP dan Pemko Bukittinggi Dorong Wisata Berkelanjutan

0
Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis menyampaikan sambutan pada Grand Re-Activation Kampung Wisata Tapian Tabiang Barasok.

Bukittinggi – PPK Ormawa Unit Kegiatan Mahasiswa Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK) Universitas Negeri Padang (UNP) bersama Pemerintah Kota Bukittinggi, Pokdarwis, dan masyarakat Kelurahan Bukik Apik Puhun berhasil menggelar Grand Re-Activation Program Kampung Wisata Tapian Tabiang Barasok. Kegiatan yang diinisiasi oleh Tim Pelaksana PPK Ormawa UPKK UNP tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, pada Minggu (30/8/2026) di kawasan Tabiang Barasok, Kota Bukittinggi.

Grand Re-Activation ini merupakan bagian dari program PPK Ormawa UPKK UNP yang telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dengan melibatkan masyarakat dan Pokdarwis Tabiang Barasok. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menghidupkan dan menata kembali kawasan wisata, mulai dari revitalisasi kawasan dan fasilitas wisata hingga penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan, meliputi Pelatihan Tanggap Bencana, Penguatan Kapasitas Pokdarwis dan Manajemen Wisata, Tourism Experience, Grooming and Hospitality, Pengelolaan Media Sosial, Website dan Data, serta Penguatan UMKM.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Padang melalui PPK Ormawa UPKK UNP yang telah berupaya melakukan reaktivasi objek wisata Tabiang Barasok. Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian dari kolaborasi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kota Bukittinggi. “Atas nama Pemko Bukittinggi, kami menyampaikan apresiasi atas upaya bersama dalam reaktivasi objek wisata Tapian Tabiang Barasok, khususnya kepada UNP beserta jajaran dan mahasiswa PPK Ormawa yang telah bekerja keras membersamai Pokdarwis Tabiang Barasok untuk berbenah,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNP, Prof. Refnaldi, menyampaikan bahwa Tabiang Barasok dipilih sebagai lokasi pelaksanaan PPK Ormawa tahun ini untuk mengembangkan dan menata kembali kawasan wisata yang sebelumnya terbengkalai. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program agar kawasan tersebut dapat terus berkembang. “Yang dilakukan adik-adik mahasiswa ini merupakan sebuah inisiasi untuk mengembangkan potensi Tabiang Barasok. Namun, yang terpenting adalah keberlanjutannya.

“Mari bersama-sama merawat, melestarikan, menata dan terus mengembangkan kawasan ini agar semakin baik dan menarik bagi wisatawan,” ujarnya.

Pembina PPK Ormawa UPKK UNP, Dr. Siti Hajar Thaitami, S.St., M.Pd., menjelaskan bahwa berbagai kegiatan telah dilakukan selama dua bulan bersama masyarakat dan Pokdarwis. Ia berharap seluruh hasil program dapat terus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.

“Kami berharap apa yang telah dilakukan dapat terus dilanjutkan oleh Pokdarwis bersama masyarakat, sehingga kawasan ini tetap terawat, terus berkembang dan semakin banyak dikunjungi wisatawan,” ujarnya.

Kegiatan Grand Re-Activation turut dihadiri oleh jajaran Universitas Negeri Padang, Tim Monev Internal PPK UNP, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Bukik Apik Puhun, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, DLH, Diskominfo, BPBD Kota Bukittinggi, mitra media, Bujang Gadih Bukittinggi, Pengurus Sanggar Ateh Tabiang, kader Posyandu, Ketua TP-PKK, serta berbagai unsur masyarakat dan mitra yang telah mendukung pelaksanaan program.

Grand Re-Activation Kampung Wisata Tapian Tabiang Barasok menjadi momentum kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, Pokdarwis, masyarakat, dan berbagai mitra untuk menghidupkan kembali potensi wisata sekaligus mendorong pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, yang mana PPK Ormawa UPKK UNP di bimbing oleh Dr. Siti Hajar Thaitami, S. St, M. Pd. Ke depan, Tabiang Barasok diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Bukittinggi.

Program Grand Re-Activation Kampung Wisata Tapian Tabiang Barasok turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). (UPKK UNP)

UNP Gandeng Kyoto University dan Kansai University Edukasi Siswa SD tentang Mitigasi Gempa dan Tsunami

0
Mahasiswa dari Jepang yang tergabung program Kyoto & Kansai University Disaster Prevention School (KIDS) saat mempresentasikan mitigasi gempa kepada Siswa SDN 18 dan SDN 19 Kota Padang.

Padang — Universitas Negeri Padang (UNP) bersama Kyoto University dan Kansai University, Jepang, melaksanakan international community service atau Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional melalui edukasi kebencanaan bagi siswa sekolah dasar di Kota Padang. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai gempa bumi, tsunami, serta langkah-langkah mitigasi dan penyelamatan diri.

Direktur Kerja Sama, Reputasi, dan Internasionalisasi UNP, Prof. Rusnardi Rahmat Putra, S.T., M.T., Ph.D., Eng., sebagai profesor perwakilan dari Universitas Negeri Padang pada kegiatan ini saat ditemui Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis, Rabu (2/9/2026) mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Kyoto & Kansai University Disaster Prevention School (KIDS) yang secara berkelanjutan memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya siswa sekolah dasar.

“Kegiatan ini adalah sosialisasi edukasi tentang gempa, tsunami, dan mitigasinya yang dilaksanakan oleh KIDS. Tugasnya menyosialisasikan edukasi kepada masyarakat, terutama sekolah dasar,” ujar Prof. Rusnardi disela-sela Sosialisasi yang digelar di SDN 18 Padang.

Menurutnya, kegiatan KIDS telah berlangsung sejak 2005 setelah bencana gempa dan tsunami Aceh. Pelaksanaan tahun sebelumnya dilakukan di Banda Aceh, sedangkan tahun ini dipusatkan di Kota Padang dengan mempertimbangkan potensi gempa dan tsunami di wilayah tersebut.

Edukasi diarahkan terutama kepada sekolah dasar yang berada di kawasan rawan gempa dan tsunami. Pemilihan siswa sekolah dasar, kata Prof. Rusnardi, juga mempertimbangkan peran mereka sebagai kelompok yang dapat meneruskan pengetahuan kebencanaan kepada teman, orang tua, dan keluarga.

“Anak SD merupakan kelompok berumur panjang yang mudah menyampaikan kepada teman-temannya, orang tuanya, dan keluarganya bahwa potensi itu ada dan bagaimana cara menyelamatkan diri. Mereka juga dikenalkan dengan mekanisme terjadinya bencana meskipun masih dalam konsep dasar,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, UNP berkolaborasi dengan Kyoto University yang diwakili Prof. Junji Kiyono dan Kansai University yang diwakili Prof. Yoshiro Okumura. Keduanya turut membawa mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan edukasi di sekolah.

“Delegasi dari Jepang berjumlah delapan orang yang terdiri atas dua profesor dan mahasiswa dari kedua universitas. Sementara dari UNP, kegiatan melibatkan Prof. Rusnardi serta mahasiswa relawan dari berbagai bidang, termasuk kedokteran, teknik sipil, program magister, dan sarjana,” terangnya

Prof. Rusnardi menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan antara UNP dan kedua perguruan tinggi Jepang. “UNP tidak hanya memfasilitasi dalam bentuk akomodasi, tetapi juga dalam bentuk knowledge. Kita juga menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa dari Jepang mengenai kondisi dan pengetahuan kebencanaan di sini,” ujarnya.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi dan koordinasi dengan sekolah-sekolah yang menjadi lokasi kegiatan.

“Dinas Pendidikan Kota Padang dan BPBD Kota Padang memberikan support yang luar biasa. Mereka membantu mengirimkan sekolah-sekolah dan mendukung setiap kegiatan,” kata Prof. Rusnardi.

Kegiatan international community service ini turut mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 4: Pendidikan Bermutu (Quality Education) melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan, SDG 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities) melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi UNP dengan perguruan tinggi Jepang dan pemerintah daerah. (Utr/Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis)

Bea Cukai Bengkalis Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp5,99 Miliar

0
Bea Cukai Bengkalis bersama sejumlah instansi memusnahkan barang ilegal hasil penindakan, termasuk rokok, minuman beralkohol, dan berbagai barang bekas.

BENGKALIS, INVESTIGASI.NEWS — Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis, Provinsi Riau, memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan sepanjang Semester I 2025 hingga Juli 2026. Total nilai barang ilegal yang dimusnahkan mencapai Rp5.991.892.259.

Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari langkah Bea Cukai dalam memutus mata rantai peredaran barang ilegal dan selundupan. Upaya itu sekaligus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menjaga iklim usaha dan industri dalam negeri.

Dari seluruh hasil penindakan tersebut, Bea Cukai Bengkalis memperkirakan telah mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp1.772.794.602.

Adapun barang yang dimusnahkan antara lain 662 unit telepon genggam bekas merek Apple (iPhone) dengan nilai mencapai Rp4.122.417.097.

Selain itu, turut dimusnahkan 1.043.358 batang rokok ilegal, 312 kaleng atau setara 101,52 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), serta 98 jenis barang ilegal lainnya.

Barang ilegal lainnya meliputi pakaian bekas, sepatu bekas, tas bekas, kasur, karpet, kosmetik tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), rokok elektrik, hingga berbagai peralatan elektronik bekas. Nilai keseluruhan barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1.869.475.162.

Barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan melalui operasi pasar, pengawasan terminal feri penumpang, serta berbagai kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau, Dwijo Muryono, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bukti nyata pelaksanaan fungsi Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya dan ilegal.

“Jika barang ilegal itu beredar, tentu merugikan bangsa, negara, dan masyarakat,” kata Dwijo.

Ia menjelaskan, sebagian barang yang ditindak bukan merupakan komoditas yang pengaturannya berada langsung di bawah kewenangan Bea Cukai, melainkan menjadi kewenangan kementerian atau lembaga terkait.

Menurutnya, keberhasilan penindakan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Bea Cukai dengan aparat keamanan, instansi terkait, pemerintah daerah, serta media.

“Semua punya andil. Kami berharap sinergi ini semakin diperkuat ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengapresiasi langkah tegas Bea Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal.

Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni melalui Staf Ahli Johansyah mengajak seluruh pihak memperkuat upaya pencegahan agar pengawasan tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

“Kami mengapresiasi ketegasan Bea Cukai. Mari kita tingkatkan kolaborasi, tidak hanya bertindak saat kejadian (kuratif), tetapi juga memperkuat pencegahan (preventif),” katanya.

Dwijo menegaskan, pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap keluar-masuk barang pabean. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan kegiatan impor maupun peredaran barang ilegal melalui saluran pengaduan resmi.

“Sinergi pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mencegah barang selundupan yang merugikan negara dan rakyat,” ujarnya.

Kadis Kominfo Kabupaten Solok Kunjungi Stand UP2K Jambore PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026

0
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani, SH., MM., didampingi sejumlah staf Dinas Kominfo Kabupaten Solok. ( Foto: Kominfo Kab. Solok)

Bukittinggi-Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani, SH., MM., didampingi sejumlah staf Dinas Kominfo Kabupaten Solok, mengunjungi Stand Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada kegiatan Jambore PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi, Rabu (02/09/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari dukungan Dinas Kominfo Kabupaten Solok terhadap kegiatan PKK, khususnya dalam mendorong pengembangan potensi dan kreativitas kader serta pelaku usaha keluarga melalui program UP2K.

Dalam kunjungannya, Kadis Kominfo Susi Sofianti Saidani melihat secara langsung berbagai produk unggulan yang ditampilkan pada Stand UP2K Kabupaten Solok. Produk-produk tersebut merupakan hasil kreativitas dan keterampilan masyarakat yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan dipasarkan secara lebih luas.

Susi Sofianti Saidani menyampaikan bahwa keberadaan UP2K memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Menurutnya, produk lokal yang dihasilkan masyarakat perlu mendapatkan dukungan, baik dari sisi pengembangan kualitas maupun promosi dan pemasaran.

“Kegiatan seperti ini menjadi momentum yang baik untuk memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Solok. Kita berharap produk-produk UP2K semakin dikenal, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi semangat para kader PKK dan pelaku UP2K Kabupaten Solok yang terus berinovasi menghasilkan produk bernilai ekonomi.

Melalui momentum Jambore PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 ini, diharapkan semakin terbangun sinergi antara PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi keluarga serta memperkuat promosi produk-produk unggulan daerah.

Dinas Kominfo Kabupaten Solok juga berkomitmen untuk terus mendukung publikasi dan promosi berbagai potensi daerah, termasuk produk UP2K, sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi Kabupaten Solok kepada masyarakat luas. Wahyu