Beranda blog Halaman 19

Geger! Diduga Sajikan Menu MBG Basi, SPPG Aramo Disorot, Warga Desak BGN Lakukan Evaluasi Menyeluruh

0
Foto Menu mbg saat di distribusikan kepada siswa di sekolah SDN 071121 Hilitotao. ( Foto: Abdul)

Nias Selatan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan, menjadi sorotan publik setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah makanan yang diduga sudah basi dan tidak layak konsumsi dibuang oleh pihak sekolah.

Video berdurasi sekitar 1 menit 7 detik yang diunggah salah satu akun media sosial pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB itu langsung viral dan memicu beragam reaksi masyarakat. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah guru mengumpulkan menu MBG ke dalam sebuah ember berwarna hitam. Sambil merekam, perekam video menjelaskan bahwa makanan tersebut diduga sudah basi sehingga tidak diberikan kepada siswa.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan makanan basi tidak hanya ditemukan di satu sekolah. Selain di SD Negeri 071121 Hilitotao, keluhan serupa juga disebut terjadi di SMA Swasta Amal Mas 2 Sumatera Utara yang berada di wilayah Kecamatan Aramo.

Beberapa warga dan siswa yang ditemui mengaku mengetahui adanya makanan MBG yang diduga mengalami penurunan kualitas sebelum dikonsumsi. Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan yang dilakukan oleh penyelenggara program.

Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Merah Putih Aramo Yayasan Kemala Bhayangkari, Andreas Halawa, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun, ia menyebut insiden itu diduga terjadi akibat kesalahan teknis atau human error.

“Mungkin itu human error, karena di beberapa sekolah lain tidak ditemukan kondisi seperti itu. Ke depan kami akan terus melakukan monitoring agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG se-Kabupaten Nias Selatan, Dominikus Wehalo, mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan makanan basi tersebut. Meski demikian, informasi yang beredar akan segera diteruskan kepada pihak terkait untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Viralnya video tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah warga bahkan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Aramo guna memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.

Masyarakat menilai pengawasan terhadap proses penyediaan makanan harus diperketat mengingat program tersebut menyasar pelajar yang merupakan kelompok rentan terhadap risiko keracunan makanan.

“Kami meminta BGN turun langsung melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian yang membahayakan kesehatan siswa, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait video viral tersebut. Namun, peristiwa ini menjadi peringatan serius bahwa aspek keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh diabaikan, mengingat dampaknya dapat berpengaruh langsung terhadap kesehatan ribuan siswa penerima manfaat. ( Abdul)

Diduga Bertahun-tahun Diabaikan, Kondisi SDN 9 Sungai Rengit Murni Memprihatinkan

0
Kondisi fisik SDN 9 Sungai Rengit Murni, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, patut mendapat perhatian serius. Hasil dokumentasi di lokasi memperlihatkan sejumlah bagian bangunan sekolah dalam kondisi memprihatinkan, mulai dari plafon yang rusak dan terbuka, bagian atap yang tampak bermasalah, dinding yang mengalami retak serta pengelupasan, hingga lantai yang pecah. Foto: M. Budy

Tentu. Berikut versi tanpa subjudul, dengan gaya lebih tajam, mengalir, dan tetap berimbang secara jurnalistik.

Diduga Bertahun-tahun Diabaikan, Kondisi SDN 9 Sungai Rengit Murni Tuai Sorotan: Keselamatan Siswa Dipertaruhkan

Banyuasin, Talang Kelapa — Kondisi fisik SDN 9 Sungai Rengit Murni, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, patut mendapat perhatian serius. Hasil dokumentasi di lokasi rabu (02/09) memperlihatkan sejumlah bagian bangunan sekolah dalam kondisi memprihatinkan, mulai dari plafon yang rusak dan terbuka, bagian atap yang tampak bermasalah, dinding yang mengalami retak serta pengelupasan, hingga lantai yang pecah.

Kondisi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan karena bangunan sekolah masih digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Artinya, setiap hari siswa dan guru berada di lingkungan yang memiliki sejumlah bagian bangunan yang secara kasatmata membutuhkan perbaikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Atap yang rusak berpotensi menyebabkan kebocoran saat hujan, sementara plafon yang lapuk dikhawatirkan dapat membahayakan penghuni ruangan. Begitu pula dengan kondisi dinding dan lantai yang mengalami kerusakan dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Persoalan ini bukan lagi semata-mata menyangkut tampilan fisik sekolah, tetapi menyentuh persoalan yang jauh lebih serius, yakni keselamatan siswa dan kelayakan fasilitas pendidikan.

Awak media mendatangi SDN 9 Sungai Rengit Murni untuk melihat kondisi sekolah sekaligus melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah. Namun, Kepala SDN 9 Sungai Rengit Murni, Nur Azizah, tidak berada di lokasi saat awak media datang.

Konfirmasi kemudian dilakukan melalui sambungan telepon. Dalam komunikasi tersebut, Kepala Sekolah meminta agar persoalan kondisi bangunan sekolah tersebut tidak dipublikasikan melalui pemberitaan.

Permintaan tersebut tentu menjadi perhatian. Sebab, persoalan yang disorot berkaitan dengan fasilitas pendidikan dan keselamatan anak-anak yang setiap hari berada di lingkungan sekolah.

Namun, kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka. Apakah kerusakan bangunan tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin? Jika sudah dilaporkan, apa tindak lanjutnya? Jika belum, mengapa kondisi tersebut belum dilaporkan?

Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah terkait anggaran. Apakah telah tersedia anggaran pemeliharaan atau rehabilitasi untuk SDN 9 Sungai Rengit Murni? Jika ada, berapa nilainya dan bagaimana realisasinya? Jika belum tersedia, apa alasan dan solusi pemerintah daerah untuk mengatasi kondisi tersebut?

Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai penggunaan anggaran publik, sepanjang termasuk informasi yang dapat diberikan sesuai peraturan perundang-undangan, semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Dalam konteks pendidikan, pemerintah dan satuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang layak serta mendukung proses belajar mengajar. Karena itu, kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan perlu mendapat perhatian serius dan pemeriksaan teknis.

Penilaian mengenai aman atau tidaknya bangunan juga seharusnya tidak hanya berdasarkan pengamatan masyarakat ataupun pihak sekolah. Pemeriksaan oleh tenaga teknis atau instansi yang berkompeten diperlukan untuk memastikan tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan yang tepat.

Jika ditemukan bagian bangunan yang berpotensi membahayakan siswa, langkah pengamanan seharusnya segera dilakukan. Jangan sampai pemerintah dan pihak sekolah baru bergerak setelah terjadi kecelakaan.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendidikan diharapkan segera turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi SDN 9 Sungai Rengit Murni.

Dinas PUPR juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi fisik bangunan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta kebutuhan rehabilitasi.

Jika ditemukan persoalan dalam administrasi, perencanaan maupun penggunaan anggaran, Inspektorat Kabupaten Banyuasin dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. DPRD Kabupaten Banyuasin juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kualitas dan kelayakan fasilitas pendidikan.

Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan bertanya-tanya mengenai kondisi sekolah yang digunakan anak-anak mereka setiap hari.

Keselamatan siswa harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Apabila bangunan memang dinilai tidak layak atau memiliki bagian yang membahayakan, pemerintah harus mengambil langkah cepat, termasuk melakukan pengamanan area, perbaikan, atau menyediakan tempat belajar sementara apabila diperlukan.

Permintaan agar persoalan tersebut tidak dipublikasikan juga patut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.

Yang dibutuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, melainkan keterbukaan, pemeriksaan dan tindakan nyata.

Jangan menunggu ada korban baru bertindak.

Sebab, keselamatan anak-anak di sekolah merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh dikorbankan karena alasan apa pun.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN 9 Sungai Rengit Murni maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi mengenai kondisi bangunan, perencanaan perbaikan, anggaran pemeliharaan serta langkah yang akan dilakukan untuk menjamin keselamatan siswa. (M. Buddy)

Wamen Ossy Serahkan Sertipikat bagi MBR di Kalsel

0

Nasional-Dukung Penyediaan Rumah Layak Huni Lewat Legalitas Tanah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Mekar, Kabupaten Banjar menerima sertipikat sebagai wujud kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki. Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), M. Rifqinizamy Karsayuda pada Rabu (02/09/2026).

“ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI beserta anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan (rumah) layak yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintah,” ujar Wamen Ossy saat ditemui usai menyerahkan sertipikat bagi MBR.

Di momen tersebut, ada 40 seripikat yang diberikan untuk masyarakat. Sehubungan dengan sertipikasi, Wamen Ossy menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kalimantan Selatan dan Kantor Pertanahan terkait tengah menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk kategori MBR. Langkah ini juga sejalan dengan program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo.

“Di Kalimantan Selatan sendiri sudah tercapai 3.154 sertipikat untuk di tahun 2026 ini. Jumlahnya akan terus bertambah karena sedang dilakukan pendataan terhadap masyarakat-masyarakat berpenghasilan rendah sesuai desilnya,” ujar Wamen Ossy.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dalam menjalankan program sertipikasi bagi MBR. Setelah sertipikasi dilakukan ATR/BPN, proses akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melanjutkan program Tiga Juta Rumah.

“Kita menyambut baik dan mengapresiasi kerja dari Kawan-kawan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melalui komandonya Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan yang mengambil inisiatif untuk melakukan sertipikasi dulu tanah-tanah ini. kita pastikan tanahnya clear and clean dulu tidak bermasalah, baru kemudian rumahnya dibedah,” jelas Rifqinizamy Karsayuda.

Usai menyerahkan sertipikat, Wamen Ossy beserta Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI meninjau rumah-rumah penerima sertipikat MBR. Dalam kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN turut didampingi oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Rangkaian kegiatan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi II DPR RI; Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus; Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona; Bupati Banjar, Saidi Mansyur; dan perwakilan FORKOPIMDA. (Wahyu)

MBG Berbau Bangkai: Dapur Air Kepala Tujuh Racuni Warga Lewat Limbah Haram Tanpa IPAL!

0
Limbah MBG Dapur Air Kepala Tujuh Berbau. Foto; Frans

PANGKALPINANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menyehatkan masyarakat justru berubah menjadi teror sanitasi yang mengerikan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelurahan Air Kepala Tujuh secara keji diduga membuang limbah busuk pekat langsung ke saluran warga. Sungguh ironis dan memuakkan, di balik jargon “gizi tinggi”, ada aroma bangkai limbah yang mencekik napas dan mengancam kesehatan masyarakat tanpa belas kasihan.

Fakta Menjijikkan di Lapangan: Pipa dapur MBG tanpa malu mengucurkan air keruh berbusa keputihan dengan bau busuk yang merusak kenyamanan warga sekitar.

Pengakuan Skandal Pengelola: Kepala SPPG Air Kepala Tujuh, Febri Mutia Ningrum, secara mengejutkan mengakui bahwa limbah bekas cuci ompreng selama ini memang dipaksa mengalir tanpa melewati IPAL! Sebuah bukti telanjang atas kecerobohan dan pengabaian keselamatan lingkungan.

Ulah Keliru yang Mengancam: Regulasi Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur wajibnya IPAL dilanggar mentah-mentah. Pengusul program seolah mendistribusikan gizi di satu sisi, tapi menyebarkan ancaman penyakit di sisi lain.

Teguran “Macan Ompong”: Imbauan formalitas dari Lurah Randra Satiawan sama sekali tidak berguna dan terbukti gagal menghentikan kucuran air limbah berbau busuk tersebut.

Desakan Hukuman Mati Operasional:

Berdasarkan aturan tegas BGN, pelanggaran berat penataan limbah ini menyuarakan satu konsekuensi mutlak: Tutup dan Hentikan Operasional SPPG sekarang juga!

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak boleh diam terpaku bagai patung. Pembuktian sampel laboratorium harus segera diseret ke meja hijau. Masyarakat menolak keras dibodohi oleh alasan “sisa limbah lama” atau sekadar janji renovasi. Jangan biarkan warga ditindas oleh bau limbah cair yang merusak lingkungan demi sebuah proyek formalitas!

Fransisco chrons

Pemkab dan DPRD Toba Tandatangani Persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026

0
Poto dokumentasiedia Investigasi.news 31 Agustus 2026

Toba, Investigasi.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama DPRD Kabupaten Toba resmi menandatangani nota kesepakatan bersama terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan persetujuan tersebut dilaksanakan usai rapat pembahasan Ranperda P-APBD 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Toba, Senin (31/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Toba yang telah memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Toba dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan bersama.

Menurutnya, rangkaian penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diawali dengan penyampaian Nota Pengantar Bupati Toba. Selanjutnya, DPRD melalui fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian Nota Jawaban Bupati Toba atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.

“Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Toba atas kerja sama, dukungan, serta komitmen yang telah diberikan dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini,” ujar Audi Murphy O. Sitorus.

Ia juga menjelaskan bahwa setelah memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Toba, Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan evaluasi dan mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan berikutnya sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah yang sah.

Reporter: Octa

Dua Madrasah di Pidie Jaya Optimistis Implementasikan Kurikulum Berbasis Cinta

0
Dua Madrasah di Pidie Jaya saat implementasikan Kurikulum Berbasis Cinta. (Foto: ist)

PIDIE JAYA – Semangat menerapkan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter peserta didik semakin menguat di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Hal itu ditunjukkan oleh puluhan guru dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 dan MIN 11 Pidie Jaya yang sukses mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) selama tiga hari, Senin (31/8/2026) hingga Rabu (2/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para guru untuk memahami sekaligus mempersiapkan penerapan KBC di lingkungan madrasah. Kurikulum ini diarahkan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia.

Semangat tersebut terangkum dalam prinsip KBC, yakni “Cerdas Otaknya, Mulia Akhlaknya.” Para guru dibekali pemahaman bahwa pendidikan berbasis cinta tidak semata-mata diberikan melalui materi pembelajaran khusus, tetapi dapat diterapkan melalui sikap, perilaku, komunikasi, dan keteladanan guru dalam keseharian.

Bimtek yang menghadirkan pemateri dari Provinsi Aceh tersebut juga dikemas berbeda. Tidak seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di dalam ruangan. Pada hari terakhir sekaligus penutupan, para peserta mengikuti kegiatan di ruang terbuka, tepatnya di kawasan Pantai Meurah Seutia (Pantai Manohara), Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya.

Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah (Pokjawasmad) Provinsi Aceh, Drs. Nopia Dorsain, menjelaskan bahwa Kurikulum Berbasis Cinta lebih menekankan praktik pendidikan yang meneladani pola pembelajaran Rasulullah.

Menurutnya, pendekatan tersebut mengedepankan hubungan langsung dan keteladanan dalam membimbing peserta didik.

Kurikulum berbasis cinta ini lebih kepada pendekatan langsung kepada anak didik. Tidak harus ada materi khusus, tetapi bagaimana para guru mampu mengarahkan anak-anak untuk lebih mencintai Allah, Rasul, orang tua, dan lingkungan. Intinya, kurikulum ini lebih kepada keteladanan,” jelas Nopia.

Ia menilai peran guru sangat penting dalam keberhasilan penerapan KBC. Guru tidak hanya dituntut menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam membangun sikap dan karakter.

Optimisme penerapan KBC juga disampaikan Kepala MIN 11 Pidie Jaya, Fitriani. MIN 11 sendiri menjadi salah satu sekolah yang dipercaya sebagai pilot project KBC di Pidie Jaya.

Fitriani menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh tenaga pendidik akan berupaya maksimal menerapkan nilai-nilai Kurikulum Berbasis Cinta dalam kehidupan sekolah.

Saya bersama seluruh guru di MIN 11 akan berusaha untuk menjalankan kurikulum ini. Insyaallah bisa,” ucap Fitriani.

Hal senada disampaikan Kepala MIN 10 Pidie Jaya, Nazariah. Menurutnya, pelaksanaan bimtek selama tiga hari memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan di madrasah.

Apa yang telah kami dapatkan selama bimbingan ini akan kami implementasikan di sekolah nantinya. Harapannya, anak-anak madrasah, khususnya MIN 10 dan MIN 11, benar-benar menjadi bagian dari keberhasilan pilot project Kurikulum Berbasis Cinta ini,” kata Nazariah.

Dengan berakhirnya rangkaian Bimtek KBC, tantangan berikutnya berada di lingkungan madrasah masing-masing. Para guru diharapkan tidak berhenti pada pemahaman selama pelatihan, tetapi mampu menerjemahkan nilai-nilai cinta, keteladanan, dan pembentukan akhlak ke dalam aktivitas pendidikan sehari-hari.

Bagi MIN 10 dan MIN 11 Pidie Jaya, penerapan KBC diharapkan menjadi langkah nyata untuk menghadirkan pendidikan yang lebih humanis, dekat dengan peserta didik, serta mampu melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan sekaligus karakter dan akhlak yang kuat.

(Herry)

Jembatan Penghubung Suka Mulya–Tirta Mulya Rusak, Warga Keluhkan Kondisinya

0
Terlihat Jembatan Penghubung Suka Mulya–Tirta Mulya Rusak. Foto: Suprene

OKI, Sumsel — 2 September 2026 — Masyarakat mengeluhkan kondisi jembatan penghubung Desa Suka Mulya menuju Desa Tirta Mulya, Blok C ke Blok D, Jalur 23, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang saat ini mengalami kerusakan parah dan amblas.

Dari kondisi di lapangan, badan jembatan terlihat berlubang cukup dalam dengan bagian konstruksi yang rusak. Sejumlah lubang bahkan hanya ditutup menggunakan papan dan material seadanya, sehingga kondisi tersebut dinilai membahayakan masyarakat yang melintas.

Budy, salah seorang masyarakat, berharap kerusakan jembatan tersebut segera mendapat perhatian dari pihak terkait.

“Kami berharap jembatan ini segera diperbaiki. Kondisinya sudah rusak parah dan amblas, tentu sangat membahayakan masyarakat yang melintas. Jangan sampai menunggu ada korban baru dilakukan perbaikan,” ujar Budy.

Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan perbaikan secara permanen agar akses penghubung Desa Suka Mulya–Desa Tirta Mulya kembali aman dan nyaman digunakan warga.

Suprene

Menuju Kota Metropolitan, Fadly Amran Tekankan Pembangunan Padang Harus Berkualitas dan Berkelas

0
Wali Kota Padang, Fadly Amran. (foto: Diskominfo)

PADANG – Langkah Kota Padang menuju kota metropolitan terus dipacu. Bukan hanya mengejar banyaknya pembangunan fisik, Pemerintah Kota Padang mulai menempatkan kualitas, kerapian, estetika, hingga fungsi kawasan sebagai bagian penting dari wajah kota ke depan.

Arah tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mendengarkan paparan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait progres sekaligus rencana pekerjaan fisik tahun 2026 di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, serta Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Zahirwan tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus pematangan agenda pembangunan fisik Kota Padang.

Fadly menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan. Setiap proyek yang dikerjakan pemerintah harus mampu menghasilkan kualitas konstruksi yang baik sekaligus memperkuat wajah kota.

“Menuju kota metropolitan, kita harus memastikan pembangunan menggunakan bahan kelas satu dan dikerjakan dengan rapi. Pasar juga harus menjadi tempat yang nyaman dan menarik, bahkan dapat menjadi bagian dari destinasi wisata,” ujar Fadly.

Pesan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Kota Padang diarahkan tidak sekadar mengejar infrastruktur, tetapi juga membangun ruang kota yang nyaman, representatif, dan memiliki daya tarik.

Sejumlah agenda fisik pun dipaparkan masing-masing OPD. Dinas Lingkungan Hidup, misalnya, menyiapkan pembangunan toilet digital di kawasan Taman Rimbo Kaluang. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana publik sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat di ruang terbuka kota.

Dari sektor pariwisata, Dinas Pariwisata melalui Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata memaparkan rencana pengadaan gerobak bagi pelaku ekonomi kreatif. Program ini diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi kreatif sekaligus memperkuat daya tarik kawasan wisata dan ruang publik.

Sementara Dinas Perdagangan membawa agenda yang cukup besar dalam penataan pusat perdagangan Kota Padang. Di antaranya pembenahan fasad pertokoan Merlin dan Koppas Plaza, perbaikan fasad Pasar Raya Padang Fase I hingga VI, pengadaan CCTV, pembenahan kios serta basement Pasar Raya Fase VII, hingga pengembangan kawasan kuliner Gang Rajawali.

Penataan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjadikan kawasan perdagangan tidak hanya sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang kota yang lebih tertata, aman, nyaman, dan memiliki daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan.

Di sektor infrastruktur, Dinas PUPR Kota Padang melaporkan sejumlah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya pengerjaan irigasi dan drainase di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang didukung anggaran Transfer ke Daerah sekitar Rp50 miliar.

Selain itu, PUPR juga memaparkan rehabilitasi kawasan air mancur Pasar Raya serta penataan Pantai Padang yang menjadi salah satu ruang publik sekaligus ikon wisata Kota Padang.

Tak kalah penting, pembangunan sektor perumahan juga terus berjalan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Balai Gadang, Lambung Bukik Sungkai, dan Pauh, termasuk rehabilitasi Rusunawa.

Rangkaian program tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan Kota Padang pada 2026 bergerak di berbagai lini, mulai dari infrastruktur dasar, kawasan perdagangan, ruang publik, pariwisata, lingkungan, hingga hunian masyarakat.

Namun, bagi Fadly Amran, seluruh pembangunan tersebut harus memiliki satu standar yang sama: berkualitas dan dikerjakan secara sungguh-sungguh.

Sebab, wajah Kota Padang sebagai kota metropolitan tidak hanya akan ditentukan oleh besarnya anggaran maupun banyaknya proyek yang dibangun. Lebih jauh, kualitas pekerjaan, keteraturan kawasan, kenyamanan masyarakat, serta kemampuan menghidupkan ruang-ruang kota akan menjadi tolok ukur kemajuan.

Dengan arah pembangunan yang semakin terintegrasi, Pemko Padang berupaya memastikan setiap pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada 2026 tidak berhenti sebagai proyek semata, tetapi menjadi bagian dari transformasi wajah kota menuju Padang yang lebih modern, nyaman, tertata, dan memiliki daya saing sebagai kota metropolitan. (ScM)

Wali Kota Solok Buka Training AI Ready ASEAN, 1.000 ASN Ikuti Pelatihan

0
Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, membuka Training AI Ready ASEAN. ( Foto: Wahyu)

SOLOK KOTA, investigasi.news-Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, membuka Training AI Ready ASEAN yang diikuti 1.000 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Solok bertempat di Gedung kubung 13, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan literasi digital ASN dalam memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung efektivitas kinerja dan pelayanan publik.

Wali Kota menegaskan, perkembangan AI harus diikuti dengan kesiapan ASN untuk beradaptasi dan memanfaatkannya secara bijak, produktif dan bertanggung jawab.

“AI bukan untuk menggantikan ASN, tetapi menjadi alat bantu agar kita dapat bekerja lebih cepat, efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Wali Kota.

Wali Kota berharap pelatihan ini melahirkan ASN Kota Solok yang adaptif, inovatif dan siap menghadapi era digital.( Wahyu)

Walikota Solok Serahkan SK dan Pengambilan Sumpah Janji PNS Pemko Solok

0
Wali Kota Solok, Dr.Ramadhani Kirana Putra secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sekaligus memimpin pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Solok. ( Foto: Wahyu)

Kota Solok- investigasi.news-Wali Kota Solok, Dr.Ramadhani Kirana Putra secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sekaligus memimpin pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Solok, Rabu (02/09/2026).

Acara yang berlangsung khidmat di Gedung Kubung Tigo Baleh ini dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Solok.

Dalam amanatnya, Wali Kota Solok menegaskan bahwa momentum pengambilan sumpah ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat. Ia mengingatkan para PNS baru untuk menjaga integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Menjadi PNS berarti siap mendedikasikan waktu dan kemampuan untuk kemajuan Kota Solok. Saya minta saudara-saudara sekalian segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, pahami tupoksi, dan berikan inovasi terbaik untuk pelayanan publik,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dan kedisiplinan tinggi. Ia berharap kehadiran aparatur muda yang baru saja disumpah ini mampu membawa energi positif dan mempercepat digitalisasi birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah secara simbolis oleh perwakilan PNS, disaksikan langsung oleh Wali Kota Solok beserta rohaniawan.( Wahyu)