Kantor Pertanahan Kabupaten Malang terus mendorong percepatan penyelesaian program strategis pertanahan melalui penguatan koordinasi dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Percepatan Penyelesaian PTSL dan Wakaf Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Rabu (26/08).

​Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 serta Panitia Wakaf Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi ruang bersama untuk melihat perkembangan pekerjaan masing-masing tim sekaligus memastikan setiap tahapan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

​Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, masing-masing tim membawa laporan progres serta penetapan target akhir sebagai bahan pembahasan. Melalui evaluasi tersebut, progres pelaksanaan dapat dipetakan dengan lebih jelas, termasuk hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka mempercepat penyelesaian pekerjaan.

​Koordinasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada capaian yang telah diperoleh, tetapi juga menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen seluruh tim. Dengan komunikasi dan evaluasi yang berkelanjutan, setiap kendala maupun kebutuhan percepatan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.

​Kantor Pertanahan Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus menjaga ritme pelaksanaan program PTSL dan Wakaf Tahun Anggaran 2026 agar dapat diselesaikan sesuai target. Guh

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang terus memperkuat proses penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan melalui pembahasan secara terkoordinasi. Salah satunya melalui kegiatan Gelar Permohonan Pembatalan Sertipikat Berdasarkan Putusan Pengadilan yang dilaksanakan di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Kamis (27/08/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Bapak Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh., serta diikuti oleh sejumlah seksi terkait, meliputi Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, serta Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan.

Gelar dilaksanakan sehubungan dengan adanya permohonan dari Sdr. Imam Sambudi terkait pembatalan sejumlah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pembahasan tersebut juga mengacu pada Putusan Pengadilan yang menjadi dasar dalam proses permohonan pembatalan sertipikat.

Dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang melakukan pembahasan secara bersama dengan melibatkan seksi-seksi yang memiliki keterkaitan dengan objek dan substansi permasalahan. Koordinasi lintas seksi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap aspek pertanahan dapat ditelaah secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembahasan kali ini memerlukan ketelitian dan koordinasi dalam setiap proses penanganan sengketa maupun permasalahan pertanahan. Gelar juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman serta merumuskan langkah tindak lanjut berdasarkan dokumen dan putusan yang menjadi dasar permohonan. Guh

Komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam membangun Zona Integritas (ZI) terus diperkuat. Pada Jumat (28/08), Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menerima kunjungan Tim Pembina Zona Integritas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam rangka verifikasi lapang pembangunan Zona Integritas.

​Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pendampingan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang berjalan sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.

​Dalam pelaksanaan pembangunan ZI tahun 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB).

​Verifikasi lapang menjadi kesempatan bagi Tim Pembina ZI Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur untuk melihat secara langsung kesiapan serta implementasi pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Selain meninjau pelaksanaan pembangunan ZI, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memberikan arahan, penguatan, serta evaluasi terhadap berbagai aspek yang menjadi bagian dari pembangunan Zona Integritas.

​Pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dilaksanakan secara menyeluruh melalui sejumlah area perubahan. Tim kerja yang telah dibentuk mencakup Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Manajemen Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Pengawasan, serta Kualitas Pelayanan Publik.

​Melalui kunjungan dan pembinaan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang diharapkan semakin siap dalam mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas secara konsisten. Lebih dari sekadar pemenuhan dokumen, pembangunan ZI diharapkan benar-benar tercermin dalam budaya kerja, tata kelola pemerintahan, pengawasan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Guh

Tanah wakaf telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, tanah wakaf dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan keagamaan dan sosial, mulai dari pembangunan masjid, musala, pesantren, madrasah, hingga tempat pemakaman. Di balik besarnya manfaat yang bisa didapatkan dari tanah wakaf, ada risiko yang sering dihadapi oleh para nadzir, salah satunya soal keberlanjutan dan keamanan tanah wakaf.

Risiko keamanan bisa dihilangkan dengan adanya sertipikat tanah wakaf. Legalitas menjadi fondasi untuk memastikan tanah wakaf tetap terlindungi dari sengketa, tumpang tindih kepemilikan, maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak. Tanpa kepastian hukum berwujud sertipikat ini, tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umat masih berpotensi menghadapi persoalan di masa mendatang.

Penyertipikatan terhadap tanah wakaf ini yang kemudian menjadi salah satu fokus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di bawah arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, program percepatan digalakkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keamanan tanah-tanah wakaf.

Andi Mulyadi, seorang pembina di Masjid Muhajirin Makassar adalah salah satu yang merasakan hasil dari program percepatan yang dijalankan Kementerian ATR/BPN. Selama lebih dari lima dekade, kepengurusan masjid telah beberapa kali berganti. Namun, baru pada tahun 2026, tanah wakaf masjidnya resmi memiliki sertipikat.

“Saya sangat bersyukur. Bayangkan, masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1972. Sudah beberapa kali berganti pengurus, tetapi baru tahun ini, alhamdulillah melalui terobosan Bapak Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, akhirnya memiliki sertipikat. Terima kasih, kami akhirnya telah menerima sertipikat tanah wakaf ini,” ujar Andi Mulyadi.

Bagi nadzir, kepastian hukum atas tanah wakaf memberikan rasa aman. Bukan hanya itu, sertipikat tanah juga memberikan keleluasaan dalam mengelola aset yang diamanahkan. Wakil Pimpinan MA DDI Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Andi Gusnaidah, menceritakan bahwa dirinya baru siap bergerak untuk mencari bantuan pengembangan sarana dan prasarana sekolahnya setelah menerima sertipikat.

“Kami berharap semoga program sertipikasi tanah wakaf terus berlanjut. Manfaatnya sangat besar bagi kami. Program ini sangat menguntungkan pihak sekolah. Kalau misalnya ada pendanaan atau bantuan, tentu sertipikat ini menjadi salah satu tolok ukur,” kata Andi Gusnaidah.

Kisah yang dialami Andi Mulyadi dan Andi Gusnaidah menjadi gambaran bahwa sertipikasi tanah wakaf tidak hanya menghadirkan kepastian hukum di atas kertas. Program ini memberikan manfaat nyata bagi para pengelola aset wakaf sekaligus memperkuat keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

Hingga akhir Juli 2026, sekitar 59% tanah wakaf di Indonesia telah bersertipikat. Dengan program percepatan yang dijalankan Kementerian ATR/BPN, sisa 41% ditargetkan tersertipikasi pada 2028. Untuk mempercepat langkah ini, Menteri Nusron secara konsisten dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, berdialog dengan tokoh agama, organisasi keagamaan, nadzir, hingga pemerintah daerah untuk ikut berkolaborasi mengamankan aset-aset keagamaan. Guh

Jakarta – Dalam konferensi pers yang berlangsung di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta pada Rabu (26/08/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menjelaskan terkait tiga transformasi layanan pertanahan yang baru diluncurkan, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah. Transformasi itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat sekitar 80% tugas dan fungsi ATR/BPN adalah pelayanan kepada masyarakat.

“Urgensi transformasi ini adalah menjadikan kepuasan pelanggan sebagai output utama dari pelayanan publik. Paling tidak ada tiga hal yang diharapkan masyarakat, yaitu kepastian, kecepatan, dan pelayanan yang bebas pungli,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Untuk memenuhi harapan masyarakat, percepatan layanan pertanahan jadi salah satu fokus yang dibenahi Kementerian ATR/BPN. Percepatan tidak hanya dilakukan lewat pembenahan sistem, proses bisnis, dan teknologi informasi, tetapi juga penataan sumber daya manusia (SDM) serta dukungan dari mitra eksternal.

Dalam tubuh Kementerian ATR/BPN kini sistem yang diterapkan adalah Organisasi Berbasis Wilayah. Sistem ini mengubah pendekatan organisasi dari sebelumnya bersifat tematik menjadi berbasis wilayah. Para Kepala Seksi (Kasi) bertanggung jawab terhadap wilayah kelurahan/kecamatan dan dituntut memahami seluruh aspek tugas dan fungsi pertanahan di wilayahnya. “Pendekatan wilayah kita turunkan dari Kepala Kantor sampai ke Kasi. Harapannya, persoalan yang ada di masing-masing wilayah bisa diselesaikan di level Kasi,” kata Sekjen ATR/BPN.

Organisasi Berbasis Wilayah pada tahap awal mulai diterapkan di 10 Kantor Pertanahan, yakni Kota Medan, Kota Denpasar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang, Kota Balikpapan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Gresik, Kabupaten Demak, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bandung.

Percepatan layanan pertanahan diimplementasikan lewat penetapan layanan Pengukuran Terjadwal yang memberikan kepastian waktu pengukuran hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT). Masyarakat memperoleh jadwal pengukuran dengan masa tunggu paling lama 7 hari, kemudian penyelesaian hingga PBT diterbitkan maksimal 5 hari sehingga total waktu pelayanan paling lama 12 hari. Layanan tersebut sudah berjalan di 455 kantor dari total 483 Kantor Pertanahan.

Masyarakat juga mulai bisa menggunakan layanan Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian maksimal 10 hari. Target tersebut mencakup verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama 3 hari, pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama 2 hari, dan penyelesaian di Kantor Pertanahan selama 5 hari. “Lima hari sisanya merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian kami, di Kantor Pertanahan. Seluruh persyaratan dipenuhi dan pemohon membayar Surat Perintah Setor serta PNBP dalam kurun waktu lima hari,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Untuk mendukung kelancaran transformasi layanan bagi masyarakat, Kementerian ATR/BPN memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Surat Edaran Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah. Kerja sama mencakup pertukaran data pertanahan dan perpajakan, integrasi NIB dan NOP, serta optimalisasi pemanfaatan Zona Nilai Tanah.

Pada kesempatan ini, Sekjen ATR/BPN hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono serta jajaran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, turut menyampaikan program pemerintah KIP Kuliah. Turut hadir, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana. Guh

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sertipikasi 11 juta bidang tanah rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 2029. Langkah ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum sekaligus memberi akses ekonomi bagi masyarakat.

“Tahun 2026 sampai dengan 2027, kita akan targetkan sebanyak 3 juta. Kemudian sisanya 8 juta. Lalu, itu akan kita targetkan di tahun 2028 sebanyak 5 juta. Mudah-mudahan sisanya bisa kita selesaikan di tahun 2029,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat konferensi pers di Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (26/08/2026).

Dalam proses sertipikasi rumah bagi MBR, Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi tersebut telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Bersama antara Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PKP, dan Kepala BPS.

Adapun program Sertipikasi bagi MBR ini menyasar tiga kluster. Ketiga kluster itu meliputi rumah dari program bantuan pemerintah, rumah yang dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta rumah pada kluster mandiri.

“Syarat mendapat program ini, yaitu bagi pekerja sektor formal itu sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, itu ditunjukkan melalui bukti penghasilan. Selain itu juga dilengkapi dengan surat yang menerangkan bahwa pemohon termasuk dalam kategori MBR. Nah, bagi sektor non-formal itu masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN,” kata Dalu Agung Darmawan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari turut menyampaikan mengenai program prioritas pemerintah, yakni KIP Kuliah. Melalui program tersebut pemerintah berharap bisa memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sekjen ATR/BPN dalam kesempatan ini hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono serta jajaran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. Turut hadir, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana. Guh