Pasaman,Investigasi-Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang sebagai pendamping dan pengawas pembangunan melalui TP4D. Namun kami juga mengharapkan bimbingan dan arahan dari Kajati Sumbar. Kedepannya kita harapkan hubungan kita lebih solid lagi, sehingga sinegritas antara Pemkab Pasaman dengan Kajari Pasaman serta rekan-rekan Forkompida yang lain akan lebih baik kedepannya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pasaman H.Benny Utama saat menerima kunjungan kerja dan silahturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat DR.Anwarudin Sulistoyino, SH,M.Hum.

Dalam acara kunjungan kerja dan silahturahmi Kajati turut hadir, Forkompida, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD dan Jurnalis di Balerong Pusako Anak Nagari, Rabu (30/6).

Bupati Pasaman dalam sambutannya menambahkan, Kabupaten Pasaman merupakan salah satu Kabupaten di bagian wilayah Utara Sumatera Barat dengan luas wilayah 3.947.64 Km, dengan jumlah penduduk 301.328 jiwa, yang terdiri dari bermacam macam suku dan etnis dengan mata pencaharian yang pada umumnya petani.

Selanjutnya, Benny juga menyampaikan bahwa hubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dengan Kejaksaaan Negeri Pasaman telah terjalin dengan baik dan selalu bersinergi dalam melakukan upaya penegakan hukum, baik itu berupa pencegahan, pengawasan dan penindakan serta demi kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Pasaman.

Lebih lanjut, Kajati DR. Anwarudin Sulistoyino,SH, M.Hum dalam kunjungan kerja dan silahturahmi dengan Bupati bersama jajaran SKPD menyampaikan, Kejaksaan sebagai jaksa Pengacara negara dan mendukung mengawal dan mendampingi ASN untuk menjalankan tugas dengan baik.

“Karena tupoksi Kejaksaaan disamping sebagai jaksa lembaga penuntut umum juga sebagai pengacara negara, sehingga harus bisa membantu berkontribusi pada pembangunan yang dilaksanakan Bupati dan jajarannya,”ujar Kajati.

Diakhir wawancara Kajati mengatakan dimasa Pandemi Covid-19, Kejaksaan Agung menginstruksikan pada seluruh Kajati dan Kajari untuk membantu mendukung pemulihan ekonomi nasional, itu terwujud apabila pembangunan tetap berjalan terus meskipun kita sedang pandemi yang penting protokol kesehatan harus kita jaga bersama.(R/Sc)

Pasaman, Investigasi – Perkumpulan Qbar Sumatera Barat laksanakan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Penguatan Pengakuan dan Parlindungan Wilayah Adat Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Pasaman.

Semiloka digelar sehari, Selasa (29/6) di Hall Emir Hotel Lubuksikaping, dan dibuka (Keynote Speaker) oleh Bupati Pasaman, diwakili Drs. H. Yasri Uripsyah, MSi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman menegaskan bahwa untuk melindungi dan memberi pengakuan kapasitas masyarakat Hukum Adat di Pasaman, diinterprestasikan kedalam Perda Kabupaten Pasaman No.13 tahun 2011.

Kemudian, terkait visi mewujudkan Kabupaten Pasaman yang Bermartabat, bupati mengungkap rencana pengembangan wilayah Pasaman Lima tahun ke depan.

Menurutnya, saat ini Pemkab Pasaman tengah berupaya mereposisi istilah Kabupaten Pasaman sebagai daerah punggir, menjadi daerah tengah.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk ini, diantaranya melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Kepala Daerah tetangga, untuk bisa sinergi dan mau menindak lanjuti program pembukaan akses transportasi baru ke daerah tetangga.

Dijelaskan, target pembukaan jalan baru diantaranya ruas Bonjol ke Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota. Diharapkan jika jalan ini selesai nantinya, masyarakat Pasaman bisa memgakses pintu Tol Sumbar – Riau yang akan dibangun di daerah Lima Puluh Kota.

Selanjutnya mengupayakan kelanjutan pembangunan ruas jalan Rao-Rokan Hulu (Riau), Rao-Padang Lawas (Sumatera Utara) dan peningkatan jalan Lubuksikaping-Pasaman Barat via Tonang-Talu, serta akses ke kabupaten Agam, via Koto Tangah, Lubuk Sikaping.

Semiloka yang digelar Perkumpulan Qbar di Pasaman, focus mengupas tentang wilayah adat nagari, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman No. 13 tahun 2011 tentang Nagari sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Menurut Rahma Weliza, Ketua Divisi Pengorganisasian Perkumpulan Qbar Sumatera Barat –selaku moderator, bahwa Perda No. 13/2011 Pasaman, telah menunjukan komitmen Pemda Pasaman dalam memberikan parlindungan pada masyarakat hukum adat di daerahnya.

“Perda 13 tahun 2011 sekaligus menyatakan keberadaan masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Pasaman, bukanlah ancaman terhadap kedaulatan dan integritas NkRI, dan substansi yang diatur pun telah memenuhi kritetia apa yang diharapkan untuk diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat,” terang Rahma.

Usai acara pembukaan, Perkumpulan Qbar menyerahkan Draft usulan Kebijakan Penguatan Pengakun dan Perlindungan Wilayah Adat.kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Terlibat aktif dalam semiloka, diantaranya Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Pasaman, Lima Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lima Walinagari, Lima unsur Badan Musyawarah (Bamus), yakni Nagari Silayang, Nagari Simpang, Nagari Alahan Mati, Nagari Ganggo Hilia dan Nagari Ganggo Mudiak, serta unsur Pemerintah Kabupaten Pasaman. (R)