Beranda blog Halaman 45

Kualitas Layanan Digital Lamban, DPRD Jember Soroti Anggaran Pemeliharaan Aplikasi Dispendukcapil Rp310 Juta

0
Anggota Komisi A DPRD Jember, Alfan Yusfi dari Fraksi PDI Perjuangan

Jember, Investigasi.news- Anggaran pemeliharaan aset tidak berwujud dan aplikasi layanan masyarakat sebesar Rp310,3 juta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan kualitas layanan digital yang diterima oleh masyarakat.Sorotan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi A DPRD Jember, Alfan Yusfi.

Ia mengkritik efektivitas aplikasi LAHBAKO (Layanan Harian Buat Administrasi Kependudukan Orang Jember) yang digunakan untuk mendukung pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.

Menurut Alfan, kehadiran sistem digital semestinya mampu memangkas birokrasi dan mempercepat waktu pengurusan. Namun pada kenyataannya, sejumlah layanan adminduk di lapangan dilaporkan masih membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu.

“Padahal SOP dengan sistem digital itu maksimal empat sampai lima hari,” ujar Alfan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menilai kelambatan ini bertolak belakang dengan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan efisien.

Alfan mengingatkan agar kelemahan teknis di tingkat bawah tidak merusak visi strategis kepala daerah.

“Jangan sampai niat Bupati baik, tetapi struktur di bawahnya tidak mampu mempraktikkannya. Yang dirugikan lagi-lagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi, aplikasi LAHBAKO telah disosialisasikan kepada operator desa dan kecamatan sejak 12 Juli 2021, salah satunya di Desa Ambulu, dan resmi diluncurkan pada 14 Februari 2022. Kendati demikian, hingga tahun 2026 ini, persoalan klasik terkait lambannya waktu penyelesaian dokumen adminduk dinilai belum mengalami perubahan signifikan.

Atas dasar tersebut, Komisi A DPRD Jember mendesak agar anggaran pemeliharaan aplikasi tersebut dievaluasi total.

Alfan menekankan bahwa dana yang digunakan bersumber dari pajak masyarakat, sehingga output dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan kembali oleh wajib pajak dalam bentuk pelayanan yang prima. Js

Pemkab Asahan Dukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

0

ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di daerah itu. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset wakaf agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dukungan itu disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., setelah mengikuti Penandatanganan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Provinsi Sumatera Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Rianto dari Aula Melati Kantor Bupati Asahan. Sejumlah pejabat dan instansi terkait turut mengikuti agenda tersebut, di antaranya perwakilan Kejaksaan Negeri Asahan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah terkait serta para camat.

Rianto mengatakan, pendaftaran tanah wakaf bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berkaitan dengan kepastian hukum atas aset yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Menurut dia, tanah wakaf yang telah terdaftar dan bersertifikat memiliki perlindungan hukum yang lebih jelas sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa atau persoalan kepemilikan pada masa mendatang.

“Percepatan pendaftaran tanah wakaf merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf sekaligus mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari,” kata Rianto.

Ia menyebut Pemkab Asahan akan mendukung koordinasi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya dalam proses pendataan serta pendaftaran tanah wakaf.

Rianto berharap seluruh tanah wakaf di Kabupaten Asahan dapat terdata dengan baik dan secara bertahap memperoleh sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan agar tanah-tanah wakaf di Kabupaten Asahan memiliki kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Percepatan pendaftaran tanah wakaf juga diharapkan dapat memperkuat pengelolaan aset wakaf sehingga keberadaannya tetap terlindungi dan pemanfaatannya dapat berlangsung sesuai peruntukannya.

Dengan adanya koordinasi lintas instansi, proses pendataan dan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Asahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Sidabutar

Festival Layang-Layang Asahan Meriah, Peserta dari Sejumlah Daerah Perebutkan Piala Bupati

0
Pembukaan Festival Layang-Layang Asahan. ( Foto: Sidabutar)

ASAHAN – Langit Desa Silo Baru, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, dipenuhi aneka warna dan bentuk layang-layang dalam Festival Layang-Layang Asahan yang memperebutkan Piala Bupati Asahan, Kamis (27/8/2026).

Festival yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, SH, MAP itu berlangsung meriah dan menarik perhatian masyarakat setempat. Ratusan warga tampak memadati lapangan untuk menyaksikan kreativitas para peserta yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dalam perlombaan tersebut, panitia mempertandingkan dua kategori, yakni Layang-Layang Sindarin yang diikuti 37 peserta dan Layang-Layang Dimensi dengan lima peserta. Peserta berasal dari Kabupaten Asahan, Labuhanbatu Utara, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Batu Bara, hingga sejumlah daerah lainnya.

Beragam bentuk layang-layang dengan desain unik menghiasi langit Silo Baru. Kreativitas peserta menjadi daya tarik tersendiri dan mendapat apresiasi dari para penonton yang hadir.

Saat membuka kegiatan, Rianto mengatakan festival layang-layang bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga upaya melestarikan budaya tradisional yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama.

Menurutnya, bermain layang-layang merupakan kenangan masa kecil yang hampir pernah dirasakan setiap orang. Karena itu, kegiatan seperti ini dinilai penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan.

“Berbagai variasi layang-layang ditampilkan dengan kreativitas yang beragam dan sangat menarik. Kami berharap festival ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan di Kabupaten Asahan,” ujar Rianto.

Ia menambahkan, selain menjadi sarana hiburan, festival layang-layang juga dapat menjadi wadah olahraga, rekreasi, sekaligus pengembangan kreativitas masyarakat.

Rianto mengaku bangga karena kegiatan tersebut mampu menarik peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Bahkan, menurutnya, terdapat peserta yang memiliki pengalaman bertanding di tingkat nasional.

Kepada para peserta, ia berpesan agar menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Sementara kepada tim juri, ia meminta agar penilaian dilakukan secara objektif dan profesional sesuai aturan yang berlaku.

“Junjung tinggi sportivitas dan tunjukkan kemampuan terbaik. Kepada tim penilai, lakukan penilaian secara objektif sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kualitas peserta,” katanya.

Wakil Bupati juga menilai lokasi pelaksanaan festival sangat mendukung kegiatan layang-layang. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkreasi sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya tradisional Indonesia.

Festival Layang-Layang Asahan kemudian resmi dibuka oleh Wakil Bupati Asahan yang ditandai dengan ucapan basmalah. Pembukaan tersebut disambut antusias oleh peserta dan masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya perlombaan.

Bupati Asahan Ikuti Rakor Regional Sumatera, Tegaskan Komitmen Percepat Penurunan Stunting

0
Bupati Asahan Ikuti Rakor Regional Sumatera. ( Foto: Sidabutar)

MEDAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera Tahun 2026 yang digelar di Hotel Grand Mercure, Medan, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah di Sumatera, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta sejumlah tamu undangan. Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., dalam arahannya menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, berbagai program unggulan telah dijalankan untuk mendukung percepatan penanganan stunting, mulai dari Program Hasil Terbaik Cepat, layanan berobat gratis melalui Universal Health Coverage (UHC), pengembangan rumah sakit unggulan, pembangunan Puskesmas Rawat Inap Plus Sumut Berkah, hingga program Bantuan Stimulan Keluarga Berisiko Stunting (BESTI).

“Program BESTI menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Sasaran utamanya adalah anak usia 8 hingga 23 bulan yang mengalami masalah gizi agar tidak berkembang menjadi kasus stunting baru,” ujar Surya.

Ia menjelaskan, melalui bantuan pangan lokal sebagai stimulan, pelaksanaan BESTI pada 2025 terbukti mampu meningkatkan berat badan balita penerima manfaat. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa intervensi yang tepat sasaran dapat memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak.

Surya juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumatera untuk memperkuat kolaborasi dalam menurunkan angka stunting.

“Pastikan setiap kabupaten dan kota memiliki lokus prioritas yang jelas, target yang terukur, data sasaran yang terpercaya, serta rencana tindak lanjut yang benar-benar dapat dilaksanakan. Tidak ada ruang untuk keraguan, stunting harus kita turunkan bersama,” tegasnya.

Usai mengikuti rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam percepatan penurunan stunting.

“Ini bukan sekadar rapat biasa, tetapi panggilan bersama untuk bertindak lebih cepat dan lebih tepat. Kegiatan ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, langkah, dan tekad bersama dalam menekan angka stunting,” katanya.

Taufik menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen penuh mendukung program percepatan penurunan stunting sesuai arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil rakor tersebut, kata dia, akan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Kita ingin memastikan anak-anak Asahan tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Ini adalah investasi masa depan yang tidak boleh ditunda,” ujarnya.

Melalui rakor regional tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar pemerintah daerah di Sumatera dalam mewujudkan target penurunan stunting secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Sidabutar

PORPROV XVI Sumbar Digelar 2–14 Oktober, 12 Daerah Jadi Tuan Rumah

0
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (kiri) didampingi Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy (kanan) resmi launching Porprov XVI Sumatera Barat Tahun 2026 di Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (27/8/2026) Foto : Dok. Makopim/Ab

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama pemerintah kabupaten/kota dan KONI Sumbar menetapkan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XVI Tahun 2026 digelar pada 2–14 Oktober 2026. Sebanyak 12 kabupaten/kota akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai cabang olahraga dalam ajang yang kembali digelar setelah vakum sekitar delapan tahun.

Kepastian tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumbar sekaligus launching PORPROV XVI Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur (Wagub), Vasko Ruseimy di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026).

Rapat tersebut juga dihadiri para bupati/wali kota se-Sumbar, Ketua KONI Sumbar Hamdanus serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Gubernur Mahyeldi mengatakan, berdasarkan hasil rapat, seluruh pihak telah menyepakati pelaksanaan PORPROV XVI pada 2–14 Oktober 2026. Karena itu, ia meminta KONI dan pengurus cabang olahraga di seluruh kabupaten/kota segera mematangkan persiapan, terutama pembinaan atlet dan program latihan.

“Berdasarkan hasil keputusan rapat tadi, telah disepakati bahwa Porprov tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 14 Oktober 2026. Untuk itu kepada Pengcab-Pengcab segera mempersiapkan di masing-masing kabupaten/kota, atletnya, latihannya,” ujar Gubernur.

Dari sisi pembiayaan, Mahyeldi menjelaskan, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan dukungan melalui APBD Provinsi untuk penyelenggaraan seluruh cabang olahraga. Sementara pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mempersiapkan dukungan bagi kontingen dan atlet daerahnya masing-masing.

Adapun 12 daerah yang menjadi tuan rumah PORPROV XVI yakni Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kota Solok dipercaya menjadi tuan rumah pembukaan PORPROV XVI pada 2 Oktober 2026 yang dipusatkan di Lapangan Merdeka. Sementara penutupan akan dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, dengan Main Stadium Sikabu menjadi salah satu lokasi utama kegiatan.

Gubernur berharap seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dan segera menyelesaikan setiap kendala yang berpotensi menghambat persiapan. Dengan sinergi pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, para atlet, para orang tua atlet dan masyarakat, PORPROV XVI diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga Sumbar.

“Ini Mentawai saja siap, masa yang lain tidak siap,” ujar Gubernur menyemangati seluruh daerah agar memastikan kesiapan masing-masing sebagai tuan rumah maupun peserta PORPROV XVI Tahun 2026.

Mahyeldi menilai PORPROV memiliki arti strategis bagi peningkatan kualitas atlet Sumbar. Kompetisi menjadi ruang untuk menguji hasil latihan sekaligus mengidentifikasi atlet-atlet potensial yang dapat dipersiapkan untuk menghadapi ajang olahraga pada tingkat yang lebih tinggi.

“Walaupun latihan banyak tapi tidak ada kompetisi, tentu mereka menjadi tidak teruji. Nah, Porprov ini bagian dari itu,” katanya.

Selain sebagai ajang pembinaan dan seleksi atlet, PORPROV XVI juga diarahkan menjadi bagian dari persiapan Sumbar menghadapi berbagai agenda olahraga nasional, termasuk PORWIL 2027 serta peluang Sumbar menjadi tuan rumah PON pada periode mendatang.

Gubernur juga menilai penyelenggaraan event olahraga berskala besar akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Mobilitas atlet, ofisial, pelatih, keluarga atlet dan masyarakat selama PORPROV diharapkan dapat menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan.

“Dengan pemyelenggaraan event ini, kita memperkirakan sektor pariwisata dan UMKM akan mendapat stimulus. Itu tentu, akan berpengaruh positif untuk pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat dan seluruh pecinta olahraga memberikan dukungan terhadap pemyelenggaraan PORPROV XVI ini. Menurutnya, pembinaan olahraga harus terus digerakkan dari tingkat nagari dan kecamatan hingga kabupaten/kota, sehingga olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana membentuk generasi muda yang sehat, disiplin dan berprestasi.

Sementara Wagub Vasko Ruseimy menegaskan, PORPROV XVI tidak sekadar agenda pertandingan, tetapi momentum untuk kembali membangun ekosistem olahraga Sumbar secara bersama-sama.

Keterlibatan 12 kabupaten/kota sebagai tuan rumah, menurutnya, juga menjadi bentuk pemerataan sekaligus ruang bagi setiap daerah untuk mengambil peran dalam kebangkitan olahraga Sumbar.

“Kita ingin Porprov ini menjadi titik balik olahraga Sumatera Barat. Bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi bagaimana kita kembali membangun semangat berkompetisi, melahirkan atlet-atlet baru, dan menghidupkan olahraga sampai ke daerah. Karena itu, semua kabupaten dan kota harus mengambil bagian dan memastikan Porprov ini sukses bersama,” tegas Vasko.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KONI Sumbar, Hamdanus melaporkan PORPROV ke- XVI ini akan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Ajang tahun ini juga mencatat sejumlah hal baru, di antaranya Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertama kalinya menjadi salah satu tuan rumah PORPROV Sumbar. Selain itu, cabang olahraga surfing juga untuk pertama kalinya dipertandingkan dalam sejarah PORPROV di Sumbar.

Lima cabang olahraga lainnya juga akan diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga pelaksanaan PORPROV tahun ini sekaligus memperluas ruang partisipasi dan promosi potensi daerah.

Sementara itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah berkomitmen memastikan kesiapan venue, sarana dan prasarana, perangkat pertandingan serta kebutuhan pendukung lainnya. Pemerintah Kota Solok juga menyatakan kesiapan menyukseskan pembukaan PORPROV XVI pada 2 Oktober 2026 dengan dukungan Pemprov dan KONI Sumbar.

Pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memastikan dukungan pendanaan melalui APBD Tahun 2026, termasuk mempercepat proses Perubahan APBD sesuai ketentuan. Proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PORPROV juga akan dipercepat melalui koordinasi dan pendampingan UKPBJ sesuai peraturan perundang-undangan. (adpsb/rmz/bud)

Apel Akbar Sabuk Kamtibmas di Kemuning, Polri dan Masyarakat Perkuat Benteng Keamanan Bersama

0
Rangkaian acara Apel Akbar Sabuk Kamtibmas di Kemuning. (Foto: M. Budy)

PALEMBANG — Upaya membangun keamanan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat terus diperkuat jajaran Polrestabes Palembang. Salah satunya melalui Apel Akbar Sabuk Kamtibmas yang digelar Polsek Kemuning di halaman Mapolsek Kemuning, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus mempererat komunikasi antara kepolisian, pemerintah kecamatan dan kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta warga dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H., hadir sekaligus memimpin apel. Turut hadir Danramil Kemuning Mayor Inf. Yudo Handoko, perwakilan KUA Kecamatan Kemuning, para lurah, tokoh masyarakat, serta sejumlah organisasi dan komunitas masyarakat.

Di antaranya Laskar Merah Putih (LMP) Mada Sumsel, Cakar Sriwijaya, Harimau Sumatera Bersatu, komunitas ojek online, dan elemen masyarakat lainnya. Sekitar 100 peserta dari berbagai unsur mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam amanatnya, Kapolrestabes Palembang menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada institusi kepolisian. Stabilitas kamtibmas membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem keamanan di lingkungan masing-masing.

Karena itu, penguatan komunikasi menjadi salah satu kunci. Ketika masyarakat dan kepolisian memiliki jalur komunikasi yang terbuka, berbagai potensi gangguan keamanan dapat lebih cepat diketahui dan ditangani.

Kapolsek Kemuning AKP Iklil Alanuari mengatakan, Apel Akbar tersebut mengusung tema “Sambang Buka Komunikasi Kamtibmas”. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun kedekatan sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara polisi dan masyarakat.

“Melalui kegiatan Sambang Buka Komunikasi Kamtibmas, kita tingkatkan sinergitas Polri dan masyarakat dalam memantau stabilitas keamanan, guna mendukung program pemerintah demi terwujudnya situasi yang kondusif di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Iklil.

Menurutnya, Sabuk Kamtibmas merupakan langkah strategis untuk mendorong terbentuknya keamanan berbasis komunitas. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima pelayanan keamanan, tetapi juga menjadi mitra yang memiliki peran penting dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan potensi gangguan kamtibmas.

Sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan juga menjadi perhatian bersama. Mulai dari peredaran minuman keras, penganiayaan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Kewaspadaan masyarakat terhadap persoalan tersebut dinilai penting, terutama melalui penguatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta keberanian menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi gangguan keamanan.

Kapolrestabes Palembang menyambut positif pelaksanaan Apel Akbar Sabuk Kamtibmas. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi jembatan komunikasi yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dan kepolisian dalam satu komitmen menjaga kondusivitas wilayah.

“Kami sambut dengan antusias karena ini merupakan jembatan antara komunitas masyarakat dengan pemerintah, termasuk kepolisian. Ini adalah langkah yang strategis untuk terus kita membina dan menjaga kondisi kamtibmas,” ungkap Sonny.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pembacaan Ikrar Sabuk Kamtibmas. Ikrar tersebut menjadi simbol komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, serta keharmonisan kehidupan masyarakat di Kecamatan Kemuning.

Melalui penguatan sinergi tersebut, keamanan diharapkan tidak berhenti sebagai tugas aparat, tetapi tumbuh menjadi kesadaran bersama. Sebab, lingkungan yang aman pada akhirnya lahir dari kepedulian, komunikasi, dan keberanian seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang hidupnya.

M. Budy

Tim Penilai IMTI 2026 Apresiasi Layanan Inklusif dan Ramah Muslim di Stasiun Padang, Dukung Pariwisata Sumbar

0

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026 di Stasiun Padang, Kamis (27/8). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian terhadap fasilitas dan layanan publik yang mendukung pengembangan ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat.

Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) merupakan salah satu instrumen penilaian yang digagas oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Bank Indonesia dan NHI Poltekpar Bandung. Penilaian IMTI dilakukan untuk melihat kesiapan serta komitmen daerah dalam mengembangkan destinasi dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Kunjungan Tim Penilai IMTI di Stasiun Padang diterima langsung oleh Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya. Turut hadir Manager Operasi dan Angkutan Fasilitas Penumpang, Acep S. Manan, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab, Kepala Stasiun Padang Jefri Alkori, beserta jajaran.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dr. Lila Yanwar, MARS, beserta jajaran, Ketua BPJPH Sumatera Barat Dr. Ikrar Abdi, S.Ag., M.A., Deputy Direktur BEKS Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan, serta Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Wahendra.

Sementara itu, Tim Penilai IMTI dipimpin oleh Dr. Sumaryadi, MM bersama Christian Helmy Rumayar, Zafira Khairani, dan Ditra Bulan Ramadinia.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Penilai IMTI meninjau sejumlah fasilitas dan layanan yang tersedia di Stasiun Padang, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas serta sarana pendukung kebutuhan wisatawan muslim.

Tim penilai memberikan apresiasi terhadap kesiapan fasilitas pelayanan di Stasiun Padang, khususnya dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa.

“Pelayanan disabilitas di Stasiun Padang sangat ramah dan memudahkan pengguna. Selain itu, fasilitas untuk mendukung pariwisata ramah muslim juga telah disiapkan dengan baik, seperti ketersediaan musala hingga masjid, toilet terpisah, kelengkapan fasilitas disabilitas, digitalisasi dan fasilitas lainnya,” ujar Sumaryadi.

Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang inklusif, aman, nyaman, serta mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang menggunakan kereta api sebagai bagian dari perjalanan wisata di Sumatera Barat.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya dari sisi keselamatan dan kenyamanan perjalanan, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh pelanggan, termasuk penyandang disabilitas maupun wisatawan muslim. Kunjungan Tim Penilai IMTI ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Stasiun Padang,” ujar Lutfi.

Menurutnya, keberadaan transportasi publik yang mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkualitas. Stasiun sebagai salah satu pintu masuk dan keluar wisatawan memiliki peran strategis dalam memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan.

“KAI siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata ramah muslim unggulan di Indonesia. Kami berharap layanan transportasi kereta api dapat semakin memberikan nilai tambah bagi perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah,” tambah Lutfi.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dr. Lila Yanwar, MARS, menyampaikan bahwa transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah muslim, khususnya dalam memberikan kemudahan akses, keamanan, kenyamanan, dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

“Pariwisata ramah muslim tidak hanya tentang destinasi, tetapi juga bagaimana wisatawan mendapatkan kemudahan dan kenyamanan selama perjalanan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, KAI, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat ekosistem pariwisata Sumatera Barat yang berkualitas, inklusif, dan ramah bagi wisatawan muslim,” ujar Lila.

Melalui kunjungan Tim Penilai IMTI 2026 tersebut, KAI Divre II Sumbar berharap dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam mendukung pengembangan pariwisata Sumatera Barat, sekaligus memastikan Stasiun Padang menjadi ruang pelayanan publik yang inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai latar belakang.

Polres Dharmasraya Bagikan Masker kepada Warga, Antisipasi Dampak Kabut Asap

0
Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso WP bersama Ketua Bhayangkari dan personel membagikan masker kepada pengendara di Jalan Lintas Sumatera sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap.

DHARMASRAYA — Mengantisipasi dampak kabut asap yang mulai dirasakan masyarakat di wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso WP, S.I.K., M.A.P., M.H., turun langsung ke lapangan untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat.

Didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Dharmasraya Ny. Rifka Kartyana, personel Polres Dharmasraya dan Polsek Sungai Rumbai, Kapolres membagikan masker kepada masyarakat, khususnya pengendara yang melintas di Jalan Lintas Sumatera.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk meminimalkan risiko paparan kabut asap sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik.

Kapolres mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara mulai dipengaruhi kabut asap. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kondisi kesehatan.

Kehadiran langsung jajaran Polres Dharmasraya di tengah masyarakat menunjukkan komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan sekaligus pelayanan kepada warga.

“Polri hadir untuk masyarakat. Bersama kita cegah dampak kabut asap, serta jaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Dharmasraya.”

Tim Penilai IMTI 2026 Apresiasi Layanan Inklusif dan Ramah Muslim di Stasiun Padang, Dukung Pariwisata Sumbar

0
Tim Penilai IMTI 2026 bersama jajaran KAI Divre II Sumbar saat meninjau fasilitas layanan inklusif dan ramah muslim di Stasiun Padang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026 di Stasiun Padang, Kamis (27/8). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian terhadap fasilitas dan layanan publik yang mendukung pengembangan ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat.

Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) merupakan salah satu instrumen penilaian yang digagas oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Bank Indonesia dan NHI Poltekpar Bandung. Penilaian IMTI dilakukan untuk melihat kesiapan serta komitmen daerah dalam mengembangkan destinasi dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Kunjungan Tim Penilai IMTI di Stasiun Padang diterima langsung oleh Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya. Turut hadir Manager Operasi dan Angkutan Fasilitas Penumpang, Acep S. Manan, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab, Kepala Stasiun Padang Jefri Alkori, beserta jajaran.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dr. Lila Yanwar, MARS, beserta jajaran, Ketua BPJPH Sumatera Barat Dr. Ikrar Abdi, S.Ag., M.A., Deputy Direktur BEKS Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan, serta Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Wahendra.

Sementara itu, Tim Penilai IMTI dipimpin oleh Dr. Sumaryadi, MM bersama Christian Helmy Rumayar, Zafira Khairani, dan Ditra Bulan Ramadinia.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Penilai IMTI meninjau sejumlah fasilitas dan layanan yang tersedia di Stasiun Padang, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas serta sarana pendukung kebutuhan wisatawan muslim.

Tim penilai memberikan apresiasi terhadap kesiapan fasilitas pelayanan di Stasiun Padang, khususnya dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa.

“Pelayanan disabilitas di Stasiun Padang sangat ramah dan memudahkan pengguna. Selain itu, fasilitas untuk mendukung pariwisata ramah muslim juga telah disiapkan dengan baik, seperti ketersediaan musala hingga masjid, toilet terpisah, kelengkapan fasilitas disabilitas, digitalisasi dan fasilitas lainnya,” ujar Sumaryadi.

Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang inklusif, aman, nyaman, serta mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang menggunakan kereta api sebagai bagian dari perjalanan wisata di Sumatera Barat.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya dari sisi keselamatan dan kenyamanan perjalanan, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh pelanggan, termasuk penyandang disabilitas maupun wisatawan muslim. Kunjungan Tim Penilai IMTI ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Stasiun Padang,” ujar Lutfi.

Menurutnya, keberadaan transportasi publik yang mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkualitas. Stasiun sebagai salah satu pintu masuk dan keluar wisatawan memiliki peran strategis dalam memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan.

“KAI siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata ramah muslim unggulan di Indonesia. Kami berharap layanan transportasi kereta api dapat semakin memberikan nilai tambah bagi perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah,” tambah Lutfi.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dr. Lila Yanwar, MARS, menyampaikan bahwa transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah muslim, khususnya dalam memberikan kemudahan akses, keamanan, kenyamanan, dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

“Pariwisata ramah muslim tidak hanya tentang destinasi, tetapi juga bagaimana wisatawan mendapatkan kemudahan dan kenyamanan selama perjalanan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, KAI, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat ekosistem pariwisata Sumatera Barat yang berkualitas, inklusif, dan ramah bagi wisatawan muslim,” ujar Lila.

Melalui kunjungan Tim Penilai IMTI 2026 tersebut, KAI Divre II Sumbar berharap dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam mendukung pengembangan pariwisata Sumatera Barat, sekaligus memastikan Stasiun Padang menjadi ruang pelayanan publik yang inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai latar belakang.

Kepala KAI Divre II Sumbar Perkuat Sinergitas dan Koordinasi dengan Kodaeral II Padang

0
Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya bersama jajaran saat audiensi dengan Dankodaeral II Padang Laksda TNI Sarimpunan Tanjung untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi antarlembaga.

Penguatan sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan KAI Divre II Sumbar melalui audiensi bersama Kodaeral II Padang, Kamis (27/8). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kodaeral II Padang tersebut dihadiri oleh Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya bersama jajaran manajemen.

Kedatangan jajaran KAI Divre II Sumbar disambut langsung oleh Dankodaeral II Laksda TNI Sarimpunan Tanjung, didampingi Aster Dankodaeral II Kolonel (Mar) Wartono dan Kadister Kodaeral II Letkol (Mar) Arifin.

Audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan hubungan kelembagaan antara KAI Divre II Sumbar dan Kodaeral II Padang. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah hal strategis terkait penguatan sinergi, khususnya dalam mendukung aspek keamanan, kelancaran operasional, serta terciptanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa sinergi dengan TNI, termasuk Kodaeral II Padang, merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional perkeretaapian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api.

“Kolaborasi dan koordinasi dengan Kodaeral II Padang merupakan bagian penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan dan mendukung kelancaran operasional KAI Divre II Sumbar. Kami berharap komunikasi dan sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga bersama-sama dapat memberikan kontribusi positif bagi keamanan, kelancaran operasional, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lutfi.

Senada dengan hal tersebut, Dankodaeral II Padang Laksda TNI Sarimpunan Tanjung menyambut baik audiensi yang dilakukan KAI Divre II Sumbar. Menurutnya, sinergitas dan komunikasi antarlembaga merupakan hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik audiensi ini sebagai momentum untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi antara Kodaeral II Padang dengan KAI Divre II Sumbar. Kodaeral II siap mendukung dan memperkuat sinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga dapat bersama-sama memberikan kontribusi bagi keamanan, kelancaran operasional, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sarimpunan.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus simbol penguatan hubungan kelembagaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian cinderamata antara KAI Divre II Sumbar dan Kodaeral II Padang.

Melalui audiensi ini, KAI Divre II Sumbar berharap sinergitas dan kolaborasi dengan Kodaeral II Padang semakin solid dan berkelanjutan. Koordinasi yang semakin baik diharapkan dapat mendukung terciptanya operasional kereta api yang aman dan lancar serta memperkuat kualitas pelayanan KAI kepada masyarakat.