Padang, Investigasi

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy meninjau ketersediaan stok oksigen pada salah satu perusahaan supplier di kota Padang sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus di daerah itu.

“Informasinya kebutuhan di beberapa daerah seperti Pesisir Selatan, Bukittinggi, Lubuk Basung memang terjadi peningkatan. Namun suplai masih terkendali,” katanya saat mengunjungi perusahaan suplier oksigen CV. Asiana di By Pass Padang, Minggu (11/7/2021).

Menurutnya tindakan preventif yang dilakukan sesuai dengan arahan menteri kesehatan RI dalam rapat koordinasi terkait PPKN sebelumnya.

Dalam rapat itu disebutkan pemerintah daerah terutama yang memiliki daerah terkena kebijakan PPKN darurat untuk memastikan ketersediaan oksigen di daerah dan memastikan kebutuhan serta mensimulasikan kemungkinan lonjakan kebutuhan saat kasus meningkat.

“Kita belajar dari Jawa dan Bali karena itu ketersediaan oksigen harus menjadi salah satu fokus,” ujarnya.

Ia juga minta kepala dinas terkait untuk memantau perusahaan supplier lain dan memastikan berapa kapasitas produksi dan berapa peningkatan yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Informasi sebelumnya ada enam perusahaan supplier oksigen yang ada di Sumatera Barat namun dia meminta hal itu dipastikan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan data.

Kepala Pemasaran CV. Asian Gasindo Muhammad William terakhir memang terjadi peningkatan permintaan oksigen dari beberapa pihak terutama rumah sakit.

Normalnya kebutuhan oksigen yang disuplai hanya 400-500 tabung hari di antaranya untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sakit di Bukittinggi, Lubuk Basung, Solok Selatan, Sawahlunto, Pariaman, Padang Panjang dan Padang.

Namun dalam sebulan terakhir ada peningkatan permintaan bahkan sampai 800 tabung. Meski demikian ia memastikan bahwa perusahaannya masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kendalanya, kata William adalah adanya keterlambatan pembayaran oleh pihak Rumah Sakit sehingga pihak perusahaan harus mencarikan dana talangan. Ia berharap kendala itu bisa teratasi agar suplai bisa tetap lancar.

Untuk kebutuhan Rumah sakit William mengatakan pihaknya terbuka selama 24 jam. Kapanpun Rumah sakit butuh pihaknya akan tetap melayani, apalagi jika nanti terjadi kondisi darurat.

Dalam kunjungan itu Wagub Audy didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumbar selaku Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala BPBD Provinsi Sumbar Erman Rahman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar Dedy Diantolany.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Audy Joynaldy; Semua Sudah Berjalan Dengan Baik

Padangpariaman, Investigasi

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joynaldy menilai penerapan aturan sesuai kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sudah berjalan dengan baik karena penumpang yang datang harus membawa surat bukti PCR Swab yang berlaku 2 x 24 jam.

“Hari ini hanya ada 14 penerbangan datang dan pergi di BIM. Untuk kedatangan hanya dari dua daerah yaitu dari Jakarta dan Batam,” katanya saat meninjau penerapan aturan terkait PPKM di BIM, Minggu (11/7/2021).

Untuk penumpang yang datang dari Jakarta semuanya wajib memiliki bukti PCR Swab 2×24 jam. Petugas di bandara sudah memastikan hal tersebut berjalan dengan baik.

Sementara untuk penumpang yang datang dari Batam pada hari Senin (12/7/2021) juga akan diwajibkan memiliki bukti PCR 2 x 24 jam. Hal itu diterapkan karena Batam juga merupakan salah satu daerah yang masuk kebijakan PPKM darurat.

Sementara untuk masyarakat yang ingin keluar menggunakan pesawat udara juga Dia menilai kedatangan dan keberangkatan di bandara sudah terdata dengan baik sehingga pengawasan penerapan aturan juga relatif lebih mudah.

Menurutnya dengan adanya surat bukti PCR swab tersebut tidak dibutuhkan lagi posko tes PCR Swap di BIM karena hanya akan menjadi pemborosan.

“Dulu kan yang datang itu hanya pakai surat keterangan rapid anti bodi atau antigen sehingga perlu posko tes PCR Swab di bandara. Sekarang sudah pakai surat bukti PCR jadi tidak dibutuhkan lagi,” katanya.

Selain bandara, rencananya Wagub Audy juga akan meninjau penerapan aturan PPKM pada beberapa fasilitas yang dinilai berpotensi terjadinya kerumunan di Padang.

Saat itu peninjauan, Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumbar selaku Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala BPBD Provinsi Sumbar Erman Rahman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar Dedy Diantolany dan Kepala Otoritas Bandara (Otband) Wilayah VI Padang, Agoes Soebagio.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Pasbar, Investigasi

Pemerintah provinsi Sumatera barat menggodok formulasi untuk penyelesaian masalah kawasan hutan di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya telah diokupasi secara ilegal oleh oknum masyarakat secara ilegal untuk perkebunan sawit.

“Kementerian kehutanan menyerahkan kewenangan penyelesaian persoalan ini kepada provinsi Sumatera barat. Kita berupaya membuat sebuah formula untuk bisa menyelesaikan hal itu tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi bersama Polda Sumbar dan Pemkab Pasaman Barat di Padang, Sabtu (10/7/2021) malam.

Gubernur mengatakan penyelesaian permasalahan tersebut menjadi perhatian serius dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kepolisian RI.

Karena itu perlu gerak cepat yang dilakukan untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang telah di okupasi dan di dimanfaatkan secara ilegal oleh oknum masyarakat, mengembalikannya kepada negara dan upaya pengelolaan sesuai aturan dan kebijakan pemerintah.

“Kita sudah mengambil langkah-langkah dalam upaya penyelesaian permasalahan ini termasuk koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan rapat koordinasi di tingkat provinsi dengan pihak terkait,” ujarnya.

Menyambung pernyataan tersebut Wakil Gubernur Sumbar Audy joinaldy mengatakan salah satu hasil rapat dengan Kementerian Kehutanan adalah kemungkinan Pemerintah Provinsi mengelola lahan yang telah dikembalikan tersebut dengan menunjuk pihak-pihak tertentu dengan sistem bagi hasil.

Dengan cara demikian masyarakat yang menggantungkan hidup di lahan sawit itu tetap bisa diberdayakan untuk bekerja guna menopang perekonomian keluarga. Sementara negara juga mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun dalam pelaksanaannya nanti Pemprov Sumbar diminta untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kapolda Sumatera Barat Irjen pol Toni Harmanto mengatakan hingga Juli 2021 sudah ada 1112 ha lahan yang awalnya di okupasi oleh masyarakat secara ilegal, dikembalikan kepada negara.

Ia mengatakan jumlah itu masih akan terus meningkat kemungkinan hingga lebih dari 2000 hektare karena saat ini tim masih bergerak di lapangan.

Namun ia menilai masih perlu upaya tingkat lanjut karena jumlah lahan yang di okupasi secara ilegal itu kemungkinan mencapai 9000 hektare.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan yang telah menyerahkan kewenangan kepada Pemprov Sumbar untuk menyelesaikan persoalan itu. Ia merekomendasikan untuk mengedepankan sosialisasi dan negosiasi kepada oknum masyarakat agar secara sukarela menyerahkan lahan negara yang telah diokulasi tersebut.

Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik sosial dan peranan sosial di di masyarakat Air Bangis karena sebagian masyarakat menggantungkan ekonomi di lahan sawit tersebut.

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi menyambut baik langkah langkah yang telah diambil oleh Pemprov Sumbar. Menurutnya dengan adanya kepastian hukum masyarakat juga akan diuntungkan.

Permasalahan okupasi laga kawasan hutan di Air Bangis menurut Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi bermula pencabutan izin HPH PT Rimba Baru Lestari dan PT Rimba Swasembada (HTI) oleh Menteri Kehutanan sehingga terjadi “open-access” perambahan atau okupasi oleh oknum masyarakat.

Kemudian pencabutan izin HPH PT Inkud Agritama yang menyebabkan semakin terjadi “open access” penambahan atau okupasi oleh oknum. Demikian juga pembangunan jalan Teluk Tapang dan perladangan atau pembuatan kebun kelapa sawit secara ilegal oleh oknum masyarakat pada kawasan hutan tersebut

Data penguasaan kawasan hutan dan penyerahan lahan oleh Polda Sumbar sampai dengan Juni 2021 terlihat sebagian besar pengelola sawit ilegal di lahan milik negara itu adalah pemilik modal yang masing-masingnya memiliki lebih dari 10 hektare.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR