Beranda blog Halaman 50

BMKG Sukses Gelar Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Pidie Jaya, BPBD Dorong Edukasi Kebencanaan Diperkuat

0
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa dalam rangkaian Kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Kelas II Aceh Besar di Kabupaten Pidie Jaya, diikuti masyarakat dan pelajar sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan serta pemahaman menghadapi risiko bencana.

PIDIE JAYA — Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami terus dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas II Aceh Besar sukses menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) selama dua hari, Rabu–Kamis, 26–27 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah dan satuan pendidikan dalam menghadapi potensi bencana geologi.

Pelaksanaan SLG dipusatkan di dua lokasi. Sesi pertama berlangsung di Kantor Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dengan melibatkan masyarakat umum. Sementara itu, edukasi kebencanaan juga menyasar generasi muda melalui kegiatan di SMP Negeri 1 Meureudu, yang diikuti para siswa dan siswi sekolah tersebut.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Dr. Nelly Florida Risma, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengenali risiko bencana.

Menurutnya, pemahaman terhadap karakteristik gempa bumi dan tsunami menjadi salah satu modal penting dalam membangun kesiapsiagaan. Masyarakat tidak hanya dituntut mengetahui potensi ancaman, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.

“Program ini merupakan bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam mengenali risiko serta melakukan respons cepat ketika bencana terjadi,” ujar Nelly kepada kontributor Investigasi.News.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menilai edukasi kebencanaan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan pelajar memiliki nilai strategis, terlebih Pidie Jaya merupakan salah satu wilayah yang memiliki pengalaman menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BMKG yang telah menggelar kegiatan selama dua hari di Pidie Jaya. Kami berharap kerja sama yang baik ini terus ditingkatkan secara lebih intensif, terutama dalam hal penyebaran informasi dan upaya pengurangan risiko bencana,” kata Okta saat dihubungi melalui telepon seluler.

Menurut Okta, peningkatan kapasitas tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Pengetahuan yang diperoleh peserta harus diteruskan kepada lingkungan masing-masing agar terbentuk kesadaran kolektif mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Ia berharap para peserta SLG dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan informasi yang diperoleh selama kegiatan kepada keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat di sekitarnya.

“Harapan kami, para peserta yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti sekolah lapang ini dapat menyampaikan kembali pengetahuan yang mereka peroleh kepada masyarakat luas. Dengan begitu, pemahaman dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana dapat semakin kuat,” harapnya.

Bagi Pidie Jaya, penguatan edukasi kebencanaan bukan sekadar langkah antisipatif, melainkan bagian penting dari membangun masyarakat yang tangguh. Kolaborasi antara BMKG, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar informasi kebencanaan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata ketika ancaman benar-benar terjadi.

(Herry)

Jaga Integritas, Profesionalisme, dan Kualitas Pelayanan, Pemko Payakumbuh Berhentikan Tiga PNS karena Langgar Disiplin

0
Staf Ahli Wali Kota Payakumbuh Irwan Suwandi bersama peserta Workshop Tata Cara Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN berfoto bersama usai kegiatan, Kamis (27/8/2026).

Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan birokrasi.

Dalam dua tahun terakhir, tiga pegawai negeri sipil (PNS) diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin berat.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda melalui Staf Ahli Irwan Suwandi mengatakan pemberian sanksi tegas merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan disiplin ASN diterapkan secara konsisten.

Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop Tata Cara Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN di Ballroom Hotel Kolivera 3, Kamis (27/8/2026).

“Penegakan disiplin ASN bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun integritas dan profesionalisme aparatur negara,” kata Irwan.

Dia menjelaskan, Pemko Payakumbuh memberhentikan dua PNS pada 2025 akibat pelanggaran disiplin berat. Sementara pada 2026, pemerintah kembali menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada seorang PNS karena pelanggaran disiplin.

“Langkah tegas ini menunjukkan bahwa kita (Pemko Payakumbuh) tidak akan menoleransi pelanggaran disiplin yang merusak integritas birokrasi,” ujarnya.

Meski demikian, Irwan menegaskan penjatuhan sanksi bukan satu-satunya tujuan dalam penanganan pelanggaran disiplin ASN.

Menurut dia, pembinaan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar ASN mampu memperbaiki perilaku, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi.

Pemko Payakumbuh juga memperkuat landasan regulasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2026 tentang Disiplin PPPK.

Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menerapkan disiplin PPPK secara konsisten dan berkeadilan.

“Saya berharap seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK di Kota Payakumbuh, dapat menjunjung tinggi nilai integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi teladan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Dafrul Pasi mengatakan disiplin pegawai menjadi salah satu indikator dalam Core Values ASN, Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Survei Penilaian Integritas (SPI), maupun Indeks Profesionalitas ASN.

Dia mengatakan evaluasi pelayanan pada BKPSDM menunjukkan konsultasi mengenai disiplin ASN masih relatif tinggi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BKPSDM menggelar workshop untuk memperkuat pemahaman pejabat pengelola kepegawaian mengenai mekanisme penanganan pelanggaran disiplin.

“Tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman kepada ASN, khususnya pejabat pengelola kepegawaian, agar memahami tata cara penanganan pelanggaran disiplin ASN sehingga dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah dan ditransformasikan kepada seluruh ASN,” katanya.

Dafrul menyebutkan workshop tersebut diikuti 50 peserta yang terdiri atas pejabat yang membidangi kepegawaian dari perangkat daerah, puskesmas, serta tim kerja disiplin pada BKPSDM Kota Payakumbuh.

Para peserta mendapatkan penguatan mengenai tahapan penanganan pelanggaran disiplin, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, hingga langkah pembinaan terhadap pegawai.

“Melalui workshop ini kami berharap pengelola kepegawaian memiliki pemahaman yang sama dan mampu menangani setiap pelanggaran disiplin secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. (Oyon)

Wali Kota Zulmaeta: Kemajuan Payakumbuh Harus Diiringi Keimanan, Akhlak dan Kepedulian Sosial

0
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menghadiri Tablig Akbar dan doa bersama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Masjid Muttahidin, Kamis (27/8/2026).

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi harus diiringi pembangunan manusia yang beriman, berakhlak, berilmu, produktif, dan memiliki kepedulian sosial.

Hal itu disampaikan Zulmaeta saat menghadiri Tablig Akbar dan doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Masjid Muttahidin, Kelurahan Parambahan, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina), Kamis (27/8/2026) pagi. Tablig Akbar diisi tausiah oleh Ustaz Yengki Otrio.

“Kita ingin masyarakat Payakumbuh tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga kuat dalam keimanan, akhlak, persaudaraan dan kepedulian sosial,” kata Zulmaeta.

Menurutnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk meneladani akhlak, kepedulian, dan semangat persaudaraan yang diajarkan Rasulullah SAW. Nilai-nilai tersebut relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus menjadi bagian dari pembangunan daerah.

“Pembangunan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga dengan membangun manusia yang beriman, berakhlak, berilmu, produktif dan memiliki semangat gotong royong,” ujarnya.

Zulmaeta mengatakan pembangunan Kota Payakumbuh membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI perlu dimaknai dengan memperkuat persatuan dan semangat gotong royong.

“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan dengan memperkuat kebersamaan. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kemajuan Kota Payakumbuh membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori,” katanya.

Ia juga mengajak generasi muda meneruskan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan melalui kegiatan positif sekaligus menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan.

“Jadilah generasi yang mampu meneruskan perjuangan para pahlawan dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Gunakan kesempatan yang ada untuk belajar, berkarya, berprestasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Menurut Zulmaeta, Tablig Akbar dan doa bersama menjadi ruang mempererat silaturahmi sekaligus memanjatkan doa agar Kota Payakumbuh senantiasa diberikan keamanan, ketenteraman, kesehatan, keberkahan, dan kemajuan.

Ia mengajak masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat semangat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Mari kita jaga persatuan, dan kita perkuat semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Zulmaeta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Tablig Akbar dan doa bersama tersebut.

“Semoga melalui kegiatan ini, silaturahmi kita semakin kuat, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin mendalam, rasa syukur atas kemerdekaan semakin besar, dan semangat kita untuk membangun Kota Payakumbuh semakin tinggi,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra, Dt. Rajo Mantiko Alam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh Hendri Yazid, Camat Lamposi Tigo Nagori beserta jajaran, pegawai Kementerian Agama Kota Payakumbuh, serta masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. (Oyon)

Wali Kota Zulmaeta: Maulid Nabi Momentum Perbaiki Akhlak dan Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

0
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta membuka Tablig Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Aula Balai Kota Payakumbuh, Kamis (27/8/2026).

Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengajak aparatur sipil negara (ASN) menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperbaiki akhlak, memperkuat integritas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Zulmaeta saat membuka Tablig Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabi’ul Awal 1448 Hijriah di Aula Pertemuan Josrizal Zain Lantai III Balai Kota Payakumbuh, Kamis (27/8/2026). Tausiah pada kegiatan tersebut disampaikan Ustaz Yasril, Dt. Rajo Sindo.

“Maulid Nabi bukan sekadar memperingati kelahiran Rasulullah SAW, tetapi bagaimana kita menjadikan kehidupan dan akhlak beliau sebagai teladan. Kecintaan kepada Rasulullah harus kita buktikan melalui sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Zulmaeta.

Menurutnya, keteladanan Rasulullah SAW yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, kesabaran, kepedulian, dan kasih sayang sangat relevan diterapkan ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

“Sebagai aparatur pemerintah, kita harus mampu menghadirkan keteladanan Rasulullah dalam menjalankan tugas. Amanah yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, jujur dan ikhlas, karena pada akhirnya tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Zulmaeta menegaskan peringatan Maulid Nabi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka akhlak beliau harus tercermin dalam diri kita. Mari kita perbaiki diri, perbaiki cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi dan cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga aparatur yang memiliki integritas, akhlak, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, amanah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintahan yang baik harus dibangun oleh orang-orang yang baik. Karena itu, mari kita tumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah, kita perbaiki akhlak, dan kita hadirkan keteladanan beliau dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan,” tegasnya.

Zulmaeta berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dapat meningkatkan keimanan dan kualitas diri ASN sekaligus memperkuat kebersamaan dalam membangun Kota Payakumbuh.

“Semoga melalui peringatan Maulid Nabi ini, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin kuat, akhlak kita semakin baik, dan keteladanan beliau benar-benar hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kemajuan Kota Payakumbuh,” pungkasnya.

Tablig Akbar tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Payakumbuh Erman Ali.

Kegiatan diikuti ASN perwakilan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Peringatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema “Mari Maknai Maulid Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan Menumbuhkan Kecintaan kepada Rasulullah, Memperbaiki Akhlak, dan Menghadirkan Keteladanan Beliau dalam Kehidupan Sehari-hari.” (Oyon)

Perubahan APBD 2026, Pemko Payakumbuh Fokus Perkuat Ekonomi, Infrastruktur, dan Layanan Kesehatan

0
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan jawaban Pemko atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (27/8/2026).

Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh memfokuskan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan pelayanan kesehatan tanpa menambah beban fiskal masyarakat.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda mengatakan arah kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anggaran perubahan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan jawaban Pemerintah Kota Payakumbuh atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Kamis (27/8/2026).

“Masukan dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting bagi kami dalam menyempurnakan Ranperda P-APBD 2026,” kata Rida.

Menurut dia, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran semakin tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rida mengatakan Pemko Payakumbuh memproyeksikan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,285 miliar dalam Perubahan APBD 2026.

Peningkatan tersebut akan dikejar melalui optimalisasi aset daerah dan berbagai inovasi, bukan dengan menambah pungutan yang membebani masyarakat.

“Kami ingin meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan potensi yang sudah tersedia, bukan menjadikan masyarakat sebagai objek untuk menambah penerimaan daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemko Payakumbuh memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp116,97 miliar.

Tambahan kapasitas fiskal tersebut akan mendukung percepatan penanganan infrastruktur pelayanan publik, pemulihan layanan dasar, serta penguatan mitigasi dan penanganan bencana.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah meningkatkan anggaran untuk UMKM sebesar 46 persen atau sekitar Rp386 juta.

Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha, termasuk perajin rajut, sekaligus memperluas akses pemasaran produk melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran.

“Penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan. Kami juga perlu membantu pelaku usaha memperluas jaringan pemasaran sehingga produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.

Untuk infrastruktur, Pemko Payakumbuh memprioritaskan penanganan jalan, jembatan, dan drainase. Pemerintah daerah juga mendorong revitalisasi Pasar Ibuh agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih nyaman dan tertata.

Selain itu, pembangunan kembali Pasar Serikat yang terbakar dipercepat dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Pada sektor kesehatan, Pemko Payakumbuh mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki gedung Puskesmas Air Tabit dan delapan Puskesmas Pembantu (Pustu), melengkapi peralatan kesehatan rumah sakit, serta menambah dua unit ambulans untuk mendukung mobilitas pelayanan medis.

“Belanja daerah kami arahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi prioritas dalam Perubahan APBD 2026,” kata Rida.

Rida juga memastikan pemerintah daerah menjaga kualitas pelaksanaan anggaran hingga akhir 2026. Pemko Payakumbuh menargetkan realisasi fisik mencapai 98,48 persen, sedangkan serapan keuangan diproyeksikan sebesar 89,97 persen.

“Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan Perubahan APBD 2026 agar anggaran tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Oyon)

Bupati Muba Apresiasi Usaha Ketahanan Pangan Desa di Bayung Lencir

0
Bupati Muba H M Toha Tohet meninjau usaha peternakan ayam petelur dan budidaya ikan patin di Kecamatan Bayung Lencir sebagai bagian dari pengembangan ketahanan pangan dan ekonomi desa.

BAYUNG LENCIR — Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Bayung Lencir, Kamis (27/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau sejumlah kegiatan usaha desa yang dikembangkan melalui program ketahanan pangan.

Kunjungan diawali dengan meninjau usaha peternakan ayam petelur di Desa Sukajaya. Usaha tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang dikelola PT Baylen Keren Sarana, unit usaha Bumdesma Baylen Keren LKD.

Program tersebut merupakan usaha bersama yang sumber dananya berasal dari penyertaan modal khusus program ketahanan pangan tahun 2025. Penyertaan modal itu melibatkan 10 desa, yakni Muara Bahar, Mendis Jaya, Lubuk Harjo, Muara Medak, Pagar Desa, Pangkalan Bayat, Simpang Bayat, Bayat Ilir, Pulai Gading, dan Sindang Marga.

Dari Desa Sukajaya, Bupati Muba melanjutkan kunjungan ke Desa Mekar Jaya untuk melihat langsung kegiatan budidaya ikan patin yang dikelola BUMDes Tapal Batas.

Bupati Muba mengapresiasi berbagai usaha yang telah dikembangkan desa-desa di Kecamatan Bayung Lencir. Menurut dia, pengelolaan potensi desa melalui usaha produktif dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan desa.

“Ini merupakan usaha yang sangat baik. Kita berharap kegiatan seperti ini terus berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Toha.

Ia mengatakan, pengembangan usaha desa juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian desa dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, yakni Muba Maju Lebih Cepat Bersama Mensejahterakan Musi Banyuasin.

Kunjungan Bupati bersama jajaran Pemkab Muba disambut hangat para pengurus usaha ketahanan pangan. Direktur BUMDes Tapal Batas Desa Mekar Jaya, Herry, menyampaikan terima kasih atas perhatian Bupati dan jajaran Pemkab Muba.

Menurut Herry, kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi para pengurus untuk terus mengembangkan usaha ketahanan pangan di desanya. Ia juga menyampaikan kebutuhan mesin pakan kepada Bupati Muba agar pengelolaan budidaya ikan dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

“Kami berterima kasih atas kunjungan dan perhatian Bapak Bupati. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan usaha. Kami juga berharap dapat dibantu mesin pakan agar usaha ketahanan pangan ini bisa lebih maksimal dan berkelanjutan,” kata Herry.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Muba Dedi Zulkarnain, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba Ardiansyah SE MM PhD CMA, Plt Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri SH, Camat Bayung Lencir Zukar SKM MSi, Kabag Prokopim Setda Muba M Agung Perdana SSTP MSi, Kepala Desa Mekar Jaya Triono, serta Kepala Desa Sukajaya Sudarto.

Mulai 17 Agustus 17 Kantah Terapkan Peralihan Hak Terintegrasi, Urus Balik Nama Maksimal 10 Hari

0
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memberikan keterangan pers saat peluncuran layanan Peralihan Hak Terintegrasi di Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Senin (17/8/2026).

Jakarta – Tepat di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi atau balik nama dengan target penyelesaian maksimal 10 hari. Peralihan Hak Terintegrasi jadi wujud transformasi layanan pertanahan yang bisa memberikan kepastian waktu penyelesaian bagi masyarakat dalam proses balik nama sertipikat.

“Fase satu di 17 kantor, kita mulai hari ini Peralihan Hak Terintegrasi. Kita nyatakan efektif 10 hari. Asas kita ini melakukan inovasi ini asasnya adalah memberikan kepastian sama masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat acara Launching Transformasi Layanan dan Organisasi, di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/08/2026).

Kepastian waktu menjadi salah satu prinsip utama dalam transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Adapun skema Peralihan Hak Terintegrasi mencakup tiga tahapan. Pertama, verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah (Pemda) selama tiga hari dengan menggunakan pendekatan fiktif positif. Artinya, apabila dalam waktu tiga hari BPHTB tidak diverifikasi oleh Pemda, maka permohonan tersebut dianggap disetujui.

Kedua, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama dua hari. Ketiga, berkas permohonan masyarakat diproses di Kantah paling lama lima hari. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian Peralihan Hak ditargetkan selesai maksimal 10 hari.

Komitmen dalam menjalankan transformasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh 17 Kepala Kantah yang menjadi lokasi pilot project fase I. Enam Kepala Kantah melakukan penandatanganan secara langsung, yaitu Kepala Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok.

Sementara itu, 11 Kepala Kantah lainnya melakukan penandatanganan secara daring, yakni Kantah Kota Surabaya I, Kabupaten Malang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Batam, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kota Makassar, dan Kota Kupang. Pakta Integritas juga ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi.

Penerapan Peralihan Hak Terintegrasi akan diperluas secara bertahap. Setelah fase I dimulai di 17 Kantah, rencananya sebanyak 24 Kantah akan ditambahkan pada 24 September 2026. Selanjutnya, cakupan layanan ditargetkan terus diperluas hingga mencapai 100 Kantah pada akhir Desember 2026.

“Dengan begitu, transformasinya insyaallah tuntas tahun depan. Kalau 100 kantor, berarti adalah kantor yang masuk 100 besar. 100 kantor ini sudah melayani sekitar 85% dari total layanan pertanahan. Sementara itu, kantor di luar 100 besar hanya mencakup sekitar 15%,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada prinsipnya, transformasi dilakukan untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian sekaligus memenuhi hak dasar masyarakat. “Kita ini adalah pelayanan publik di bidang pertanahan. Dengan memberikan ini, maka kita memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi oleh negara,” pungkas Menteri Nusron. (MW/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Tak Perlu Menunggu Tanpa Kepastian, Masyarakat Rasakan Manfaat Pengukuran Terjadwal Saat Sertipikasi Tanah

0
Pelayanan di loket Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

​Sleman – Bagi masyarakat yang baru pertama kali mengurus sertipikasi tanah, salah satu hal yang kerap jadi pertanyaan adalah kapan tanah akan diukur dan kapan seluruh prosesnya selesai. Pengalaman Sulis, salah seorang warga Sleman, D.I. Yogyakarta, menunjukkan bahwa kepastian waktu layanan kini dapat diketahui sejak berkas permohonan yang diajukan masyarakat dinyatakan lengkap oleh petugas Kantor Pertanahan (Kantah). Hal itu bisa dirasakan berkat layanan Pengukuran Terjadwal.

“Ternyata pengurusan sertipikat itu tidak se-horor yang selalu masyarakat takutkan. Prosesnya cepat sekali dan tidak serumit yang dikira. Surprise sekali, ngga sampai 12 hari sudah jadi Peta Bidang Tanah (PBT) saya,” ungkap Sulis saat ditemui di Kantah Kabupaten Sleman, Kamis (20/08/2026).

Di Kantah Kabupaten Sleman ini pertama kalinya Sulis merasakan pengalaman mengurus tanah. Prosesnya berlangsung cepat. Ia mulai melengkapi berkas pada 31 Juli dan selang tiga hari sudah dikabari soal waktu pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) sekaligus jadwal pengukuran. “Alhamdulillah tanggal 10 itu sudah dikabari kalau PBT-nya sudah jadi. Karena saya belum ada waktu, baru hari ini saya ngambil PBT-nya,” kata Sulis.

Lewat layanan Pengukuran Terjadwal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memang menargetkan masa tunggu untuk masyarakat mendapatkan jadwal pengukuran tanah maksimal tujuh hari. Setelah pengukuran selesai, hasilnya kemudian diproses hingga menjadi PBT dalam waktu maksimal lima hari. Dengan demikian, keseluruhan proses dari permohonan masuk hingga terbitnya PBT ditargetkan selesai paling lama 12 hari.

Transformasi pada proses pendaftaran tanah ini berhasil memberikan kepastian lebih bagi masyarakat soal waktu pelaksanaannya. “Ternyata program baru ini juga kita bisa memilih harinya, kapan waktunya diukur. Jadwalnya tepat dan sesuai dengan yang dijanjikan,“ ujar Sulis.

Pengalaman berbeda namun dengan manfaat serupa dirasakan Dewi Lestari. Sebelumnya, ia telah beberapa kali mengurus sertipikat tanah dan setelah mendapati layanan Pengukuran Terjadwal ia merasakan betul perubahan pelayanan pertanahan.

“Kalau yang dulu saya tidak pernah tahu kapan jadwalnya, kapan pengukurannya, dan siapa yang mengukur. Sekarang Alhamdulillah sudah tahu siapa pengukurnya dan kapan diukurnya, jadi tidak perlu menunggu lama,” jelas Dewi Lestari.

Menurut Dewi Lestari, kepastian tersebut memberikan pengalaman yang berbeda dalam mengurus layanan pertanahan. Ia tidak lagi hanya menunggu kabar mengenai pelaksanaan pengukuran, tapi sejak awal sudah mengetahui kapan layanan akan dilakukan. Karena itu, Dewi mengajak masyarakat yang masih memiliki tanah belum bersertipikat untuk segera mengurusnya melalui Kantah.

“Masyarakat seluruh Indonesia saya sarankan untuk segera mengurus tanah yang belum bersertipikat. Karena ternyata pelayanan di Kantah itu bagus, prosesnya cepat, dan masyarakat mendapat kepastian,” imbau Dewi Lestari.

Kepastian waktu menjadi salah satu perubahan yang dihadirkan melalui Pengukuran Terjadwal. Layanan ini telah diterapkan di 446 Kantah di seluruh Indonesia. Melalui layanan ini, pemohon dapat mengetahui jadwal pengukuran bidang tanahnya sejak berkas permohonan yang diajukan dinyatakan lengkap.

Bagi Sulis dan Dewi Lestari, kepastian waktu bukan sekadar perubahan dalam prosedur pelayanan. Lebih dari itu, kepastian tersebut membuat proses mengurus tanah terasa lebih sederhana dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa layanan pertanahan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan. (MW/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Berkontribusi dalam Pengembangan Geotermal di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan dari Kementerian ESDM

0
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN Deni Santo menunjukkan penghargaan “Outstanding Government Collaboration” yang diterima dari Kementerian ESDM atas dukungan pengembangan energi panas bumi, di Jakarta Convention Center, Kamis (20/8/2026).

​Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (20/08/2026). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan panas bumi (geotermal) di Indonesia.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, usai menerima penghargaan di Jakarta Convention Center (JCC).

Penghargaan “Outstanding Government Collaboration” yang diraih Kementerian ATR/BPN diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026. Kementerian ESDM mengapresiasi seluruh pihak yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata, termasuk melalui peran Kementerian ATR/BPN dalam menangani berbagai aspek pertanahan yang dibutuhkan untuk pembangunan geotermal.

Deni Santo menjelaskan, dukungan Kementerian ATR/BPN dilakukan melalui sejumlah aspek. Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN mendukung pengadaan tanah bagi proyek-proyek pengembangan geotermal, termasuk proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Selanjutnya dukungan juga diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan dalam pengembangan geotermal di Indonesia.

“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” jelas Deni Santo.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian ESDM serta para pihak terlibat dalam mendukung pengembangan geotermal di Indonesia. Dukungan dari sisi pertanahan diharapkan dapat membantu memastikan proyek-proyek geotermal berjalan dengan kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan energi terbarukan nasional. (JM/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Groundbreaking Hunian Terjangkau, Ketua Satgas Perumahan RI Sampaikan Dukungan Sertipikasi Gratis bagi MBR dari Kementerian ATR/BPN

0
Ketua Satgas Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo memberikan keterangan kepada awak media usai acara Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

​Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti rangkaian Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai, di Kawasan Perumahan Perusahaan PT KAI, Jumat (21/08/2026). Usai peresmian, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program Hunian Terjangkau juga didukung oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Sertipikasi Gratis.

“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini (sertipikat gratis) bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim Djojohadikusumo di hadapan awak media usai Groundbreaking Hunian Terjangkau di Manggarai, Jakarta.

Program tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR. Kolaborasi ini diperkuat dengan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026 lalu.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, program sertipikasi gratis mendukung terciptanya legalitas aset hingga penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Dengan kepastian hukum atas tanah, ia menilai masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih luas, termasuk meningkatkan produktivitas. “Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut kolaborasi Kementerian ATR/BPN jadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program perumahan rakyat. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk membangun hunian terjangkau di aset-aset negara, salah satunya di aset PT KAI.

“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” ungkap Maruarar Sirait.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program perumahan rakyat. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak perlu berjalan beriringan dengan pemberian kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir mengikuti groundbreaking juga meninjau ke rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau. Turut hadir, Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi; Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI, Muhammad Qodari; Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin serta sejumlah kepala kementerian/lembaga lainnya. (AR/CK)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia