Beranda blog Halaman 54

Kontingen Pramuka Muba Pulang dari Jambore Nasional XII, Bawa Semangat dan Pengalaman Baru

0
Jambore Nasional XII

Musi Banyuasin, Sumsel — Perjalanan Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Musi Banyuasin (Muba) menuju Jambore Nasional (Jamnas) XII di Jakarta berlangsung dalam semangat kebersamaan dan penuh kebanggaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan acara pelepasan unsur kontingen dan peserta Jamnas XII yang digelar di kediaman rumah dinas Bupati Musi Banyuasin, 11 Agustus 2026. Pelepasan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Muba H.M. Toha bersama Wakil Bupati Rohman.

Kehadiran pimpinan daerah dalam pelepasan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Muba terhadap generasi muda yang membawa nama daerah dalam salah satu agenda besar Gerakan Pramuka tingkat nasional.

Usai dilepas, rombongan kontingen bertolak menuju Jakarta pada 11 Agustus 2026 untuk mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional XII.

Tidak sekadar menjadi ajang pertemuan anggota Pramuka dari berbagai daerah, Jamnas menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk mengasah kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, kreativitas, sekaligus memperluas persaudaraan lintas daerah.

Momen pelepasan Kontingen Pramuka Muba

Selama mengikuti kegiatan, kontingen Muba mendapat pendampingan dari sejumlah unsur pembina dan pendamping, yakni Yusnaini, S.Pd.I., Marya Usyra, Turyanti, S.Pd.Gr., Elpi Hendri, dan Pengadilan, S.Ag.

Kehadiran para pendamping tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan peserta mendapatkan arahan dan pendampingan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Jakarta.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan di Jakarta selesai, kontingen Muba dijadwalkan bertolak kembali pada 21 Agustus 2026.

Perjalanan kemudian dilanjutkan hingga rombongan tiba di Sekayu pada 22 Agustus 2026.

Kepulangan tersebut bukan sekadar menandai berakhirnya perjalanan, tetapi juga menjadi momentum membawa pulang berbagai pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai kepramukaan yang diperoleh selama mengikuti Jamnas XII.

Partisipasi Kontingen Kwarcab Gerakan Pramuka Muba diharapkan mampu memberikan pengalaman positif bagi para peserta untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebersamaan.

Perjalanan dari Muba menuju Jakarta hingga kembali ke Sekayu menjadi catatan tersendiri bagi para peserta. Dari pelepasan di rumah dinas kepala daerah, mengikuti agenda nasional, hingga akhirnya kembali berkumpul dengan keluarga dan masyarakat Muba.

Jambore boleh berakhir, tetapi semangat kepramukaan dan pengalaman yang dibawa pulang diharapkan terus tumbuh menjadi bekal bagi generasi muda Musi Banyuasin.

Suprene

Konfirmasi Dugaan Penampungan Kayu Pacakan Masyarakat di Jalan Minyak, MH Bungkam

0
Yerri Basri Mak, Ketua LSM Wgab

SORONG, Papua Barat Daya — Pemberitaan mengenai dugaan penampungan kayu pacakan masyarakat di Jalan Minyak, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, mendapat respons dari pengusaha berinisial MH.

Respons tersebut disampaikan MH kepada Ketua LSM WGAB, Yerri Basri Mak, setelah pemberitaan sebelumnya berjudul “LSM WGAB Desak Polda dan Gakkum Tindak Penampungan Kayu Merbau” diterbitkan.

Dalam pesan WhatsApp kepada Yerri, MH menyampaikan permintaan maaf. “Saya minta maaf, kondisi benar-benar hancur,” tulis MH.

Dalam pesan berikutnya, MH menyampaikan bahwa suaranya sedang habis dan dirinya mengalami batuk. Keterangan tersebut disampaikan setelah Yerri berupaya menghubunginya melalui telepon.

Namun, respons MH kepada Yerri tersebut belum menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan terkait dugaan penampungan kayu pacakan masyarakat.

Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan asal-usul kayu yang diduga ditampung di Jalan Minyak, legalitas kayu pacakan masyarakat, serta dokumen atau dasar yang digunakan dalam penerimaan dan penampungan kayu tersebut.

Atas belum terjawabnya substansi tersebut, Yerri Basri Mak kembali mendesak Polda Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti informasi tersebut melalui verifikasi dan pemeriksaan di lapangan.

Yerri meminta aparat memastikan asal-usul dan legalitas kayu yang berada di lokasi. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, ia meminta agar persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Yerri, pemeriksaan diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai asal-usul dan legalitas kayu serta menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, MH diduga masih bungkam terhadap konfirmasi yang telah dilayangkan media ini terkait dugaan penampungan kayu pacakan masyarakat di Jalan Minyak.

MH belum memberikan tanggapan langsung kepada media ini atas pertanyaan yang disampaikan untuk mengklarifikasi asal-usul dan legalitas kayu tersebut.

Adapun respons yang sebelumnya disampaikan MH hanya melalui pesan WhatsApp kepada Yerri Basri Mak selaku Ketua LSM WGAB, bukan kepada media ini. Pesan tersebut berisi keterangan mengenai kondisi yang disampaikan MH serta kondisi kesehatannya, namun belum menjawab substansi pertanyaan mengenai asal-usul dan legalitas kayu.

Atas dugaan tersebut, media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi MH untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab, termasuk menyampaikan dokumen atau keterangan yang dapat menjelaskan asal-usul serta legalitas kayu yang dimaksud.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari MH dan pihak terkait lainnya guna memastikan informasi tersebut secara utuh, akurat, dan berimbang. (Jhon)

13.247 KPM Di Sibolga Terima Bantuan Beras 30 Kg, Wali Kota: Gratis Tanpa Pungutan

0
Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazry Penarik saat memberikan bantuan beras kepada perwakilan KPM di Kantor Kelurahan Aek Muara Pinang, Sibolga pada Rabu (26/8/2026)

SIBOLGA, INVESTIGASI.NEWS — Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menghadiri penyaluran bantuan pangan dari Pemerintah Pusat alokasi Juli – September 2026 di Kantor Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Rabu (26/08/2026).

Penyaluran bantuan pangan ini merupakan program Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional Bapanas dan Perum BULOG. Tujuannya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat KPM.

BANTUAN BERAS 30Kg UNTUK 3 BULAN.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bantuan pangan berupa beras tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah kepada masyarakat.

“Dengan kecintaan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto kepada kita, warga Kota Sibolga, sehingga hari ini kita menyalurkan bantuan dari Bapak Presiden berupa beras. Saya pastikan tidak ada kutipan apa pun dan bantuan ini gratis,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menyebut bantuan mencakup alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Ia berharap bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan meringankan beban masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

“Hari ini kita laksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Saya berharap bantuan ini benar-benar meringankan beban masyarakat Kota Sibolga,” ungkapnya.

3.247 KPM TERIMA TOTAL 397.410 Kg Beras.
Wali Kota juga menjelaskan data penerima berasal dari Pemerintah Pusat yang kemudian disampaikan kepada BULOG. Sementara Pemerintah Kota Sibolga berperan memfasilitasi proses penyaluran kepada KPM di wilayah Kota Sibolga.

Ia berpesan agar proses penyaluran dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara Pemko Sibolga, BULOG, Dinas Sosial, camat, lurah, hingga kepala lingkungan dinilai penting agar bantuan sampai ke yang berhak.

Sementara itu, Kepala BULOG Kota Sibolga, Muhammad Bagus Aminullah, menyampaikan jumlah Penerima Bantuan Pangan PBP periode Juli–September 2026 di Kota Sibolga sebanyak 13.247 KPM.

“Total bantuan beras yang dialokasikan mencapai 397.410 kilogram. Setiap KPM menerima 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan,” jelas Bagus.

Dengan dilaksanakannya launching ini, Pemko Sibolga berharap penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Sibolga Drs. Herman Suwito, M.M., unsur Forkopimda, para Kepala OPD, camat, lurah se-Kota Sibolga, serta keluarga penerima manfaat.

(wr warasi)

Respons Cepat, BPBD Pidie Jaya Kerahkan Dua Damkar Padamkan Kebakaran di Tanah Wakaf Masjid

0
Plt. Kalak BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, bersama personel pemadam kebakaran saat penanganan kebakaran lahan di tanah wakaf Masjid Hasan-Husen, Dusun Lampoh Kawat, Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya. Dua unit Damkar dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak meluas. Foto: Herry/Investigasi.news

 

PIDIE JAYA, Investigasi.news – Respons cepat ditunjukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya dalam menangani kebakaran lahan. Dua unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) bersama personel langsung dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan warga terkait kebakaran lahan tanah wakaf Masjid Hasan-Husen di Dusun Lampoh Kawat, Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (26/8/2026) malam.

Petugas BPBD, dengan dukungan personel kepolisian dan masyarakat setempat, berhasil mengendalikan kobaran api sebelum merambat ke lahan di sekitarnya.

Plt. Kepala BPBD Kabupaten Pidie Jaya, Okta Handipa, saat dikonfirmasi Investigasi.news melalui sambungan telepon mengatakan, laporan kebakaran pertama kali diterima petugas piket dari masyarakat.

“Begitu mendapat laporan warga, petugas langsung menginformasikan kepada saya. Kami segera menerjunkan dua unit Damkar beserta personel pemadam ke lokasi. Alhamdulillah, dengan bantuan kepolisian dan warga, api berhasil dipadamkan sehingga tidak sampai menyebar ke lahan di sekitarnya,” ujar Okta.

Okta menjelaskan, kobaran api pertama kali diketahui sekitar pukul 22.00 WIB. Seorang warga melihat api membesar di sekitar tumpukan sampah plastik yang berada tidak jauh dari lahan tersebut.

Dari informasi awal di lapangan, api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang kemudian merambat dan membakar lahan kosong yang merupakan tanah wakaf Masjid Hasan-Husen.

Beruntung, laporan masyarakat diterima dengan cepat sehingga petugas dapat segera melakukan pemadaman. Kecepatan penanganan menjadi faktor penting untuk mencegah api meluas, terlebih kondisi lahan yang relatif mudah terbakar di tengah musim kemarau.

BPBD Ingatkan Warga Jangan Lalai

Atas kejadian tersebut, Okta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terlebih tanpa pengawasan.

Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengedepankan pencegahan dini, terutama selama musim kemarau yang membuat potensi kebakaran lahan semakin tinggi.

“Saya mengajak masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, apalagi jika pembakaran tidak diawasi. Mari kita bersama-sama melakukan pencegahan dini dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran. Saat ini musim kemarau, sehingga potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi,” tegasnya.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kebakaran lahan dapat bermula dari aktivitas sederhana yang dilakukan tanpa pengawasan. Karena itu, kewaspadaan masyarakat dan respons cepat petugas menjadi dua mata rantai penting dalam mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

(Herry)

Akhirnya, Jalan Protokol Depan Mapolsek Meureudu Akhirnya Diperbaiki

0
Herry, Kontributor investigasi saat melihat kondisi jalan usai ditambal. Foto; Herry

 

PIDIE JAYA, Investigasi.news – Keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan protokol di pusat Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, akhirnya mendapat respons. Sehari setelah kondisi jalan tersebut diberitakan media Investigasi.news, ruas jalan tepat di depan Mapolsek Meureudu terlihat mulai diperbaiki.

Pantauan di lokasi pada Rabu (26/8/2026), sejumlah pekerja tampak melakukan penanganan terhadap badan jalan yang sebelumnya dipenuhi lubang. Titik-titik kerusakan ditambal dan diratakan sehingga kondisi permukaan jalan kini jauh lebih baik dan aman dilintasi masyarakat.

Perbaikan tersebut mendapat apresiasi dari warga yang selama ini mengeluhkan kondisi jalan. Fauzan, salah seorang warga yang berada di sekitar lokasi, mengatakan dirinya melihat langsung sejumlah pekerja turun melakukan penanganan.

“Tadi saya lihat beberapa pekerja di lokasi menambal badan jalan dan menutupi semua lubang yang ada selama ini. Sekarang sudah bagus, tidak ada satu pun lubang yang terlihat di situ,” ujarnya.

Menurut Fauzan, kerusakan jalan tersebut sebelumnya cukup membahayakan pengguna jalan, terutama ketika hujan turun dan lubang-lubang tertutup genangan air.

Hal senada disampaikan Mustafa. Ia mengaku lega melihat jalan yang selama ini dikeluhkan warga akhirnya mendapat perhatian dan diperbaiki.

Saya mewakili masyarakat yang sering melintas di jalan ini mengucapkan terima kasih kepada wartawan Investigasi.news yang sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Saya yakin pemberitaan itu ikut mendorong pihak terkait untuk segera merespons keluhan masyarakat,” katanya.

Apresiasi juga datang dari Murniati, seorang ibu rumah tangga yang mengaku selama ini harus ekstra hati-hati ketika melintasi ruas jalan tersebut.

Menurutnya, kondisi jalan yang berlubang menjadi kekhawatiran tersendiri, terlebih saat malam hari maupun ketika hujan turun.

“Jujur, dulu kalau lewat di sini saya harus hati-hati karena takut jatuh. Sekarang sudah tidak lagi. Terima kasih sudah memberitakan keluhan kami. Terima kasih juga kepada Pak Bupati, DPRA, PUPR Aceh dan Plt. Dinas PU yang sudah peduli dan memperbaiki jalan ini. Semoga perhatian dan kepedulian ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT,” tuturnya.

Sebelumnya Dikeluhkan Warga

Sebelumnya, Investigasi.news memberitakan kondisi jalan protokol di pusat Kota Meureudu yang dinilai memprihatinkan. Kerusakan pada badan jalan berlangsung cukup lama dan membuat sejumlah pengguna jalan harus ekstra waspada ketika melintas.

Yang menjadi sorotan, ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses utama keluar-masuk Kota Meureudu dan berada di depan Mapolsek Meureudu. Lokasinya juga hanya berjarak sekitar seratus meter dari kawasan pendopo Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya.

Kondisi tersebut membuat keberadaan lubang di badan jalan menjadi perhatian serius, mengingat intensitas kendaraan dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut cukup tinggi, khususnya pada jam-jam kerja.

Dalam pemantauan sebelumnya, Fauzan mengungkapkan bahwa tidak sedikit pengguna jalan yang menjadi korban akibat kondisi jalan yang berlubang.

“Banyak sekali, Bang, sudah jatuh korban. Apalagi musim hujan dan malam hari. Ada yang sampai tangannya patah. Saya sendiri kadang sudah malas membantu karena terlalu sering warga jatuh di sini,” ungkapnya.

Sementara Mustafa, petugas parkir yang beraktivitas tidak jauh dari lokasi, juga membenarkan bahwa sejumlah pengguna jalan pernah terjatuh akibat lubang tersebut.

Menurutnya, korban bukan hanya pengendara laki-laki, tetapi juga ibu-ibu dan anak-anak yang melintas di kawasan tersebut. Beberapa di antaranya mengalami luka dan lecet setelah terjatuh.

Kini, setelah mendapat sorotan pemberitaan dan perhatian pihak terkait, kondisi ruas jalan tersebut mulai berubah. Lubang-lubang yang sebelumnya menjadi keluhan warga telah ditangani.

Perbaikan ini sekaligus menjadi bukti bahwa keluhan masyarakat yang disampaikan melalui pemberitaan dan mendapat respons cepat dari pihak terkait dapat menghadirkan perubahan nyata di lapangan.

Masyarakat pun berharap penanganan tersebut tidak berhenti pada penambalan sementara. Mereka menginginkan adanya pemeliharaan secara berkala sehingga kerusakan serupa tidak kembali muncul dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas.

(Herry)

Gudang Penimbunan BBM Muncul Di Hamparan Perak Diduga Ilegal

0
Sebuah bangunan yang diduga digunakan sebagai gudang penimbunan BBM di wilayah Hamparan Perak.

Hamparan Perak, investigasi.news – Kejahatan ekonomi terus berkembang. Kali ini peraktek BBM yang diduga ilegal ditemukan di wilayah hukum Polsek Hamparan Perak. Rabu (26/08/2026).

“Saya sering melihat mobil tangki Biru putih keluar masuk dari dalam gudang itu, kalau kita dekati tercium aroma BBM solar, tapi saya tidak tahu pasti kegiatan di dalam gudang tersebut”, kata IL (30) warga Hamparan Perak.

Gudang penimbunan BBM yang tidak memenuhi standar keamanan sangat rawan memicu insiden kebakaran hebat dan ledakan yang mengancam keselamatan warga sekitar.

Modus aktivitas BBM sering kali memanfaatkan gudang tersembunyi untuk menampung ratusan ribu liter Solar subsidi, memanipulasi dokumen, atau mengoplos minyak guna dijual kembali ke sektor industri dengan harga tinggi.

Oknum pekerja industri atau operator alat berat yang menyedot bahan bakar dari tangki resmi kendaraan perusahaan secara diam-diam untuk dijual ke pasar gelap ikut berperan.

Menggunakan banyak identitas atau memanfaatkan celah sistem digital QR Code (barcode) pengisian untuk membeli BBM subsidi secara berulang-ulang di berbagai SPBU merupakan ujung tombak kegiatan kejahatan ekonomi BBM.

Masyarakat berharap agar Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) mengambil tindakan tegas tanpa kompromi seperti penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp. 60 miliar.

Hingga berita diturunkan ke meja redaksi, belum ada tanda-tanda penegakan hukum terhadap berdirinya gudang tersebut yang diduga kuat tempat penimbunan BBM ilegal.

(Man)

Wako Tolak Usulan DPRD Terkait Pemotongan TPP ASN Kota Solok. ” Ketua DPRD” Kami Hanya Mengusulkan Demi Kebaikan Daerah”

0
Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli dan Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra terkait polemik usulan pemotongan TPP ASN.

Kota Solok,Investigasi.News – Terkait Isyu adanya usulan pemotongan 10 persen anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Solok semakin mengemuka.

Bahkan isyu tersebut semakin mencuat di media sosial, bahkan menurut akun FB dan Tiktok tersebut mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh informasi terkait usulan tersebut dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

Terhadap persoalan tersebut Tim Media InvestigasiNews langsung menemui Ketua DPRD Fauzi Rusli dan Sekretaris Daerah untuk konfirmasi terkait persoalan tersebut, Ketua DPRD Fauzi Rusli dalam keterangannya menyampaikan, ” terhadap isyu Pemotongan TPP Pegawai ASN tersebut, memang kami Fi DPRD khususnya Badan Anggaran DPRD menyampaiksn usulan ke Pemerintah daerah, usulan tersebut juga berkaitan dengan adanya ketentuan yang harus dipatuhi pemerintah daerah pada tahun 2027 mendatang. Ia menegaskan bahwa pemotongan 10 persen anggaran TPP tersebut masih sebatas usulan dan belum menjadi keputusan final. Karna kalau kita lihat secara Jujur untuk belanja Pegawai Pemerintah Kota Solok hingga saat ini sebanyak 42 % yang sebelumnya 47 % , karna ada efesiensi Anggaran dipotong 5 % dari 47% tersebut dan sekarang diangka 42 Persen, namun jika kita Cermati Aturan dan Tegulasi terkait pembatasan atau penyesuaian pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 30% mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan penyesuaian beban belanja pegawai.

poin penting mengenai aturan dan latar belakang kebijakan pemotongan/penyesuaian TPP ASN ada Landasan Regulasi dan Batas Belanja Pegawai, UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD): Pasal 146 ayat 2 mewajibkan daerah menyesuaikan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, paling lambat 5 tahun sejak diundangkan. Dan juga pada PP No. 12 Tahun 2019: Penyesuaian TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD, membuat besaran TPP dinamis.

Adapun Alasan yang disampaikan Kawan kawan Di DPRD ini untuk Pemotongan TPP melihat Kondisi Fiskal: Penurunan PAD dan dana transfer pusat memaksa daerah melakukan efisiensi TPP. Disiplin Kerja: Selain faktor anggaran, pemotongan TPP (termasuk komponen 30% disiplin) diterapkan bagi ASN yang melanggar aturan kehadiran, diatur melalui peraturan kepala daerah setempat, dan juga untuk menambah pengasilan bagi Pegawai Paroh Waktu dan PPPK dan bisa juga penambah kesejahteraan Guru Honor dan Paud dan Bisa juga ke penambahan gaji RT dan RW, dan semua tergantung pada persetuan Walikota Solok selaku kepala Daerah. Terangnya.

Sementara itu Walikita Solok DR. H. Ramadhani Kirana Putra saat di konfirmasi terkait ysulan pemotongan TPP ini dengan tegas Menyatakan, terhadap Usulan yang disampaikan DPRD Kota Solok terkait pemotongan belanja pegawai Pemerintah Kota Solok khususnya terhadap TPP, menurut Wako mengingat dan menimbang situasi Ekonomi masyarakat untuk saat ini belum bisa kami untuk memenuhi usulan dari DPRD tersebut, intinya kami dari pihak pemerintah menolak usulan terhadap pemotongan TPP tersebut, demi menjaga Stabilitas Kinerja ASN di lingkup Pemerintahan, dan alasan untuk menolak lain telah kami sampaikan pada Rapat bersama Tim Badan Anggaran DPRD kota Solok. terangnya.

Penyampaian Penolakan terhadap Ysulan Pemotongan TPPN Pegawai tersebut di sampaikan Walikota bersama TPAD pada Rapat Penandatangan persetuan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2026. Senin malam 24/8-2026 di Ruang Rapat DPRD Kota Solok. (Wahyu)

KAI Divre II Sumbar Layani 8.181 Pelanggan pada Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, Pariaman Ekspres Jadi Pilihan Favorit

0
Antusiasme pelanggan saat menggunakan layanan kereta api di Stasiun Padang pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api pada momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H yang berlangsung pada 25 Agustus 2026.

Pada momentum tersebut, KAI Divre II Sumbar melayani sebanyak 8.181 pelanggan pada berbagai perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Barat. Jumlah tersebut mencapai sekitar 105 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia dalam satu hari sebanyak 7.792 tempat duduk.

Tingginya mobilitas masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai salah satu pilihan transportasi untuk melakukan perjalanan, baik untuk bersilaturahmi, berwisata, maupun memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum libur.

Dari keseluruhan layanan, KA Pariaman Ekspres menjadi kereta api dengan volume pelanggan tertinggi, yakni mencapai 5.296 pelanggan. Jumlah tersebut setara dengan 125 persen dari kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 4.240 tempat duduk.

Capaian volume pelanggan yang melampaui 100 persen tersebut tidak menunjukkan adanya kelebihan penumpang terhadap kapasitas kereta dalam satu perjalanan. Angka tersebut merupakan perbandingan antara akumulasi jumlah pelanggan dengan total kapasitas tempat duduk yang tersedia dari seluruh perjalanan KA Pariaman Ekspres dalam satu hari. Pelanggan yang dilayani tersebar pada sejumlah perjalanan dengan waktu keberangkatan yang berbeda.

Tingginya volume pelanggan pada KA Pariaman Ekspres sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta api relasi Pauh Lima–Naras, khususnya untuk mendukung mobilitas masyarakat menuju kawasan Pariaman dan sekitarnya.

Sementara itu, KA Lembah Anai melayani sebanyak 1.417 pelanggan, sedangkan KA Minangkabau Ekspres melayani sebanyak 1.468 pelanggan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan tingginya volume pelanggan pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H menjadi indikator positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api.

“Antusiasme masyarakat menggunakan KA Pariaman Ekspres maupun layanan kereta api lainnya menunjukkan bahwa kereta api semakin menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Capaian ini tentunya menjadi motivasi bagi KAI untuk terus menghadirkan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi pelanggan,” ujar Reza.

Stasiun Padang Jadi Titik Keberangkatan Tertinggi

Peningkatan mobilitas masyarakat selama momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H juga terlihat dari sebaran pelanggan di sejumlah stasiun di wilayah operasional KAI Divre II Sumbar. Tingginya volume pelanggan menunjukkan bahwa kebutuhan perjalanan masyarakat semakin beragam, baik untuk aktivitas harian maupun perjalanan antarkota dan antarwilayah.

Dari sisi keberangkatan, Stasiun Padang menjadi stasiun dengan volume pelanggan tertinggi, yakni sebanyak 2.330 pelanggan. Selanjutnya, Stasiun Pariaman sebanyak 1.334 pelanggan, Stasiun BIM sebanyak 721 pelanggan, Stasiun Air Tawar sebanyak 678 pelanggan, dan Stasiun Lubuk Alung sebanyak 445 pelanggan.

Sementara dari sisi kedatangan, Stasiun Padang juga menjadi stasiun tujuan dengan volume pelanggan tertinggi, yaitu sebanyak 2.242 pelanggan. Posisi berikutnya ditempati Stasiun Pariaman sebanyak 1.441 pelanggan, Stasiun Air Tawar sebanyak 995 pelanggan, Stasiun BIM sebanyak 664 pelanggan, dan Stasiun Lubuk Alung sebanyak 423 pelanggan.

Sebaran tersebut menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat tidak hanya terpusat pada satu jenis perjalanan. Pada segmen perjalanan harian, kereta api menjadi pilihan masyarakat untuk mendukung aktivitas rutin seperti bekerja, bersekolah, maupun kegiatan ekonomi dan sosial antarkawasan. Sementara itu, pada segmen perjalanan antarkota, kereta api dimanfaatkan untuk menghubungkan masyarakat dari Padang, Pariaman, kawasan sekitar Lubuk Alung, hingga Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Perbedaan karakteristik tersebut juga mencerminkan bahwa kebutuhan perjalanan harian dan perjalanan antarkota memiliki pola yang berbeda. Pelanggan perjalanan harian cenderung membutuhkan layanan yang tepat waktu, mudah diakses, serta memiliki frekuensi perjalanan yang mendukung aktivitas rutin. Sementara pelanggan perjalanan antarkota membutuhkan konektivitas antarwilayah, kenyamanan perjalanan, serta kemudahan dalam mencapai pusat kegiatan, kawasan wisata, maupun simpul transportasi lainnya.

KAI Pastikan Kesiapan Operasional dan Keselamatan

Untuk mendukung peningkatan mobilitas masyarakat, KAI Divre II Sumbar memastikan seluruh aspek operasional berjalan secara optimal. Kesiapan dilakukan melalui pemeriksaan sarana dan prasarana, penguatan pengawasan perjalanan kereta api, serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan, baik di stasiun maupun selama perjalanan.

Aspek keselamatan juga menjadi prioritas utama KAI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Petugas secara rutin melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, pemantauan perjalanan kereta api, serta pengawasan di sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api.

Selain itu, KAI terus mengingatkan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sekitar jalur kereta api dan perlintasan sebidang, untuk senantiasa mengutamakan keselamatan.

KAI mengimbau masyarakat yang melintasi perlintasan sebidang untuk berhenti, melihat, dan memastikan kondisi aman sebelum melintas, serta memberikan prioritas kepada perjalanan kereta api. Masyarakat juga diminta tidak berjalan, bermain, maupun melakukan aktivitas lainnya di jalur rel karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri sekaligus mengganggu perjalanan kereta api.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya keselamatan perkeretaapian. Keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab KAI, tetapi membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat. Mari disiplin mematuhi aturan di perlintasan dan tidak beraktivitas di jalur rel, sehingga perjalanan kereta api dapat berlangsung aman, lancar, dan selamat sampai tujuan,” tutup Reza.

Kapolres Karimun Serahkan Sepeda Kargo Baca, Perkuat Layanan Literasi Bhabinkamtibmas

0
Kapolres Karimun beserta jajaran di Mapolsek Meral, Rabu (26/8/2026), saat penyerahan sepeda Kargo Baca untuk Bhabinkamtibmas.

Karimun – Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani, S.I.K., M.Si. menyerahkan sepeda Kargo Baca kepada Bhabinkamtibmas Darussalam Aipda Samson Tarigan di Mapolsek Meral, Rabu (26/8/2026).

Penyerahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program Kargo Baca dalam mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat melalui kegiatan sambang dan door to door Bhabinkamtibmas.

Kapolres menekankan agar Bhabinkamtibmas semakin aktif menyambangi warga dan memastikan program door to door benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Bhabinkamtibmas harus hadir di tengah masyarakat, membangun kedekatan dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata,” tegas AKBP Yunita Stevani. Sapi’i

Payakumbuh Jadi Satu-satunya Daerah di Sumbar dalam Program “Ekraf Peduli”, Produk Sulam dan Anyam Dibidik Tembus Pasar Global

0
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta bersama jajaran Kemenekraf/Bekraf, perajin, dan peserta Program “Ekraf Peduli” berfoto bersama usai kegiatan pelatihan dan pendampingan kriya, Rabu (26/8/2026).

Payakumbuh — Kota Payakumbuh menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang dipilih Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) dalam Program Pelatihan dan Pendampingan Kriya “Ekraf Peduli” untuk mengakselerasi pengembangan produk sulam dan anyam agar mampu menembus pasar nasional hingga global.

Program tersebut diikuti 50 perajin lokal, terdiri atas 25 perajin anyaman dan 25 perajin sulaman. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Mangkuto, Payakumbuh, Rabu (26/8/2026).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengapresiasi penunjukan Payakumbuh sebagai lokasi program tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelaku ekonomi kreatif sekaligus mengembangkan potensi budaya daerah menjadi kekuatan ekonomi.

“Atas nama Pemko Payakumbuh, saya menyampaikan terima kasih kepada Kemenekraf/Bekraf yang telah memilih Kota Payakumbuh sebagai salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan ini,” kata Zulmaeta.

Ia mengatakan Payakumbuh memiliki kekayaan budaya dan tradisi, termasuk keterampilan sulam dan anyam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Potensi tersebut perlu dikembangkan agar tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Zulmaeta meminta para perajin memperhatikan inovasi desain, kualitas, kemasan, dan strategi pemasaran agar produk kriya mampu mengikuti perubahan selera serta perilaku konsumen.

“Produk kriya Payakumbuh harus kita dorong agar tidak hanya dikenal di pasar lokal, tetapi mampu menembus pasar nasional bahkan pasar global,” ujarnya.

Selain pengembangan produk, Zulmaeta menyoroti keterbatasan modal yang masih menjadi salah satu kendala perajin dalam mengembangkan usaha. Karena itu, ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat berlanjut, terutama dalam membuka akses permodalan bagi pelaku kriya.

“Karena kekurangan modal, para perajin kita meminta bantuan modal untuk mengembangkan usaha dan hasil yang lebih maksimal. Mudah-mudahan ada bantuan untuk perajin kita dari Kementerian Ekonomi Kreatif,” katanya.

Pemko Payakumbuh, kata dia, akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah.

Zulmaeta juga mengajak para perajin memanfaatkan program tersebut untuk memperluas jejaring, membangun kolaborasi, dan menghasilkan produk inovatif yang memiliki ciri khas Payakumbuh.

“Tradisi tetap kita jaga, tetapi cara kita mengemas dan memasarkannya harus terus berkembang mengikuti zaman,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kemenekraf/Bekraf Yuke Sri Rahayu mengatakan program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku kriya mengembangkan produk yang tidak hanya mempertahankan nilai tradisi, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Kerajinan tradisional tidak hanya cukup mengandalkan warisan budaya, tetapi harus memiliki inovasi, keunikan, dan daya saing pasar digital agar mampu pulih bersama dan bangkit berdaya,” kata Yuke.

Menurut dia, pendampingan tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga membantu perajin menghadapi berbagai persoalan pengembangan usaha, mulai dari pembiayaan, pemasaran, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga kebutuhan informasi dan riset pasar.

Program tersebut menggunakan pendekatan berbasis pasar dengan mendorong perajin memadukan kekayaan tradisi dengan kebutuhan konsumen masa kini. Materi yang diberikan antara lain design thinking, revitalisasi material, penciptaan keunikan produk, hingga penyusunan narasi produk untuk meningkatkan nilai jual.

“Target kami bukan hanya menghasilkan produk baru, tetapi membangun proses akselerasi yang berkelanjutan, dari local champion to national, kemudian dari national to global melalui proses kurasi,” ujarnya.

Rangkaian program berlangsung dalam beberapa tahapan. Pelatihan tatap muka dilaksanakan pada 26–27 Agustus 2026, kemudian peserta mengembangkan prototipe produk secara mandiri dengan menerapkan materi yang diperoleh selama pendampingan.

Kemenekraf/Bekraf selanjutnya menjadwalkan evaluasi dan kurasi prototipe pada 11 September 2026 untuk menilai kelayakan serta potensi pasar produk sebelum dikembangkan lebih lanjut.

Pendampingan subsektor sulam melibatkan Rumpun Consulting, sedangkan subsektor anyam mendapat pendampingan dari Balai Besar Kerajinan dan Batik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Kota Payakumbuh Ny. Eni Zulmaeta, Asisten I Setdako Payakumbuh Nofriwandi, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Yunida Fatwa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM M. Faizal, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta para peserta. (Oyon)