Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti rangkaian groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan perusahaan PT KAI, Jumat (21/8/2026).

Usai peresmian, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program Hunian Terjangkau juga didukung oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Sertipikasi Gratis.

“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini (sertipikat gratis) bagi mereka yang punya tanah, tetapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim Djojohadikusumo di hadapan awak media usai groundbreaking Hunian Terjangkau di Manggarai, Jakarta.

Program tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR. Kolaborasi ini diperkuat dengan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, program sertipikasi gratis mendukung terciptanya legalitas aset sekaligus penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, ia menilai masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih luas, termasuk meningkatkan produktivitas.

“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut kolaborasi Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program perumahan rakyat. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk membangun hunian terjangkau di aset-aset negara, salah satunya aset PT KAI.

“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR, dan ini sudah dijalankan, ya, bukan akan dijalankan,” ungkap Maruarar Sirait.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program perumahan rakyat. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak perlu berjalan beriringan dengan pemberian kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Dalam kegiatan tersebut, Wamen Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir mengikuti groundbreaking juga meninjau rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau.

Turut hadir Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, serta sejumlah kepala kementerian/lembaga lainnya.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (20/8/2026). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan panas bumi (geotermal) di Indonesia.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, usai menerima penghargaan di Jakarta Convention Center (JCC).

Penghargaan “Outstanding Government Collaboration” yang diraih Kementerian ATR/BPN diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026. Kementerian ESDM mengapresiasi berbagai pihak yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata, termasuk Kementerian ATR/BPN melalui perannya dalam menangani berbagai aspek pertanahan yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek geotermal.

Deni Santo menjelaskan, dukungan Kementerian ATR/BPN dilakukan melalui sejumlah aspek. Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN mendukung pengadaan tanah bagi proyek-proyek pengembangan geotermal, termasuk proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selanjutnya, dukungan juga diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk pengembangan geotermal di Indonesia.

“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum. Apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” jelas Deni Santo.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian ESDM serta para pihak yang terlibat dalam mendukung pengembangan geotermal di Indonesia.

Dukungan dari sisi pertanahan diharapkan dapat membantu memastikan proyek-proyek geotermal berjalan dengan kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan energi terbarukan nasional.

Sleman – Bagi masyarakat yang baru pertama kali mengurus sertipikasi tanah, salah satu hal yang kerap menjadi pertanyaan adalah kapan tanah akan diukur dan kapan seluruh prosesnya selesai. Pengalaman Sulis, salah seorang warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta), menunjukkan bahwa kepastian waktu layanan kini dapat diketahui sejak berkas permohonan yang diajukan masyarakat dinyatakan lengkap oleh petugas Kantor Pertanahan (Kantah). Hal tersebut dapat dirasakan melalui layanan Pengukuran Terjadwal.

“Ternyata pengurusan sertipikat itu tidak se-horor yang selalu masyarakat takutkan. Prosesnya cepat sekali dan tidak serumit yang dikira. Surprise sekali, enggak sampai 12 hari sudah jadi Peta Bidang Tanah (PBT) saya,” ungkap Sulis saat ditemui di Kantah Kabupaten Sleman, Kamis (20/8/2026).

Di Kantah Kabupaten Sleman, Sulis untuk pertama kalinya merasakan pengalaman mengurus sertipikat tanah. Prosesnya berlangsung cepat. Ia mulai melengkapi berkas pada 31 Juli dan tiga hari kemudian mendapat pemberitahuan mengenai waktu pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) sekaligus jadwal pengukuran.

“Alhamdulillah, tanggal 10 itu sudah dikabari kalau PBT-nya sudah jadi. Karena saya belum ada waktu, baru hari ini saya mengambil PBT-nya,” kata Sulis.

Melalui layanan Pengukuran Terjadwal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan masa tunggu masyarakat untuk mendapatkan jadwal pengukuran tanah maksimal tujuh hari. Setelah pengukuran selesai, hasilnya kemudian diproses hingga menjadi PBT dalam waktu maksimal lima hari. Dengan demikian, keseluruhan proses sejak permohonan masuk hingga terbitnya PBT ditargetkan selesai paling lama 12 hari.

Transformasi pada proses pendaftaran tanah tersebut memberikan kepastian lebih kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaannya.

“Ternyata program baru ini juga kita bisa memilih harinya, kapan waktunya diukur. Jadwalnya tepat dan sesuai dengan yang dijanjikan,” ujar Sulis.

Pengalaman berbeda, tetapi dengan manfaat serupa, dirasakan Dewi Lestari. Sebelumnya, ia telah beberapa kali mengurus sertipikat tanah. Setelah mendapatkan layanan Pengukuran Terjadwal, ia merasakan langsung perubahan dalam pelayanan pertanahan.

“Kalau yang dulu saya tidak pernah tahu kapan jadwalnya, kapan pengukurannya, dan siapa yang mengukur. Sekarang alhamdulillah sudah tahu siapa pengukurnya dan kapan diukurnya, jadi tidak perlu menunggu lama,” jelas Dewi Lestari.

Menurut Dewi Lestari, kepastian tersebut memberikan pengalaman yang berbeda dalam mengurus layanan pertanahan. Ia tidak lagi hanya menunggu kabar mengenai pelaksanaan pengukuran, tetapi sejak awal sudah mengetahui kapan layanan akan dilakukan.

Karena itu, Dewi mengajak masyarakat yang masih memiliki tanah belum bersertipikat untuk segera mengurusnya melalui Kantah.

“Masyarakat seluruh Indonesia saya sarankan untuk segera mengurus tanah yang belum bersertipikat. Karena ternyata pelayanan di Kantah itu bagus, prosesnya cepat, dan masyarakat mendapat kepastian,” imbau Dewi Lestari.

Kepastian waktu menjadi salah satu perubahan yang dihadirkan melalui layanan Pengukuran Terjadwal. Layanan ini telah diterapkan di 446 Kantah di seluruh Indonesia. Melalui layanan tersebut, pemohon dapat mengetahui jadwal pengukuran bidang tanahnya sejak berkas permohonan yang diajukan dinyatakan lengkap.

Bagi Sulis dan Dewi Lestari, kepastian waktu bukan sekadar perubahan dalam prosedur pelayanan. Lebih dari itu, kepastian tersebut membuat proses pengurusan tanah terasa lebih sederhana sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa layanan pertanahan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan.

Jakarta – Tepat pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi atau balik nama dengan target penyelesaian maksimal 10 hari. Peralihan Hak Terintegrasi menjadi wujud transformasi layanan pertanahan yang memberikan kepastian waktu penyelesaian bagi masyarakat dalam proses balik nama sertipikat.

“Fase satu di 17 kantor, kita mulai hari ini Peralihan Hak Terintegrasi. Kita nyatakan efektif 10 hari. Asas kita ini melakukan inovasi ini, asasnya adalah memberikan kepastian sama masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat acara Launching Transformasi Layanan dan Organisasi di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/8/2026).

Kepastian waktu menjadi salah satu prinsip utama dalam transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Adapun skema Peralihan Hak Terintegrasi mencakup tiga tahapan.

Pertama, verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah (pemda) selama tiga hari dengan menggunakan pendekatan fiktif positif. Artinya, apabila dalam waktu tiga hari BPHTB tidak diverifikasi oleh pemda, permohonan tersebut dianggap disetujui.

Kedua, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama dua hari. Ketiga, berkas permohonan masyarakat diproses di Kantah paling lama lima hari. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian Peralihan Hak ditargetkan selesai maksimal 10 hari.

Komitmen dalam menjalankan transformasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh 17 Kepala Kantah yang menjadi lokasi proyek percontohan (pilot project) fase I.

Enam Kepala Kantah melakukan penandatanganan secara langsung, yaitu Kepala Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok.

Sementara itu, 11 Kepala Kantah lainnya melakukan penandatanganan secara daring, yakni Kantah Kota Surabaya I, Kabupaten Malang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Batam, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kota Makassar, dan Kota Kupang.

Pakta Integritas tersebut juga ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi.

Penerapan Peralihan Hak Terintegrasi akan diperluas secara bertahap. Setelah fase I dimulai di 17 Kantah, rencananya sebanyak 24 Kantah akan ditambahkan pada 24 September 2026. Selanjutnya, cakupan layanan ditargetkan terus diperluas hingga mencapai 100 Kantah pada akhir Desember 2026.

“Dengan begitu, transformasinya insyaallah tuntas tahun depan. Kalau 100 kantor, berarti adalah kantor yang masuk 100 besar. 100 kantor ini sudah melayani sekitar 85% dari total layanan pertanahan. Sementara itu, kantor di luar 100 besar hanya mencakup sekitar 15%,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada prinsipnya, transformasi dilakukan untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian sekaligus memenuhi hak dasar masyarakat.

“Kita ini adalah pelayanan publik di bidang pertanahan. Dengan memberikan ini, maka kita memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi oleh negara,” pungkas Menteri Nusron.

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang kembali menghadirkan Pelataran (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) pada Sabtu dan Minggu, 22–23 Agustus 2026. Namun, ada hal penting yang perlu diketahui masyarakat. Pelataran memiliki ruang lingkup layanan yang berbeda dengan pelayanan pada hari kerja.

Pada layanan akhir pekan ini, masyarakat dapat memanfaatkan Pelataran untuk memperoleh informasi pertanahan serta melakukan pengambilan berkas atau produk layanan yang telah selesai diproses. Kehadiran layanan tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung sekaligus mengambil dokumen tanpa harus menunggu hari kerja.

Di sisi lain, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang mengingatkan bahwa Pelataran tidak melayani penerimaan atau penyerahan berkas permohonan baru. Dengan demikian, masyarakat yang hendak menyerahkan atau mengajukan berkas tetap perlu datang pada hari dan jam pelayanan reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembedaan jenis layanan ini penting agar masyarakat dapat mempersiapkan kunjungannya dengan tepat. Sebelum datang ke kantor pada akhir pekan, pemohon dapat memastikan terlebih dahulu bahwa kebutuhan yang akan dilakukan termasuk dalam layanan Pelataran, khususnya untuk keperluan informasi dan pengambilan berkas atau produk layanan.

Melalui Pelataran, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tidak hanya menghadirkan layanan tambahan pada akhir pekan, tetapi juga berupaya memberikan kepastian informasi mengenai jenis layanan yang tersedia. Dengan mengetahui batasan layanan sejak awal, masyarakat dapat menghemat waktu dan memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang mengikuti agenda pembahasan usulan adendum kontrak kegiatan Verifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur Elektronik yang dilaksanakan secara daring, Jumat (21/8/2026).

Agenda tersebut menjadi ruang koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dengan Unit Manajemen Kegiatan ILASPP, tim teknis, serta pihak pelaksana kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Istanto Nurhidayat, S.H., bersama sejumlah unsur terkait, di antaranya Seksi Survei dan Pemetaan, Subseksi Buku Tanah, Subseksi Keuangan, serta pihak ketiga, CV Kartawijaya Mandiri.

Pembahasan difokuskan pada usulan adendum kontrak dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur Elektronik. Koordinasi lintas unsur ini penting untuk memastikan setiap tahapan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pembahasan tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan verifikasi dapat terus diperkuat sekaligus mendukung peningkatan kualitas data pertanahan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.