Beranda blog Halaman 65

Pemko Payakumbuh Perkuat PAUD sebagai Fondasi Wajib Belajar 13 Tahun

0

Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai fondasi pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan mendorong setiap anak mendapatkan layanan pendidikan prasekolah sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Gebyar PAUD se-Kota Payakumbuh yang digelar di halaman Balai Kota Payakumbuh, Sabtu (22/8/2026). Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu diikuti hampir 9.000 peserta.

Peserta terdiri atas 3.280 murid PAUD, 173 tenaga pendidik, serta orang tua dan unsur masyarakat lainnya.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Kota Rida Ananda mengatakan masa usia dini merupakan periode penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kemampuan sosial, dan kesiapan anak memasuki pendidikan dasar.

“Anak-anak harus mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pemenuhan hak, serta dukungan penuh untuk mengembangkan potensinya. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan keluarga,” kata Rida.

Menurut dia, penguatan PAUD tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga pembentukan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat dan aman.

Rida juga mengingatkan orang tua agar membatasi penggunaan gawai pada anak. Penggunaan gawai yang tidak terkontrol, katanya, dapat meningkatkan risiko paparan konten negatif dan perundungan siber serta mengurangi kesempatan anak untuk bermain dan berinteraksi secara langsung.

“Anak-anak perlu diberikan ruang yang cukup untuk bermain, belajar, dan berinteraksi secara langsung agar tumbuh kembang mereka berlangsung secara optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Payakumbuh Ny. Eni Zulmaeta mengatakan layanan pendidikan prasekolah merupakan bagian penting dari pemenuhan hak anak sekaligus fondasi menuju pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.

Ia mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan PAUD, seperti HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, PKG PAUD, dan Gugus PAUD, memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif.

“Kita ingin memastikan tidak ada anak di Payakumbuh yang kehilangan kesempatan mengenyam PAUD sebelum masuk SD. Pemenuhan hak anak, termasuk kesehatan, gizi seimbang, dan pencegahan stunting, merupakan langkah awal kita menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Eni.

Ketua Pelaksana Gebyar PAUD Elfriza Zaharman mengatakan kegiatan tersebut dikemas melalui berbagai aktivitas edukatif dan interaktif untuk melibatkan anak, pendidik, serta orang tua.

Rangkaian kegiatan antara lain jalan santai, senam bersama, unjuk bakat siswa, serta lomba tarik tambang yang mempertemukan guru dan orang tua.

“Melalui suasana yang menyenangkan ini, kami ingin menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, serta nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Keterlibatan aktif orang tua dalam acara ini sekaligus memperkuat kemitraan antara keluarga dan satuan pendidikan,” kata perempuan yang akrab disapa Chece itu.

Penguatan PAUD tersebut sejalan dengan arah kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang menempatkan satu tahun pendidikan prasekolah sebagai bagian dari upaya memastikan anak memperoleh fondasi pendidikan sebelum memasuki SD. (Oyon)

Dugaan Peredaran Narkoba Tanjung Morawa B Disorot, Nama Husen Dan Kasat Resnarkoba Ikut Terseret Dalam Informasi Warga

0
Ilustrasi pengungkapan dugaan peredaran narkoba di Tanjung Morawa B, Deli Serdang, yang menjadi sorotan warga.

DELI SERDANG — Dugaan maraknya peredaran narkoba di Dusun IV, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kembali menjadi sorotan. Warga menyebut peredaran barang haram tersebut diduga terus berjalan, sementara penindakan yang terjadi justru kerap menyasar pemakai.

“Miris kali kampung kami ini, Bang. Pemakai yang baru habis belanja keluar lokasi tiba-tiba sudah ada penangkapan. Sementara bandar dan pengedar yang disebut berada tidak jauh dari lokasi malah seperti tidak tersentuh,” ujar warga.

Menurut warga, pola tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Mereka mempertanyakan apa sebenarnya target pemberantasan narkoba apabila orang yang berada di ujung mata rantai terus ditangkap, sementara pihak yang diduga menyediakan barang tetap dapat menjalankan aktivitasnya.

“Pemakai itu korban. Kalau memang mau memberantas, kenapa tidak kejar yang menjual dan memasok? Kami heran, aparat disebut tahu bandar dan pengedar ada di sekitar lokasi, tetapi yang ditangkap malah pemakai yang baru keluar setelah membeli,” katanya.

Sejumlah nama, di antaranya RE, KK dan LK, disebut dalam informasi warga terkait dugaan aktivitas narkotika. Seluruh informasi tersebut masih berupa keterangan sumber dan memerlukan pembuktian serta klarifikasi.

Warga juga mempertanyakan sejumlah penangkapan kurir yang disebut dapat diketahui secara rinci, mulai dari kendaraan, warna, nomor polisi hingga jumlah barang.

Jika informasi mengenai pengiriman sudah sedetail itu, mengapa ujungnya hanya kurir? Mengapa pemasok dan pengendali tidak ikut diburu?

Informasi lapangan kemudian menyeret nama Husen, yang disebut sumber memiliki hubungan dekat dengan Kasat Resnarkoba Deli Serdang. Klaim tersebut belum terverifikasi dan membutuhkan klarifikasi.

Nama Husen juga disebut warga dalam informasi terkait kepemilikan senjata api jenis shotgun. LK dan KK disebut memiliki senjata yang diduga berasal dari Husen. Bahkan, warga menyebut senjata tersebut diduga dibagikan kepada sejumlah anggota kelompok.

Persoalan semakin menjadi tanda tanya ketika senjata yang disebut pernah diamankan dalam penindakan oleh Kasat Resnarkoba Deli Serdang Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., diklaim kemudian diserahkan kembali kepada Husen.

“Senjata itu sempat dirazia dan diamankan. Tapi informasi yang kami dapat, kemudian diserahkan kembali kepada Husen. Kalau benar, atas dasar apa bisa dikembalikan?” ujar sumber.

Keresahan warga semakin memuncak karena mereka menilai dampak narkoba sudah merusak berbagai lapisan masyarakat.

“Tua, muda, remaja semua rusak. Kalau seperti ini terus, apa fungsi aparat? Masa yang jadi korban dan pemakai terus ditangkap, sementara bandar yang membuat barang itu beredar justru tidak tersentuh?” kata warga.

Warga bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya hubungan tertentu antara bandar dengan oknum aparat. Mereka mempertanyakan apakah ada pihak yang sengaja membiarkan peredaran tetap berjalan atau bahkan menjadikan bandar tertentu sebagai “mitra kerja”.

Tanggapan keras dari warga, bahwa masyarakat meminta aparat tidak berhenti pada pemakai dan kurir. Jika benar bandar serta pengedar diketahui berada di sekitar lokasi, maka mereka lakukan pengembangan kepada pemasok pengendali,bukan pemakaian yang sudah jadi korban di korbankan lagi demi melindungi bandar dan big boss narkoba nya.

“Kalau serius memberantas, tangkap bandar, bongkar pemasoknya dan putus jalurnya. Jangan cuma mengejar orang yang sudah jadi korban dan melindungi big boss serta pengedar nya” tegas warga.

Warga juga menekankan bukan soal narkoba nya atau berapa orang yang ditangkap. Yang lebih penting adalah siapa yang membuat barang haram itu terus beredar dan siapa yang menikmati keuntungan di balik rusaknya generasi,”Tutup warga.
(AN)

Merawat Tubuh, Memaksimalkan Ibadah, Menjaga Kualitas Hidup Semesta Transformation Dorong Masyarakat Memulai Gaya Hidup Sehat dari Langkah Kecil

0
Coach Chandra bersama keluarga menikmati momen kebersamaan sekaligus mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat melalui Semesta Transformation.

PADANG — Menjaga kesehatan bukan sekadar tentang memiliki bentuk tubuh yang ideal. Lebih dari itu, kesehatan merupakan bagian penting dari upaya menjalani kehidupan dengan lebih berkualitas, termasuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan ibadah dengan nyaman.

Bagi sebagian orang, rasa cepat lelah ketika beraktivitas atau beribadah kerap dianggap sebagai bagian dari pertambahan usia. Namun, kondisi tersebut tidak selalu semata-mata disebabkan oleh usia. Berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, hingga kualitas tidur juga dapat memengaruhi kebugaran tubuh.

Kondisi berat badan berlebih atau obesitas sendiri bukan hanya persoalan penampilan. Obesitas berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, sleep apnea, nyeri sendi, serta perlemakan hati.

Salah satu kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah hipertensi. Tekanan darah tinggi sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas sehingga kerap disebut sebagai silent killer. Apabila tidak terkontrol, hipertensi dapat meningkatkan risiko komplikasi serius, termasuk penyakit jantung dan stroke.

Karena itu, masyarakat diingatkan agar tidak menunggu tubuh mengalami masalah terlebih dahulu sebelum mulai melakukan perubahan.

“Jangan tunggu sakit baru berubah. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Tubuh kita akan berterima kasih di masa depan,” menjadi salah satu pesan yang terus digaungkan dalam edukasi gaya hidup sehat.

Selain itu, perubahan ukuran paha dan kaki yang terus membesar juga tidak selalu harus langsung dianggap sebagai akibat kegemukan. Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat berkaitan dengan kondisi medis seperti lipedema. Karena itu, apabila terdapat perubahan tubuh yang tidak biasa, masyarakat dianjurkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penilaian yang tepat.

Menurunkan Berat Badan, Meringankan Beban Lutut

Persoalan berat badan juga berkaitan erat dengan kesehatan persendian. Penurunan berat badan dapat membantu mengurangi beban pada lutut dan berpotensi menurunkan risiko maupun keluhan yang berkaitan dengan osteoarthritis lutut, terutama pada orang dengan berat badan berlebih.

Artinya, menjaga berat badan bukan hanya tentang mengejar angka di timbangan. Tujuan utamanya adalah membantu tubuh bergerak lebih nyaman, meningkatkan kebugaran, serta menjaga kualitas hidup dalam jangka panjang.

Merawat tubuh juga dapat menjadi bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan keluarga. Tubuh yang lebih sehat diharapkan dapat membuat seseorang menjalani aktivitas dengan lebih optimal, memiliki energi untuk keluarga, serta menikmati kehidupan dengan lebih bermakna.

Semesta Transformation Hadirkan Gerakan Gaya Hidup Sehat

Semangat tersebut menjadi bagian dari gerakan Semesta Transformation, sebuah komunitas yang mendorong penerapan gaya hidup sehat melalui aktivitas kebugaran, edukasi nutrisi, serta dukungan komunitas.

Program yang ditawarkan mencakup rutinitas latihan untuk berbagai tingkat kebugaran, mulai dari pemula hingga tingkat lanjut. Peserta juga mendapatkan panduan nutrisi, resep, serta pola makan yang disesuaikan dengan tujuan, termasuk pengelolaan berat badan maupun peningkatan massa otot.

Tidak hanya itu, pendekatan komunitas menjadi bagian penting dalam perjalanan perubahan. Pendampingan personal satu lawan satu serta tantangan kelompok dihadirkan agar peserta memiliki lingkungan yang saling mendukung dan tetap termotivasi.

Coach Chandra bersama Coach Apt. Ria Safitri, S.Farm., dikenal aktif mendorong semangat hidup sehat dan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ingin membangun kebiasaan hidup yang lebih baik.

Bagi Semesta Transformation, perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat bukanlah perubahan instan. Konsistensi dalam menjaga pola makan, aktivitas fisik, istirahat, kondisi pikiran, serta pengelolaan emosi menjadi bagian dari proses.

Sebab, rahasia hidup panjang dan berkualitas tidak hanya berbicara tentang olahraga dan makanan sehat. Kebiasaan baik, pikiran yang lebih tenang, emosi yang terkelola, dan tubuh yang terawat juga menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

Hidup lebih lama bukan sekadar tentang menambah usia, tetapi tentang membuat setiap tahun kehidupan menjadi lebih sehat, aktif, dan bermakna.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai program Semesta Transformation, dapat menghubungi
0812-7777-3506.

Kemarau Dua Bulan, Warga Talang Keramat Krisis Air Bersih: Sumur Mengering

0
Kondisi permukiman warga di Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang terdampak kemarau. Sumur warga dilaporkan mengering setelah hampir dua bulan tanpa hujan, sehingga masyarakat terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pemerintah segera turun meninjau lokasi dan mencari solusi penyediaan air bersih. (Foto: Investigasi.News)

 

BANYUASIN — Kemarau panjang mulai menghantam kebutuhan dasar warga. Sejumlah masyarakat di Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih setelah hampir dua bulan menghadapi kondisi kemarau.

Persediaan air sumur warga yang selama ini menjadi tumpuan utama perlahan mengering. Kondisi tersebut membuat masyarakat terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bagi warga, persoalan ini bukan lagi sekadar keluhan akibat musim kemarau. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera mendapat perhatian pemerintah, terlebih ketika sumber air warga sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Pantauan di salah satu kawasan permukiman menunjukkan kondisi lingkungan yang cukup memprihatinkan. Sejumlah lahan terlihat kering, sementara fasilitas penampungan air digunakan warga untuk menyiasati keterbatasan pasokan.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama pemerintah kecamatan dan pihak terkait segera turun langsung meninjau kondisi tersebut. Mereka meminta adanya langkah konkret untuk memastikan ketersediaan air bersih selama musim kemarau berlangsung.

Salah satu harapan warga adalah adanya upaya memperluas atau mempercepat akses layanan air perpipaan/PDAM ke kawasan permukiman yang selama ini mengalami keterbatasan sumber air.

“Sudah hampir dua bulan kemarau. Air sumur sudah kering, sementara untuk kebutuhan sehari-hari kami harus membeli air. Kami berharap pemerintah melihat langsung kondisi warga di sini dan mencarikan solusi,” keluh warga.

Beban ekonomi masyarakat pun ikut bertambah. Di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, warga harus mengalokasikan biaya tambahan hanya untuk mendapatkan air bersih.

Karena itu, warga meminta pemerintah tidak menunggu kondisi semakin parah. Peninjauan lapangan dinilai penting untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat sekaligus menentukan langkah penanganan, baik melalui distribusi air bersih sementara maupun solusi penyediaan air yang lebih permanen.

Warga Talang Keramat berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius sebelum kemarau berkepanjangan semakin memperburuk kondisi. Bagi masyarakat, air bukan sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan kebutuhan pokok yang menyangkut kehidupan sehari-hari.

Kini warga menunggu tindakan nyata pemerintah: turun ke lapangan, melihat langsung kondisi masyarakat, dan menghadirkan solusi agar krisis air bersih tidak terus menjadi beban warga Talang Keramat.

Suprene

Polsek Meral Dinilai Inovatif, Tim Kompolnas Visitasi Kompolnas Awards 2026

0
Tim Kompolnas bersama jajaran Polres Karimun dan Polsek Meral berfoto bersama usai Visitasi Kompolnas Awards 2026.

KARIMUN – Polsek Meral Polres Karimun mendapat kunjungan Tim Kompolnas Republik Indonesia dalam rangka Visitasi Kompolnas Awards 2026, Jumat (22/8/2026). Visitasi tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan publik, sarana dan prasarana, serta berbagai inovasi yang dikembangkan Polsek Meral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tim visitasi dipimpin Anggota Kompolnas sekaligus Tim Juri Kompolnas Awards, Dr. Supardi Hamid, M.Si, bersama Prof. Muradi, M.Si dan Sdr. Ulil Rahim, S.Kom., M.H. Kegiatan turut didampingi Itwasum Polri Brigjen Pol Ai Afriandi, S.H., S.I.K., M.M. serta Itwasda Polda Kepri, jajaran Polres Karimun, serta unsur pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani, S.I.K., M.Si. menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Kompolnas dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan visitasi.

“Visitasi ini menjadi momentum bagi kami untuk melihat sejauh mana kinerja, inovasi dan pelayanan Polri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang cepat, humanis, profesional, transparan dan responsif,” ujar Kapolres Karimun.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Meral AKP Wardi Purbowo, S.H. memaparkan berbagai inovasi dan program unggulan yang telah dilaksanakan, di antaranya Patroli Gang Sempit, Pojok Baca, Cargo Baca, pelayanan pembuatan dan pengantaran SKTLK serta SKCK, Jumat Curhat, pemberian reward kepada personel berprestasi, peningkatan kemampuan personel, hingga penguatan kemitraan dengan masyarakat.

Polsek Meral juga mengedepankan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, pengamanan jalur logistik dan objek vital, pemberantasan pungli serta premanisme, pendampingan ketahanan pangan, penanganan dan pencegahan karhutla, mitigasi bencana, penerapan restorative justice, serta penguatan peran Bhabinkamtibmas dan Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM).

Program tersebut mendapat respons positif dari tokoh masyarakat dan stakeholder yang hadir. Mereka menilai sejumlah inovasi Polsek Meral telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk Cargo Baca, Posko Betanjak, patroli gang sempit, pelayanan Bhabinkamtibmas, serta dukungan terhadap program pendidikan dan ketahanan pangan di Desa Pangke.

Komisioner Kompolnas RI Dr. Supardi Hamid, M.Si. mengapresiasi kesiapan dan berbagai inovasi yang ditampilkan Polsek Meral.

“Nominasi ini merupakan hasil kerja keras dan upaya bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap inovasi yang telah berjalan terus dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Supardi.

Tim Kompolnas juga menyampaikan bahwa berbagai program inovatif Polsek Meral yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat patut diapresiasi. Masukan terkait kebutuhan penambahan personel dan dukungan anggaran juga akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut.

Selain paparan, Tim Kompolnas melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas pelayanan publik, termasuk SPKT dan SKCK, serta sejumlah inovasi unggulan Polsek Meral.

Kapolres Karimun menegaskan bahwa hasil visitasi tidak hanya menjadi bagian dari penilaian Kompolnas Awards 2026, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memastikan seluruh inovasi dan pelayanan publik dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Jeritan Kapling Wali Melayu: Mafia Nilap Rp6,7 Miliar, BP Batam Siap Ratakan Rumah Warga Jadi Debu!

0
Warga Kapling Wali Melayu, Sei Binti, Batam, menyampaikan keluhan terkait sengketa lahan yang mengancam tempat tinggal mereka.

BATAM, investigasi.news — Praktek busuk mafia tanah di Batam bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan pembantaian paling sadis terhadap harkat dan martabat rakyat kecil. Sebanyak 93 Kepala Keluarga (KK) di Kapling Wali Melayu, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, kini dijagal secara perlahan. Masa depan mereka dirampas, uang tabungan seumur hidup dilumat habis, dan kini leher mereka ditodong ancaman penggusuran brutal yang siap meratakan rumah serta harapan mereka hingga menjadi debu.

Jebakan Kanibal Berkedok ‘Kampung Tua’
Skenario penjagalan ini dirancang sangat biadab. Para mafia mempraktekkan penipuan telanjang dengan memanipulasi klaim “Kampung Tua”—sebuah narasi keramat yang dipakai untuk

meninabulukkan warga. Tanpa rasa curiga, warga menyerahkan setiap rupiah uang keringat mereka demi menancapkan fondasi, menyusun batu bata, dan membangun tempat berteduh.

Kenyataan yang datang pada 2026 bukan sekadar pencerahan, melainkan vonis mati: tanah yang mereka beli secara berdarah-darah itu ternyata fiktif dan sama sekali tidak terdaftar sebagai Kampung Tua.

Kami baru mengetahui dari Ditpam BP Batam pada tahun 2026 ini bahwa lokasi kapling kami sebenarnya berada di dalam Pengalokasian Lahan (PL) milik PT Putra Jaya Sejati dengan masa konsesi 2012 hingga 2041,” ucap Muhammad Nur, salah satu korban yang suaranya gemetar menahan getir, Selasa (18/8/2026).

Bancakan Darah Rp6,7 Miliar: Mafia Melenggang, Hukum Mandul!
Uang warga sebesar Rp6,7 miliar habis dilalap komplotan pengembang rakus, marketing penipu, dan oknum RT lokal. Angka itu bukan sekadar nominal, melainkan darah dan keringat puluhan tahun milik warga miskin yang dirampok secara telanjang.

Meski kejahatan ini sudah dilaporkan ke kepolisian sejak 27 Juli 2026, respons aparat tampak seperti lelucon yang menyakitkan. Hukum bergerak mandul dan lumpuh bagai keong—baru 5 dari 30 saksi yang diperiksa—sementara eksekusi dan ancaman buldozer bergerak secepat kilat mengepung warga.

BP Batam Datang Menikam: Meremukkan Korban, Membela Pemilik Modal
Bukannya membongkar komplotan penipu dan menyelamatkan rakyat yang tertindas, BP Batam justru bertindak sebagai algojo. Tanpa nurani, pada 10 Agustus 2026, mereka menancapkan plang klaim di lokasi konflik. Pemasangan plang ini adalah eksekusi psikologis yang teramat telanjang—seseorang ditikam dari belakang saat sedang merintih memohon keadilan.

Korban Dijadikan Martir: Warga bertindak atas iktikad baik sebagai pembeli legal, namun sistem justru mencap dan memperlakukan mereka seolah-olah penjahat penyerobot lahan.
Buka Pintu Bayar, Ditutup Pintu Nurani: Warga bahkan sudah melayangkan surat resmi dan menyatakan siap membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) jika secara aturan dimungkinkan. Namun, iktikad baik rakyat kecil ini diacuhkan.

Ancaman Pembersihan Etnis Ekonomi: Kebijakan dan sikap pasif pemerintah seolah memberi sinyal bahwa warga Kapling Wali Melayu halal untuk digusur dan dimusnahkan dari tanah mereka sendiri.

Kota Batam telah berubah menjadi neraka bagi rakyat kecil dan surga yang sangat memanjakan para mafia tanah. Jika kepolisian tetap berlindung di balik proses hukum yang lambat dan BP Batam terus memamerkan arogansi kekuasaannya, maka jeritan 93 KK di Kapling Wali Melayu akan menjadi monumen kelam tentang bagaimana rakyat kecil dibantai secara sistematis di atas tanahnya sendiri!

Fransisco chrons

Begal Maut Kertapati: Eksekutor Bersenjata Masih Diburu, Polisi Buntuti Jejak Toing Alias T

0
Pelaku saat diamankan

 

PALEMBANG — Kasus pembegalan yang merenggut nyawa mahasiswi Adinda Dhea Puji Lestari (21) di Jalan Jenderal Satibi Darwis, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, memasuki babak pengejaran terhadap satu orang terduga pelaku yang hingga kini masih buron.

Rekan Ali Munandar, yakni Toing alias T, disebut berperan sebagai eksekutor dalam aksi kejahatan jalanan tersebut. Sementara Ali diduga bertindak sebagai pengemudi sepeda motor, Toing disebut berada di garis depan saat aksi berlangsung.

Namanya kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih diburu jajaran Satreskrim Polrestabes Palembang.

Pengakuan Ali kepada penyidik mengungkap bagaimana aksi tersebut diduga dipersiapkan. Keduanya disebut lebih dahulu berkeliling mencari sasaran, bahkan membawa senjata tajam sebelum menemukan korban.

Sebelum beraksi kami keliling dulu cari sasaran, mulai dari arah Musi 2 sampai kawasan Citraland,” ujar Ali saat ditemui pada Rabu (19/8/2026) malam.

Karena belum menemukan target, keduanya sempat berhenti di sekitar kawasan perumahan Citraland. Situasi berubah ketika korban melintas seorang diri.

Menurut pengakuan Ali, korban kemudian dibuntuti.

Karena tidak ketemu sasaran, kami berhenti dekat Citraland. Begitu korban lewat, langsung kami buntuti,” katanya.

Ali juga mengaku melihat korban melintas dari arah Musi 2 menuju Citraland.

Aku lihat korban lewat, aku buntutin lewat dari Musi 2 jalan lambat, ke Citraland.

Yang membuat kasus ini semakin mencengangkan, Ali mengakui bahwa dirinya bersama rekannya telah membawa senjata tajam ketika membuntuti korban.

Iya bawa parang pendek, tapi dak dikapaki cuma diagaki bae (ditakutin). Terus aku bawa motornya,” ungkapnya.

Pengakuan tersebut menjadi bagian penting bagi aparat untuk mengurai secara utuh rangkaian kejadian yang berujung pada tewasnya Adinda Dhea Puji Lestari.

Kini, perhatian penyidik tertuju pada Toing alias T. Statusnya sebagai DPO membuat perburuan terhadapnya terus dilakukan.

Satu orang telah diamankan, sementara satu lainnya masih menghilang. Polisi kini dituntut mengungkap seluruh peran masing-masing dalam aksi tersebut, termasuk bagaimana perencanaan dilakukan, siapa yang membawa senjata, serta bagaimana aksi pengejaran terhadap korban berakhir menjadi tragedi berdarah.

Perkara ini juga menjadi alarm keras atas brutalnya kejahatan jalanan di Palembang. Sebab, berdasarkan pengakuan tersangka, aksi tersebut bukan semata terjadi secara spontan, melainkan didahului aktivitas mencari sasaran dan membawa senjata tajam.

Publik kini menunggu langkah tegas kepolisian untuk menangkap Toing alias T, mengungkap seluruh fakta di balik kematian Adinda, serta memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

Suprene

Bupati Asahan Dorong Sinkronisasi Data Pajak dan Ketepatan Penyaluran DBH

0

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Rakor tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/8/2026), mulai pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Kegiatan dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Forkopimda Sumatera Utara serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.

Dalam rakor tersebut, Agus Fatoni menekankan pentingnya optimalisasi PAD sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggali seluruh potensi pendapatan yang tersedia, termasuk sumber-sumber yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan digitalisasi dalam sistem pengelolaan pendapatan juga dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalkan potensi praktik korupsi.

Agus juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperluas kerja sama dengan pihak terkait serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR secara tepat.

Ia turut menyoroti penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini diterima langsung oleh daerah. Sumber penerimaan tersebut dinilai memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan PAD.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kita harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan PAD,” ujarnya.

Bobby menyebut PKB sebagai salah satu sumber pendapatan yang perlu terus dioptimalkan. Dengan penerapan opsen PKB, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan.

Ia juga meminta dukungan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Usai mengikuti rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, rakor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah.

Taufik berharap penyaluran DBH dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak menghambat pelaksanaan berbagai program prioritas di daerah.

Ia juga meminta adanya sinkronisasi data perpajakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih data sekaligus mengurangi potensi kehilangan pendapatan daerah.

“Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.

Ia menegaskan, berbagai upaya meningkatkan pendapatan daerah pada akhirnya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kesamaan dan sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal penting agar setiap penerimaan yang masuk dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Sidabutar)

PT. SGM Falabisahaya Bantah Lakukan PHK Massal Dan Abaikan Pekerja Lokal, Ini Klarifikasinya

0

Malut, Investigasi.News-, Diterpa kabar miring dan dituding melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal dan sepihak, serta disangka tidak memprioritaskan pekerja lokal, PT. Sumber Graha Maluku (SGM) melalui Kepala Departemen Head Legal, yakni Kuswandi Buamona memberikan bantahan atas isu tersebut, klarifikasi dengan hak jawab ini kemudian disampaikan kepada Pimpinan Redaksi/Pengelola Media sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berikut hak jawab dari PT. SGM.

KLARIFIKASI DENGAN HAK JAWAB

Perihal: Tanggapan dan Hak Jawab Atas Pemberitaan Evaluasi Kehadiran Pekerja di PT Sumber Graha Maluku (SGM) Site Mangole

Kepada Yth.

Pimpinan Redaksi / Pengelola Media

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan beredarnya pemberitaan media terkait isu dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, sistem absensi, serta tuduhan komparasi tenaga kerja lokal di lingkungan operasional PT Sumber Graha Maluku (SGM) Site Mangole, Desa Falabisahaya, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kami atas nama Manajemen PT Sumber Graha Maluku menyampaikan klarifikasi resmi dan Hak Jawab guna meluruskan informasi agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di tengah masyarakat.

Adapun poin-poin klarifikasi dan penegasan yang perlu dipahami secara objektif adalah sebagai berikut:

1. Distingsi Hukum Hubungan Kerja
Masyarakat dan media massa diimbau untuk membedakan secara tegas antara kewenangan operasional PT Sumber Graha Maluku sebagai perusahaan induk (user) dengan tata kelola internal perusahaan alih daya (outsourcing). Kebijakan administratif, pembinaan harian, serta evaluasi rekapitulasi absensi karyawan yang dipersoalkan merupakan ranah kewenangan teknis dari manajemen perusahaan alih daya terkait terhadap anggotanya, bukan merupakan tindakan sepihak dari PT Sumber Graha Maluku.

2. Evaluasi Kehadiran Adalah Prosedur Kewajaran Organisasi

Pelaksanaan evaluasi absensi menggunakan sistem fingerprint—termasuk peninjauan rekapitulasi kehadiran berkala—merupakan instrumen pengawasan yang umum, sah, dan wajar di setiap perusahaan. Evaluasi ini dilakukan oleh pihak alih daya khusus terhadap oknum karyawan yang terindikasi memiliki tingkat kehadiran rendah (alpa berulang). Langkah pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan, keadilan antar-pekerja, serta kelancaran operasional di area kerja.

3. Bantahan Atas Isu PHK Massal dan Isu Penggantian Tenaga Kerja Lokal

Tidak Ada PHK Massal: Pemberitaan yang menyatakan adanya PHK massal adalah tidak benar. Tindakan yang berlangsung saat ini murni merupakan tahapan evaluasi kedisiplinan dan tinjauan kinerja oleh vendor alih daya.

Isu Tenaga Kerja Lokal Tidak Berdasar: Isu yang menyebutkan bahwa perusahaan memberhentikan warga lokal untuk digantikan oleh tenaga kerja dari luar Kepulauan Sula adalah narasi spekulatif, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh data valid. PT Sumber Graha Maluku senantiasa memegang komitmen untuk memprioritaskan warga lokal Kepulauan Sula dalam penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi.

4. Kontribusi Ekonomi dan Imbauan Menjaga Iklim Investasi

Keberadaan operasional PT Sumber Graha Maluku di Kepulauan Sula memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kami sangat berharap isu-isu miring dan tidak terverifikasi ini tidak terus dikembangkan, karena dapat mengganggu kondusivitas iklim kerja, hubungan industrial yang harmonis, serta keberlangsungan lapangan kerja di wilayah Kepulauan Sula.

5. Kepatuhan Hukum dan Kesiapan Menghadiri Pemanggilan Disnaker

Sebagai bentuk penghormatan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia:

PT Sumber Graha Maluku bersama pihak penyedia jasa alih daya menyatakan siap dan kooperatif untuk memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Kami akan membawa serta seluruh berkas, data absensi, dan bukti-bukti pendukung yang sah untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan alih daya adalah evaluasi kehadiran/kedisiplinan, bukan PHK massal.

Kami juga menghimbau dan mengundang para karyawan yang sedang menjalani proses evaluasi untuk hadir dalam forum resmi tersebut dengan membawa data serta bukti penyeimbang agar permasalahan dapat diselesaikan secara terbuka, transparan, dan berimbang.

Demikian surat klarifikasi dan hak jawab ini kami sampaikan. Kami meminta kepada Pimpinan Redaksi untuk memuat tanggapan ini secara utuh dan proporsional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik demi terciptanya keterbukaan informasi publik yang akurat.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Falabisahaya, 21 Agustus 2026

Hormat kami,

PT SUMBER GRAHA MALUKU

KUSWANDI BUAMONA
Dept Head Legal

Gubernur Mahyeldi Sambut Sekjen Kemenag RI, Perkuat Sinergi Keagamaan dan Pendidikan di Sumbar

0
Keterangan Foto : Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah (kanan), menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Kamaruddin Amin (kiri) yang mewakili Menteri Agama RI dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat, di VIP Bandara Internasional Minangkabau , jumat (21/8/2026). Foto: Dok. Makopim/David

PADANG PARIAMAN — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin, yang mewakili Menteri Agama RI dalam kunjungan kerja ke Sumbar, Jumat (21/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan kehidupan keagamaan, pendidikan, serta pembangunan karakter generasi muda.

Kamaruddin Amin tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 162 sekitar pukul 16.15 WIB dan disambut langsung Gubernur Mahyeldi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar.

Kamaruddin menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Menteri Agama RI dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, Menteri Agama berhalangan hadir karena mendapat panggilan Presiden RI sehingga kunjungan ke Sumbar diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.

Gubernur Mahyeldi menyambut baik kedatangan jajaran Kementerian Agama RI dan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Sumbar. Menurutnya, rangkaian kegiatan yang melibatkan ulama, mahasiswa dan masyarakat merupakan ruang strategis untuk memperkuat komunikasi serta kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

“Ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penguatan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan pembangunan karakter generasi muda,” ujar Mahyeldi.

Rangkaian kunjungan kerja tersebut meliputi Halaqah Ulama Sumatera Barat, dialog bersama mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), Subuh Mubarak dan Tabligh Akbar, serta penanaman pohon di kompleks Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi.

Mahyeldi menilai halaqah ulama dan dialog bersama mahasiswa memiliki arti penting karena menjadi ruang untuk bertukar pandangan, menyerap aspirasi, sekaligus memperkuat kontribusi ulama dan kalangan akademisi dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan penguatan aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus diiringi penguatan nilai agama dan karakter. Hal tersebut sejalan dengan filosofi kehidupan masyarakat Sumbar yang menjadikan nilai keagamaan sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, agenda Subuh Mubarak dan Tabligh Akbar di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan semangat kehidupan keagamaan di Sumbar.

Selain aspek keagamaan dan pendidikan, rangkaian kunjungan juga membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan melalui agenda penanaman pohon di kompleks Masjid Raya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyambutan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumbar Mustafa, Asisten I Setda Provinsi Sumbar Ahmad Sakti, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumbar, Andree Harmadi Algamar. (adpsb/rmz/bud)