Beranda blog Halaman 66

PT. SGM Falabisahaya Bantah Lakukan PHK Massal Dan Abaikan Pekerja Lokal, Ini Klarifikasinya

0

Malut, Investigasi.News-, Diterpa kabar miring dan dituding melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal dan sepihak, serta disangka tidak memprioritaskan pekerja lokal, PT. Sumber Graha Maluku (SGM) melalui Kepala Departemen Head Legal, yakni Kuswandi Buamona memberikan bantahan atas isu tersebut, klarifikasi dengan hak jawab ini kemudian disampaikan kepada Pimpinan Redaksi/Pengelola Media sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berikut hak jawab dari PT. SGM.

KLARIFIKASI DENGAN HAK JAWAB

Perihal: Tanggapan dan Hak Jawab Atas Pemberitaan Evaluasi Kehadiran Pekerja di PT Sumber Graha Maluku (SGM) Site Mangole

Kepada Yth.

Pimpinan Redaksi / Pengelola Media

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan beredarnya pemberitaan media terkait isu dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, sistem absensi, serta tuduhan komparasi tenaga kerja lokal di lingkungan operasional PT Sumber Graha Maluku (SGM) Site Mangole, Desa Falabisahaya, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kami atas nama Manajemen PT Sumber Graha Maluku menyampaikan klarifikasi resmi dan Hak Jawab guna meluruskan informasi agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di tengah masyarakat.

Adapun poin-poin klarifikasi dan penegasan yang perlu dipahami secara objektif adalah sebagai berikut:

1. Distingsi Hukum Hubungan Kerja
Masyarakat dan media massa diimbau untuk membedakan secara tegas antara kewenangan operasional PT Sumber Graha Maluku sebagai perusahaan induk (user) dengan tata kelola internal perusahaan alih daya (outsourcing). Kebijakan administratif, pembinaan harian, serta evaluasi rekapitulasi absensi karyawan yang dipersoalkan merupakan ranah kewenangan teknis dari manajemen perusahaan alih daya terkait terhadap anggotanya, bukan merupakan tindakan sepihak dari PT Sumber Graha Maluku.

2. Evaluasi Kehadiran Adalah Prosedur Kewajaran Organisasi

Pelaksanaan evaluasi absensi menggunakan sistem fingerprint—termasuk peninjauan rekapitulasi kehadiran berkala—merupakan instrumen pengawasan yang umum, sah, dan wajar di setiap perusahaan. Evaluasi ini dilakukan oleh pihak alih daya khusus terhadap oknum karyawan yang terindikasi memiliki tingkat kehadiran rendah (alpa berulang). Langkah pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan, keadilan antar-pekerja, serta kelancaran operasional di area kerja.

3. Bantahan Atas Isu PHK Massal dan Isu Penggantian Tenaga Kerja Lokal

Tidak Ada PHK Massal: Pemberitaan yang menyatakan adanya PHK massal adalah tidak benar. Tindakan yang berlangsung saat ini murni merupakan tahapan evaluasi kedisiplinan dan tinjauan kinerja oleh vendor alih daya.

Isu Tenaga Kerja Lokal Tidak Berdasar: Isu yang menyebutkan bahwa perusahaan memberhentikan warga lokal untuk digantikan oleh tenaga kerja dari luar Kepulauan Sula adalah narasi spekulatif, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh data valid. PT Sumber Graha Maluku senantiasa memegang komitmen untuk memprioritaskan warga lokal Kepulauan Sula dalam penyerapan tenaga kerja sesuai kualifikasi.

4. Kontribusi Ekonomi dan Imbauan Menjaga Iklim Investasi

Keberadaan operasional PT Sumber Graha Maluku di Kepulauan Sula memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kami sangat berharap isu-isu miring dan tidak terverifikasi ini tidak terus dikembangkan, karena dapat mengganggu kondusivitas iklim kerja, hubungan industrial yang harmonis, serta keberlangsungan lapangan kerja di wilayah Kepulauan Sula.

5. Kepatuhan Hukum dan Kesiapan Menghadiri Pemanggilan Disnaker

Sebagai bentuk penghormatan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia:

PT Sumber Graha Maluku bersama pihak penyedia jasa alih daya menyatakan siap dan kooperatif untuk memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Kami akan membawa serta seluruh berkas, data absensi, dan bukti-bukti pendukung yang sah untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan alih daya adalah evaluasi kehadiran/kedisiplinan, bukan PHK massal.

Kami juga menghimbau dan mengundang para karyawan yang sedang menjalani proses evaluasi untuk hadir dalam forum resmi tersebut dengan membawa data serta bukti penyeimbang agar permasalahan dapat diselesaikan secara terbuka, transparan, dan berimbang.

Demikian surat klarifikasi dan hak jawab ini kami sampaikan. Kami meminta kepada Pimpinan Redaksi untuk memuat tanggapan ini secara utuh dan proporsional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik demi terciptanya keterbukaan informasi publik yang akurat.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Falabisahaya, 21 Agustus 2026

Hormat kami,

PT SUMBER GRAHA MALUKU

KUSWANDI BUAMONA
Dept Head Legal

Gubernur Mahyeldi Sambut Sekjen Kemenag RI, Perkuat Sinergi Keagamaan dan Pendidikan di Sumbar

0
Keterangan Foto : Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah (kanan), menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Kamaruddin Amin (kiri) yang mewakili Menteri Agama RI dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat, di VIP Bandara Internasional Minangkabau , jumat (21/8/2026). Foto: Dok. Makopim/David

PADANG PARIAMAN — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin, yang mewakili Menteri Agama RI dalam kunjungan kerja ke Sumbar, Jumat (21/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan kehidupan keagamaan, pendidikan, serta pembangunan karakter generasi muda.

Kamaruddin Amin tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 162 sekitar pukul 16.15 WIB dan disambut langsung Gubernur Mahyeldi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar.

Kamaruddin menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Menteri Agama RI dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, Menteri Agama berhalangan hadir karena mendapat panggilan Presiden RI sehingga kunjungan ke Sumbar diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.

Gubernur Mahyeldi menyambut baik kedatangan jajaran Kementerian Agama RI dan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Sumbar. Menurutnya, rangkaian kegiatan yang melibatkan ulama, mahasiswa dan masyarakat merupakan ruang strategis untuk memperkuat komunikasi serta kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

“Ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penguatan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan pembangunan karakter generasi muda,” ujar Mahyeldi.

Rangkaian kunjungan kerja tersebut meliputi Halaqah Ulama Sumatera Barat, dialog bersama mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), Subuh Mubarak dan Tabligh Akbar, serta penanaman pohon di kompleks Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi.

Mahyeldi menilai halaqah ulama dan dialog bersama mahasiswa memiliki arti penting karena menjadi ruang untuk bertukar pandangan, menyerap aspirasi, sekaligus memperkuat kontribusi ulama dan kalangan akademisi dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan penguatan aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus diiringi penguatan nilai agama dan karakter. Hal tersebut sejalan dengan filosofi kehidupan masyarakat Sumbar yang menjadikan nilai keagamaan sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, agenda Subuh Mubarak dan Tabligh Akbar di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan semangat kehidupan keagamaan di Sumbar.

Selain aspek keagamaan dan pendidikan, rangkaian kunjungan juga membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan melalui agenda penanaman pohon di kompleks Masjid Raya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyambutan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumbar Mustafa, Asisten I Setda Provinsi Sumbar Ahmad Sakti, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumbar, Andree Harmadi Algamar. (adpsb/rmz/bud)

Gubernur Mahyeldi Dorong Pertanian Sumbar Berbasis Smart Farming untuk Perkuat Ketahanan Pangan

0
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meninjau panen melon dan meresmikan screenhouse cabai modern di Kelompok Tani Karya Tani Muaro Batang Gadis, Agam.

AGAM — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendorong transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi dan konsep smart farming untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membantu mengendalikan inflasi.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen melon sekaligus meninjau pembangunan dan meresmikan screenhouse cabai modern Kelompok Tani Karya Tani Muaro Batang Gadis, Jorong Surabayo, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Jumat (21/8/2026).

Mahyeldi mengapresiasi kelompok tani tersebut yang telah mengembangkan hortikultura dengan teknologi greenhouse dan screenhouse. Menurutnya, teknologi tersebut memungkinkan produksi lebih terukur dan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca.

“Dengan adanya greenhouse, petani tidak perlu lagi bersusah payah. Hujan maupun panas, kita tetap bisa panen. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita mengendalikan inflasi, khususnya harga cabai,” ujarnya.

Menurut Gubernur Mahyeldi, kesinambungan produksi cabai penting untuk menjaga ketersediaan komoditas dan mengendalikan gejolak harga. Hal tersebut semakin strategis di tengah tantangan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu produksi maupun distribusi pangan.

“Dengan keberadaan greenhouse ini, kita harapkan panen tidak mengenal waktu sehingga harga cabai di Sumbar lebih terkendali,” ucapnya.

Mahyeldi menegaskan, pertanian Sumbar ke depan harus semakin modern, produktif dan berbasis teknologi. Konsep smart farming juga dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik sektor pertanian bagi generasi muda. “Pertanian yang kita hadirkan ke depan adalah smart farming. Pertanian yang cerdas, membutuhkan teknologi, bersih, dan menghasilkan produk yang sehat serta berkualitas,” ungkapnya.

Ia berharap screenhouse cabai modern tersebut dapat menjadi model yang direplikasi di daerah lain. Dengan produksi yang lebih terlindungi dan terukur, petani diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan.

“Semoga ini menjadi kesuksesan kita dalam menghadirkan kolaborasi dan sinergi untuk memajukan pertanian, menjawab permasalahan inflasi, khususnya cabai dan komoditas lainnya, serta mendorong generasi milenial untuk bertani di Sumatera Barat,” pungkas Mahyeldi.

Selain produksi, Gubernur menekankan pentingnya hilirisasi dan pemasaran agar hasil pertanian memiliki nilai tambah dan akses pasar yang lebih kuat. Ia mendorong sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan dan kelompok tani, termasuk untuk mengatasi persoalan hasil sortiran yang selama ini masih sulit dipasarkan.

“Kita akan dorong hilirisasi dan pemasaran. Kebetulan saya bertemu dengan alumni SMK 1 Bukittinggi yang merupakan seorang pengusaha. Insyaallah ini bisa kita sinergikan untuk membantu pemasaran produk petani,” tuturnya.

Gubernur kemudian secara resmi meresmikan screenhouse cabai modern Kelompok Tani Karya Tani Muaro Batang Gadis. Ia menilai fasilitas tersebut merupakan wujud kolaborasi pemerintah, petani, lembaga keuangan dan dunia usaha dalam membangun pertanian Sumbar yang modern dan berkelanjutan.

Sementara itu Bupati Agam, Benny Warlis, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap pengembangan pertanian di daerahnya. Menurutnya, keberadaan screenhouse modern tersebut dapat menjadi motivasi bagi petani muda untuk mengembangkan usaha pertanian berbasis teknologi.

“Apa yang kita lihat hari ini nyata di lapangan, bukan hanya seremonial. Ini fakta yang bisa kita saksikan dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk bergerak,” katanya.

Ketua Kelompok Tani Karya Tani Muaro Batang Gadis, Rizki Hamdi, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah. Ia berharap pengembangan pertanian modern juga diikuti dengan penguatan penanganan pascapanen dan pemasaran.

“Kendala kami saat ini adalah hasil pascapanen, terutama buah atau produk yang masuk kategori sortiran. Baik cabai, melon maupun hortikultura lainnya, sebagian hasil tersebut masih sulit kami pasarkan,” ujarnya. (adpsb/rmz/bud)

Dibalik Pemusnahan Rokok Ilegal di Jember, Kakanwil DJBC: Negara Alami Kerugian Finansial Yang Fantastis

0
Barang Bukti Rokok Ilegal Hasil Penindakan Bea Cukai Jember. (Foto: Js)

Jember, Investigasi.News – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Jember menggelar pemusnahan massal jutaan batang rokok ilegal hasil penindakan periode Oktober 2025 – Juni 2026. Ada berkisar 7,4 Juta Batang Rokok yang dimusnahkan dan ditaksir memiliki nilai total mencapai Rp10,57 miliar Jumat (21/8/2026).

Dari peredaran barang kena cukai ilegal ini, potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp7,2 miliar.

Pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatra Bagian Timur (Sumbagtim) yang hadir memberikan pemaparan komprehensif mengenai dampak fatal peredaran barang kena cukai ilegal tersebut bagi perekonomian dan kesehatan masyarakat.

Dalam komitmennya memberantas peredaran barang ilegal, Kepala Kanwil DJBC Sumbagtim menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Langkah tegas ini merupakan bukti nyata fungsi Bea Cukai sebagai community protector sekaligus penjaga penerimaan kas negara.

“Pemusnahan ini adalah pesan kuat kepada para pelaku industri ilegal bahwa kami tidak akan memberi ruang bagi pelanggaran hukum,” ujar Kakanwil DJBC Sumbagtim.

*Negara Alami Kerugian Finansial Yang Fantastis*

Dalam rilis resminya, Kakanwil DJBC Sumbagtim membeberkan kalkulasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi penindakan ini. Kehadiran rokok ilegal tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau pita cukai bekas ini menghilangkan potensi pendapatan negara yang sangat besar.

Ia membeberkan beberapa kerugian negara, diantaranya:

– Nilai Barang: Total perkiraan nilai barang ilegal yang dimusnahkan mencapai miliaran rupiah.
– Kerugian Nilai Cukai: Negara kehilangan potensi penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).
– Pajak Terutang: Kehilangan pendapatan dari Pajak Rokok serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau.

Dana yang hilang tersebut seharusnya dapat dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan program jaminan kesehatan nasional.

*Dampak Buruk Multi-Sektor*

Selain merugikan kas negara secara finansial, Kakanwil DJBC Sumbagtim juga menerangkan dua dampak buruk utama dari maraknya rokok ilegal:

1. Ancaman Kesehatan Masyarakat yang Lebih Tinggi.

Ia mengatakan rokok legal saja memiliki risiko kesehatan, terlebih lagi rokok ilegal. Produk ilegal ini diproduksi tanpa melalui uji laboratorium resmi. Akibatnya, kadar nikotin dan tar di dalamnya tidak terkontrol dan berpotensi mengandung zat kimia berbahaya yang jauh lebih beracun bagi konsumen.

2. Merusak Iklim Usaha dan Memicu PHK

Peredaran rokok ilegal berharga murah merusak harga pasar dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini mengancam keberlangsungan pabrik rokok resmi yang taat membayar pajak. Jika industri legal tumbang, dampaknya adalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal bagi para buruh pabrik rokok resmi.

Melalui sinergi antara Bea Cukai Jember, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, operasi Gempur Rokok Ilegal akan terus digalakkan demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Adv

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen Sumbar Kembangkan Energi Geothermal

0
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri Opening Ceremony The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT), khususnya energi panas bumi (geothermal), sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sumbar sebagai Green Province.

Komitmen tersebut, bahkan juga sudah disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Opening Ceremony The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 beberapa waktu yang lalu di Jakarta.

Menurutnya, pengembangan energi bersih merupakan bagian penting dari arah pembangunan Sumbar ke depan, sejalan dengan potensi daerah yang cukup besar.

“Alhamdulillah, kita termasuk salah satu daerah yang sudah menyatakan komitmen dalam pemanfaatan panas bumi. Kita memang konsen dengan geothermal dan itu sudah kita kemas dalam konsep Green Province,” tegas Gubernur Mahyeldi di Padang, Jum’at (21/8/2026).

Ia menyebutkan, berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sumbar, potensi panas bumi yang dimiliki Sumbar berjumlah sekitar 1.651 megawatt (MW) yang tersebar pada 22 titik di tujuh kabupaten. Namun, potensi tersebut hingga kini belum termanfaatkan secara optimal.

“Kita baru sekitar 5 persen yang dimanfaatkan. Artinya, masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan,” ungkapnya.

Saat ini, pemanfaatan panas bumi di Sumbar yang telah berjalan antara lain melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Kabupaten Solok Selatan dengan kapasitas sekitar 86 MW. Pengembangan Muara Laboh Unit-2 berkapasitas 80 MW juga tengah berjalan dengan nilai investasi sekitar USD490 juta dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2027.

Menurut Mahyeldi, tantangan utama dalam pengembangan geothermal adalah kebutuhan investasi yang besar serta perlunya kepastian dan kemudahan bagi investor. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong adanya percepatan pengembangan wilayah kerja panas bumi dan penguatan dukungan dari pemerintah pusat.

“Tantangannya tentu investasi dan bagaimana kita mendapatkan pihak pengusaha yang mau masuk. Karena itu, kita berharap ada percepatan dan dukungan dari kementerian terkait, sehingga pemanfaatan energi baru terbarukan kita bisa lebih maksimal,” katanya.

Mahyeldi menambahkan, sejumlah langkah pengembangan pemanfaatan energi terbarukan ini juga terus berlangsung di Sumbar. Di antaranya pengembangan PLTP Muara Laboh Unit-2, pengeboran sumur eksplorasi Bonjol di Pasaman Barat, serta survei pendahuluan di wilayah Cubadak Panti.

Ia menilai, pengembangan geothermal tidak hanya penting untuk meningkatkan ketersediaan energi bersih, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah.

“Harapan kita ke depan akan semakin banyak investor yang masuk, dengan dukungan dari kementerian dan percepatan prosesnya. Kita punya tujuh kabupaten dan 22 titik potensi geothermal yang bisa dikembangkan,” tutur Mahyeldi.

Lebih jauh, Gubernur berharap pengembangan energi panas bumi dan sumber energi terbarukan lainnya, seperti tenaga air dan surya, dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060.

“Ini bukan hanya soal listrik, tetapi bagaimana potensi energi bersih yang kita miliki dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (adpsb/bud)

Gubernur Mahyeldi Lepas Kafilah MTQ KORPRI Sumbar, Target Pertahankan Juara Umum Nasional

0
Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah (kiri), menyerahkan bendera Pataka Sumatera Barat ke Ketua Korpri Sumatera Barat Andri Yulika (kanan) dalam rangka pelepasan secara resmi Kafilah MTQ KORPRI Provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti MTQ ke-8 KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Auditorium Istana Gubernuran , jumat (21/8/2026). Foto: Dok. Makopim/David

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melepas secara resmi Kafilah MTQ KORPRI Provinsi Sumbar yang akan berlaga pada MTQ ke-8 KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelepasan berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat (21/8/2026).

Sebanyak 38 peserta terbaik terpilih mewakili Sumbar setelah melewati proses seleksi dan pembinaan yang cukup panjang. Dari 367 peserta yang mengikuti seleksi awal, hanya sekitar 10 persen yang akhirnya ditetapkan sebagai bagian dari kafilah untuk mengikuti ajang tingkat nasional tersebut.

“Ini telah melalui proses yang berliku dan cukup panjang. Dari 200 lebih, 300 lebih, kemudian terseleksi menjadi 38 orang. Saya kira ini lebih kurang 10 persen. Jadi sangat ramping dan sangat tajam sekali penyaringannya,” ujar Mahyeldi.

Menurut Gubernur, proses seleksi dan pembinaan yang ketat tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan ASN yang diberangkatkan benar-benar memiliki kemampuan dan kesiapan terbaik dalam membawa nama Sumbar di tingkat nasional.

Namun, Mahyeldi mengingatkan bahwa MTQ KORPRI tidak semata-mata tentang kompetisi membaca dan memahami Al-Qur’an. Lebih dari itu, nilai-nilai Al-Qur’an harus mampu diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian sebagai aparatur negara.

“MTQ KORPRI ini bukan hanya sekadar kita mengikuti musabaqah tilawatil Qur’an, tetapi bagaimana menginternalisasikan Al-Qur’an di dalam keseharian masyarakat di Sumatera Barat,” katanya.

Ia menilai, semangat tersebut sejalan dengan karakter dan kearifan lokal Sumatera Barat yang menjadikan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan kehidupan masyarakat, sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Mahyeldi mengapresiasi kesungguhan KORPRI Sumbar dalam mempersiapkan kafilah. Pembinaan dilakukan melalui 10 kali Training Center (TC), dengan melibatkan pelatih nasional, evaluasi dan koreksi secara berkala, try out, hingga pemberian tugas latihan mandiri kepada peserta.

Menurutnya, persiapan tersebut menunjukkan keseriusan Sumbar dalam mempertahankan prestasi sebagai juara umum MTQ KORPRI tingkat nasional pada dua penyelenggaraan sebelumnya, yakni tahun 2022 di Sumatera Barat dan 2024 di Kalimantan Tengah.

Selain kemampuan individu, Gubernur juga memberikan perhatian terhadap penampilan kolaboratif kafilah. Menurutnya, kolaborasi tersebut mencerminkan nilai kebersamaan yang penting untuk terus dibangun dalam kehidupan, termasuk di lingkungan birokrasi.

“Ini mengajarkan kepada kita semangat kebersamaan. Menanamkan ruhul jama’ah, amal jama’i, semangat kebersamaan, semangat kolaborasi,” ungkapnya.

Mahyeldi mengatakan, nilai kebersamaan tersebut semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang terkadang mendorong orang menjadi lebih individualistis. Karena itu, kemampuan bekerja sama, saling menghargai dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi perlu terus ditanamkan.

“Semangat kebersamaan dan kolaborasi ini harus kita biasakan sejak dini. Ini penting untuk membangun generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya,” katanya.

Gubernur juga berpesan kepada seluruh kafilah, agar menjaga nama baik Sumbar, tampil dengan percaya diri dan tetap menjunjung tinggi akhlak serta sportivitas.

Ia berharap para peserta tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga mampu menunjukkan keteladanan sebagai ASN yang mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan maupun pelaksanaan tugas.

Dengan proses seleksi, pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan, Mahyeldi optimistis Kafilah MTQ KORPRI Sumbar mampu memberikan hasil terbaik sekaligus menjaga tradisi juara umum Sumbar pada MTQ KORPRI tingkat nasional.

“Berikan kemampuan yang terbaik. Kita sudah berikhtiar dan mempersiapkan semuanya. Selanjutnya kita serahkan hasilnya kepada Allah SWT,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KORPRI Provinsi Sumbar, Andri Yulika, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa persiapan kontingen dilakukan secara bertahap melalui perluasan seleksi, pembinaan yang intensif serta evaluasi secara berulang hingga menjelang keberangkatan.

Pada tahap awal, seleksi diikuti 367 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumbar, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, hingga instansi vertikal di Sumbar.

“Dari sisi seleksi, pada tahap awal diikuti oleh 367 peserta yang berasal dari berbagai unsur. Setelah diseleksi jumlah tersebut mengerucut menjadi 38 peserta,” jelas Andri.

Selain 38 peserta, kontingen Sumbar diperkuat sembilan orang pelatih dan dua orang official atau pendamping dari pengurus KORPRI. Dengan demikian, total kontingen yang dipersiapkan untuk MTQ ke-8 KORPRI Tingkat Nasional di Makassar berjumlah 49 orang.

Andri mengatakan, persiapan juga mencakup aspek nonteknis, mulai dari administrasi keberangkatan, surat tugas, koordinasi dengan instansi asal peserta, perjalanan, akomodasi, pendampingan kesehatan hingga berbagai kebutuhan selama berada di Makassar.

“Kami telah berusaha mencari peserta terbaik, menyiapkan pelatih terbaik, memperbanyak kesempatan latihan, melakukan evaluasi berulang, dan mempersiapkan kebutuhan keberangkatan serapi mungkin. Selanjutnya kami mohon doa dan dukungan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” katanya. (adpsb/rmz/bud)

KAI Divre II Sumbar Perkuat Literasi Kesehatan Pekerja melalui Edukasi Bahaya Merokok

0
KAI Divre II Sumbar menggelar edukasi kesehatan bagi pekerja terkait kanker paru dan bahaya merokok.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus mendorong peningkatan kesadaran pekerja terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kesehatan bertajuk “Kenali Kanker Paru dan Bahaya Merokok” yang digelar secara hybrid, Jumat (21/8), di Ruang Rapat Buya Hamka, Divre II Sumbar.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya, jajaran manajemen, serta para pekerja Divre II Sumbar, dengan menghadirkan Dokter Spesialis Paru RS Universitas Andalas, dr. Sabrina Ermayanti, Sp.P(K), Onk sebagai narasumber.

Kepala Divre II Sumbar, Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa kesehatan pekerja merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional serta produktivitas perusahaan.

“Menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab setiap individu dan menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas serta keselamatan dalam bekerja. Melalui kegiatan ini, kami berharap para pekerja semakin memahami risiko kesehatan akibat kebiasaan merokok dan memiliki kesadaran yang lebih kuat untuk menerapkan pola hidup sehat,” ujar Lutfi.

Dalam kegiatan tersebut, dr. Sabrina Ermayanti memberikan edukasi mengenai kanker paru, mulai dari faktor risiko, gejala yang perlu diwaspadai, dampak kebiasaan merokok terhadap kesehatan paru dan organ tubuh lainnya, hingga langkah-langkah pencegahan serta pentingnya deteksi dini.

Ia juga memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya mengenali kondisi kesehatan sejak dini dan tidak mengabaikan gejala yang berpotensi berkaitan dengan gangguan paru. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pekerja sehingga mampu mengambil langkah preventif dalam menjaga kesehatan diri.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa kondisi kesehatan pekerja memiliki keterkaitan erat dengan kualitas kinerja, terutama dalam mendukung operasional perkeretaapian yang membutuhkan kesiapan fisik, konsentrasi, dan kedisiplinan.

“Pekerja yang sehat tentu akan lebih siap menjalankan tugas secara optimal. Dalam operasional perkeretaapian, kesehatan bukan hanya berkaitan dengan produktivitas, tetapi juga berhubungan dengan keselamatan. Karena itu, menjaga kesehatan, termasuk menghindari kebiasaan merokok dan melakukan deteksi dini terhadap penyakit, merupakan investasi penting bagi pekerja maupun perusahaan,” ujar Reza.

Menurutnya, edukasi kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pekerja tidak hanya memahami risiko penyakit, tetapi juga terdorong untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kesehariannya.

“Ketika pekerja memiliki kondisi kesehatan yang baik, diharapkan konsentrasi, stamina, produktivitas, dan kualitas pelayanan kepada pelanggan juga dapat terjaga. Hal ini sejalan dengan komitmen KAI untuk membangun lingkungan kerja yang sehat sekaligus mendukung terciptanya layanan perjalanan kereta api yang aman dan selamat,” tambah Reza.

Selain penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan seputar kesehatan paru, risiko merokok, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit paru. Untuk meningkatkan antusiasme peserta, kegiatan juga dilengkapi dengan kuis edukatif.

Melalui kegiatan “Kenali Kanker Paru dan Bahaya Merokok”, KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi kesehatan di lingkungan kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung terciptanya sumber daya manusia yang sehat, produktif, memiliki kesadaran keselamatan yang tinggi, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Semarak HUT RI ke-81, SDN 13 Lahat Gelar Aneka Lomba dan Ukir Prestasi Drumband

0
Kepala SDN 13 Lahat menyerahkan hadiah kepada siswa pemenang lomba dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 RI. (Foto: VIVIN)

 

Lahat, Investigasi.News — Semangat kemerdekaan terasa begitu kental di lingkungan SD Negeri 13 Lahat, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekolah tersebut menggelar berbagai perlombaan yang diikuti para siswa dengan penuh antusias dan keceriaan.

Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah pada Kamis (21/08) itu bukan sekadar menjadi ajang hiburan bagi peserta didik. Di balik riuhnya perlombaan, tersimpan pesan penting tentang menanamkan nilai perjuangan, sportivitas, kebersamaan, kreativitas, serta rasa cinta terhadap Tanah Air sejak usia dini.

Beragam perlombaan disiapkan pihak sekolah, di antaranya lomba melukis, lari karung, lomba kelereng, hingga lomba mewarnai. Sejak kegiatan dimulai, para siswa tampak bersemangat mengikuti setiap perlombaan. Sorak-sorai dan dukungan teman-teman serta guru membuat suasana perayaan kemerdekaan semakin meriah.

Bagi siswa yang berhasil menjadi juara, pihak sekolah memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas keberanian, kreativitas, kerja keras, dan semangat mereka dalam mengikuti perlombaan.

Kepala SD Negeri 13 Lahat, Ahmad Hasbi Qodri, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur sekaligus upaya sekolah menanamkan semangat kemerdekaan kepada para peserta didik.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para dewan guru bersatu padu untuk melaksanakan dan memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah kami,” ungkapnya.

Menurutnya, perlombaan yang digelar bukan hanya untuk mencari pemenang, tetapi juga memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengembangkan keberanian, kreativitas, kebersamaan, dan jiwa kompetitif secara sehat.

“Untuk peserta yang mendapatkan juara, kami memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan. Meskipun nilainya tidak seberapa, yang terpenting adalah apresiasi terhadap semangat dan perjuangan anak-anak dalam mengikuti lomba,” jelas Ahmad.

Semangat SDN 13 Lahat ternyata tidak berhenti pada kegiatan peringatan HUT RI. Sekolah tersebut juga terus mendorong peserta didiknya untuk berprestasi melalui berbagai kegiatan seni dan ekstrakurikuler.

Ahmad Hasbi Qodri mengungkapkan, pada tahun ini SD Negeri 13 Lahat turut ambil bagian dalam perlombaan marching band dan drumband tingkat Kabupaten Lahat. Kerja keras para siswa pun membuahkan hasil membanggakan dengan berhasil meraih juara pertama.

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak sekolah, sekaligus membuktikan bahwa pembinaan peserta didik tidak hanya berorientasi pada bidang akademik, tetapi juga mencakup pengembangan bakat dan minat.

Tak berhenti sampai di tingkat kabupaten, sekolah tersebut juga tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan drumband tingkat provinsi yang direncanakan berlangsung pada November 2026.

“Kami berharap pada perlombaan nanti anak-anak kami dapat meraih juara sesuai dengan harapan dewan guru dan para wali murid. Tentunya kami akan terus melakukan pembinaan dan memberikan dukungan agar mereka dapat tampil maksimal,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala SD Negeri 13 Lahat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh wali murid yang selama ini memberikan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan sekolah.

Menurutnya, kemajuan dan prestasi sekolah tidak dapat dibangun hanya oleh guru dan peserta didik. Dukungan orang tua menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan mendorong anak-anak untuk terus berkembang.

“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh wali murid yang telah mendukung berbagai kegiatan sekolah. Dukungan tersebut sangat berarti bagi kami dalam memajukan sekolah dan mendorong anak-anak mencapai prestasi yang lebih baik lagi,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada insan pers yang turut memberikan perhatian dan pemberitaan terhadap berbagai kegiatan positif yang dilakukan SD Negeri 13 Lahat.

Perayaan HUT RI ke-81 di SD Negeri 13 Lahat akhirnya menjadi lebih dari sekadar pesta kemerdekaan. Di tengah keceriaan anak-anak dan semarak perlombaan, sekolah tersebut menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diterjemahkan melalui pendidikan, prestasi, sportivitas, kreativitas, dan kebersamaan.

(VIVIN) 

Anggaran Untuk Gizi Anak Tersandung Perkara: Parcel Sehat Taliabu Kini Di Bawah Bidikan Penyidik

0
Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu. Foto: Jak

Taliabu – Ketika anggaran negara dialokasikan untuk menyelamatkan anak-anak dari stunting dan kekurangan gizi, setiap rupiah seharusnya berubah menjadi makanan bergizi, bantuan nyata, dan harapan bagi keluarga penerima manfaat. Namun ketika program tersebut justru terseret dugaan tindak pidana korupsi hingga masuk tahap penyidikan, pertanyaan publik menjadi jauh lebih serius: apakah seluruh anggaran benar-benar sampai kepada mereka yang berhak?

Inilah titik krusial yang kini membayangi Program Parcel Sehat pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pulau Taliabu. Perkara yang telah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Taliabu itu tidak lagi berhenti pada ruang-ruang administrasi. Tahap penyidikan menandakan adanya proses hukum yang harus dibuka secara terang untuk mengurai dugaan penyimpangan dan menemukan siapa yang bertanggung jawab apabila nantinya terbukti terjadi tindak pidana.

Yang membuat perkara ini menjadi sorotan adalah karakter programnya. Parcel Sehat bukan proyek yang berdiri jauh dari kebutuhan rakyat. Program tersebut menyasar bayi, balita, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, termasuk dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Artinya, apabila benar terdapat penyimpangan dalam pengelolaan program, persoalannya tidak semata-mata mengenai angka dalam laporan keuangan. Ada hak masyarakat yang dipertaruhkan di balik setiap rupiah anggaran.

Karena itu, penyidikan Kejari Pulau Taliabu dituntut tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas dokumen. Seluruh mata rantai program harus dibongkar secara utuh, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses pengadaan, spesifikasi barang, jumlah barang, mekanisme distribusi, penetapan penerima manfaat hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Perhatian publik kemudian mengarah kepada mantan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Pulau Taliabu berinisial NT, yang ketika program berlangsung berada pada bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Posisi jabatan tersebut tentu menjadi salah satu aspek yang relevan untuk didalami penyidik. Bukan berarti keterkaitan jabatan otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau tindak pidana, melainkan karena setiap pihak yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, pengetahuan, atau keterlibatan dalam sebuah program harus memberikan penjelasan secara terang apabila dibutuhkan dalam proses hukum.

Koordinator Aliansi Pemuda Peduli Taliabu (AP2T), Sauti Jamadin, menilai mantan Kabid Kesmas tersebut patut didalami keterangannya guna membantu penyidik mengurai konstruksi pelaksanaan Program Parcel Sehat.

Namun, Sauti mengingatkan bahwa proses hukum harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.

“Penyidik harus menelusuri bagaimana proses penyusunan program, mekanisme pengadaan dan distribusi Parcel Sehat, penentuan penerima manfaat, penggunaan anggaran, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan,” ujarnya.

Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah soal kesesuaian antara dokumen dan kenyataan. Apakah barang yang dibeli benar-benar ada? Apakah jumlahnya sesuai? Apakah spesifikasinya sesuai dengan kontrak? Apakah seluruhnya sampai kepada penerima? Dan apakah laporan pertanggungjawaban benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Justru, itulah hal-hal yang harus dijawab melalui proses penyidikan berbasis alat bukti.

Sauti juga menyoroti pentingnya menelusuri kemungkinan adanya perbedaan antara realisasi fisik dengan administrasi kegiatan.

“Tentu publik menunggu transparansi penyidikan. Kasus ini menjadi penting karena Parcel Sehat pada dasarnya merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bayi, balita, dan ibu hamil,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinkes Pulau Taliabu menyebut Parcel Sehat sebagai bagian dari inovasi percepatan penurunan stunting. Pada salah satu penyaluran tahun 2024, program tersebut juga disebut diarahkan kepada sasaran dengan kondisi stunting maupun kekurangan gizi.

Bahkan, pada saat itu program tersebut mendapat pendampingan dari pihak Kejaksaan melalui kerja sama dengan Dinkes Pulau Taliabu.

Kini, ketika perkara tersebut memasuki tahap penyidikan, seluruh latar belakang program menjadi penting untuk kembali diperiksa secara objektif. Pendampingan bukanlah jaminan bahwa sebuah kegiatan terbebas dari persoalan, sebagaimana dugaan perkara juga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum terdapat pembuktian hukum.

Publik hanya meminta satu hal: buka semuanya.

Jika administrasi benar, buktikan bahwa administrasi benar. Jika pelaksanaan sesuai aturan, tunjukkan bukti dan realisasinya. Namun apabila penyidik menemukan adanya penyimpangan dan pihak yang harus bertanggung jawab, maka proses hukum harus berjalan tanpa kompromi.

Sebab, ketika uang negara diperuntukkan bagi anak-anak yang membutuhkan gizi, tidak boleh ada ruang bagi kepentingan pribadi bermain di balik program kesehatan masyarakat.

Kini bola berada di tangan penyidik Kejari Pulau Taliabu. Masyarakat menunggu apakah penyidikan ini mampu mengungkap seluruh rangkaian perkara secara terang, termasuk siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menjalankan, siapa yang menerima manfaat, dan apakah seluruh rupiah anggaran benar-benar bermuara kepada tujuan program.

Jak

Tim PKM Poltekes-Kemenkes Ternate Gelar Penyuluhan Manfaat Ekstrak Jantung Pisang Untuk Luka Ibu Pasca Salin

0
Tim PKM Poltekes-Kemenkes Ternate saat melakukan penyuluhan.

Malut, Investigasi.News-, Ancaman resiko kematian bagi Ibu setelah melahirkan (Persalinan) menjadi catatan bagi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ternate, untuk menggelar penyuluhan tentang manfaat ekstrak jantung pisang kepok bagi penyembuhan luka perineum derajat II pada Ibu pasca salin.

Kepada media ini, Irawati Umaternate,S.ST.,M.Tr.Keb, yang merupakan Ketua Tim PKM menjelaskan bahwa pentingnya meningkatkan pengetahuan para kader (tenaga kesehatan) mengenai manfaat ekstrak jantung pisang kepok (Musa Paradisiac Linn).

“Kegiatan dilakukan pada 18 Juli 2026, dengan sasaran Kader Posyandu di Puskesmas Gambesi Kota Ternate”, ujar Irawati (21/8).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan kepada Kader Posyandu yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2026, pukul 09.00 WIT bertempat di Ruang pertemuan Puskesmas Gambesi Kota Ternate, dengan pesertanya adalah Kader Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Gambesi Kota Ternate sebanyak kurang-lebih 40 orang, sambungnya.

“Kenapa pesertanya adalah Kader Posyandu? Karena Kader merupakan perpanjangan tangan dari Bidan dan disinyalir lebih dekat dengan masyarakat sehingga bila ada peningkatan pengetahuan Kader bisa berdampak baik pada pelayanan/perawatan nifas bagi ibu-ibu nifas yang ada di Wilayah Puskesmas tersebut. Sebelum kegiatan pemberian materi dilakukan, kami awali dengan Pre-Tes dan setelah pemberian materi dilakukan lagi Post-Test. hal ini dilakukan untuk mengevaluasi materi yang diberikan apakah dapat meningkatkan pengetahuan Kader terkait materi yang telah disampaikan”, beber Irawati.

Dalam kegiatan penyuluhan tersebut dijelaskan bahwa jantung pisang kepok mengandung Tanin dan Flavonoid: berperan sebagai astrigen dan antinflamasi sehingga dapat mengurangi edema dan perdarahan pada luka, selanjutnya dipaparkan bahwa Saponin dan alkaloid: memiliki efek antimikroba yang membantu mencegah infeksi, kemudian Vitamin C dan antioksidan: mendukung proses regenerasi jaringan.

“Ada peningkatan pengetahuan peserta pasca dilakukan penyuluhan dan pendampingan, karena memang kegiatan ini dilakukan bukan hanya ceramah tapi juga diskusi dsn pembagian print out materi“, tegas Irawati.

Untuk itu kami bisa menarik kesimpulan dari hasil pelaksanaan pengabdian ini adalah setelah dilakukan kegiatan didapatkan tingkat pengetahuan Kader Posyandu meningkat terkait dengan manfaat jantung pisang kepok terhadap penyembuhan luka perineum derajat II pada ibu Nifas, kami merasa puas karena kegiatan ini diikuti oleh Kader dengan baik dan penuh antusias serta proaktif dari Bidan koordinator KIA/KB dan bidan-bidan yang ada di Puskesmas Gambesi sangat membantu dalam kegiatan ini. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh tim Poltekkes Kemenkes Ternate dapat meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan sebesar 92,5% dari awalnya yang hanya sebesar 25% terang Ketua Irawati.

Diharapkan Kader Posyandu yang telah mendapatkan pengetahuan ini agar dapat menginformasikan kepada masyarakat umumnya dan terkhususnya pada ibu-ibu Nifas yang mengalami luka pada perineum bisa memanfaatkan jantung pisang kepok untuk membantu proses penyembuhan Luka tersebut.

“Disarankan kepada petugas Kesehatan Wilayah Kerja PKM Gambesi untuk selalu melakukan refreshing ilmu terbaru yang nantinya dapat diberikan kepada Kader Posyandu sehingga dapat tercipta Kader yang cerdas untuk tercapainya tujuan yang sama, salah satunya adalah Peningkatan derajat kesehatan ibu, Ibu sehat, Bayi pun sehat”, tutup Irawati Umaternate Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekes-Kemenkes Ternate.