Malut, Investigasi.news-, Wilayah kekuasaan hukum Kejaksaan Tinggi adalah provinsi maluku utara, membawahi beberapa Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, segera mengevaluasi oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Sanana terkait dugaan terima suap dalam kasus korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) 2021.
Seruan evaluasi ini muncul ditengah dugaan menerima suap oleh oknum jaksa negeri Sanana terungkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 8 September 2025. Pada sidang tersebut, terdakwa Muhammad Yusril mengungkapkan adanya uang senilai Rp200 juta yang ditransfer untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi BTT, dimana uang itu rencananya akan diberikan kepada terpidana Muhammad Bimbi untuk diserahkan kepada oknum jaksa. Uang tersebut disaksikan saat diserahkan di sebuah penginapan di Sanana oleh beberapa pihak termasuk terdakwa Yusril dan kaki tangan dari pihak terkait suap.
Kasus ini telah menarik perhatian publik yang signifikan, dengan tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas, termasuk seruan untuk kejati malut menindak tegas sesuai UU yg berlaku terhadap oknum kejaksaan negeri sanana yang diduga menerima suap untuk memengaruhi hasil dari kasus diatas dan oknum-oknum yang terlibat segera menetapkan tersangka guna memastikan tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam wilayah kekuasaan hukum kejati malut. Dengan demikian, “seruan evaluasi ini menyoroti kekhawatiran atas integritas Jaksa di Kejaksaan Negeri Sanana dan mendesak Kejati Malut untuk segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut yang ketat guna menjaga kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan kredibilitas dalam kasus korupsi besar seperti ini.
Oleh: Armin Kailul, S.H., M.H. (Penulis).
