DHARMASRAYA — Keputusan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengambil cuti ke luar negeri ketika sejumlah wilayah di Kabupaten Dharmasraya dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai sorotan. Publik pun mempertanyakan skala prioritas kepemimpinan kepala daerah ketika masyarakat di sejumlah titik justru tengah berhadapan dengan ancaman kebakaran dan kabut asap.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Umum HMI Cabang Dharmasraya, M. Abdul Hafis. Ia menyayangkan keputusan Bupati yang memilih menggunakan hak cutinya di tengah kondisi daerah yang sedang menghadapi persoalan kebakaran di sejumlah lokasi.
Menurut Hafis, persoalannya bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya seorang bupati mengambil cuti. Hak cuti kepala daerah tentu memiliki ketentuan dan mekanisme tersendiri. Namun, yang menjadi pertanyaan publik adalah momentum dan prioritas kepemimpinan ketika kondisi daerah sedang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Memang benar cuti merupakan hak seorang kepala daerah. Tidak ada yang mempersoalkan hak tersebut sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, ketika cuti ke luar negeri dilakukan di tengah kondisi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Dharmasraya, tentu publik berhak mempertanyakan prioritas seorang kepala daerah,” ujar Hafis.
Ia menyinggung sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, kebakaran lahan dilaporkan terjadi di wilayah Abai Siat pada Minggu (30/8/2026). Pada hari yang sama, kebakaran juga diinformasikan terjadi di dua lokasi di Kecamatan Timpeh.
Tidak berhenti di sana, kebakaran bangunan atau tempat juga dilaporkan terjadi di Lubuk Karak, Kecamatan Sembilan Koto, pada Selasa (1/9/2026).
Rangkaian kejadian tersebut, menurut Hafis, semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh perangkat daerah, terutama unsur penanggulangan bencana, bekerja secara maksimal dan terkoordinasi.
“Belum lagi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Ranah Cati Nan Tigo. Apakah elok rasanya memilih liburan ke luar negeri ketika daerah sedang menghadapi situasi seperti ini?” tegasnya.
Hafis menilai, seorang bupati bukan hanya simbol pemerintahan, tetapi juga figur yang menjadi rujukan masyarakat ketika daerah menghadapi situasi darurat. Kehadiran kepala daerah, menurutnya, memiliki nilai penting dalam memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan respons pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Cuti seorang bupati pada saat daerahnya dilanda karhutla bukan hanya persoalan hak pribadi seorang pejabat, tetapi juga persoalan prioritas kepemimpinan. Ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, koordinasi, dan kehadiran pemerintah secara maksimal, ketidakhadiran kepala daerah berpotensi memperlemah koordinasi, menurunkan kepercayaan publik, dan menimbulkan kesan bahwa kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersoalkan hak pribadi Bupati, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah memastikan penanganan karhutla tetap berjalan maksimal ketika kepala daerah sedang berada di luar negeri.
“Yang kami pertanyakan adalah kepemimpinannya. Saat masyarakat menghadapi kebakaran, asap, dan ancaman terhadap lingkungan, publik tentu berharap pemerintah hadir dan menunjukkan keberpihakan. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah sibuk dengan urusan lain sementara persoalan di daerah belum sepenuhnya tertangani,” katanya.
HMI Cabang Dharmasraya, lanjut Hafis, mendorong pemerintah daerah membuka informasi secara transparan mengenai kondisi karhutla, langkah penanganan, koordinasi antarinstansi, serta siapa yang bertanggung jawab mengambil keputusan selama Bupati menjalankan cuti.
Sebab, bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar Bupati sedang cuti atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah apakah roda pemerintahan dan penanganan bencana tetap berjalan dengan cepat, efektif, dan berpihak kepada keselamatan masyarakat.
Ardhi Piliang
