Malut, Investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kab.Kepulauan Sula didesak untuk segera merespon keluhan masyarakat Kepulauan Sula terkait krisis air bersih akibat tidak mengalirnya pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM-Sula buntut dari aksi mogok kerja pegawai PDAM yang menuntut Direktur Utama (Dirut) Budi Munir Banapon untuk mundur dari jabatannya.
Masyarakat menilai, sudah saatnya PDAM-Sula dievaluasi keras kinerjanya, dan jika diperlukan sesuai tuntutan pegawainya, yakni dengan mengganti Direktur PDAM-Sula demi untuk penyegaran dan perbaikan kinerja yang selama ini memang selalu dikeluhkan masyarakat.
“Masalah PDAM atau air bersih ini bukan pertama kali, sudah sering terjadi, dan ini klimaksnya”, ujar Abdul warga masyarakat kota Sanana (19/2).
Harusnya DPRD segera memanggil PDAM, sehingga persoalan air bersih yang tidak mengalir ke rumah-rumah warga tidak berlarut-larut, masa kemarin masalah tiket Kapal saja ada respon cepat ini masalah air yang sudah sering terjadi seperti lambat sekali menanggapi keluhan masyarakat, ungkap Is warga Kepulauan Sula lainnya.
Dikabarkan, sejumlah warga Kab. Kepulauan Sula khususnya di kota Sanana dan sekitarnya, ramai-ramai melampiaskan kekesalan mereka di media sosial, kesal lantaran air bersih PDAM-Sula tidak mengalir, padahal mereka selalu bayar iuran air, mereka menolak tegas kalo mereka jadi korban akibat adanya perseteruan pegawai dan direktur PDAM-Sula.
“Air mati, jangan kami dikorbankan atas masalah internal kalian”, tulis salah satu akun di group Dad Hia Ted Sua.
Sementara itu sampai berita ini ditayangkan, awak media kami masih mencoba mengkonfirmasi DPRD Sula, termasuk komisi yang membidangi Air Bersih dan PDAM-Sula. RL
