PADANG, INVESTIGASI

Berdasarkan Instruksi Mendagri No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Mendagri No.17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19, Kota Padang ikut dikelompokkan kedalam 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali yang diminta menerapkan PPKM Darurat terhitung 12-20 Juli 2021, meski baru-baru ini telah menerapkan PPKM Mikro.

Beberapa parameter yang digunakan untuk menetapkan kabupaten/kota di luar Jawa-Bali untuk menerapkan PPKM Darurat antara lain: Level Asesmen Pandemi tingkat ‘4’, Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau Bed Occupancy Rate (BOR) lebih dari 65%, terjadi peningkatan kasus aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50 persen dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.

Menyikapi hal itu, Wali Kota Padang Hendri Septa langsung menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang PPKM Darurat Covid-19 tersebut.

SE bernomorkan 400.628/BPBD-Pdg/VII/2021 itu, diterbitkan wali kota usai melakukan rapat koordinasi (rakor) melalui video conference dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy terkait percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Sumbar yang juga diikuti wali kota/bupati se-Sumbar, Senin (12/7/2021).

Hadir bersama Wali Kota Padang di kediaman resminya saat itu unsur Forkopimda Padang, diantaranya Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Dandim 0312/Padang Kolonel Inf M. Ghoffar Ngismangil, Kajari Padang Ranu Subroto dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) PPKM Kota Padang.

Wali Kota Hendri Septa mengatakan bahwa SE yang dikeluarkannya tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Padang selama 12-20 Juli 2021.

“Kita di Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerbitkan SE ini mengacu sesuai Instruksi Mendagri No.20 Tahun 2021 perubahan atas Instruksi Mendagri No.17 Tahun 2021. SE ini mulai diberlakukan hari ini dan efektifnya terhitung besok Selasa 13 Juli 2021,” ujarnya.

Hendri menyebut terdapat 18 poin di dalam SE itu yang berisikan aturan dan kebijakan yang wajib disikapi seluruh pihak dan masyarakat di Kota Padang.

“Tujuannya adalah untuk mendukung kesuksesan penerapan PPKM Darurat di Padang, sehingga setelah itu diharapkan kondisi Kota Padang kembali membaik dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan,” sebut wako.

Orang nomor satu di Kota Padang itu menjelaskan, 18 poin yang dijelaskan di dalam SE tersebut diantaranya mulai dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hanya dibolehkan secara dalam jaringan (daring).

Selanjutnya, katanya, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH) atau bekerja di rumah. Sebaliknya kegiatan pada sektor esensial dilakukan pembagian untuk persentase karyawan/karyawati yang WFH. Begitu juga sektor kritikal terkait kesehatan, keamanan serta yang berhubungan dengan kebutuhan logistik dan bahan pangan pokok serta sektor esensial lainnya masih dibolehkan.

“Sementara untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 50 persen. Apotik dan toko tetap buka 24 jam. Kemudian pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum baik di warung, rumah makan, kafe serta bagi pedagang kaki lima (PKL) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan, hanya layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang,” jelasnya.

Hendri pun meneruskan, adapun terkait pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat. Sementara perihal pelaksanaan ibadah seperti di masjid/musala atau rumah ibadah agama lainnya dilaksanakan dengan beberapa ketentuan prokes yang sangat ketat.

“Terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 H nanti, alhamdulillah pelaksanaan salat ied tetap dibolehkan namun hanya di masjid dan musala tidak boleh di lapangan. Semuanya dengan penerapan prokes yang sangat ketat. Khusus pelaksanaan qurban, penyerahan daging qurbannya cukup panitia saja yang mengantarkannya ke rumah-rumah warga demi menghindari kerumunan,” tukasnya.

Begitu juga sambung wako lagi, di dalam SE juga mengatur untuk kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan sementara waktu selama PPKM Darurat. Hal yang sama juga diikuti pada pelaksanaan kegiatan di area publik, kegiatan yang menimbulkan keramaian.

Sementara, untuk penggunaan transportasi umum seperti angkot dan angkutan massal lainnya tetap dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas 70 persen dari kapasitas kendaraan dan penerapam prokes yang ketat.

“Pada PPKM Darurat ini kita melakukan penyekatan pada beberapa pintu masuk ke Kota Padang. Dimana masyarakat yang diperkenankan masuk ke Padang harus memiliki beberapa persyaratan. Antara lain menunjukan kartu vaksin (minimal 1 kali vaksi pertama), lalu menunjukan PCR H-2/Rapid Antigen H-1. Sedangkan untuk awak kendaraan logistik dan transportasi barang strategis lainnya dibolehkan.”

Adapun lanjut wako, untuk lokasi penyekatan masuk ke Kota Padang ada enam titik. Mulai dari perbatasan Padang-Solok, Padang-Pesisir Selatan, Padang-Padang Pariaman baik di By Pass dan Lubuk Buaya, serta di Pelabuhan Bungus dan Muara Padang.

“Jadi ada beberapa hal dan poin-poin yang harus ditaati oleh seluruh warga Kota Padang selama PPKM Darurat diberlakukan. Dimana bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Perda Kota Padang No.1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” jelas Wako. (Dv/BT/Prokompim Pdg)

Padang, Investigasi

Masyarakat Seberang Palinggam sangat antusias sekali mengikut sertakan diri untuk di vaksin. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi vaksinasi yang berlangsung di kantor Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan Senin (12/06/2021).

Dari hasil wawancara, Lurah Seberang Palinggam Eva Yenita mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan vaksinasi ini, diberikan dulu pemahaman kepada RT dan RW, sehingga mereka bisa memotivasi warganya. Dan yang kedua adalah melalui wa grup RT dan RW.

“Satu minggu sebelum hari H kita juga menyampaikan pemahaman tentang vaksinasi ini melalui wa grup Seberang Palinggam, dan mensharing manfaat- manfaat dari vaksin, serta mencoba menepis opini negatif yang berkembang dimasyarakat tentang vaksin dari cina ini. Kita juga memberikan pemahaman jika ada efek samping yang di timbulkan oleh vaksin tersebut”, ujar Lurah Seberang Palinggam

Eva menambahkan,”Jika terjadi efek samping bukan vaksinnya yang salah tapi respon tubuhlah yang bermacam- macam, dan kita akan mensosialisasikan cara antisipasinya dan solusinya. H-3 Camat Padang Selatan Teddi Antonius ikut aktif bantu mensosialisasikan tentang vaksin ini. jika sudah ada warga yang daftar , tetapi tidak jadi divaksin tidak apa- apa. Jika ada tambahan dari warga yang ingin ikut di vaksin maka pelayanan vaksin gratis tidak bisa lagi kami terima”.

Sertifikat sudah vaksin ini nanti akan di perlukan untuk melengkapi dokumen atau surat-surat pengurusan seperti pengurusan surat miskin, jika warga belum mempunyai sertifikat atau bukti sudah divaksin , maka warga harus melakukan suntik vaksin di faskes-faskes dengan membayar sebanyak Rp 350 ribu rupiah.

“Dengan memberikan pemahaman seperti itu, Alhamdulillah sampai pada H-1 yang mendaftar sudah mencapai 146. Dan hari ini bertambah sekitar 20 orang”.

Eva berharap semuanya dapat di vaksin tidak ada yang di tunda, sebelum divaksin kesehatan warga di periksa dulu.

Dalam Kegiatan sosialisasi ini Lurah Seberang Palinggam juga menyampaikan kepada warga apa- apa saja manfaat kalau sudah di vaksin dan kalau tidak di vaksin apa saja akibatnya. Baik terhadap kesehatan dan terhadap pelayanan administrasi pemerintahan.

Untuk fasilitas yang didapat oleh warga yang ikut serta vaksinasi di berikan nasi kotak. kue kotak, dan uang transpor sebesar Rp 100.000, tapi itu terbatas untuk 50 orang saja. Dan untuk vaksinasi gratis, Kelurahan Seberang Palinggam mampu melaksanakannya sampai sekitar 160 orang

“Kegiatan vaksinasi di kantor lurah Seberang Palinggam ini berlangsung satu hari ini, setelah ini warga bisa melanjutkannya ke puskesmas, tetap gratis akan tetapi fasilitas seperti ,nasi kotak, kue kotak dan uang transpor sebesar Rp 100. 000 tidak lagi di berikan”, tutup Eva.

(Mebri)

Padang, Investigasi

“Empat titik lokasi pos penyekatan akan didirikan selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Padang. Personel gabungan 24 jam menjaga perbatasan untuk menekan mobilitas masyarakat.

Keputusan ini diungkapkan Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir dalam rapat bersama unsur Forkopimda Kota Padang, Senin (12/7). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Padang, Hendri Septa.

“Kami dari polresta, mengakomodir dari polres di Pulau Jawa. Untuk Kota Padang, ada empat titik penyekatan,” kata Imran dalam paparannya saat rapat.

Imran menyebutkan, empat titik lokasi penyekatan di antaranya dua pos di wilayah perbatasan antara Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, satu pos di perbatasan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Kemudian perbatasan Kota Padang dengan Solok. Ini pos akan didirikan 24 jam. Itu personel berdinas mulai pukul 08.00 WIB dibagi tiga shift sampai tanggal 20 Juli,” jelasnya.

“Jadi 12 jam satu shift. Di situ (pos penyekatan) kami berharap ada gabungan unsur Forkopimda yang paham soal antigen dan surat vaksin,” ujarnya.

Wali Kota Padang, Hendri Septa menyetujui dengan didirikannya pos penyekatan. Bagi masyarakat yang masuk kota harus menunjukkan bukti vaksinasi dan PCR.

“Poin utama adalah adanya penyekatan di pintu perbatasan. Adanya pos didirikan guna menyaring mobilitas warga. Dulu sudah dilakukan di masa PSBB. Kita ulang lagi,” katanya.

Sebelumnya, penyekatan lalu lintas juga diberlakukan selama PPKM Darurat di Kota Padang Panjang. Posko penyekatan didirikan di tiga titik ruas jalan utama daerah itu

Setiap pengguna jalan yang melewati posko itu harus sudah mengantongi bukti vaksinasi dan hasil bebas covid-19 berupa hasil rapid antigen. Penyekatan tersebut mulai diberlakukan dari tanggal 13 Juli hingga 20 Juli 2021.

***