Taliabu, Investigasi.news – Aparat Pemerintahan Desa Dege, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, tengah berada di bawah sorotan tajam setelah mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima gaji atau hak mereka selama beberapa bulan terakhir. Keluhan ini mencuat setelah mereka diberhentikan secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas atau surat pemberhentian yang resmi.
Menurut mereka, keputusan penghentian tersebut diduga memiliki motif politik yang kuat, karena beberapa aparat desa yang terkena dampaknya tidak memilih salah satu calon legislatif DPRD Taliabu pada pemilihan legislatif baru-baru ini.
Alfin Laso, Kaur Pembangunan Desa, mengungkapkan kekagetannya saat mengetahui bahwa haknya tidak diberikan pada saat pembayaran gaji menjelang Hari Raya Idul fitri baru-baru ini. Ia menyatakan bahwa gaji yang tidak terbayarkan mulai terhitung sejak Januari 2024 hingga Maret 2024, diluar pembayaran gaji tahun 2023 yang tertunda selama 6 bulan.
Namun, penegasan ini bertentangan dengan pernyataan Pejabat ( Pj ) Kepala Desa ( Kades ) Dege, Sumaila La Ompu, yang mengklaim tidak mengetahui masalah tersebut dan mengalihkan tanggung jawab kepada bendahara desa yakni Ihwal Ode.
Keanehan semakin bertambah ketika Pj kepala desa mengaku hanya memiliki peran sebagai nama saja tanpa keterlibatan dalam urusan pemerintahan desa, sementara semua urusan diatur oleh bendahara desa. Namun, ketika bendahara desa dikonfirmasi awak media, ia membantah klaim bahwa gaji telah dibayarkan dan beberapa aparat desa tidak lagi bekerja dan surat keputusan pemberhentian aparat Desa itu ada dan Pj Kades yang menandatanganinya.
Permasalahan mencapai puncaknya ketika beberapa aparat desa yang terkena dampak penghentian gaji mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima surat resmi terkait penghentian tersebut, dan hanya diberitahu secara lisan oleh bendahara desa saat akan menerima gaji. Mereka menegaskan pertanyaan tentang kemampuan seorang bendahara desa untuk memberhentikan aparat desa secara lisan.
Kasus ini mencetuskan dugaan adanya konspirasi di balik pemerintahan desa Dege, dengan indikasi adanya kolusi antara Pj Kades dan bendahara desa.
Aparat desa yang terdampak telah menyatakan niat mereka untuk melaporkan masalah ini kepada pihak kejaksaan negeri Pulau Taliabu untuk diproses lebih lanjut, guna mengungkap kebenaran di balik kasus ini.
( Redaksi )
