Ngada, Investigasi.News — Pemberitaan mengenai penanganan perkara Ermelinda Dhone yang menyebut tuduhan pengeroyokan dan pencurian telepon seluler tidak terbukti menuai keberatan dari Karolina Bhoki Lede.

Keberatan tersebut ditujukan terhadap pemberitaan NTTNews.Net tertanggal 29 Agustus 2026. Karolina menilai pemberitaan tersebut berpotensi menggiring opini publik seolah-olah peristiwa pengeroyokan dan pengambilan telepon seluler yang dilaporkannya tidak pernah terjadi.

Selain mempersoalkan pemberitaan tersebut, Karolina juga mempertanyakan netralitas dan profesionalitas penyidik Satreskrim Polres Ngada dalam menangani perkara yang dilaporkannya.

Atas persoalan tersebut, Karolina pada 30 Agustus 2026 melayangkan surat keberatan, bantahan, dan pengaduan kepada Kapolres Ngada serta Kabid Propam Polda NTT melalui Bidang Pengamanan Internal (Paminal).

Dalam pengaduannya, Karolina membantah kesimpulan yang berkaitan dengan status P-21 perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa peristiwa pengeroyokan dan pengambilan telepon seluler yang dilaporkannya benar-benar terjadi.

Menurut Karolina, masih terdapat sejumlah fakta, bukti, serta keterangan penting yang menurutnya belum diperiksa dan dipertimbangkan secara menyeluruh dalam proses penyidikan. Karena itu, ia meminta agar seluruh proses penanganan perkara ditelaah kembali secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Karolina juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat berada dalam kondisi tertekan ketika diperiksa sebagai saksi. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi kebebasannya dalam memberikan keterangan.

Atas hal itu, ia meminta Propam/Paminal Polda NTT melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP), rekam komunikasi, dokumentasi, serta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain itu, Karolina menyoroti dugaan belum ditindaklanjutinya arahan Korwas Biro Wasidik Bareskrim Polri terkait keberadaan dan status pengembalian telepon seluler yang disebutnya sebagai salah satu barang bukti penting dalam perkara.

Ia meminta agar dugaan ketidakprofesionalan anggota Satreskrim Polres Ngada diperiksa secara menyeluruh. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran kode etik, disiplin, maupun penyalahgunaan kewenangan, Karolina meminta agar pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Karolina juga meminta Kapolres Ngada memberikan klarifikasi resmi mengenai sumber dan dasar informasi yang disampaikan kepada media terkait penanganan perkara tersebut. Menurutnya, informasi mengenai suatu perkara perlu disampaikan secara utuh dan berimbang agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Di tengah proses pengajuan keberatan dan pengaduan tersebut, Karolina juga telah berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polres Manggarai Timur pada Senin pagi, 31 Agustus 2026.

Berdasarkan keterangan yang diterimanya dari Polres Manggarai Timur, pihak Polres Ngada disebut seharusnya melakukan konfirmasi resmi kepada Polres Manggarai Timur untuk memperoleh informasi dan kronologi kejadian yang sebenarnya, termasuk terkait peristiwa serta keberadaan telepon seluler yang dipersoalkan.

Karolina menyatakan telah menyerahkan hard copy dokumen pengaduan sekaligus menyampaikan konfirmasi kehadirannya secara langsung untuk menemui Kasat Reskrim Polres Ngada.

Ia menegaskan akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan apabila klarifikasi resmi yang diberikan nantinya belum memberikan kepastian maupun perlindungan terhadap hak dan nama baiknya.

Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Polres Ngada, penyidik yang terkait, maupun pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

(Severinus T. Laga)

Manggarai Timur, Investigasi.News — Menindaklanjuti pemberitaan Investigasi.News berjudul “Oknum Anggota TNI Dilaporkan atas Dugaan Tindak Pidana Kesusilaan, Perempuan Asal Rana Mese Sebut Nafkah Anak Belum Dipenuhi”, pelapor berinisial MEP menyampaikan klarifikasi terkait perkembangan pemenuhan nafkah anak.

Dalam pemberitaan sebelumnya, MEP menyampaikan bahwa kewajiban nafkah anak yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dengan pihak terlapor belum direalisasikan.

Namun, dalam klarifikasi terbarunya kepada media, MEP menyampaikan bahwa kewajiban tersebut kini telah dipenuhi oleh pihak terlapor oknum anggota TNI berpangkat Praka berinisial S yang bertugas di Borong.

“Saya menyampaikan bahwa kewajiban yang sebelumnya saya sampaikan belum dipenuhi, sekarang sudah ditepati oleh yang bersangkutan. Karena itu saya merasa perlu memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar juga sesuai dengan kondisi terbaru,” ujar MEP.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, informasi mengenai pemenuhan nafkah anak mengalami perkembangan dibandingkan pemberitaan sebelumnya. MEP menyatakan bahwa kewajiban terkait nafkah anak tersebut kini telah dipenuhi oleh pihak terlapor.

Sementara itu, pemenuhan nafkah anak tersebut tidak serta-merta berkaitan dengan status maupun proses hukum atas laporan lain yang disampaikan MEP. Perkara tersebut tetap ditempatkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pemuatan hak jawab dan klarifikasi ini merupakan bagian dari komitmen media untuk memberikan ruang kepada pihak yang berkepentingan dalam menyampaikan koreksi, klarifikasi, maupun perkembangan terbaru atas informasi yang telah diberitakan.

(Severinus T. Laga)

Ende, Investigasi.News — Tim Kuasa Hukum Koalisi Lakki Associates Law Firm mengikuti persidangan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2026/PN End di Pengadilan Negeri (PN) Ende, Senin (31/8/2026).

Dalam perkara tersebut, Koalisi Lakki bertindak sebagai kuasa hukum para penggugat yang merupakan pihak Mosalaki Detunio. Persidangan pada Senin berlangsung dengan agenda penyampaian dan pemeriksaan bukti surat tambahan dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat.

Berdasarkan keterangan Tim Kuasa Hukum, sidang selanjutnya dijadwalkan pada Rabu, 9 September 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

Salah satu perkembangan penting dalam perkara tersebut adalah penundaan agenda pemeriksaan setempat (PS) yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 4 September 2026.

Pemeriksaan setempat merupakan agenda persidangan yang memungkinkan majelis hakim melihat secara langsung objek yang menjadi bagian dari sengketa guna memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi objek perkara.

Menurut Tim Kuasa Hukum, pemeriksaan setempat ditunda karena mempertimbangkan situasi darurat serta belum tersedianya pengamanan dari pihak kepolisian atau aparat keamanan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan di lokasi.

Majelis Hakim kemudian memutuskan pemeriksaan setempat akan dilaksanakan setelah seluruh pemeriksaan saksi dari pihak penggugat maupun tergugat selesai.

Pelaksanaannya diperkirakan baru dapat dilakukan pada pertengahan September 2026, setelah tahapan pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut rampung.

Pada hari yang sama, Tim Kuasa Hukum juga mengambil langkah hukum dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2026/PN End, di mana mereka bertindak sebagai kuasa hukum Ibu Mas’ah.

Tim hukum telah mengunggah Kontra Memori Banding melalui sistem E-Court Pengadilan. Kontra memori banding tersebut diajukan sebagai tanggapan atas Memori Banding yang sebelumnya diajukan oleh pihak penggugat, Sarjan Husein.

Perkara ini berkaitan dengan persoalan kompetensi absolut pengadilan. Sebelumnya, melalui putusan sela tertanggal 18 Agustus 2026, Pengadilan Negeri Ende menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dengan diajukannya kontra memori banding, pihak Ibu Mas’ah melalui kuasa hukumnya menyampaikan tanggapan dan argumentasi hukum terhadap keberatan yang diajukan melalui proses banding oleh pihak lawan.

Dua langkah hukum yang dilakukan Koalisi Lakki pada hari yang sama tersebut menunjukkan bahwa proses hukum dalam kedua perkara masih terus berjalan melalui tahapan masing-masing.

Tim Kuasa Hukum menegaskan akan mengikuti seluruh proses persidangan dan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Severinus T. Laga)