Ende, Investigasi.News — Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami Briansius Gogong memasuki babak baru. Penyidik Satreskrim Polres Ende telah menyerahkan tersangka berinisial FA beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ende.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilakukan pada Kamis, 27 Agustus 2026, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Ende.

Perkembangan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polres Ende Nomor B/220/IX/RES.1.6/2026/Satreskrim, tertanggal 4 September 2026, yang ditujukan kepada Briansius Gogong.

Dalam surat tersebut disebutkan, perkara yang ditangani penyidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Kamis, 2 Oktober 2025, sekitar pukul 12.00 WITA, di depan Kampus 2 Universitas Flores (Uniflor), Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.

Briansius Gogong tercatat sebagai korban, sedangkan FA sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Perkara ini sebelumnya dilaporkan ke Polres Ende melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/173/X/2025/SPKT/Res. Ende/Polda NTT, tertanggal 3 Oktober 2025.

Menurut pihak kuasa hukum korban, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan dalam proses penarikan kendaraan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum debt collector berinisial FA.

Namun demikian, mengenai konstruksi lengkap peristiwa, termasuk kronologi penarikan kendaraan dan dugaan kekerasan yang terjadi, proses pembuktian selanjutnya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Berdasarkan SP2HP, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 3 Agustus 2026 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 4 Agustus 2026.

Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Ende melalui surat tertanggal 18 Agustus 2026 menyampaikan bahwa hasil penyidikan perkara tersebut telah lengkap atau P-21.

Penyidik kemudian melaksanakan Tahap II pada 27 Agustus 2026 dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU di Kantor Kejaksaan Negeri Ende.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Bidang Humas Koalisi Lakki Associates Law Firm, Martinus Goa Rega, S.H., menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Ende beserta jajaran Satreskrim Polres Ende.

Menurut Martinus, pihaknya menghargai proses hukum yang telah berjalan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ende.

“Kami selaku Tim Hukum korban menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Ende dan jajaran Satreskrim Polres Ende yang sudah memproses dan menindaklanjuti laporan dari klien kami,” ujar Martinus dalam pernyataannya kepada media.

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima SP2HP yang menginformasikan bahwa tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Tim hukum korban menilai penanganan perkara tersebut penting sebagai bentuk penegakan hukum terhadap dugaan tindakan kekerasan dalam proses penarikan kendaraan.

Menurut Martinus, proses penarikan kendaraan maupun barang milik masyarakat semestinya tetap dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Ia berharap penanganan perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas penagihan atau penarikan kendaraan agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Tim hukum korban juga berharap proses hukum perkara tersebut terus berjalan secara profesional hingga memperoleh kepastian hukum.

“Besar harapan kami dapat memberikan rasa aman, kepastian hukum dan juga keadilan pada klien kami dan masyarakat pada umumnya,” kata Martinus.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan hingga perkara tersebut memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan SP2HP Polres Ende, pihak yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan adalah Briptu Yakobus Antonius Dou Rego, S.H., selaku penyidik/penyidik pembantu.

Dengan telah dilakukannya Tahap II, proses perkara kini berada pada ranah penuntutan. Selanjutnya, jaksa akan menjalankan tahapan sesuai kewenangannya hingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

(Severinus T. Laga)

Ende, Investigasi.News — Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Simbiosis Ende kembali menegaskan komitmennya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang dapat menjawab kebutuhan sekolah di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua STKIP Simbiosis Ende, Edelbertus Witu, SS., M.Ed., di sela kegiatan Yudisium mahasiswa yang digelar di Ende, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Edelbertus, STKIP Simbiosis Ende hadir bukan sekadar sebagai institusi pendidikan tinggi, tetapi juga untuk memberikan akses pendidikan keguruan bagi masyarakat di Kabupaten Ende dan sejumlah kabupaten di sekitarnya.

STKIP Simbiosis Ende sendiri telah berdiri sejak 2014. Salah satu program studi yang menjadi fokus utama adalah Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR).

Program studi tersebut diarahkan untuk membentuk calon guru olahraga yang memiliki kompetensi untuk mengajar pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Edelbertus mengatakan, keberadaan program studi PJKR memiliki relevansi dengan kebutuhan pendidikan di daerah.

Pasalnya, masih terdapat sekolah yang membutuhkan tenaga guru olahraga dengan latar belakang pendidikan yang linier dan kompetensi sesuai bidang yang diajarkan.

Karena itu, STKIP Simbiosis Ende berupaya menjadi salah satu pilihan bagi lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan keguruan tanpa harus meninggalkan wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Tidak harus pergi jauh ke Kupang atau ke Pulau Jawa. Anak-anak dari Ende dan kabupaten tetangga seperti Sikka, Nagekeo, Ngada maupun Manggarai dapat memperoleh pendidikan di sini,” demikian substansi penjelasan Edelbertus dalam wawancara.

Kehadiran kampus lokal, menurutnya, diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi sekaligus menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya kembali mengabdi di daerah.

Pada Sabtu (5/9/2026), STKIP Simbiosis Ende melaksanakan Yudisium gelombang keempat.

Sebanyak 11 mahasiswa Program Studi PJKR mengikuti prosesi tersebut. Para peserta berasal dari sejumlah daerah, termasuk Manggarai dan Adonara.

Menariknya, sebagian peserta yudisium disebut telah mulai mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di daerah asal masing-masing.

Fakta tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa proses pendidikan di perguruan tinggi daerah tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi dapat berlanjut pada pengabdian langsung di tengah masyarakat.

Edelbertus berharap para lulusan tidak hanya membawa ijazah ketika kembali ke daerah, tetapi juga membawa kompetensi, karakter, dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik.

Para lulusan diharapkan mampu menjadi guru olahraga profesional serta memegang teguh tiga spirit yang menjadi bagian dari misi kampus, yakni ilmiah, bijaksana, dan beriman.

Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, STKIP Simbiosis Ende juga membuka kemungkinan pengembangan program studi baru.

Edelbertus menyampaikan bahwa pihak kampus terus melakukan kajian mengenai bidang pendidikan yang paling dibutuhkan masyarakat.

Namun, pengembangan tersebut tetap diarahkan agar tidak keluar dari karakter utama STKIP Simbiosis Ende sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada bidang keguruan.

Artinya, pembukaan program studi baru tidak semata-mata mengejar pertumbuhan institusi, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan di daerah.

Selain Yudisium, STKIP Simbiosis Ende juga melaksanakan rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) periode 2026. Dari 20 mahasiswa yang terdaftar, sebanyak 17 peserta aktif mengikuti kegiatan hingga penutupan.

Momentum tersebut menjadi pintu awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal kehidupan akademik sekaligus membangun pola pikir dan kebiasaan yang diperlukan selama menjalani pendidikan tinggi.

Edelbertus menekankan pentingnya mahasiswa memiliki sistem yang jelas dalam menjalani proses perkuliahan.

Ia memperkenalkan konsep “7 Sistem” yang perlu diterapkan mahasiswa, yakni Sistem Tujuan, Sistem Kebiasaan, Sistem Waktu, Sistem Belajar, Sistem Keuangan, Sistem Lingkungan, dan Sistem Evaluasi Diri.

Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki tujuan yang jelas, membangun kebiasaan positif, mampu mengelola waktu, serta memiliki rasa ingin tahu yang kuat dalam proses belajar.

Di sisi lain, pengelolaan keuangan, lingkungan pergaulan yang mendukung, dan evaluasi terhadap perkembangan diri juga dinilai penting agar mahasiswa mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Persoalan ekonomi masyarakat pascabencana gempa bumi Flores juga menjadi perhatian STKIP Simbiosis Ende.

Dalam kondisi tersebut, pihak kampus memberikan kebijakan Beasiswa Simbiosis berupa potongan biaya kuliah sebesar 50 persen.

Kebijakan itu ditujukan sebagai bentuk keringanan bagi masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi setelah bencana.

Selain beasiswa, kampus juga membuka kelas karyawan, sehingga masyarakat yang telah bekerja atau memiliki keterbatasan waktu tetap mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya institusi pendidikan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk membiayai dan menyesuaikan proses pendidikan dengan kondisi kehidupan mereka.

Di akhir wawancara, Edelbertus menyampaikan harapan agar para lulusan STKIP Simbiosis Ende tidak berhenti pada pencapaian akademik.

Mereka diharapkan kembali ke tengah masyarakat dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan.

Khusus lulusan PJKR, mereka diharapkan mampu menjalankan profesinya sebagai guru olahraga secara profesional, sekaligus ikut membangun kualitas pendidikan dan kesehatan jasmani peserta didik di daerah.

Sementara kepada mahasiswa baru, Edelbertus berpesan agar masa perkuliahan tidak dijalani sekadar untuk mengejar gelar.

Mahasiswa harus memiliki tujuan, disiplin terhadap waktu, membangun kebiasaan belajar, menjaga lingkungan pergaulan, mengelola keuangan, serta secara berkala melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.

Dengan demikian, keberadaan STKIP Simbiosis Ende diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan secara kuantitatif, tetapi juga melahirkan tenaga pendidik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kembali memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

(Severinus T. Laga)

Ende, Investigasi.News — Persoalan hak pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kembali mencuat di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Seorang mantan pekerja Rajawali Celuler Ende berinisial YS (45), melalui kuasa hukumnya, memperjuangkan hak ketenagakerjaan setelah mengaku hanya menerima pembayaran kompensasi untuk sebagian masa kerjanya.

Perkara tersebut kini memasuki tahapan mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan melalui sambungan video call dan diikuti dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Ende pada 2 September 2026.

Dalam siaran pers bernomor 15/PR/BSR-Adv/IX/2025 tertanggal 4 September 2025, Advokat Benedictus Siga selaku kuasa hukum menyebut YS telah bekerja secara terus-menerus dengan status PKWT selama kurang lebih 10 tahun, yakni sejak 2015 hingga 2025.

Persoalan muncul setelah hubungan kerja berakhir pada 2025. Menurut kuasa hukum, perusahaan hanya membayarkan uang kompensasi untuk masa kerja 2021-2025, dengan alasan ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021 baru berlaku pada periode tersebut.

Kuasa hukum menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif, terutama terkait ketentuan mengenai perhitungan masa kerja dan hak pekerja PKWT yang hubungan kerjanya telah berlangsung sebelum berlakunya PP Nomor 35 Tahun 2021.

Kuasa hukum YS merujuk pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/149/HI.01.00/V/2022.

Menurut pihak kuasa hukum, terhadap PKWT yang telah dimulai sebelum 2 November 2020 dan masih berlangsung setelah tanggal tersebut, terdapat dasar untuk memperhitungkan masa kerja kompensasi sejak 2 November 2020, bukan semata-mata sejak tahun 2021.

Selain persoalan kompensasi, kuasa hukum juga mempersoalkan lamanya hubungan kerja YS yang disebut berlangsung secara terus-menerus selama sekitar 10 tahun.

Mereka berpendapat bahwa apabila hubungan kerja PKWT berlangsung melebihi ketentuan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka terdapat persoalan hukum mengenai status hubungan kerja tersebut.

Kuasa hukum kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan serta Pasal 9 PP Nomor 35 Tahun 2021, yang menurut mereka perlu diuji penerapannya terhadap kondisi konkret yang dialami klien.

Dalam proses penyelesaian perselisihan, pihak kuasa hukum tidak hanya meminta pembayaran kekurangan uang kompensasi PKWT.

Mereka juga membuka opsi agar hubungan kerja YS dinyatakan telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) apabila berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan hukum ditemukan bahwa penggunaan PKWT tersebut telah melampaui batas yang diperbolehkan.

Jika status hubungan kerja dinyatakan PKWTT, kuasa hukum meminta agar hak-hak pekerja yang timbul akibat berakhirnya hubungan kerja diperhitungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

Sebelum memasuki tahap mediasi, persoalan tersebut disebut telah terlebih dahulu diupayakan melalui mekanisme bipartit antara pekerja dan perusahaan.

Namun, karena belum tercapai penyelesaian yang dianggap memenuhi hak pekerja, perkara kemudian dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada instansi ketenagakerjaan.

Mediasi yang berlangsung pada 2 September 2026 menjadi salah satu tahapan penting untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak.

Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, kuasa hukum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kupang.

Advokat Benedictus Siga, S.H., selaku kuasa hukum, pada pokoknya menilai persoalan tersebut bukan hanya mengenai besaran uang yang telah dibayarkan perusahaan, tetapi juga menyangkut bagaimana hubungan kerja dan masa kerja klien harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihaknya juga mengimbau pekerja PKWT lainnya, khususnya di NTT, yang mengalami persoalan serupa agar memahami hak-hak normatif mereka dan menempuh mekanisme penyelesaian yang tersedia sesuai hukum.

Sejumlah ketentuan yang menjadi rujukan dalam perkara ini antara lain UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 35 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/149/HI.01.00/V/2022.

Kuasa hukum juga mencantumkan Putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2022 sebagai salah satu rujukan dalam argumentasi hukumnya.

(Severinus T. Laga)