Manggarai Timur, Investigasi.News – Penanganan perkara dugaan pengeroyokan terhadap Karolina Lede di Kabupaten Manggarai Timur menyisakan sejumlah pertanyaan. Setelah satu orang ditetapkan sebagai tersangka, Karolina mempertanyakan alasan pihak lain yang menurutnya turut berperan aktif dalam kejadian tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka.

Karolina menyebut, berdasarkan fakta yang ia alami dan bukti yang dimilikinya, terdapat lebih dari satu orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Salah satu pihak telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial SL, yang menurut Karolina merupakan Santi Langa. Sementara pihak lain yang disebut berinisial ED, yang hingga kini menurut keterangannya belum berstatus sebagai tersangka.

Persoalan inilah yang kini menjadi salah satu titik yang dipertanyakan Karolina kepada penyidik Tipidum Polres Manggarai Timur.

Karolina mengaku telah menyampaikan kepada penyidik mengenai bukti berupa rekaman video dan foto yang menurutnya dapat membantu mengungkap peran masing-masing orang dalam peristiwa tersebut.

“Saya pegang kuat. Dia dengan Shanty Langan meremas tangan saya,” ujar Karolina saat menjelaskan dugaan tindakan yang dialaminya.

Ia juga mengklaim terdapat rekaman video yang memperlihatkan ED datang dan mengambil telepon seluler miliknya. Menurut Karolina, tindakan tersebut terjadi dalam rangkaian peristiwa yang ia laporkan sebagai dugaan pengeroyokan.

Tidak hanya video, Karolina menyebut terdapat foto yang diambil masyarakat di lokasi kejadian. Bukti tersebut, menurutnya, dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menguji kembali peran masing-masing pihak.

Karolina juga mengatakan terdapat rekaman lain yang menurutnya memuat percakapan bernada ancaman. Ia berharap penyidik dapat memeriksa rekaman secara utuh, bukan hanya potongan video.

Karolina menilai pemeriksaan terhadap seluruh bukti menjadi penting untuk memastikan apakah peran pihak lain dalam kejadian tersebut telah ditelusuri secara menyeluruh.

Ia tidak meminta seseorang langsung dinyatakan bersalah. Namun, menurutnya, apabila terdapat alat bukti yang cukup mengenai keterlibatan seseorang, proses hukum seharusnya dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Terus saya kawal hingga penetapan tambahan tersangka karena faktanya pelaku pengeroyokan dua orang yang berperan aktif sambil merampas paksa HP milik saya,” kata Karolina.

Pernyataan tersebut tentu masih merupakan versi Karolina sebagai pihak yang mengaku menjadi korban. Untuk memastikan kebenarannya, diperlukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, keterangan saksi, keterangan para pihak serta konstruksi hukum yang digunakan penyidik.

Di tengah tuntutan tersebut, proses perkara terhadap tersangka yang telah ditetapkan masih berjalan.

Karolina mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari penyidik Tipidum Polres Manggarai Timur, berkas perkara masih dilengkapi sesuai petunjuk jaksa.

Ia mengaku telah bertemu dengan penyidik pada Jumat, 5 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, menurut Karolina, penyidik menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan berkas yang harus dilengkapi.

Karolina juga menyebut tersangka Santi Langa sebelumnya telah diminta datang ke Polres Manggarai Timur. Namun, menurut informasi yang diterimanya, yang bersangkutan mengirimkan surat keterangan sakit.

Karolina mempertanyakan hal tersebut karena mengaku masih berkomunikasi dengan tersangka beberapa hari sebelumnya dan mengetahui adanya aktivitas yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Kendati demikian, alasan ketidakhadiran tersangka tersebut belum dapat dinilai sepihak. Keterangan mengenai kondisi kesehatan dan surat yang disampaikan kepada penyidik perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak tersangka maupun penyidik.

Karolina mengatakan dirinya kini menunggu proses penyelesaian berkas perkara hingga dinyatakan lengkap atau P-21, sebelum kemudian dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa atau tahap II.

Pada saat yang sama, ia menyatakan akan terus mengawal kemungkinan adanya penetapan tersangka tambahan.

Bagi Karolina, persoalan utama bukan sekadar siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka, melainkan apakah seluruh rangkaian kejadian dan peran setiap orang yang berada di lokasi telah diperiksa secara menyeluruh.

“Saya harap Polres Manggarai Timur profesional menangani kasus atau laporan pengeroyokan,” ujarnya.

Perkara ini setidaknya menyisakan sejumlah pertanyaan publik yang perlu dijawab secara terbuka oleh penyidik. Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan.

(Severinus T. Laga)

Ende, Investigasi.News — Perselisihan hubungan industrial antara mantan pekerja berinisial DWD (51) dan salah satu perusahaan seluler di Kabupaten Ende memasuki tahapan penyelesaian melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Perkembangan terbaru perkara tersebut disampaikan melalui siaran pers tertanggal 6 September 2026, Nomor 15/PR/BSR-Adv/IX/2026. Dalam siaran pers itu, kuasa hukum DWD, Benedictus Siga, S.H. dan Maximus P. Rhera, S.H., menegaskan terdapat sejumlah persoalan yang menurut mereka perlu diselesaikan terkait hak-hak normatif kliennya selama menjalani hubungan kerja.

Kasus ini sebelumnya telah diberitakan Investigasi.News dengan judul “Hak Dipangkas: Eks Pekerja Rajawali Celuler Ende Tempuh Mediasi, 10 Tahun Jadi PKWT”. Namun, berdasarkan keterangan terbaru dari kuasa hukum, terdapat sejumlah revisi dan penegasan terhadap informasi sebelumnya.

Menurut kuasa hukum, DWD bekerja pada perusahaan tersebut sejak 2015 hingga 2025 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Persoalan yang menjadi sorotan adalah masa kerja yang berlangsung sekitar 10 tahun tanpa jeda, tetapi menurut pihak pekerja status hubungan kerjanya tetap menggunakan skema PKWT.

Kuasa hukum menilai kondisi tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Selain persoalan status hubungan kerja, pihak kuasa hukum juga mempersoalkan pembayaran uang kompensasi PKWT yang disebut belum sepenuhnya diterima kliennya.

Dalam siaran pers disebutkan, DWD menerima pembayaran kompensasi sebesar Rp1.263.753 untuk periode Januari-Desember 2023, serta Rp297.375 untuk periode Oktober-November 2025.

Menurut kuasa hukum, pembayaran tersebut masih menyisakan persoalan mengenai pemenuhan hak kompensasi pekerja. Tidak hanya kompensasi PKWT, kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan kekurangan pembayaran upah selama masa kerja.

Menurut keterangan yang disampaikan kepada media, upah yang diterima DWD disebut berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT. Pihak kuasa hukum kemudian meminta agar persoalan tersebut diperhitungkan dan diselesaikan, termasuk kekurangan upah sejak 2015 hingga 2025.

Hak pekerja atas cuti juga menjadi bagian dari persoalan yang dipersoalkan. DWD disebut tidak menerima hak cuti sebanyak 12 hari dalam setahun sebagaimana diklaim oleh pihak kuasa hukum.

Sementara itu, terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, kuasa hukum menyebut DWD hanya diikutsertakan dalam dua program, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Karena itu, kekurangan program BPJS Ketenagakerjaan juga dimasukkan ke dalam tuntutan perselisihan hak.

Dokumen yang disampaikan kuasa hukum juga memuat persoalan mengenai surat pengunduran diri yang disebut diterima DWD dari HRD Denpasar pada 12 Januari 2023.

Selain itu, pihak pekerja menyatakan hubungan kerja kemudian berakhir pada 4 November 2025 dengan alasan tidak mencapai target.

Namun, menurut kuasa hukum, sebelum pemutusan hubungan kerja tersebut DWD tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 maupun SP 3. Poin tersebut menjadi salah satu dasar pihak pekerja mempersoalkan proses berakhirnya hubungan kerja dan hak-hak yang muncul setelahnya.

Kuasa hukum menyatakan DWD belum memperoleh sejumlah hak pasca-PHK yang mereka tuntut, antara lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak.

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah dokumen pendidikan milik DWD. Dalam siaran pers tersebut, kuasa hukum menyebut ijazah milik pekerja masih berada dalam penguasaan pihak perusahaan.

Karena itu, pengembalian ijazah juga menjadi salah satu tuntutan yang diajukan dalam proses penyelesaian perselisihan.

Kuasa hukum mengelompokkan persoalan yang dihadapi DWD ke dalam dua pokok perselisihan. Pertama, Perselisihan hak, yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Kedua, Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berkaitan dengan proses dan konsekuensi berakhirnya hubungan kerja.

Dalam proses mediasi, pihak pekerja melalui kuasa hukumnya meminta perusahaan menyelesaikan sejumlah tuntutan tersebut.

Untuk perselisihan hak, tuntutan yang diajukan meliputi pembayaran kekurangan kompensasi PKWT, kekurangan upah sejak 2015 sampai 2025, serta kekurangan program BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara dalam perselisihan PHK, pihak pekerja menuntut pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta pengembalian ijazah.

Perkara ini kini berada dalam proses penyelesaian melalui mekanisme mediasi pada instansi ketenagakerjaan.

Tahapan tersebut menjadi penting karena masing-masing pihak memiliki ruang untuk menyampaikan versi, dokumen, dasar perhitungan, serta argumentasi hukum masing-masing sebelum perkara berlanjut ke tahapan berikutnya apabila tidak tercapai kesepakatan.

(Severinus T. Laga)

Kupang, Investigasi.News — Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan ambulans pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende memasuki babak baru. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menggelar agenda pembacaan putusan terhadap terdakwa Vitalis Kako. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Vitalis Kako.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Hans Gore bersama Koalisi Lakki Associates Law Firm, terdakwa sebelumnya telah menjalani masa penahanan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan yang disampaikan tim hukum, masih terdapat sisa masa hukuman yang harus dijalani selama sekitar 3 (tiga) bulan.

“Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa. Mengingat masa penahanan yang telah dijalani selama 9 (sembilan) bulan, maka sisa masa hukuman yang masih harus dijalani adalah 3 (tiga) bulan,” demikian keterangan resmi Hans Gore.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan ambulans pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam proses hukum perkara yang telah menyita perhatian publik di Kabupaten Ende, khususnya terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tim hukum menyampaikan bahwa informasi mengenai putusan tersebut diberikan sebagai perkembangan terbaru kepada publik terkait perkara yang menjerat Vitalis Kako.

Dengan adanya putusan tersebut, proses hukum terhadap terdakwa memasuki tahap lanjutan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan upaya hukum apabila terdapat pihak yang memilih menempuh langkah tersebut.

(Severinus T. Laga)

Ende, Investigasi.News — Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami Briansius Gogong memasuki babak baru. Penyidik Satreskrim Polres Ende telah menyerahkan tersangka berinisial FA beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ende.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilakukan pada Kamis, 27 Agustus 2026, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Ende.

Perkembangan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polres Ende Nomor B/220/IX/RES.1.6/2026/Satreskrim, tertanggal 4 September 2026, yang ditujukan kepada Briansius Gogong.

Dalam surat tersebut disebutkan, perkara yang ditangani penyidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Kamis, 2 Oktober 2025, sekitar pukul 12.00 WITA, di depan Kampus 2 Universitas Flores (Uniflor), Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.

Briansius Gogong tercatat sebagai korban, sedangkan FA sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Perkara ini sebelumnya dilaporkan ke Polres Ende melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/173/X/2025/SPKT/Res. Ende/Polda NTT, tertanggal 3 Oktober 2025.

Menurut pihak kuasa hukum korban, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan dalam proses penarikan kendaraan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum debt collector berinisial FA.

Namun demikian, mengenai konstruksi lengkap peristiwa, termasuk kronologi penarikan kendaraan dan dugaan kekerasan yang terjadi, proses pembuktian selanjutnya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Berdasarkan SP2HP, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 3 Agustus 2026 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 4 Agustus 2026.

Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Ende melalui surat tertanggal 18 Agustus 2026 menyampaikan bahwa hasil penyidikan perkara tersebut telah lengkap atau P-21.

Penyidik kemudian melaksanakan Tahap II pada 27 Agustus 2026 dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU di Kantor Kejaksaan Negeri Ende.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Bidang Humas Koalisi Lakki Associates Law Firm, Martinus Goa Rega, S.H., menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Ende beserta jajaran Satreskrim Polres Ende.

Menurut Martinus, pihaknya menghargai proses hukum yang telah berjalan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ende.

“Kami selaku Tim Hukum korban menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Ende dan jajaran Satreskrim Polres Ende yang sudah memproses dan menindaklanjuti laporan dari klien kami,” ujar Martinus dalam pernyataannya kepada media.

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima SP2HP yang menginformasikan bahwa tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Tim hukum korban menilai penanganan perkara tersebut penting sebagai bentuk penegakan hukum terhadap dugaan tindakan kekerasan dalam proses penarikan kendaraan.

Menurut Martinus, proses penarikan kendaraan maupun barang milik masyarakat semestinya tetap dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Ia berharap penanganan perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas penagihan atau penarikan kendaraan agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Tim hukum korban juga berharap proses hukum perkara tersebut terus berjalan secara profesional hingga memperoleh kepastian hukum.

“Besar harapan kami dapat memberikan rasa aman, kepastian hukum dan juga keadilan pada klien kami dan masyarakat pada umumnya,” kata Martinus.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan hingga perkara tersebut memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan SP2HP Polres Ende, pihak yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan adalah Briptu Yakobus Antonius Dou Rego, S.H., selaku penyidik/penyidik pembantu.

Dengan telah dilakukannya Tahap II, proses perkara kini berada pada ranah penuntutan. Selanjutnya, jaksa akan menjalankan tahapan sesuai kewenangannya hingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

(Severinus T. Laga)

Ende, Investigasi.News — Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Simbiosis Ende kembali menegaskan komitmennya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang dapat menjawab kebutuhan sekolah di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua STKIP Simbiosis Ende, Edelbertus Witu, SS., M.Ed., di sela kegiatan Yudisium mahasiswa yang digelar di Ende, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Edelbertus, STKIP Simbiosis Ende hadir bukan sekadar sebagai institusi pendidikan tinggi, tetapi juga untuk memberikan akses pendidikan keguruan bagi masyarakat di Kabupaten Ende dan sejumlah kabupaten di sekitarnya.

STKIP Simbiosis Ende sendiri telah berdiri sejak 2014. Salah satu program studi yang menjadi fokus utama adalah Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR).

Program studi tersebut diarahkan untuk membentuk calon guru olahraga yang memiliki kompetensi untuk mengajar pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Edelbertus mengatakan, keberadaan program studi PJKR memiliki relevansi dengan kebutuhan pendidikan di daerah.

Pasalnya, masih terdapat sekolah yang membutuhkan tenaga guru olahraga dengan latar belakang pendidikan yang linier dan kompetensi sesuai bidang yang diajarkan.

Karena itu, STKIP Simbiosis Ende berupaya menjadi salah satu pilihan bagi lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan keguruan tanpa harus meninggalkan wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Tidak harus pergi jauh ke Kupang atau ke Pulau Jawa. Anak-anak dari Ende dan kabupaten tetangga seperti Sikka, Nagekeo, Ngada maupun Manggarai dapat memperoleh pendidikan di sini,” demikian substansi penjelasan Edelbertus dalam wawancara.

Kehadiran kampus lokal, menurutnya, diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi sekaligus menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya kembali mengabdi di daerah.

Pada Sabtu (5/9/2026), STKIP Simbiosis Ende melaksanakan Yudisium gelombang keempat.

Sebanyak 11 mahasiswa Program Studi PJKR mengikuti prosesi tersebut. Para peserta berasal dari sejumlah daerah, termasuk Manggarai dan Adonara.

Menariknya, sebagian peserta yudisium disebut telah mulai mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di daerah asal masing-masing.

Fakta tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa proses pendidikan di perguruan tinggi daerah tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi dapat berlanjut pada pengabdian langsung di tengah masyarakat.

Edelbertus berharap para lulusan tidak hanya membawa ijazah ketika kembali ke daerah, tetapi juga membawa kompetensi, karakter, dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik.

Para lulusan diharapkan mampu menjadi guru olahraga profesional serta memegang teguh tiga spirit yang menjadi bagian dari misi kampus, yakni ilmiah, bijaksana, dan beriman.

Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, STKIP Simbiosis Ende juga membuka kemungkinan pengembangan program studi baru.

Edelbertus menyampaikan bahwa pihak kampus terus melakukan kajian mengenai bidang pendidikan yang paling dibutuhkan masyarakat.

Namun, pengembangan tersebut tetap diarahkan agar tidak keluar dari karakter utama STKIP Simbiosis Ende sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada bidang keguruan.

Artinya, pembukaan program studi baru tidak semata-mata mengejar pertumbuhan institusi, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan di daerah.

Selain Yudisium, STKIP Simbiosis Ende juga melaksanakan rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) periode 2026. Dari 20 mahasiswa yang terdaftar, sebanyak 17 peserta aktif mengikuti kegiatan hingga penutupan.

Momentum tersebut menjadi pintu awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal kehidupan akademik sekaligus membangun pola pikir dan kebiasaan yang diperlukan selama menjalani pendidikan tinggi.

Edelbertus menekankan pentingnya mahasiswa memiliki sistem yang jelas dalam menjalani proses perkuliahan.

Ia memperkenalkan konsep “7 Sistem” yang perlu diterapkan mahasiswa, yakni Sistem Tujuan, Sistem Kebiasaan, Sistem Waktu, Sistem Belajar, Sistem Keuangan, Sistem Lingkungan, dan Sistem Evaluasi Diri.

Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki tujuan yang jelas, membangun kebiasaan positif, mampu mengelola waktu, serta memiliki rasa ingin tahu yang kuat dalam proses belajar.

Di sisi lain, pengelolaan keuangan, lingkungan pergaulan yang mendukung, dan evaluasi terhadap perkembangan diri juga dinilai penting agar mahasiswa mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Persoalan ekonomi masyarakat pascabencana gempa bumi Flores juga menjadi perhatian STKIP Simbiosis Ende.

Dalam kondisi tersebut, pihak kampus memberikan kebijakan Beasiswa Simbiosis berupa potongan biaya kuliah sebesar 50 persen.

Kebijakan itu ditujukan sebagai bentuk keringanan bagi masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi setelah bencana.

Selain beasiswa, kampus juga membuka kelas karyawan, sehingga masyarakat yang telah bekerja atau memiliki keterbatasan waktu tetap mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya institusi pendidikan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk membiayai dan menyesuaikan proses pendidikan dengan kondisi kehidupan mereka.

Di akhir wawancara, Edelbertus menyampaikan harapan agar para lulusan STKIP Simbiosis Ende tidak berhenti pada pencapaian akademik.

Mereka diharapkan kembali ke tengah masyarakat dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan.

Khusus lulusan PJKR, mereka diharapkan mampu menjalankan profesinya sebagai guru olahraga secara profesional, sekaligus ikut membangun kualitas pendidikan dan kesehatan jasmani peserta didik di daerah.

Sementara kepada mahasiswa baru, Edelbertus berpesan agar masa perkuliahan tidak dijalani sekadar untuk mengejar gelar.

Mahasiswa harus memiliki tujuan, disiplin terhadap waktu, membangun kebiasaan belajar, menjaga lingkungan pergaulan, mengelola keuangan, serta secara berkala melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.

Dengan demikian, keberadaan STKIP Simbiosis Ende diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan secara kuantitatif, tetapi juga melahirkan tenaga pendidik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kembali memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

(Severinus T. Laga)